ARSIP ONLINE

Kekuatan Mengikat Putusan MK

2011-05-09T03:09:00.000-07:00

POLEMIK mengenai diakomodir atau tidaknya calon kepala daerah dari unsur perseorangan (independen) masih juga terjadi. Pro-kontra tentang hal tersebut bergeliat pada tataran elit politisi di DPRA pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 256 UUPA bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 256 UUPA berbunyi, “Ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Sehingga dengan adanya Putusan MK tersebut, ketentuan dalam pasal ini dianggap nihil. Karenanya, calon perseorangan dianggap dibolehkan, yang mengacu pada ketentuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Berbagai respons muncul berkaitan Putusan MK tersebut. Banyak yang pro dan mendukungnya. Namun ada pula yang kontra dan bersikukuh menolak, dengan berbagai argumentasi, justifikasi, dan kepentingan-kepentingannya. Beberapa mahasiswa ilmu politik FISIP Unsyiah, bertanya pada saya, bagaimana konsekuensi juridis jika ada pihak, baik secara perseorangan ataupun institusional, menolak Putusan MK. Bagi saya, ini pertanyaan bagus yang patut diapresiasi, dan kiranya dapat mewakili pertanyaan sebagian besar rakyat Aceh saat ini tentang hal tersebut.

Berkaitan dengan pertanyaan di atas, dalam artikel ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi diakui dan diatur secara tegas dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu UUD 1945. Dalam UUD 1945, pengaturan mengenai eksistensi MK diatur sebanyak 12 kali dalam tiga pasal batang tubuh dan satu pasal aturan peralihan, yakni Pasal 7B, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal III Aturan Peralihan.

Banyaknya pengaturan mengenai MK, dapat menjadi salah satu indikator bahwa kehadiran dan keberadaan MK merupakan sesuatu yang penting dalam membangun negara demokrasi, yang berkedaulatan hukum. Sehingga, jika ada orang Aceh yang menolak Putusan MK, sama halnya dengan menolak MoU Helsinki. Hal ini karena, dalam Alinea Kedua Mukadimah MoU Helsinki jelas dinyatakan bahwa “Para pihak (RI-GAM, pen) bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia”. Intinya, Pemerintahan rakyat Aceh, baik eksekutif (Gubernur/bupati/walikota) maupun legislatifnya (DPRA/DPRK) harus tunduk pada sistem negara kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia. Ini tegas dan jelas.

Kedua, berkaitan dengan eksistensi MK, dalam Pasal 24C UUD 1945, tegas dinyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945, jelas bahwa Putusan MK terhadap pengujian undang-undang (judicial review) bersifat final. Artinya, ini merupakan Putusan Akhir yang tak ada lagi upaya hukum lainnya. Tak boleh kasasi dan peninjuan kembali. Bahkan untuk mendukung norma konstitusional ini, ditegaskan lagi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, sejak putusan tersebut diucapkan, maka putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap, final dan mengikat.

Ketiga, perlu dikemukakan bahwa kegiatan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konsitusi, bukanlah tindakan merubah atau mengamandemen undang-undang. Pengujian undang-undang adalah kompentensi dunia peradilan (justisia). Sedangkan perubahan undang-undang adalah ranah fungsi legislatif.

Karenanya, adalah pernyataan yang amat keliru, jika proses pengujian UUPA oleh MK harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA. Pernyataan tersebut (Serambi, h.5, 30 Maret 2011) yang telah diutarakan beberapa kali, justru melemahkan iklim demokrasi. Salah satu syarat negara demokrasi, adalah adanya peradilan yang bebas dan mandiri. Sehingga, jika ada “kewajiban” MK berkonsultasi untuk mendapat pertimbangan DPRA, itu sama artinya, MK tidak bebas dan tidak mandiri.

Hemat saya, ketentuan dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi, “Dalam hal adanya rencana perubahan Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA”, berlaku untuk proses perubahan UUPA, bukan untuk pengujiannya. Perubahan UUPA dilakukan oleh DPR RI dan Presiden. Sedangkan Pengujian UUPA dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perlu juga dikemukakan bahwa jika proses pembentukan dan perubahan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Presiden (legislatif dan eksekutif). Sedangkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi, yang hakimnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan keanggotaannya diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Jadi hakim MK mewakili unsur legislatif, eksekutif, dan judikatif. Ini bermakna, komponen dan otoritasi MK lebih paripurna ketimbang para pembuat undang-undang.

Keempat, mencermati kewenangan dan integritas serta keterwakilan unsur hakim dalam MK, sehingga dari sisi politik hukum, posisi putusan MK dapat ditempatkan di atas hirarki undang-undang. Karena MK dalam Putusannya berwenang menyatakan ayat, atau pasal, atau bab, bahkan suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konsekuensi dari putusan ini adalah: ayat, atau pasal, atau bab, bahkan suatu undang-undang menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 57-1 UU 24/2003 ttg MK). Sehingga, keberadaannya, misalnya Pasal 256 UUPA, hanya berupa slapende regeling an sich alias ketentuan tidur yang tak lagi berfungsi.

Dalam hal ayat, pasal, bab, atau suatu undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat oleh MK, maka undang-undang yang berlaku terhadap hal berkaitan adalah undang-undang yang berlaku sebelumnya, atau ketentuan yang bersifat umum tentang hal tersebut. Hal ini mengacu pada asas lex posterior derogat lex prior, dan lex spesialis derogat lex generalis. Hukum terkini mengesampingkan hukum terdahulu, dan hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Namun, jika hukum terkini batal atau hukum khusus dinyatakan tidak lagi mempunyai mengikat, maka yang berlaku adalah hukum terdahulu dan hukum bersifat umum.

Sehingga, konsekuensi dengan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat Pasal 256 UUPA, maka sebagai gantinya dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang merupakan produk pasca Putusan MK yang mengabulkan permohonan adanya calon perseorang secara nasional untuk diusulkan sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.

Kelima, sepanjang sepengetahuan saya di Republik Indonesia, belum pernah terjadi Putusan MK yang dianulir oleh Presiden maupun oleh DPR. Putusan MK bersifat erge omnes. Artinya mengikat seluruh warga negara. Sehingga, adanya upaya coba-coba untuk mengabaikan Putusan MK dalam proses perubahan Qanun Aceh tentang Pilkada oleh elit Politisi di DPRA, sesuatu yang patut diprihatinkan.

Semoga upaya tidak mengakomodir Putusan MK 35/2010, hanya upaya coba-coba saja, yang tidak serius. Karena jika diseriusi, akibatnya, Raqan Pilkada bakal tak akan disahkan oleh Gubernur. Dan kalau pun disahkan, dapat pula berpotensi dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Agung oleh pihak berkepentingan dengan alasan Qanun yang bersangkutan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

Sumber Serambi Indonesia, Kamis 31 Maret 2011

Pesan Terakhir Teungku Abdullah Syafie

2010-12-10T09:03:00.000-08:00

"Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini (Aceh) merdeka".

Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafei yang tewas dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jimjiem, Kecamatan Bandarbaru, Kabupaten Pidie, Selasa (22/01). Wasiat yang dibuat sebulan silam, seolah firasat Syafei bahwa kematiannya memang telah dekat.

Namun, jauh sebelum Tengku Lah—begitu ia biasa disapa—tewas, ia telah menulis pesan agar kematiannya tidak ditangisi, apalagi diratapi. Sebab, perjuangan kemerdekaan negeri Aceh Sumatra belum tuntas dan kematian dirinya adalah syahid.

Tengku Lah adalah pemimpin sayap militer GAM yang sangat berpengaruh. Lebih dari 20 tahun ia memimpin gerilya GAM dari kawasan Bireun, yang dikenal sebagai markas GAM. Tengku Lah dikenal sebagai pribadi yang tegas dan sopan. Ia juga dikenal sangat santun dan bersahaja. Di mata aktivis GAM, Syafei adalah sosok yang humanis dan antikekerasan. Itulah sebabnya, berulang kali Syafie menegaskan bahwa perjuangan bersenjata tak lebih dari upaya mempertahankan diri dari serangan Tentara Nasional Indonesia.

Tengku Lah memang tak pernah dibesarkan dalam dunia kekerasan. Ia juga tak pernah mendapat pendidikan tempur di Libya, seperti yang diperoleh Muzakir Manaf, sosok yang diusung GAM menggantikan Syafei. Tengku Lah hanya seorang berkepribadian sederhana yang dilahirkan di Desa Matanggeulumpang Dua, 45 kilometer sebelah barat Lhokseumawe, Aceh Utara. Pendidikan terakhirnya hanya di Madrasah Aliyah Negeri Peusangan. Itu pun hanya sampai kelas tiga. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren.

Uniknya, masa muda Syafei ternyata lebih banyak dihabiskan dalam dunia teater bersama grup Jeumpa. Ia kerap berperan sebagai wanita dalam setiap pementasan. Itulah sebabnya, sejak muda rambut Syafei selalu tergerai. Perkenalan Tengku Lah dengan dunia militer terjadi pada awal 1980-an. Ia bergabung bergabung dengan GAM kelompok Hasan Tiro. Meski begitu, keramahan dan kesantunan Syafei tak pudar. Ia terus menjalin komunikasi rakyat Aceh, yang memang sangat dekat dengan dirinya.

Sikap ramah, santun, dan hangat ini diperlihatkan ketika Syafei dengan begitu akrab bertemu dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan. Sekretaris Kabinet di era Presiden Abdurrahman Wahid, Bondan Gunawan, dan artis Cut Keke adalah dua di antara tokoh yang pernah Syafei temui. Bahkan, ketika TNI mengklaim telah menembaknya hingga sekarat, Maret 2000, Syafei dengan santai malah mengundang reporter SCTV Jufri Alkatiri dan Yahdi Jamhur untuk sebuah wawancara di tengah Hutan Pasee. Dalam kesempatan itu, Tengku Lah juga mengundang wartawan Kompas Maruli Tobing untuk melihat kondisi terakhir Syafei yang saat itu ternyata dalam kondisi sehat walafiat.

Setiap gerak Syafei memang layak "disantap" pers. Ia dianggap tokoh penting untuk menyelesaikan konflik Aceh yang telah berlarut-larut dan berdarah-darah. Namun, sebelum Serambi Mekah aman dan kemerdekaan Aceh masih menjadi mimpi bagi sebagian anggota GAM, Tengku Lah keburu tewas. Ia meninggal begitu dramatis; bersama Fatimah, istrinya yang tengah mengandung enam bulan, dalam keyakinan menjadi syahid.

Sumber: http://berita.liputan6.com/sosbud/200201/27814/class='vidico'

Kolom: “Esai dengan Gaya”

2010-12-07T11:20:00.000-08:00

Oleh Farid Gaban, Pena Syndicate

PENGANTAR

Dalam dunia sastra, esai dimasukkan dalam kategori non-fiksi, untuk membedakannya dengan puisi, cerpen, novel dan drama yang dikategorikan sebagai fiksi.

Membuka halaman-halaman koran atau majalah, kita akan menemukan banyak esai atau opini.

Tulisan-tulisan itu punya karakteristik sebagai berikut:

▪ OPINI: mewakili opini si penulis tentang sesuatu hal atau peristiwa.

▪ SUBYEKTIFITAS: memiliki lebih banyak unsur subyektifitas, bahkan jika tulisan itu dimaksudkan sebagai analisis maupun pengamatan yang “obyektif”.

▪ PERSUASIF: memiliki lebih banyak unsur imbauan si penulis ketimbang sekadar paparan “apa adanya”. Dia dimaksudkan untuk mempengaruhi pembaca agar mengadopsi sikap dan pemikiran penulis, atau bahkan bertindak sesuai yang diharapkan penulis.

Meskipun banyak, sayang sekali, tulisan-tulisan itu jarang dibaca. Dalam berbagai survai media, rubrik opini dan editorial (OP-ED) umumnya adalah rubrik yang paling sedikit pembacanya. Ada beberapa alasan:

▪ SERIUS dan PANJANG: orang mengganggap tulisan rubrik opini terlampau serius dan berat. Para penulis sendiri juga sering terjebak pada pandangan keliru bahwa makin sulit tulisan dibaca (makin teknis, makin panjang dan makin banyak jargon, khususnya jargon bahasa Inggris) makin tinggi nilainya, bahkan makin bergengsi. Keliru! Tulisan seperti itu takkan dibaca orang banyak.

▪ KERING: banyak tulisan dalam rubrik opini cenderung kering, tidak “berjiwa”, karena penulis lagi-lagi punya pandangan keliru bahwa tulisan analisis haruslah bersifat dingin: obyektif, berjarak, anti-humor dan tanpa bumbu.

▪ MENGGURUI: banyak tulisan opini terlalu menggurui (berpidato, berceramah, berkhotbah), sepertinya penulis adalah dewa yang paling tahu.

▪ SEMPIT: tema spesifik umumnya ditulis oleh penulis yang ahli dalam bidangnya (mungkin seorang doktor dalam bidang yang bersangkutan). Tapi, seberapa pun pintarnya, seringkali para penulis ahli ini terlalu asik dengan bidangnya, terlalu banyak menggunakan istilah teknis, sehingga tidak mampu menarik pembaca lebih luas untuk menikmatinya.

KOLOM: “ESSAY WITH STYLE”

Berbeda dengan menulis untuk jurnal ilmiah, menulis untuk koran atau majalah adalah menulis untuk hampir “semua orang”. Tulisan harus lebih renyah, mudah dikunyah, ringkas, dan menghibur (jika perlu), tanpa kehilangan kedalaman—tanpa terjatuh menjadi tulisan murahan.

Bagaimana itu bisa dilakukan? Kreatifitas. Dalam era kebebasan seperti sekarang, seorang penulis dituntut memiliki kreatifitas lebih tinggi untuk memikat pembaca. Pembaca memiliki demikian banyak pilihan bacaan. Lebih dari itu, sebuah tulisan di koran dan majalah tak hanya bersaing dengan tulisan lain di koran/majalah lain, tapi juga dengan berbagai kesibukan yang menyita waktu pembaca: pekerjaan di kantor, menonton televisi, mendengar musik di radio, mengasuh anak dan sebagainya.

Mengingat “reputasi” esai sebagai bacaan serius, panjang dan melelahkan, tantangan para penulis esai lebih besar lagi. Dari situlah kenapa belakangan ini muncul “genre” baru dalam esai, yakni “creative non-fiction”, atau non-fiksi yang ditulis secara kreatif.

Dalam “creative non-fiction”, penulis esai mengadopsi teknik penulisan fiksi (dialog, narasi, anekdot, klimaks dan anti klimaks, serta ironi) ke dalam non-fiksi. Berbeda dengan penulisan esai yang kering dan berlagak obyektif, “creative non-fiction” juga memungkinkan penulis lebih menonjolkan subyektifitas serta keterlibatan terhadap tema yang ditulisnya. Karena memberi kemungkinan subyektifitas lebih banyak, esai seperti itu juga umumnya menawarkan kekhasan gaya (“style”) serta personalitas si penulis.

Di samping kreatif, kekuatan tulisan esai di koran atau majalah adalah pada keringkasannya. Tulisan itu umumnya pendek (satu halaman majalah, atau dua kolom koran), sehingga bisa ditelan sekali lahap (sekali baca tanpa interupsi).

PENULISAN KOLOM INDONESIA
'Creative non-fiction" bukan "genre" yang sama sekali baru sebenarnya. Pada dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an kita memiliki banyak penulis esai/kolom yang handal, mereka yang sukses mengembangkan “style” dan personalitas dalam tulisannya. Tulisan mereka dikangeni karena memiliki sudut pandang orisinal dan ditulis secara kreatif, populer serta “stylist”.Para penulis itu adalah: Mahbub Junaedi, Goenawan Mohamad, Umar Kayam, YB Mangunwijaya, MAW Brower, Syubah Asa, Dawam Rahardjo, Abdurrahman Wahid, Arief Budiman, Mochtar Pabottingi, Rosihan Anwar, dan Emha Ainun Nadjib.

Untuk menunjukkan keluasan tema, perlu juga disebut beberapa penulis esai/kolom lain yang menonjol pada era itu: Faisal Baraas (kedokteran-psikologi), Bondan Winarno (manajemen-bisnis), Sanento Juliman (seni-budaya), Ahmad Tohari (agama), serta Jalaluddin Rakhmat (media dan agama).

Bukan kebetulan jika sebagian besar penulis esai-esai yang menarik itu adalah juga sastrawan—penyair dan cerpenis/novelis. Dalam “creative non-fiction” batas antara fiksi dan non-fiksi memang cenderung kabur. Bahkan Bondan (ahli manajemen) dan Baraas (seorang dokter) memiliki kumpulan cerpen sendiri. Dawam juga sesekali menulis cerpen di koran.

Namun, pada dasawarsa 1990-an kita kian kehilangan penulis seperti itu. Kecuali Goenawan (“Catatan Pinggir”), Bondan (“Asal-Usul” di Kompas) dan Kayam (Sketsa di Harian “Kedaulatan Rakyat”), para penulis di era 1980-an sudah berhenti menulis (Mahbub, Romo Mangun, Sanento dan Brower sudah almarhum).

Pada era 1990-an ini, kita memang menemukan banyak penulis esai baru—namun inilah era yang didominasi oleh penulis pakar ketimbang sastrawan. Faisal dan Chatib Basri (ekonomi), Reza Sihbudi, Smith Alhadar (luar negeri, dunia Islam), Wimar Witoelar (bisnis-poilik), Imam Prasodjo, Rizal dan Andi Malarangeng, Denny JA, Eep Saefulloh Fatah (politik) untuk menyebut beberapa. Namun, tanpa mengecilkan substansi isinya, banyak tulisan mereka umumnya “terlalu serius” dan kering. Eep barangkali adalah salah satu pengecualian; tak lain karena dia juga sesekali menulis cerpen.

Sementara itu, kita juga melihat kian jarang para sastrawan muda sekarang menulis esai, apalagi esai yang kreatif. Arswendo Atmowiloto, Ayu Utami dan Seno Gumiro Adjidarma adalah pengecualian.

Padahal, sekali lagi, mengingat “reputasi” esai sebagai bacaan serius (panjang dan melelahkan), tantangan kreatifitas para penulis esai lebih besar lagi. (Farid Gaban)

TUNTUTAN BAGI SEORANG PENULIS KOLOM

Kenapa esai astronomi Stephen Hawking (“A Brief History of Time”), observasi antropologis Oscar Lewis (“Children of Sanchez”) dan skripsi Soe Hok Gie tentang Pemberontakan Madiun (“Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan”) bisa kita nikmati seperti sebuah novel? Kenapa tulisan manajemen Bondan Winarno (“Kiat”) dan artikel kedokteran-psikologi Faisal Baraas (“Beranda Kita”) bisa dinikmati seperti cerpen?

Hawking, Lewis, Hok Gie, Bondan dan Baraas adalah beberapa penulis “pakar” yang mampu mentrandensikan tema-tema spesifik menjadi bahan bacaan bagi khalayak yang lebih luas. Tak hanya mengadopsi teknik penulisan populer, mereka juga menerapkan teknik penulisan fiksi secara kreatif dalam esai-esai mereka.

Untuk mencapai ketrampilan penulis semacam itu diperlukan sejumlah prasyarat dan sikap mental tertentu:

Keingintahuan dan Ketekunan:
Sebelum memikat keingintahuan pembaca, mereka harus terlebih dulu “memelihara” keingintahuannya sendiri akan sesuatu masalah. Mereka melakukan riset, membaca referensidi perpustakaan, mengamati di lapangan bahkan jika perlu melakukan eksperimen di laboratorium untuk bisa benar-benar menguasai tema yang akan mereka tulis. Mereka tak puas hanya mengetahui hal-hal di permukaan, mereka tekun menggali. Sebab, jika mereka tidak benar-benar paham tentang tema yang ditulis, bagaimana mereka bisa membaginya kepada pembaca?

Kesediaan untuk berbagi:
Mereka tak puas hanya menulis untuk kalangan sendiri yang terbatas atau hanya untuk pembaca tertentu saja. Mereka akan sesedikit mungkin memakai istilah teknis atau jargon yang khas pada bidangnya; mereka menggantikannnya dengan anekdot, narasi, metafora yang bersifat lebih universal sehingga tulisannya bisa dinikmati khalayak lebih luas. Mereka tidak percaya bahwa tulisan yang “rumit” dan sulit dibaca adalah tulisan yang lebih bergengsi. Mereka cenderung memanfaatkan struktur tulisan sederhana, seringkas mungkin, untuk memudahkan pembaca menelan tulisan.

Kepekaan dan Keterlibatan:
Bagaimana bisa menulis masalah kemiskinan jika Anda tak pernah bergaul lebih intens dengan kehidupan gelandangan, pengamen jalanan, nelayan dan penjual sayur di pasar?
Seorang Soe Hok Gie mungkin takkan bisa menulis skripsi yang “sastrawi” jika dia bukan seorang pendaki gunung yang akrab dengan alam dan suka merenungkan berbagai kejadian (dia meninggal di Gunung Semeru).

Menulis catatan harian serta membuat sketsa dengan gambar tangan maupun tulisan seraya kita bergaul dengan alam dan lingkungan sosial yang beragam mengasah kepekaan kita. Kepekaan terhadap ironi, terhadap tragedi, humor dan berbagai aspek kemanusiaan pada umumnya. Sastra (novel dan cerpen) kita baca bukan karena susunan katanya yang indah melainkan karena dia mengusung nilai-nilai kemanusiaan.

Kekayaan Bahan (resourcefulness):
Meski meminati bidang yang spesifik, penulis esai yang piawai umumnya bukan penulis yang “berkacamata kuda”. Dia membaca dan melihat apasaja. Hanya dengan itu dia bisa membawa tema tulisannya kepada pembaca yang lebih luas. Dia membaca apa saja (dari komik sampai filsafat), menonton film (dari India sampai Hollywood), mendengar musik (dari dangdut sampai klasik). Dia bukan orang yang tahu semua hal, tapi dia tak sulit harus mencari bahan yang diperlukannya: di perpustakaan mana, di buku apa, di situs internet mana.

Kemampuan Sang Pendongeng (storyteller):
Cara berkhotbah yang baik adalah tidak berkhotbah. Persuasi yang berhasil umumnya disampaikan tanpa pretensi menggurui. Pesan disampaikan melalui anekdot, alegori, metafora, narasi, dialog seperti layaknya dalam pertunjukan wayang kulit.

Kehormatan Jurnalisme

2010-12-02T09:29:00.000-08:00

Oleh Masmimar Mangiang

Deskripsi
Wartawan membicarakan banyak hal, menyangkut orang banyak. Karena itu, banyak yang harus di- lakukan, mulai dari penataran, pengaturan, bredel, sampai aksi kekerasan. Dunia tak pernah bebas dari persoalan ini. Dalam masa yang panjang, kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi jadi topik perdebatan. Kebebasan harus terus diperjuangkan.
WARTAWAN membicarakan banyak hal, menyangkut orang banyak. Karena itu, banyak yang harus di- lakukan, mulai dari penataran, pengaturan, bredel, sampai aksi kekerasan. Dunia tak pernah bebas dari persoalan ini. Dalam masa yang panjang, kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi jadi topik perdebatan. Kebebasan harus terus diperjuangkan.

Kebebasan pers bisa dihancurkan dari luar, dirusak dari dalam. Menurut International Press Institute, sepanjang 2002 ada 54 wartawan yang terbunuh, dan terjadi aksi kekerasan terhadap jurnalis serta media di 176 negeri. Gangguan itu bertambah sesudah peristiwa World Trade Center, New York, yang mencetuskan perang melawan terorisme. Pemerintah di berbagai negara menjadikan isu perang melawan terorisme sebagai justifikasi kepentingan jangka pendek. Kriteria keamanan digariskan bersama terbitnya aturan yang mengekang. Kebebasan arus informasi direduksi, kemungkinan menahan wartawan atau membungkam media jadi terbuka. Semua berlangsung atas nama perang melawan terorisme: di Uzbekistan, Hong Kong, Malaysia, Filipina, India, dan Indonesia.

Sepanjang 2002, kebebasan pers di Asia merosot. Tak ada tanda-tanda realisasi hak asasi manusia akan membaik di negeri-negeri pecahan Uni Soviet di wilayah Asia. Kehadiran Amerika Serikat di Asia Tengah—yang katanya untuk demokratisasi dan memerangi terorisme—tampaknya berdampak kebalikan dari hasrat menegakkan demokrasi. Wartawan Uzbekistan harus melakukan self censorship. Dengan memerangi terorisme, Kazakhstan membatasi kemerdekaan pers karena mengharapkan investasi AS di sektor minyak dan gas bumi.

Di Afganistan, pers menghadapi ancaman dan serangan fisik tentara AS. Di Tajikistan, pers juga tak bebas. Di Nepal, 2002 merupakan tahun traumatik ketika wartawan berupaya menulis lebih bebas perihal pemberontak Maois. Sejak menyiapkan kongres ke-16 Partai Komunis, November 2002, Republik Rakyat Cina kian keras terhadap media. Internet cafe ditutup dan website hanya bisa terkoneksi di daratan Cina. Wartawan yang menulis tentang korupsi berisiko dipenjara. Di Indonesia, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Antiterorisme, dan Undang-Undang Rahasia Negara dikhawatirkan memunculkan represi terhadap pers. Kekerasan terhadap wartawan oleh aparat keamanan dan warga sipil bukan cerita baru.

Kekerasan juga terjadi di Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah. Dalam tiga setengah bulan pertama 2003, 21 jurnalis tewas di Kolombia, India, Thailand, dan Irak. Di Irak, bahkan 14 wartawan tewas. Pada 2002, 56 wartawan terbunuh di 19 negara, 15 di antaranya tewas di Kolombia. Pada 2001, 55 jurnalis mati di 28 negara. Angka tertinggi dicatat Kolombia (11) dan Afganistan (8). Indonesia menyumbang satu korban, sementara AS, Prancis, Inggris, Spanyol turut serta dalam daftar ini.

Kendati bukan negeri aman, Indonesia mencatat penurunan angka kekerasan. Seperti terungkap dalam seminar South East Asian Press Alliance, hingga November 2002 "hanya" ada 56 kasus. Tahun 2001 dibukukan 95 kasus, dan tahun 2000 tercatat 115 kejadian. Tapi kini warga sipil lebih ganas dari alat negara. Kekerasan terbanyak dilakukan anggota parlemen, disusul aparat pemerintah, personel TNI, kemudian massa. Mahasiswa turut sebagai pelaku, walau hanya untuk dua kasus. Peringkat kebebasan pers di Indonesia mulai membaik dibanding di Filipina dan Thailand.

Pengekangan gerak wartawan, rintangan terhadap arus informasi, aksi fisik terhadap pers sangat memprihatinkan. Ia harus dilawan. Tapi apakah fair bicara tentang kebebasan pers jika yang dilihat hanya bahaya dari luar? Ada "gelanggang pertempuran" lain, yaitu ancaman yang muncul dari dalam diri pers sendiri.

Sering dikatakan, menghalangi kerja wartawan adalah mencederai hak publik akan informasi. Tapi pernahkah publik mempergunakan haknya, menentukan dan menagih apa yang ingin mereka ketahui? Yang terjadi, pers memilih informasi untuk disajikan kepada publik. Kalaupun ada survei selera audience, yang dipelajari arah keinginan khalayak. Itu pun dilakukan lebih banyak untuk memotret pasar guna merintis sukses penjualan.

Siapakah publik yang kepentingannya dibela? Publik bisa berarti pasar yang menghidupi industri pers. Untuk media cetak di Indonesia, publik—audience dan pemasang iklan—adalah sebagian kecil masyarakat urban. "Publik" dalam jurnalistik adalah terminologi berbagai lingkup. Suatu saat mereka para pemburu gain di bursa saham, di saat lain warga Jakarta penghuni bantaran kali. Publik juga dapat berarti hanya pemeluk Hindu, pendukung partai politik tertentu, dokter, hakim, atau para pedagang di Glodok. Di saat lain, ia sungguh-sungguh tak terbatas, manusia yang tidak dibedakan oleh umur, jenis kelamin, kasta, profesi, ras, bangsa, agama. Dalam melayani mereka, pers harus mengerti persoalan apa dan mengenai publik yang mana.

Karena itu, laporan media tak mungkin memenuhi keinginan atau memuaskan semua orang. Itulah yang mengharuskan wartawan arif menentukan pilihan. Yang dapat menolong pers adalah pemahaman yang baik akan konsepsi "kepentingan publik" dan "hal-hal yang menarik bagi khalayak" sebagai dasar ukuran nilai berita.

Kepentingan publik adalah alasan terkuat. Karena itu, media menjadi institusi sosial. Tapi keharusan menghidupi diri memaksa pers menjual informasi sebagai komoditas, mencetak laba. Pada saat itu media adalah institusi bisnis. Manakala pertimbangan "kepentingan publik" kalah oleh pertimbangan "hal-hal yang menarik bagi khalayak", pers hanya bisa memperdagangkan publikasi pemuas nafsu bergunjing, pelayan angan-angan syahwat, atau pemuas bakat mencerca. Yang jadi kunci ialah keterikatan pada nasib orang banyak, keyakinan bahwa profesi dilakukan demi peradaban, dan kesadaran memilih.

Pilihan dibuat oleh wartawan ataupun media. Walau ada ukuran jurnalisme yang jadi pegangan, pada akhirnya wartawan jadi penentu. Karenanya, hasil pilihan selalu subyektif, dan obyektivitas menjadi nonsense. Sekali wartawan memilih atau menentukan apa yang ditulis dan apa yang tidak, memutuskan laporan A di halaman depan, laporan B di halaman dalam, ia sudah subyektif. Tapi subyektivitas bukan dosa selama kenyataan yang disampaikan dikemukakan secara berimbang. Jurnalisme hanya bisa sampai di situ, pada taraf subyektif yang fair, jujur melihat kenyataan.

Kejujuran adalah modal pokok. Ia melebihi syarat apa pun. Tanpa memperhitungkan kejujuran, jurnalisme tak mengenal istilah off the record atau not for attribution—yang diminta narasumber justru karena menaruh kepercayaan. Hanya, tak ada sekolah dan pelatihan yang dapat mentransfer kejujuran. Kejujuran tumbuh bersama manusia. Itu adalah hati nurani.

Adalah nurani yang membuat orang punya komitmen. Komitmen berarti integritas, dan itu keputusan pribadi. Ia akar kebebasan atau kebebasan itu sendiri. Dan itulah kehormatan jurnalisme. Untuk wartawan "yang sesungguhnya" atau "media yang sebenarnya", kebebasan bersifat "tak boleh tidak", dan ia harus tak tergoyahkan.

Tapi memelihara komitmen sangatlah sulit, terlebih ketika menemukan kenyataan yang menyentuh kepentingan wartawan sebagai manusia. Komitmen pun tak mudah dipertahankan ketika ada keharusan menyesuaikan diri. Kebebasan yang direduksi terpaksa diterima ketika pers mendukung "revolusi" Bung Karno pada 1960-an, atau "pers pembangunan" yang harus memelihara stabilitas sepanjang sejarah Orde Baru. Kita pernah lupa, kesulitan memelihara komitmen tak sewajarnya membuat komitmen terabaikan.

Kemerdekaan pers selalu diganggu oleh political constraint dan economic constraint. Rintangan politik mencegah jurnalis melaporkan kenyataan yang sesungguhnya. Pertimbangan ekonomi mempengaruhi keputusan media membuat pilihan. Memberikan coverage bagus buat memancing iklan bisa melunturkan kebebasan. Juga bukanlah kejujuran jika keputusan menolak iklan rokok, minuman keras, atau obat tertentu dibuat setelah pemasukan iklan lain dirasa cukup aman.

Kebebasan terkait erat dengan potret pers sendiri. "Budaya amplop", misalnya, adalah kebiasaan yang dapat meruntuhkan kebebasan, sekalipun ia dianggap "pemberian tak mengikat". Hubungan "sangat bersahabat"—yang disembunyikan di belakang istilah lobby—antara editor dan pengusaha, politikus, atau pejabat, dapat membuat editor kehilangan jatidiri. Berpangkalan terlalu lama dan jadi anggota wartawan unit X atau Y, seperti yang kini terpelihara baik, dapat pula merusak kebebasan.

Membiarkan diri tak sanggup membicarakan kebenaran karena pertimbangan kedekatan dan hubungan baik sama berbahayanya dengan membiarkan regulasi yang membatasi kemerdekaan. Memaki seraya melempar wartawan dengan kotak tisu sama laknatnya dengan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara bagi pengelola Internet di Beijing yang memetik artikel dari website mancanegara karena mengganggu kenyamanan Partai Komunis Cina. Kedua-duanya harus diperangi, walau kemenangan mutlak tak mungkin diraih. Kemerdekaan pers tak bisa ditemukan, hanya bisa didekati. Berharap rintangan sirna sama sekali sama dengan mengharapkan Tuhan tak lagi menghadirkan setan di tengah umat manusia.

*) Wartawan, pengajar pada Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia

---Sumber---

Majalah TEMPO 25 Mei 2003

Nomor	T12320056
Edisi	12/32

Bila Konglomerat Merambah Bisnis Media

2010-12-02T09:22:00.000-08:00

Deskripsi

Lima tahun reformasi ditandai dengan tumbuh dan gugurnya sejumlah media. Dan konglomerat mulai menancapkan kehadirannya di lahan yang dulu sarat idealisme itu.

PERKEMBANGAN media massa lima tahun terakhir ini benar-benar menakjubkan. Angin kebebasan yang bertiup setelah pengunduran diri Presiden Soeharto telah menjadi motor pendorong utama. Hal ini langsung terlihat pada lonjakan jumlah media cetak ketika B.J. Habibie berkuasa. Dalam periode awal transisi itu (1998-1999), media yang paling banyak diterbitkan pengusaha pers adalah tabloid. Biaya produksinya tidak terlalu besar. Jumlah wartawan yang diperlukan juga tidak banyak. Selain itu, tabloid cenderung bersemangat pamflet, sehingga paling cocok menyuarakan gejolak perubahan waktu itu. Karakter bisnisnya yang bersifat hit and run juga ikut menunjang.

Namun, memasuki tahun 2000, pamor tabloid meredup dengan cepat. Satu per satu tabloid lenyap dari peredaran, tanpa kabar berita atau pemberitahuan. Ada dua penyebabnya: tabloid nyaris tidak mendapat iklan, sedangkan minat pembaca mulai berpindah ke media yang diolah secara berkualitas. Seiring dengan itu, kaum pemilik modal pun mengalihkan perhatian dan uangnya ke media elektronik—seperti televisi dan radio.

Tentang bulan madu antara media cetak dan perubahan politik ini, Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) memiliki catatan kecil. Dari situ diketahui, sebelum reformasi, di seluruh Indonesia cuma ada 289 media cetak. Tapi, setelah pemerintah memudahkan pengurus- an surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP), jumlah izin melonjak hingga di atas 2.000 lembar. Sedangkan untuk televisi, ada lima izin baru yang diterbitkan.

Namun euforia kebebasan pers rupanya tak selalu setarikan napas dengan kemampuan mengelola bisnis. Sejumlah media cetak—beberapa di antaranya dari penerbitan ternama—belakangan mulai megap-megap. Yang lain bahkan sudah gulung tikar atau terpaksa menjual mayoritas sahamnya kepada pihak lain.

Ada juga media yang memang sengaja terbit ”seumur jagung”, konon dimaksudkan untuk sekadar membela kepentingan politik satu-dua kelompok yang sedang berkuasa. Tapi kebanyakan mati karena tak laku dijual alias tak mampu menghadapi ketatnya persaingan bisnis. Nasib mereka mengingatkan kita pada sepenggal bait syair Chairil Anwar yang terkenal ini: ”Sekali berarti sudah itu mati.”

Jenis media cetak yang paling banyak tutup adalah media politik. Ini tentu erat kaitannya dengan animo pembaca yang berpaling ke ufuk lain, terutama karena capek dan jenuh menghadapi berita-berita politik. Media politik yang terpaksa tutup warung adalah tabloid Detak, majalah D&R, tabloid Dinamika, dan banyak lagi yang mungkin bahkan jarang terdengar namanya.

Ketua SPS Leo Batubara mengemukakan satu kenyataan yang cukup menarik, yakni banyak media yang terbit tanpa lebih dulu melakukan survei pasar. ”Mereka cuma mengandalkan insting,” kata Leo. Sayangnya, insting itu lebih sering meleset ketimbang tepat. Situasi umum juga kurang mendukung, antara lain karena nilai rupiah melorot sehingga harga kertas meningkat. Akibatnya, biaya produksi melambung tinggi dan media cetak yang modalnya pas-pasan berguguran satu demi satu.

Menurut data SPS, dari semua media cetak yang ada, hanya 20 persen yang mampu meraup untung dan bertahan hidup. Mereka termasuk kelompok mapan dengan modal solid seperti Kompas-Gramedia, Jawa Pos, dan Femina.

Di tengah situasi sulit, Jawa Pos, yang terkenal inovatif, bahkan mampu berekspansi. Mereka mengembangkan sayap ke kota-kota kecil dengan menerbitkan harian bernama depan Radar. Hingga kini, grup media yang bermarkas di Surabaya itu sudah memiliki puluhan Radar. Komitmen Grup Jawa Pos untuk mengembangkan pers lokal memang layak dipuji. Walaupun begitu, tidak semua medianya bertahan hidup. Ada juga koran dan tabloidnya yang gulung tikar, seperti Sinema, Sensasi, dan Berlian.

Jatuh-bangun tak cuma dialami media cetak. Situs berita di Internet mengalami nasib yang sama. Setelah berpijar sebentar, satu demi satu situs berita itu meredup. Dalam kelompok yang tidak beruntung itu ada Astaga dan Satunet, yang sempat mendapat dukungan dana dari M-Web. Situs berita yang masih bertahan cuma Detik.com.

Di luar soal perebutan tiras yang begitu ketat, seperti disebutkan tadi, media-media tumbang lantaran tipisnya perolehan iklan. Dalam hal yang satu itu, media cetak dan Internet memang mendapat saingan berat dari televisi.

Sukses TV meraup iklan terutama lantaran kemampuannya menyedot penonton, yang jumlahnya hampir mencapai setengah jumlah penduduk negeri ini. Bandingkan dengan jumlah pembaca koran, yang tidak beringsut dari angka 10 juta orang. Maka wajar saja bila para pemasang iklan lebih suka memajang iklannya di layar gelas.

Kendati nasib kebanyakan media cetak dan Internet begitu terpuruk, ada saja kekuatan bisnis besar yang tetap mau menanamkan modal di lahan yang rawan itu. Kelompok Lippo, misalnya, kini menguasai mayoritas saham PT Media Investor, yang menerbitkan harian dan majalah Investor Indonesia serta situs berita Media Investor Online.

Kepemilikan Lippo itu diakui oleh Ace Suhaedi Madsupi. Bekas wartawan Kompas yang kini bekerja untuk Lippo itu—dalam wawancara untuk penerbitan buku Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang perjuangan serikat pekerja pers—menyatakan, ”PT Media Investor merupakan perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Lippo.” Namun petinggi Lippo, Roy Tirtadji, menampik adanya andil tersebut. ”Siapa bilang kami punya saham di situ?” ujarnya saat diwawancarai oleh Leanika Tanjung dari TEMPO.

Di luar kelompok Lippo, konglomerat yang disebut-sebut terjun ke bisnis media adalah keluarga Nursalim. Mereka tadinya cuma ikut menanam modal kecil-kecilan di harian sore Sinar Harapan. Tapi kabarnya mereka sekarang telah meningkatkan kepemilikan itu menjadi kepemilikan mayoritas. Hal itu, menurut sumber TEMPO, dilakukan melalui Boyke Gozali, adik kandung Itjih Nursalim.

Alkisah, Boyke masuk ke Sinar Harapan karena diajak H.B.L. Mantiri, yang merupakan temannya satu gereja. Mula-mula ia cuma meminjamkan duit, tapi kemudian pinjaman dalam jumlah besar itu diubah menjadi kepemilikan saham. Hanya, persis seperti Roy Tirtadji di Investor, Boyke membantah ikut andil di Sinar Harapan. ”Saya enggak pernah punya saham di Sinar Harapan,” katanya.

Bos kelompok Ometraco itu mengaku tak punya pengalaman di bisnis media. Karena itu, kendati ia sempat memiliki izin televisi, izin tersebut kemudian dijualnya ke pihak lain. ”Bisnis media itu sangat susah. Sekarang saja banyak media yang tutup dan enggak mampu bersaing,” ujarnya.

Soal Sinar Harapan, Boyke mengaku cuma membantu dengan cara memasang iklan, bukan dengan menyetorkan modal. Contohnya saat perusahaannya akan melaporkan neraca perusahaan ke publik atau melakukan rapat umum pemegang saham. ”Itu karena saya kenal Pak Mantiri dan Aristides Katoppo,” ujarnya.

Sikap andap asor konglomerat yang terjun ke bisnis media juga terjadi di layar kaca. Di sini, taipan yang kerap disebut-sebut dan sejak dulu memang sudah malang-melintang adalah Anthoni Salim. Benar, secara resmi namanya cuma tercantum di Indosiar sebagai pemilik 33 persen saham PT Prima Visualindo, yang menguasai 27,74 persen saham Indosiar.

Tapi di kalangan pelaku pasar modal telah lama beredar cerita bahwa putra bungsu Sudono Salim itu menguasai saham beberapa stasiun TV lainnya melalui PT Bhakti Investama, yang dikomandani Hary Tanoesoedibyo. Bhakti pula yang kabarnya digunakan Salim untuk membeli kembali perusahaan-perusahaannya di Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Langkah-langkah raksasa Bhakti itu terasa mengejutkan lantaran Bhakti tadinya cuma perusahaan sekuritas kecil. ”Dari mana ia punya uang untuk mencaplok perusahaan besar?” ujar seorang analis. Padahal, sejak Februari 2002, Bhakti sudah menguasai 53 persen saham Bimantara Citra, perusahaan yang tadinya dikuasai Bambang Trihatmodjo. Dan seperti diketahui, sebelumnya, Bimantara memiliki tiga stasiun televisi: RCTI, Global TV, dan Metro TV. Bhakti kabarnya juga punya andil di SCTV melalui PT Abhimata Mediatama, yang memiliki 39,6 persen saham PT Surya Citra Media.

Belakangan Hary juga disebut-sebut masuk ke Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Tanda-tandanya terlihat lantaran ia menempatkan tiga orang dekatnya di Bimantara pada jajaran direksi TPI. Hary kabarnya masuk setelah menyuntik US$ 5 juta ke stasiun TV milik Siti Hardijanti ”Tutut” Rukmana yang sedang terlilit utang itu.

Duit itu selanjutnya digunakan untuk membayar utang obligasi TPI ke PT Indosat. Sebenarnya utang itu berjumlah Rp 333 miliar, tapi TPI cukup membayar Rp 150 miliar alias mendapat diskon 50 persen. Dari jumlah itu, yang US$ 5 juta akan dibayar tunai, sementara sisanya dibayar dengan menyerahkan obligasi senilai US$ 10 juta.

Masuknya Hary Tanoesoedibyo, menurut sumber TEMPO, tak lain atas permintaan bos besar TPI sendiri, Tutut. Putri tertua bekas presiden Soeharto itu kabarnya tak ingin stasiun televisinya jatuh ke tangan pihak lain.

Yang juga menarik, dalam setiap pembelian saham perusahaan televisi, Bhakti tetap menjaga keberadaan pemilik lama, yang kebanyakan berasal dari Keluarga Cendana. Ia bisa menggusur pemilik lain, tapi Keluarga Cendana tetap dipertahankan.

Toh, Hary membantah keterlibatannya dalam aksi membeli saham perusahaan-perusahaan TV. ”Itu rumor,” katanya. Ia juga menyanggah dijadikan tunggangan Salim untuk menguasai TV. ”Kami bersih. Tak ada modal dari Grup Salim,” ujarnya kepada TEMPO beberapa waktu lalu.

Mengapa konglomerat tergiur terjun ke bisnis media? Keuntungan finansial jelas menjadi pertimbangan utama. Pada tahun 2001, dari Rp 9,27 triliun kue iklan yang tersedia, 92 persen dikuasai oleh Indosiar, SCTV, RCTI, dan TPI. Selain ada keuntungan materi, mereka menyadari betapa media berpotensi menguasai arus informasi. ”Mereka butuh televisi untuk mengontrol pemberitaan,” ujar Veven Sp. Wardhana, Direktur Institute for Media & Social Studies.

Tentang hal ini, Ishadi S.K., bekas Direktur Utama TVRI yang sekarang menjadi Direktur Utama Trans TV, mengajukan jawaban yang bernas. Katanya, bisnis televisi merupakan perpaduan unik antara kepentingan politik dan ekonomi.

Harus diakui, media, terutama televisi, bisa digunakan untuk bermacam tujuan, dari memoles atau merusak citra seorang tokoh sampai secara sangat efektif mempengaruhi opini publik, baik melalui seleksi berita, talk show, maupun liputan khusus. Dengan trik-trik visual efektif, penonton dengan mudah akan bisa dipengaruhi. Tak aneh bila Ishadi mengatakan, ”Siapa yang menguasai televisi juga bisa menguasai Indonesia.” Benar atau tidak, mari kita lihat buktinya.

Nugroho Dewanto, Ali Nur Yasin

****

Belanja Iklan TV 2001

========================================

Nama Stasiun Jumlah Persen

-"- (Rp Triliun)

========================================

Indosiar 2,6 28

SCTV 2,32 25

RCTI 2,23 24

TPI 1,4 15

Anteve 0,465 5

Metro TV 0,259 3

========================================

-- Sumber: Riset AC Nielsen

+++

Posisi Hary Tanoesoedibyo di Kerajaan

Media Elektronik Milik Keluarga Cendana

Bhakti Investama : 53% --> Bimantara :

- RCTI 69,8%

- Global TV 70%

- Metro TV 25%

Injeksi US$ 5 juta --> TPI

Abhimata Mediatama : 39,6% --> Surya Citra Media 100% --> SCTV

Anthoni Salim : 33% --> Prima Visualindo --> 27,74% --> Indosiar

+++

PEMAIN BARU YANG SIAP BERTARUNG

Nama Stasiun : Trans-TV

Pemilik : Grup PARA

Program : 35 persen berita, selebihnya infotaiment dan olahraga

Jangkauan : Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Yogyakarta, Solo ++

Nama Stasiun : TV-7

Pemilik : Kelompok Kompas-Gramedia

Program : 40 persen berita, selebihnya infotaiment

Jangkauan : Jakarta, Bbandung, Surabaya, Yogyakarta, Medan ++

Nama Stasiun : Global TV

Pemilik : Grup Bimantara

Program : Musik dan gaya hidup anak muda

Jangkauan : Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan ++

Nama Stasiun : Lativi

Pemilik : Pasaraya

Program : 40 persen berita, selebinhnya infotaiment

Jangkauan : Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, Solo

---Sumber---

Majalah TEMPO 25 Mei 2003

Nomor	T12320054
Edisi	12/32
Halaman	94
Rubrik	Liputan Khusus
Penulis	Dewanto, Nugroho , Yasin, Ali Nur,

Panglima Perang AGAM Segar-bugar

2010-10-03T13:29:00.000-07:00

Kondisi kesehatan Panglima Perang AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka), Teungku Abdullah Syafi'ie, ternyata tidak seperti diberitakan selama ini. Tampil sehat dengan pakain loreng dan sebuah pistol terselip di pinggang, Abdullah Syafi'ie yang dikelilingi puluhan pengawal pribadi bersenjata lengkap, merentangkan poster bertuliskan, "I am fine and I still live. My life happily."

Dalam wawancara khusus dengan wartawan Kompas Maruli Tobing dan SCTV di kawasan hutan Pasee, Aceh Utara, Selasa (29/2) petang, Abdullah Syafi'ie mengatakan, berita tentang tertembaknya dirinya dan kondisinya yang sekarat, sengaja dilansir TNI untuk mengalihkan perhatian dari tindakan brutal yang mereka lakukan di Aceh.

Ketika ia membuka baju, tidak terlihat ada tanda bekas luka di tubuhnya, bahkan saat menuruni perbukitan, ia berjalan dengan normal.

Sebelumnya, mengutip penjelasan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) Pidie Letkol Iskandar MS, Kapuspen TNI Marsekal Muda Graito Usodho mengatakan dalam jumpa pers, kondisi Panglima Perang AGAM Abdullah Syafi'ie dalam keadaan sekarat. Ia tertembak tiga kali di dada dalam suatu penyergapan di Jimjiem 16 Januari lalu. Namun informasi mengenai luka itu sendiri belum bisa dipastikan apakah di dada atau kaki.

Sehari sebelumnya, Komandan Kodim Pidie mengirim siaran pers ke berbagai media, yang menawarkan bantuan pengobatan secara cuma-cuma kepada Teungku Abdullah Syafi'ie. Atas nama TNI ia malah menjamin keselamatan Abdullah Syafi'ie hingga sembuh perawatannya. Bahkan setelah sembuh, ia bebas memilih apakah akan memilih RI atau meneruskan perjuangannya.

Tidak terjepit

Menurut Abdullah Syafi'ie, ketika terjadi pertempuran di Jimjiem, ia sedang mengadakan rapat dengan komandan-komandan wilayah, jauh dari lokasi pertempuran. "Dari logikanya saja mana mungkin orang yang sama berada di dua lokasi berbeda pada jam yang sama," ujarnya. Abdullah Syafi'ie yang tampak lebih tua dibanding Desember lalu karena berkumis lebat, membantah bahwa pasukannya saat ini dalam posisi terjepit.

"Kami menguasai medan dan sangat mobil. Kami tidak pernah terjepit. Tetapi rakyat memang terjepit, karena menjadi sasaran kebrutalan TNI/Polri," katanya. Namun ia tidak mengelak ketika ditanya soal penambahan senjata baru, seperti pelontar-pelontar roket, untuk membendung serangan TNI/ Polri.

Panglima Perang AGAM ini mengimbau agar PBB dan badan-badan dunia lainnya menghentikan kekejaman yang sedang berlangsung di Aceh. Deklarasi PBB secara jelas mengutuk kekejaman terhadap penduduk sipil. Sedang di Aceh yang terjadi adalah pemusnahan suatu bangsa (genocide).

"Dengan dalih mencari anggota GAM, penduduk ditangkap, dibunuh, mayatnya dibuang di pinggir jalan. Rumah mereka digerebek, dibakar, sedang hartanya dijarah. Apakah ini bukan genocide?" ujarnya.

Abdullah Syafi'ie tampak geram ketika ditanyakan soal isu yang dilansir salah satu media di Jakarta yang menyebut dirinya desertir RPKAD tahun 1976. "Ayah saya sangat anti-TNI. Sejak kecil saya sudah dilatih bermain dengan parang. Usia 23 saya gabung dengan Wali Negara Aceh, Dr Teungku Muhammad Hasan di Tiro," ujar pria yang lahir di Peusangan, Kabupaten Aceh Jeumpa, 44 tahun lalu.

Ia menambahkan, TNI sengaja melansir isu ini untuk memecah-belah rakyat Aceh. Apalagi RPKAD yang kemudian berubah menjadi Kopassus, sangat dibenci rakyat akibat kebiadabannya di Aceh selama masa DOM (daerah operasi militer) antara tahun 1989 - 1998.

Tidak dikenal.

Ditanya tentang banyaknya pernyataan-pernyataan oleh mereka yang menyebut dirinya GAM, termasuk soal perundingan dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di AS dan gencatan senjata, Abdullah Syafi'ie mengatakan tidak mengenal siapa orang-orang itu. "Kami tidak tahu apa dia dan dari mana dia," ujarnya.

Ditambahkan, GAM hanya mengenal satu jalur, yakni Teungku Muhammad Hasan di Tiro. Semua pernyataan harus melalui dia. Di luar itu hanyalah penipuan. Sedang mengenai AGAM (sayap militer GAM), melalui dirinya.

Sedangkan mengenai MP (Majelis Pemerintahan) GAM, disebutnya sebagai bentukan mantan Presiden Soharto, kemudian diteruskan oleh Habibie. Kelompok ini paling kerap melakukan berbagai manuver politik dari arangnya di Kuala Lumpur, Malaysia, bekerja sama dengan TNI. Mereka juga aktif menyebarkan disinformasi untuk menggoyang GAM yang sebenarnya.

Kompas | Maruli Tobing

Rabu, 1 Maret 2000

Menulis Artikel

2010-09-01T10:45:00.001-07:00

Oleh. Tonny D. Widiastono

Artikel, merupakan pergulatan pemikiran dari seorang ahli atas masalah yang sedang berkembang di masyarakat. Harian KOMPAS, merasa perlu menyediakan ruang tersendiri guna menampung pergulatan pemikiran yang muncul di masyarakat, dan diharapkan bisa berdampak bagi yang lain. Maka, KOMPAS, menempatkan artikel sebagai intellectual exercise (asah intelektual). Rubrik artikel KOMPAS, bukan dimaksudkan untuk mencari nama, pun bukan dimaksudkan untuk (maaf) mencari uang. Maka artikel yang dimuat harian KOMPAS, diharpkan ditulis oleh ahlinya. Untuk itu, kepada para penulis, diharpkan juga mengirimkan riwayat hidup dan keahlian atau kompetensinya. Dengan demikian, KOMPAS bisa melihat dengan jelas, kompetensi seseorang ketika menuliskan artikelnya.

Menulis Artikel
TEMA
(1)Pertama-tama, temukan yang akan ditulis. Amat diharpkan tema yang akan diulas terkait dengan kompetensi yang dimiliki penulis. Perumusan masalah atau tema (sebelum mengetik) itu penting. Dari perumusan tema atau masalah itu, akan kehilatan rangkaian gagasan yang tertuang dalam judul serta kalimat-kalimat pada alinea awal. Amat diharpkan tema berkait dengan masalah yang sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

(2)Referensi: Referensi amat diperlukan guna mendukung tema yang kan diluncurkan.
(3)Bahasa: gunakanlah bahasa yang sederhana dan logis. Sedapat mungkin hindari pemakaian bahasa Inggris yang terlalu banyak.

PENULISAN
(1)Bagaimana memasukkan/merangkum referensi yang ada ke dalam tulisan, dan bagaimana meramunya. Jangan sampai ide terasa melompat-lompat.

(2)Dalam menulis, gunakankaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar, termasuk istilah-istilah, idiom, pemakaian bahasa asing dan sebagainya.

BACA KEMBALI
Seusai menulis artikel, baca kembali isi seluruh artikel, baru dikirim. Pembacaan ulang itu penting, guna menghindari loncatan gagasan, menemukan kalimat yang tidak ”jalan/nyambung” etc.
Apakah penggunaan bahasa asing sudah ditulis dengan benar?

KRITERIA UMUM ARTIKEL KOMPAS
(1)Artikel harus ali, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, pun bukan sekadar rangkuman pendapat/buku orang lain. Apabila sebuah artikel terbukti meruapakan plagiasi, maka penulis bersangkutan akan ”di black-list” paling cepat satu tahun.

(2)Belum pernah dimuat di media tau penerbitan lain. Selain itu, artikel yang sama, dalam waktu bersamaan dikirim ke media atau penerbit lain. Kasus ini sering terjadi. Penulis mengirim artikel yang sama ke media lain. Ada semacam ”kebanggaan” bila artikel yang sama dari penulis yang sama bisa dimuat di banyak media. Tetapi bagi KOMPAS yang menilai artikel sebagai bagian dari intellectual exercises, cara-cara seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kepada mereka, KOMPAS akan memberi ”hadiah” grounded selama tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, setahun, atau selamanya.

(3)Topik yang diuraikan atau dibahas merupakan sesuatu yang aktual, relevan, dan )sedang) menjadi) pembicaraan hangat di masyarakat.

(4)Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu. Hal ini dilandasi pengertian umum, Harian KOMPAS adalah media umum, bukan koran partai, bukan majalah vak atau jurnal dari disiplin ilmu tertentu.

(5)Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, baik informasi, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya.

(6)Uraian yang disajikan bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas suaut masalah atau fenomena yang berkembang di masyarakat.

(7)Artikel tidak bole ditulis berdua atau lebih. Mengapa? Jangan sampai penulis yang satu menjadi lokomotif bagi penulis yang lain.

(8)Penyajian artikel menggunakan bahasa populer/luwes, mudah dipahami pembaca yang heterogen dengan latar belakang pendidikan beragam.

(9)Penyajian artikel tidak berkepanjangan. Panjang tulisan untuk:

ARTIKEL A, panjang 5.000-5.300 character with space (sekitar 700 kata)
ARTIKEL B, panjang 4.500-5000 character wit space (sekitar 600 kata)
ARTIKEL C, panjang 4.000-4.500 character with space (sekitar 500 kata)

Mengapa artikel ditolak?

(1)Artikel ditolak bila topik atau tema yang disajikan tidak aktual.
(2)Artikel ditolak bila penyajiannya berkepanjangan (melebihi ketentuan)
(3)Artikel ditolak bila cakupan bahasan terlalu mikro atau lokal.
(4)Artikel ditolak bila konteks yang disajikan kurang jelas.
(5)Artikel ditolak bila bahasa yang digunakan ”terlalu tinggi”, terlalu ilmiah, terllau akademis, kurang populer dan sulit ditangkap masyarakat umum.
(6)Artikel ditolak bila uraiannya terlalu sumir.
(7)Artikel ditolak bila penyajian dan gaya tulisannya seperti menulis pidato, menulis makalah, atau menulis kuliah.
(8)Artikel ditolak bila sumber kutipan yang diambil, kurang jelas.
(9)Artikel ditolak bila terlalu banyak kutipan, sehingga artikel hanya berisi kumpulan kutipan dan tidak memunculkan pendapatnya sendiri.
(10)Artikel ditolak bila alur uraian tidak runut, ide meloncat-loncat

PENGIRIMAN ARTIKEL
Pengiriman artikel bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Namun yang amat penting adalah, para penulis pemula hendaknya menyertakan riwayat hidup berikut latar belakang pendidikannya, ketika mengirimkan artikelnya.

Pengiriman artikel bisa dilakukan melalui:
(1)Melalui pos
(2)Melalui faksimile (021-5486085 atau 021-5483581)
(3)Melalui e-mail ke opini@kompas.com atau opini@kompas.co.id

Meski demikian, kami lebih suka menerima kiriman artikel melalui e-mail. Alasannya sederhana saja. Bila artikel dikirim melalui pos atau faksimile (berbentuk hard copy), kami harus menulis ulang agar bisa disesuaikan dengan sistem komputer yang ada pada kami. Karena ada keharusan mengetik ulang, maka terbuka kemungkinan terjadinya salah ketik, atau loncatan-loncatan dalam pembacaan selama pengetikan. ♦

http://kubukubuku.blogspot.com/2009/07/rahasia-agar-artikel-dimuat-kompas.html

Kronologis Pemukulan Wartawan Harian Aceh

2010-05-21T05:21:00.001-07:00

Kronologis Pemukulan Wartawan Harian Aceh Ahmadi di Simeulue

Berita “Illegal Logging Marak di Simeuleu” yang dimuat di Harian Aceh, edisi Jumat 21 Mei 2010 di halaman 14 (Rubrik Daerah) berbuntut pemanggilan dan pemukulan wartawan Harian Aceh di Simeulue, Ahmadi, oleh pihak Kodim 0115 Simeulue. Untuk advokasi, berikut Harian Aceh membuat kronologis berdasarkan keterangan dari Ahmadi

Jumat, Jam 09.30 WIB

Sebelum Ahmadi datang ke Kodim, sebelumnnya Pasi Intel Kodim Lettu Inf. Faisal Amin sudah menelepon Ahmadi agar menghadap dia di Makodim. Ahmadi (wartawan Harian Aceh) bersama Mohd Aziz (wartawan News Investigasi Medan) datang ke Makodim, karena mereka berdua yang ikut bersama-sama meliput kasus illegal logging. Kemudian melalui unit Intel Kodim, Kardiar, yang mengiringi Ahmadi ke Makodim.. membawa Ahmadi ke lapangan tembak atas perintah dari Pasi Intel.

Sementara Mohd Aziz dipisahkan dari Ahmadi, dan diminta pulang. “Saya tidak ada urusan dengan Aziz, saya punya urusan dengan Ahmadi,” kata Pasi Intel.

Ahmadi kemudian dibawa ke lapangan tembak yang berada di belakang Makodim. Merasa dirinya tidak tahu atas urusan apa yang bersangkutan dipanggil, Ahmadi mencoba bertanya, “ada urusan apa bang?” Pertanyaan itu bukannya dijawab, tapi malah Pasi Intel mengambil Hp yang dipegang Ahmadi. “Apa kamu mau merekam saya?” tanya Pasi Intel Faisal. Setelah diambil, Hp itu kemudian dibuang ke parit yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri. Tak hanya itu, Tas milik Ahmadi yang berisi laptop juga diambil dan dibuang ke jalan.

Saat mengambil Hp Ahmadi, Pasi Intel sudah mencabut pistol. Entah untuk menakuti atau apa, Pasi Intel itu kemudian menembakkan pistol ke ban yang dipasang di lapangan tembak. Dengan nada membentak, Pasi Intel itu memaki-maki Ahmadi dengan kata-kata kasar. (Ahmadi tak ingat lagi apa saja yang dikatakan Pasi kecuali kamu pembohong, penipu).

“Kamu pembohong, kamu penipu,” “Kamu sudah tiga kali mempermalukan saya. Saya bilang jangan dimuat, tapi kamu muat juga,” kata Pasi Intel.

Kemudian selesai mengatakan itu, Ahmadi disikut ke wajah dan mengenai gigi (mulut) serta wajah dan dipukul di bagian muka.

“Akan saya bunuh keluarga kamu jika berita itu tidak kamu ralat,” ancam Pasi Intel. Selesai itu, Pasi intel melepaskan tembakan untuk kedua kalinya, dan sekali dekat dengan saya. Saat itu, Ahmadi diminta membuka baju dan celana. Namun, Ahmadi tidak mau membuka celana.

Saat Ahmadi diinterogasi di lapangan tembak itu, ada seorang anggota Provost. Si Pasi Intel kemudian meminta si Provost agar mengusir Mohd Azis (teman Ahmadi). “Kamu usir si wartawan satu lagi?” perintah Faisal ke Provost.

Selesai di situ, Ahmadi di antar Kardiar (anggota Unit Intel Kodim) keluar dari lapangan tembak. Saat mengantar itu, Kardiar menyarankan Ahmadi agar melapor langsung ke Dandim dan Pangdam (Tapi kata Ahmadi, si Kardiar minta agar dia tak dilibatkan karena juga bisa membuat dirinya terancam). Menurut Ahmadi, bisa jadi si Kardiar kasihan dan ingin menolong Ahmadi. Karena hubungan mereka selama ini dengan pihak Kodim sangat baik.

Dari Kodim, sekitar jam 13.00 WIB Ahmadi melaporkan kasus pemukulan dirinya ke Polres Simeulue termasuk meminta surat keterangan agar bisa melakukan visum. Saat melaporkan ke Polres, Ahmadi menjumpai Wakapolres Kompol Azas Siagian, dan diarahkan menjumpai bagian KSPK (Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian) Polres Simeulue.

Selesai di Polres, Ahmadi shalat Jumat. Dan jam 16.00 WIB Ahmadi pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan visum dengan dengan diantar anggota Polres. Di Rumah Sakit Ahmadi dirontgen dan diperiksa, hingga jam 18.00. Menurut keterangan orang rumah sakit, kata Ahmadi, hasil visum baru keluar hari Senin (24/5) mendatang.

Saat mereka berada di Rumah Sakit, anggota dari Unit Intel Kodim (namanya tidak diketahui) menelepon Mohd Aziz (teman Ahmadi) dan menanyakan sedang dimana dan soal Ahmadi. “Mana Ahmadi?” tanya anggota unit intel.

“Saya tidak tahu, bang?” jawab Mohd Aziz.

“Kamu dimana sekarang?” tanya anggota lagi. “Saya di Rumah Sakit,” jawab Aziz. “Ngapain kamu di Rumah Sakit?” anggota intel bertanya lagi. “Sepupu saya ada yang sakit,” jawabnya.

Kondisi terakhir Ahmadi trauma berat. Wajahnya bengkak dan dadanya lebam. Agar tidak terjadi sesuatu, Ahmadi mengungsikan keluarganya ke tempat famili. Menurut Ahmadi, Wakapolres menawarkan Ahmadi agar menginap di komplek Polres. Tapi, Ahmadi menolaknya.

----------note: informasi terakhir Pasi Intel Faisal Amin sudah diamankan POM AD dan dibawa ke Meulaboh

Banda Aceh, Jumat 21 Mei 2010

Ariadi B. Jangka Taufik Al Mubarak

Pemred Harian Aceh Redpel Harian Aceh

Hp: 081360447748 Hp: 081269070474

e-mail: redaksi@harian-aceh.com

Malik Mahmud: Kami Siap Bertanding dengan Partai Lain

2010-05-14T10:02:00.000-07:00

---------
Malah Tempo Nomor T22340035 Edisi 22/34 Halaman 30
Rubrik Nasional, 31 Jul 2005
--------

SETELAH melewati perundingan yang rumit selama setengah tahun, dan terakhir
pada putaran kelima di Helsinki dua pekan lalu, GAM akhirnya setuju tetap
berada di dalam Republik Indonesia. Salah satu syaratnya, warga Aceh
dibolehkan mendirikan partai lokal. Hal ini cukup mengejutkan banyak pihak.
Tentu, semua sikap GAM itu di bawah kendali Malik Mahmud al-Haytar, 67 tahun.
Sejak tiga tahun lalu, Hasan di Tiro, 87 tahun, pucuk pemimpin GAM yang kini
bermukim di Swedia, menunjuk Malik menjadi perdana menteri. Kini, sang "wali
negara" Hasan di Tiro sudah begitu tua dan dilaporkan sering sakit-sakitan.
Praktis, sehari-hari Malik menjadi orang "nomor satu".

Meski dulu namanya jarang muncul, Malik bukanlah orang baru bagi gerakan
bersenjata itu. Dia adalah Menteri Negara GAM sejak kelompok pemberontakan
itu berdiri pada 1976. Kini, di bawah kendalinya, sejarah politik gerakan itu
tampaknya berubah: memilih damai dan bertarung lewat jalan demokratis.
"Rakyat Aceh sudah terlalu menderita akibat konflik dan juga bencana
tsunami," ujar Malik.

Gaya bicaranya pun kini terdengar agak bijak. Misalnya, dia meminta semua
pihak, baik pendukung GAM maupun RI, agar yakin dan tenang dengan proses
perubahan politik di Aceh nanti. Kepada wartawan Tempo Nezar Patria, Malik
menjelaskan alasan mengapa GAM berkeras menuntut partai lokal. Berikut
petikan wawancara lewat telepon, Rabu pekan lalu.

Mengapa tuntutan partai lokal ini sangat penting bagi GAM?

Sejak berada di dalam Republik Indonesia, rakyat Aceh selalu kecewa. Sebabnya,
pemerintahan yang pernah berdiri di Aceh tak betul-betul mewakili aspirasi
yang berkembang di masyarakat. Dengan pengalaman itu, dalam upaya
penyelesaian masalah Aceh, GAM menuntut agar rakyat Aceh punya partai
politiknya sendiri, yang sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh.

Ada kecurigaan, dengan partai lokal itu, GAM hendak menguasai parlemen Aceh
dan lalu membuat referendum untuk merdeka?

Dalam pembicaraan di Helsinki, kita tak pernah menuntut atau malah menyebut
soal referendum. Yang kita minta, partai lokal bisa berdiri di Aceh. Kami tak
pernah keluar dari keperluan tersebut.

Apakah GAM akan bertransformasi menjadi partai politik lokal?

Mendirikan partai politik adalah hak bagi semua orang Aceh, termasuk bagi GAM
sendiri. Kami mau proses demokrasi sungguh-sungguh berlaku di Aceh.

Partai milik GAM itu akan tetap membawa program merdeka?

Sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam memorandum of understanding
(MoU), bahwa Aceh tetap di bawah Republik Indonesia. Dalam konteks itu, ide
merdeka menjadi tidak relevan.

Kesempatan partai lokal pasti akan dipakai juga partai lain yang berbasis
nasional. Apakah GAM siap bersaing dengan kekuatan politik itu?

Ya, secara demokratis kita siap bertanding dengan partai lain.

Artinya, siap bertanding dengan partai nasional seperti Golkar, PPP, PAN, PKS,
dan lain-lain yang selama ini mendominasi politik di Aceh?

Ya, saya rasa demikian.

Anda yakin GAM bisa menang dalam pemilu lokal nanti?

Ya, kami yakin. Soalnya begini. Partai yang bertanding itu, atau partai yang
mewakili GAM itu, adalah partai yang membawa aspirasi rakyat Aceh. Kemudian,
pemilu itu diadakan secara demokratis. Dengan kondisi itu, Kami yakin akan
menang. Insya Allah apa yang diharapkan rakyat Aceh bisa tercapai.

Kalau GAM kalah dalam pemilu, apakah akan kembali ke gerakan bersenjata?

Kalau kalah pun, kami tidak akan kembali ke gerakan bersenjata. Dan memang
bukan itu tujuan kami. Partai lokal yang berbasiskan kepentingan Aceh nanti
akan banyak muncul. Semua orang Aceh akan ikut dalam pemilu lokal nanti.
Karena itu, bagi kami tak ada persoalan siapa menang dan siapa kalah.

Soal pelaksanaan perjanjian damai itu, apakah amnesti lebih dulu atau
pelucutan senjata?

Soal proses, saya belum bisa bicara. Kami terikat MoU. Tapi yang penting
adalah menghentikan konflik lebih dulu, baru proses keamanan bisa berjalan.

Apakah GAM setuju menyerahkan semua senjata?

Menurut perjanjian, begitulah yang akan terjadi.

Panglima TNI bilang penarikan pasukan sejalan dengan pelucutan senjata. Kalau
GAM menyerahkan 30 persen senjatanya, TNI non-organik yang ditarik dari Aceh
juga 30 persen.

Sorry, saya tak bisa berkomentar masalah ini. Soalnya, ada klausul yang
mengatakan, sebelum MoU diteken, kita tak bisa membuka materi kesepakatan itu
ke publik. Saya menghormati kesepakatan itu.

Anda siap kembali ke Aceh untuk bertarung dalam pemilu lokal itu?

Ya. Semua anggota GAM yang sekarang berada di luar Aceh siap pulang.

Termasuk pemimpin GAM Teungku Hasan di Tiro?

Ya, saya rasa demikian.[]

Hasan Tiro: Catatan Harian yang Tak Selesai (1)

2010-05-14T02:56:00.000-07:00

        BANDA ACEH (MeunaSAH, 16/3/99), Tengku Hasan Muhammad di Tiro (70)
atau dikenal dengan Hasan Tiro, tokoh prokemerdekaan Aceh ternyata penulis
catatan harian yang baik. Itu bisa dibaca dalam karyanya "The Price of
Freedom: The Unfinished Diary". Harian Serambi Indonesia yang terbit di
Banda Aceh, menukil buku yang berkisah tentang perjalanan Hasan Tiro ketika
pulang ke Aceh 23 tahun lalu. Setelah kepulangannya itu ia menulis: "Catatan
Harian yang belum Selesai" itu.

Berikut ini nukilan buku itu yang akan dimuat MenunaSAH secara bersambung.

        HARI itu, 4 September 1976. Satu pesawat meninggalkan New York,
Amerika Serikat (AS). Seorang penumpangnya adalah Tengku Hasan Muhammad di
Tiro. Penerbangan itu menempuh rute Seattle - Tokyo - Hongkong, dan
wilayah-wilayah Asia Selatan lainnya. Itulah perjalanan yang membawa Hasan
Tiro pulang ke Aceh untuk mewujudkan impiannya, "Memimpin rakyat dan negara
saya". Dalam pesawat, pikiran Hasan Tiro menerawang jauh. Namun, ia pun
dapat melupakan semua kemewahan di tempat "pengasingan". Anak satu-satunya
dan istri tercinta yang cantik jelita, dengan berat hati harus berpisah.

        Meski pun berada dalam pengintaian pemerintah Indonesia, selama di
AS, Hasan Tiro merasa dirinya sukses besar dalam dunia bisnis. Ia masuk ke
jaringan bisnis besar dan berhasil menembus lingkaran pemerintahan di banyak
negara seperti di AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Ia
mengecualikan Indonesia. Ia menghindar berhubungan dengan Indonesia. Dari
hasil keuletannya itu, Hasan Tiro memiliki relasi bisnis dekat dengan 50
pengusaha ternama AS. Perusahaan-perusahaan mereka bergerak dalam bidang
petrokimia, pengapalan, konstruksi, penerbangan, manufaktur, dan industri
pengolahan makanan. Hasan Tiro punya hubungan kerjasama dengan beberapa
perusahan itu.

        Sebagai seorang konsultan, dia banyak memimpin delegasi-delegasi
pengusaha AS untuk bernegosiasi dalam transaksi bisnis besar di Timur
Tengah, Eropa, dan Asia. Salah satu kunjungan adalah tahun 1973. Hasan Tiro
melawat ke Riyadh dan disambut Raja Faisal.

        Ada dua hadiah yang dipersembahkan Hasan Tiro kepada Raja Arab Saudi
itu. Satu potret Raja Faisal berlatar belakang industri Arab Saudi. Dan,
satu lagi adalah album koleksi perangko bergambar Al- Malik Tengku Tjhik di
Tiro. Ini diberikan untuk mengingatkan Raja Faisal akan kepahlawanan Aceh,
sekaligus kakek buyut yang dikaguminya. Meskipun Hasan Tiro datang sebagai
ketua konsorsium pengusaha Amerika, dia masih tetap seorang Aceh, bukan
warga Indonesia.

        Hasan Tiro tidak pernah mencampur urusan bisnis dengan politik.
Rekan-rekan bisnisnya tidak tahu apa yang ada dalam benak pengusaha di
pengasingan itu. Terutama tentang ambisinya mewujudkan kemerdekaan Aceh
Sumatera. Ia tidak pernah meminta simpati, nasihat, dan dukungan mereka.
Karenanya, nama dan perusahaan para pengusaha AS itu tidak disebutkan Hasan
Tiro dalam buku hariannya yang belum selesai tersebut.

        Pesawat terus membawa Hasan Tiro semakin dekat dengan Aceh. Ia
teringat mati ketika melongo ke bawah. Ia takut mati bukannya karena
kehilangan nyawa, tapi belum melakukan sesuatu yang harus dilakukannya
kepada tanah leluhur dan rakyatnya.

        Lalu, pikirannya teringat akan musibah yang pernah dialaminya. Suatu
ketika di puncak Pegunungan Rianier, jet berkapasitas empat orang mesinnya
tiba-tiba mati mendadak. Hasan Tiro dan rekan bisnisnya, DC, duduk di depan.
Di bagian belakang duduk VDL dan MP. DC adalah pemilik perusahaan pesawat
terbesar di dunia kala itu. Ia juga mantan pilot yang sangat handal.


  Tujuan perjalanan mereka adalah meneliti satu kawasan di Oregon.

        Hasan Tiro berdoa kepada Allah agar ia dan tiga rekan bisnisnya
selamat dari musibah. Ia bahkan bernazar. Jika selamat akan segera pulang ke
Aceh sebelum 4 September 1976, bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-46.
Hasan Tiro dan rekan-rekannya terlepas dari cengkeraman maut. Akibat insiden
tersebut, mereka tak sempat mengikuti satu acara yang khusus dipersiapkan di
sebuah hotel mewah di Seattle.

        Nazar yang diucapkan Hasan Tiro tidak diurungkannya lagi. Namun yang
sangat berat baginya untuk melaksanakan tugas "membebaskan Aceh dari
penjajahan" adalah harus meninggalkan keluarganya. Ia harus meninggalkan
bocah laki-lakinya semata wayang, Karim, yang saat itu baru berusia enam
tahun. Ia juga terpaksa membiarkan istrinya, Dora, kesepian di tengah
keramaian Kota New York.

        Karim sangat berkesan bagi Hasan Tiro. Kemanapun dia pergi, Karim
selalu dibawa. Karim mendapat tempat istimewa dalam unfinished diary.
Bahkan, ketika Hasan Tiro sudah berada di Aceh, salah satu kamp di hutan
dinamakan sebagai Karim.

        Bocah Karim telah menunjukkan watak tertentu saat berusia empat dan
lima tahun. Ceritanya, ketika Karim dibawa ke sebuah toko permen,
segerombolan anak-anak mencoba mencuri permen. Penjaga toko tidak
mengetahuinya. Hasan Tiro yang sedang melihat-lihat beragam permen berpikir
untuk melakukan sesuatu. Tapi belum sempat ia berpikir, telah ada bunyi
peluit. Gerombolan itupun lari pontang-panting. Saat menoleh ke arah bunyi
tersebut, ia melihat Karim dengan sebuah peluit di tangannya. Wanita tua
penjaga toko itupun berterima kasih pada Karim.

        Di lain kesempatan, cerita Hasan Tiro, Karim diajaknya ke masjid
untuk shalat Jumat. Karim selalu menjadi pandangan orang dan bahkan dipeluk
para diplomat yang shalat di gedung PBB, New York. Diajaknya Karim shalat di
tempat itu, untuk membuat dia mengerti akan perintah agama. Suatu ketika,
Hasan Tiro sedang berjalan-jalan dengan Karim di Fifth Avenue, New York.
Banyak orang yang mendekati bocah itu untuk sekedar berbicara atau memegang
pipinya. Bila berjalan-jalan bersama Karim, Hasan Tiro merasa dirinya
seperti mendampingi orang penting.

        Karena putranya selalu menjadi perhatian para pejalan kaki lain. Di
lain hari, Karim ditinggalkan ayahnya di lobi Hotel Plaza. Hasan Tiro pergi
sebentar untuk menelepon seseorang. Belum selesai menelepon, ia melihat
senator Eugene McCarthy, yang kemudian menjadi seorang calon Presiden AS,
berbicara dengan Karim. Senator itu kemudian menghampiri Hasan Tiro untuk
memberi pujian kepada Karim. "Saya harus menghampiri dan berjabat tangan
dengan putra Anda, sebab ia terlihat tampan sekali!" kata senator itu
seperti dikutip Hasan Tiro.

        Mengenang itu semua, Hasan Tiro galau. Tapi, kini pesawat telah tiba
di sebuah negara Asia, Hasan Tiro mengatur rencana agar dapat masuk ke Aceh.
Selama beberapa pekan, ia memantapkan rencananya. Tepat 30 Oktober 1976,
Hasan Tiro berhasil menyusup ke Aceh dengan sebuah kapal motor kecil. Ia
mendarat dengan selamat di Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie. (Bersambung)

Hasan Tiro: Catatan Harian yang Tak Selesai (2)

2010-05-14T02:54:00.000-07:00

        BANDA ACEH (MeunaSAH, 17/3/99), Nukilan buku harian Hasan Tiro
yang berjudul "The Price of Freedom: The Unfinished Diary" kali ini
berkisah tentang perjalanan Tiro menyusuri hutan-hutan di Aceh.

        MALAM semakin gelap. Udara dingin menusuk setiap orang di bibir
pantai Pasi Lhok, Kembang Tanjong, Pidie. Hari itu, Sabtu (30 Oktober
1976), Hasan Tiro mendarat di bumi Aceh setelah 25 tahun mengasingkan diri
di Amerika Serikat (AS).

        Dari pantai, malam itu juga, Hasan Tiro dan sejumlah pengikutnya
menuju hutan. Tak ada istirahat! Enam jam kemudian atau pukul 07.00 WIB
(Minggu 31 Oktober 1976) rombongan tiba di gunung Panton Weng. Tenda
didirikan sebagai markas. Panton Weng tempat cocok bergerilya.
        Satu bulan sudah Hasan Tiro berada di Panton Weng. Lalu,
diputuskan untuk pindah ke kawasan Tiro. Ada kesedihan menerpa jiwa Hasan
Tiro. Panton Weng adalah tempat yang sangat bersejarah. Itu markas
gerilyawan sejak 100 tahun silam. Banyak pahlawan meninggal di tempat itu
mempertahankan harkat dan martabat rakyat Aceh saat melawan Belanda.
Orang-orang percaya di tempat itu "ada penjaganya" yaitu dua harimau.
        Pergi ke kawasan Tiro dilakukan atas berbagai pertimbangan.
Pertama, Hasan Tiro mendapat laporan bahwa dengan banyaknya orang yang
datang ke Panton Weng, semakin mencurigakan musuh. Kedua, kalau musuh
menyerang, sangat sulit memasuki Tiro. Dan ketiga, paman Hasan Tiro,
Tengku Tjhik Umar di Tiro mengirim komandan kepercayaannya, Geutjik Uma,
untuk menjemput Hasan Tiro dan membawanya pulang ke Tiro.

        Perjalanan dari Panton Weng ke kawasan Tiro dipandu Pawang Baka.
Di bagian depan berjalan pawang, diikuti pengawal dan rombongan Hasan
Tiro. Sedangkan di bagian belakang pengawal lagi. Sangat sulit menembus
hutan yang penuh belukar. Perjalanan itu jangan sampai meninggalkan jejak
bila suatu saat musuh datang. Butuh waktu empat hari untuk dapat sampai di
kawasan Tiro. Itu merupakan ujian pertama kali bagi Hasan Tiro untuk
membuktikan kekuatan fisiknya.

        Pukul 17.00, perjalanan dihentikan untuk istirahat. Demi keamanan,
tidak boleh ada yang menyalakan api. Untuk tempat tidur cukup dibentangkan
plastik. Yang paling sulit dilakukan ketika melakukan perjalanan ke
kawasan Tiro adalah harus mendaki gunung. Ada yang tak bisa dilupakan
Hasan Tiro saat melintasi pegunungan. Kakinya tergelincir dan ia terjatuh.
Untung Geuthjik Uma sangat tangkas. Ia berhasil menangkap Hasan Tiro
sehingga tidak jatuh ke jurang. Saat itu terlintas dalam pikirannya
masa-masa indah ia berjalan di Fifth Avenue, New York.

        "Apa yang saya lakukan di sini?" tanya Hasan Tiro pada dirinya
sendiri. Waktu itu pukul 02.00 dinihari dan hujan. Semua basah. Ketika
tiba di kawasan Tiro, Hasan Tiro dan pengikutnya terus mensosialisasi
missinya. Di sini, ia masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Banyak tokoh masyarakat terutama dari Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur
menemuinya. Setiap orang yang bertemu, Hasan Tiro selalu mendapat
penghormatan. Tangannya dicium ketika berjabat.

        Terakhir, Hasan Tiro bertahan di Gunung Tjokkan. Di sini, ia
memutuskan memproklamirkan Aceh Merdeka, tepatnya 4 Desember 1976. Itu
moment historis menandai sehari setelah mangkatnya Tengku Tjhik Maat di
Tiro --pemimpin terakhir Aceh-- yang ditembak Belanda dalam pertempuran
sengit di Alue Bhot, Tangse, pada 3 Desember 1911. Proklamasi sudah
diumumkan kepada dunia. Hasan Tiro dan pengikutnya terus bergerilya di
hutan.

        PROKLAMASI kemerdekaan Aceh telah dikumandangkan kepada dunia di
Bukit Tjokkan. Susunan kabinet yang terputus sejak tahun 1911, juga
diumumkan pada hari proklamasi yang bersejarah itu. Namun, pelantikan para
menteri tertunda sampai semuanya datang ke Tiro untuk disumpah Wali
Neugara Tengku Hasan Muhammad di Tiro.

        Setelah diumumkannya proklamasi, utusan berbagai daerah datang
siang dan malam ke markas Hasan Tiro untuk menyatakan dukungan. Bahkan,
ada wakil datang dari luar Aceh.

        Di pihak lain, operasi intelijen semakin gencar dilancarkan
pemerintah terhadap kelompok Hasan Tiro. Tapi, setiap militer ingin
melancarkan serangan, Hasan Tiro selalu menghindari dengan berpindah ke
kamp yang banyak tersebar di hutan.
        Pada 10 April 1977, Geutjhik Uma, komandan pasukan pengawal
pribadi Hasan Tiro, yang meminta izin untuk menjenguk anak dan istrinya di
Desa Blang Kedah, tak jauh dari markas, kembali ke kamp dengan wajah
sedih. Hasan Tiro memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Sesaat
lengang. Geutjhik Uma hanya terdiam sambil menutup mukanya dengan dua
telapak tangan. Sesuatu telah terjadi. Rumahnya, tadi malam, dikepung
tentara.

        "Geutjhik Uma, kami tahu Anda di dalam. Cepat keluar dan
menyerah!" perintah dari kegelapan malam. Tak ada sahutan. Geutjhik Uma
sangat terkejut karena dia tak menyangka tentara telah mengepung rumahnya.
        "Geutjhik Uma, cepat keluar atau kami tembak semua yang ada dalam
rumah!" terdengar lagi perintah. "Saya akan keluar dengan anak dan istri
saya. Jangan tembak," jawab Geutjhik Uma dari dalam rumah.

    Lalu, ia meminta anak-anak (keduanya wanita) dan istrinya agar
keluar lebih dulu. Setelah keluarganya berada dalam posisi aman dan
memastikan tidak diapa-apakan militer, Geutjhik Uma segera menerobos lewat
pintu belakang sambil melepaskan tembakan ke arah lawan. Dia sangat yakin
seorang musuh berhasil dilumpuhkan. Itu terbukti dari suara, "Ia menembak
tangan saya! Dia menembak tangan saya! Toloong...!!"

        Geutjhik Uma berhasil menerobos kegelapan malam. Butuh waktu lima
jam untuk mencapai markas Hasan Tiro. Geutjhik Uma berhasil mengelabui
dengan menghilangkan jejak dari para pengejarnya.

        Usai bercerita insiden itu, Geutjhik Uma menangis. Hasan Tiro
hanya bisa menghibur sambil memuji dengan kata-kata bahwa yang dilakukan
pengawalnya sebagai tindakan yang benar. "Kalau tak ada anggota keluargamu
yang cidera, tak perlu dikhawatirkan lagi. Semua beres. Yang kamu lakukan
adalah tindakan benar. Ayo sana, makan dan istirahat," ujar Hasan Tiro
kepada anak buah yang selalu setia mengawalnya.

        Insiden di Blang Kedah itu berkembang cepat di tengah masyarakat.
Bahkan, ada rumor yang menyebutkan telah terjadi pertempuran hebat antara
tentara dengan gerilyawan Aceh Merdeka Pertempuran yang melibatkan tank.
"Rumor menjadi bagian dari realita di tengah masyarakat," sebut Hasan Tiro
dalam catatan hariannya. Demi alasan keamanan, pusat pergerakan Hasan Tiro
dipindahkan ke tempat lain lagi.

        Setelah mendapat laporan bahwa pemerintah Indonesia mulai
mengampanyekan kepada masyarakat internasional kelompok Aceh Merdeka
sebagai "teroris, bandit, fanatik", Hasan Tiro berusaha menerbitkan teks
proklamasi dalam bahasa Inggris. Sebanyak mungkin terjemahan itu
disebarkan ke seluruh Aceh dan bahkan ke luar negeri.
        Setiap orang yang ditugasi menyebar informasi ke tengah masyarakat
Aceh selalu mendapat pertanyaan dari rakyat, "Et na ka geutanyoe?" (Sampai
di mana sudah perjuangan kita, red). Setiap hari bersejarah tentang
kejayaan Aceh di masa silam tetap diperingati di hutan lewat upacara
khusus dan khidmat. Misalnya, 23 April diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Hari itu diambil dari kemenangan rakyat Aceh dalam Perang Bandar Aceh
ketika melawan Belanda. "Banyak generasi muda Aceh yang melupakan
pertempuran hebat pada 1873 itu padahal pers dunia menurunkan kekalahan
Belanda sebagai berita utama," tulis Hasan Tiro. Tahun 1977, Hari Pahlawan
diperingati di kamp Krueng Agam. Perayaan dimulai dengan mengibar bendera
Aceh yang diiringi suara azan.

MENDIRIKAN UNIVERSITAS ACEH
        AWAL Juni 1977, pemerintah semakin meningkatkan perang psikologis
untuk melawan Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera (NLFAS) dan
pemimpinnya di tengah masyarakat. Sejumlah penangkapan terhadap para
pengikut NLFAS dilancarkan. Menurut Hasan Tiro, ribuan orang, termasuk
kaum wanita dan anak-anak, ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara
tanpa lewat proses pengadilan. Banyak tahanan yang disiksa.
        NLFAS yang oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Atjeh Meurdehka
dicap sebagai Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) atau Gerakan
Pengacau Keamanan (GPK). Namun Hasan Tiro seperti diakui dalam catatan
hariannya yang tak selesai ini tidak merasa kecewa.
        Satu kali, seorang komandan militer Indonesia, Kolonel Anang
Sjamsudin, menantang komandan pasukan NLFAS, Daud Husin (tokoh yang lebih
dikenal Daud Paneuek) untuk duel senjata. Tantangan itu disampaikan
melalui selebaran. Daud Peneuek tak mau melayani. Bahkan ia menyarankan
agar Anang kembali ke daerahnya.

        Pemerintah terus melakukan perlawanan terhadap NLFAS. Foto-foto
pemimpin gerakan itu -- Hasan Tiro, Dr Muchtar Hasbi, Daud Paneuek, Ir
Asnawi, Ilyas Leube, Dr Zaini Abdullah, Dr Husaini Hasan, Amir Ishak, dan
Dr Zubir Mahmud -- disebarkan ke penjuru Aceh. Masyarakat diminta
menangkap hidup atau mati kesembilan tokoh itu. Tanggal 4 September 1977
merupakan hari ulang tahun ke-47 Hasan Tiro. Ia tak pernah berpikir bakal
merayakannya dalam belantara di Kamp Alue Puasa. Hasan Tiro memikirkan
tentang kejadian setahun silam ketika ia memulai perjalanan pulang ke Aceh
dengan meninggalkan anak dan istrinya di tengah kemegahan Kota New York.
"Dapatkah saya katakan bahwa ini setahun dari kemajuan, atau frustrasi,
atau kegagalan? Hanya sejarah yang dapat menjawabnya nanti," kata Hasan
Tiro pada dirinya sendiri.

        Pada 10 September 1977, diadakan sidang kabinet. Mereka memutuskan
untuk mendirikan "Universitas Aceh" di pegunungan, tepatnya Gunung Alimon
(Teupin Raya). Tujuannya melatih kader-kader masa depan. Diputuskan pula
rektor pertama "Universitas Aceh" adalah Hasan Tiro. Ada beberapa fakultas
yang dibuka. Di antaranya, Fakultas Kedokteran, Administrasi Masyarakat,
Hukum, Hubungan Internasional, dan Akademi Militer. Kuliah pertama
diselenggarakan pada 20 September 1977 yang diikuti sekitar 50
"mahasiswa". Mereka adalah 10 persen dokter, 10 persen insinyur, 15 persen
ahli hukum, 40 persen guru, 20 persen lulusan SMA, dan 5 persen dari
kalangan nelayan dan pendaki gunung. Mereka inilah yang akan menjadi
kader NLFAS di masa mendatang. Kampus ini sangat terjaga. Hasan Tiro
mengorganisir kuliah dalam tiga bagian: Hubungan Internasional, Politik,
Perbandingan Pemerintahan, Sistem Ekonomi, dan Strategi Pembebasan
Nasional. Hubungan internasional dibagi lagi dalam tiga bagian: hukum
internasional, organisasi internasional (yang mencakup PBB dan
bagian-bagiannya seperti Mahkamah Internasional, UNHCR, dan lain- lain),
dan sejarah diplomatik. Politik mencakup soal pemikiran barat dan Islam.

Masalah perbandingan pemerintahan diajarkan tentang AS, Rusia, dan
beberapa negara lain termasuk juga pemerintahan Aceh yang lebih dikenal
"Kode Iskandar Muda". Hal itu untuk membuat mahasiswa mengerti akan
bentuk-bentuk pemerintahan di dunia. Sistem ekonomi yang dipelajari adalah
kapitalis, sosialis, dan Islam. Namun, untuk "negara Aceh" lebih
difokuskan kepada ekonomi Islam. Mahasiswa harus mampu membedakan satu
teori ekonomi dengan yang lain. Itulah sebabnya diajarkan berbagai bentuk
sistem ekonomi.

        Sedangkan strategi pembebasan nasional adalah berusaha mencarikan
analisis untuk mendapatkan dukungan dari Hukum Internasional,
Organisasi-organisasi Internasional. Karena tak memiliki buku-buku yang
cukup di "Kampus Gunung Alimon", Hasan Tiro berusaha menguatkan memorinya
tentang ilmu yang pernah ia pelajari di AS. Kuliah berlangsung setiap hari
mulai pukul 8:00 hingga 12:00. Antara pukul 13:00 hingga 17:00. Mahasiswa
kemudian membuat rangkuman. Pada malam hari, diadakan acara tanya-jawab
untuk mendiskusikan bahan kuliah yang diberikan dan membahas tentang
tugas-tugas.

        Proses belajar mengajar bisa berlangsung selama tiga pekan tanpa
ada gangguan dari pihak manapun. Setelah berakhir, diadakan seminar. Saat
wisuda diadakan pesta dengan makanan nasi ketan dan durian. Lalu, setiap
mahasiswa mendapat sertifikat yang diserahkan Hasan Tiro sebab ia adalah
rektor. Tentu saja ijazah yang diberikan kepada para lulusan tidak sama
seperti yang diterima Hasan Tiro dari universitas di AS. (Bersambung)

Hasan Tiro: Catatan Harian yang Tak Selesai (3)

2010-05-14T02:44:00.000-07:00

        BANDA ACEH (MeunaSAH, 24/3/99), Nukilan buku harian Hasan Tiro yang
berjudul "The Price of Freedom: The Unfinished Diary" kali ini memasuki
bagian ketiga. Berikut lanjutannya:

        DALAM sidang kabinet, pada 16 Oktober 1977, diputuskan untuk memulai
usaha-usaha penyelamatan sumber daya alam di Aceh yang mulai dieksploitasi,
khususnya minyak dan gas di Arun, Aceh Utara, tanpa menghasilkan konstribusi
yang cukup kepada masyarakat sekitarnya. Japan Economic Journal, edisi 21
Oktober 1975 menuliskan, "Ladang Gas Arun di Aceh merupakan salah satu
ladang terkaya di Asia Timur yang terletak di Sumatera bagian Utara. Arun
juga satu sumber gas alam terkaya di dunia." Jurnal itu juga melaporkan,
Mobil Oil Corporation sudah menawarkan 37 persen konsesi Ladang Gas Arun
seharga 450 juta dolar AS kepada pemerintah Jepang. Konsesi demikian,
menurut Hasan Tiro, satu tindakan yang ilegal sebab tidak melibatkan orang
Aceh yang memiliki kekayaan alam itu.

        "Rakyat Aceh menjadi terasing di negaranya dan tanah leluhur mereka
diperjual-belikan kepada perusahaan-perusahaan asing. Kami diburu bagai
binatang karena memprotes ketidakadilan itu. Dapatkah hal semacam itu terus
berlangsung di dunia ini," tulis Hasan Tiro dalam catatan hariannya.

        Untuk menyelamatkan sumber daya alam, pasukan Front Pembebasan
Nasional (National Liberation Front Acheh Sumatera = NLFAS) di "Propinsi
Pase", tempat Ladang Gas Arun terletak, melakukan "tindakan lembut" dengan
show of force di dekat Kota Lhokseumawe. Mereka diperintahkan tidak menembak.

        Dalam aksinya, pasukan NLF meminta semua pekerja asing meninggalkan
ladang gas Arun demi keselamatan mereka. "Kepada semua pekerja Amerika,
Australia, dan Jepang dari Mobil dan Bechtel agar segera meninggalkan negeri
ini. Kalian dapat kembali lagi nanti kalau suatu saat Aceh sudah merdeka,"
demikian bunyi seruan yang disebarluaskan.

        Aksi 19 Oktober 1977 itu sukses. Pasukan NLF berhasil menghancurkan
pembangkit tenaga listrik dekat Lhokseumawe dan Arun. Mereka juga memblokir
jalan raya yang menghubungkan Medan-Banda Aceh. Meskipun terjadi
tembak-menembak dan sejumlah kendaraan tentara rusak dalam aksi tersebut,
tapi tak ada korban jiwa dari kedua belah pihak.

        Pada 21 Oktober 1977, Hasan Tiro bangun pagi cepat karena adanya
"pertengkaran" antara komandan peleton --yang ditugasi menjaga para
penyuplai makanan dari daerah-daerah yang dekat dengan markas NLFAS-- dengan
seseorang. Hasan Tiro mendengar suara seseorang yang cukup keras. "Saya
tidak akan pergi sebelum melihat Tengku! Saya akan mati tanpa melihat Tengku!"

        Masalahnya adalah pengawal segan untuk membangunkan Hasan Tiro
terlalu dini. Komandan peleton menyarankan agar orang itu pulang saja ke
desanya. "Tidak! Saya tidak akan pergi sebelum melihat Tengku! Saya akan
mati tanpa melihat Tengku! Kalau saya mati, paling tidak saya sudah
melihatnya!" teriak orang itu lagi.

        Hasan Tiro terperanjat mendengar kenekatan orang tadi. Dia melompat
ke tanah dari tempat tidurnya dengan kelelahan yang sangat, sehabis bekerja
sepanjang hari yang cukup berat kemarin. "Saya selalu tidur di kamp dengan
pakaian hijau dan pistol tergantung di pinggang," kata Hasan Tiro.

        Lalu, ia meminta pengawal untuk membawa orang tadi menghadapnya.
Pria itu masuk tergesa-gesa dan langsung mencium tangan Hasan Tiro yang
dibalas dengan pelukan erat. Pria berusia sekitar 30 tahun itu namanya Taleb
Abu Mae (Ismail). Air matanya tak terbendung. Dia datang ke Kamp Alue Djok
sehari sebelumnya dan tidak mau pulang sebelum bertemu Hasan Tiro. Pria itu
datang dari desa yang sangat militan, Pasi Lhok. Itu merupakan pertemuan
yang sangat bermakna.

        Beberapa hari kemudian, Taleb Abu Mae tewas diterjang peluru tentara
ketika sedang melakukan satu misi. Dia meninggalkan seorang istri yang masih
sangat muda dan dua anak.

        Taleb diminta ayahnya pergi ke hutan untuk membantu Tengku apapun
risiko yang terjadi. Ikut tewas bersama Taleb adalah Sulaiman Abdullah (33),
Kepala Distrik Glumpang Lhee, Pidie, yang merupakan seorang pemimpin NLF
cukup brilian. Mereka diserang tentara ketika sedang berjalan di pinggiran
gunung untuk satu misi penting. Mereka, menurut Hasan Tiro, tidak bersenjata
saat diserang. Sulaiman meninggalkan seorang istri yang masih muda dan tiga
anak.

        Pelantikan kabinet Meskipun kabinet negara Aceh telah diumumkan saat
proklamasi kemerdekaan, 4 Desember 1976 dan setiap menteri sudah
melaksanakan tugasnya di seluruh penjuru Aceh, tapi mereka belum pernah
berkumpul semuanya di satu tempat. Hal itulah yang menyebabkan pelantikan
kabinet tertunda selama hampir setahun.

        Akhirnya 22 Oktober 1977, Hasan Tiro memutuskan untuk melantik para
menteri yang terputus sejak tahun 1911. Waktunya dipilih 30 Oktober, yang
bertepatan dengan hari pendaratan kembali Hasan Tiro di Aceh setelah selama
25 tahun "mengembara" di AS. Hanya dua orang yang tidak berada di tempat,
yaitu Menteri Perdagangan Amir Rashid Mahmud dan Menteri Luar Negeri Malik
Mahmud. Mereka sedang melakukan lawatan ke luar negeri. Diputuskan juga
tempat pelantikan dilakukan di Kamp Lhok Nilam, sebab lokasi itu dekat
dengan sejumlah desa sehingga makanan dan keperluan lainnya dapat diperoleh
secara mudah.

        Kamp itu juga cukup untuk menampung lebih dari 300 orang dan sangat cocok
bagi sebuah acara pelantikan.

        Segera segala sesuatu dipersiapkan. Kamp dihias dengan berbagai
warna-warni dan ornamen layaknya sebuah acara besar kenegaraan. Daging,
beras, tepung, gula, kopi, susu, madu, telur dan bahan makanan lain dipasok
secara besar-berasan ke markas tersebut. Kaum wanita dari desa pinggiran
sibuk membuat kue-kue. Tak ada rahasia tentang acara pengambilan sumpah para
menteri.

        Hari yang bersejarah itu pun tiba. Setelah dua jam berjalan kaki dari
KampAlue Djok, rombongan Hasan Tiro tiba di Kamp Lhok Nilam. Segala
persiapan sangat sempurna. Di "pintu utama" terpampang kalimat "Selamat
Datang Wali Neugara ke Lhok Nilam." Hasan Tiro mengucapkan terima kasih
kepada setiap orang yang telah bersusah payah menyukseskan acara tersebut.

        Podium utama terletak di tengah-tengah lapangan. Di bagian depannya
ada tiang bendera. Di utara, terlihat jelas air sungai Krueng Tiro mengalir
tenang yang berlatar belakang Gunung Tjokkan, tempat kemerdekaan
diproklamirkan. Di sisi kanan (sebelah timur) terdapat batu menjulang tinggi
berbentuk cakaran elang, tempat Tengku Thjik di Tjot Plieng tewas ketika ia
bertempur melawan tentara Belanda tahun 1904.

        Ketika rombongan tiba di tempat itu, waktunya sudah siang dan
makanan siap disantap. Makanannya sangat banyak. Orang-orang dari desa
terdekatlah yang membawa semua makanan itu. Hasan Tiro tertegun sejenak.
"Saya belum pernah menikmati makanan seenak ini sepanjang hidup saya di
manapun di dunia ini. Tidak juga ketika saya berada di Maxim Paris atau di
Mirabelle London, atau Le Mistral New York," ujarnya.

        Lalu, pengambilan sumpah para menteri dilaksanakan secara khidmat.
Acara dipimpin Menteri Kehakiman, Tengku Ilyas Leube. Ia adalah salah
seorang menteri yang sangat senior. Penyumpahan dilakukan satu demi satu.
"Demi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya bersumpah: untuk
mematuhi semua perintah Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, melanjutkan
perjuangan Sultan Iskandar Muda dan Tengku Tjhik di Tiro, mematuhi perintah
Wali Neugara Aceh Sumatera, melindungi dan menjaga konstitusi Aceh Sumatera."

        Sumpah pertama dilakukan terhadap Menteri Dalam Negeri dan Deputi
Menteri Luar Negeri Dr Muchtar Hasbi. Lalu dilanjutkan berturut-turut
terhadap Menteri Pendidikan dan Informasi Dr Husaini M Hasan, Menteri
Kesehatan Dr Zaini Abdullah, Menteri Sosial yang merangkap Gubernur Provinsi
Peureulak Dr Zubir Mahmud, Menteri Keuangan Tengku Muhammad Usman Lampoih
Awe, Menteri Pekerjaan Umum dan Industri Dr Teuku Asnawi Ali, Menteri
Komunikasi Mr Amir Ishak dan Panglima Angkatan Bersenjata Muhammad Daud
Husin alias Daud Paneuek.

        Untuk memberkati acara pelantikan itu ditutup dengan doa yang
dipimpin Menkeh Tengku Ilyas Leube. Lalu, bendera merah berlambang bulan
bintang bergaris hitam di dua sisinya dikibarkan yang diiringi kumandang
suara azan oleh seorang muazzin. Seluruh menteri, gubernur, dan anggota
Komite Pusat NLF berdiri di belakang podium. Di depan mereka, berdiri
pasukan dengan seragam lengkap. "Saya tidak pernah melihat orang-orang saya
lengkap seperti ini sebelumnya. Saya sangat bangga kepada mereka," tulis
Hasan Tiro.

        Setelah pengibaran bendera, sejumlah tokoh menyampaikan pidato.
Tampil pertama Tengku Ilyas Leube. Ia menyerukan agar rakyat Aceh bangkit
sambil tak lupa meminta berkah dari para pendahulu yang telah mempertahankan
tanah leluhur ini. Air mata setiap orang pun tak sanggup dibendung lagi.
Semuanya menangis. Hasan Tiro tampil sebagai pembicara terakhir. Ia tak
kuasa melihat kesungguhan pengikutnya. Air matanya tumpah. Ia tahu semua
orang menangis ketika itu. Semuanya larut dalam tangis mengingat perjuangan
yang masih sangat panjang. Dari lubuk hati Hasan Tiro yang paling dalam
terbetik satu tanya, "Kapankah saya dapat memberikan senjata kepada
orang-orang saya!". (Bersambung)

Hasan Tiro Menyesalkan Pertemuan Panglima GAM dan Bondan

2010-05-14T02:35:00.001-07:00

TEMPO 17-3-2000

   TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara Pejabat Sekretaris Negara,
   Bondan Gunawan, dan Panglima GAM (Gerakan Aceh Merdeka), Abdullah
   Syafeii, mengundang beragam reaksi. Dari Swedia misalnya, Jumat (17/3)
   malam ini terbetik kabar bahwa pimpinan Aceh Sumatra National
   Liberation Front (ASNLF), Tgk Hasan Muhamad di Tiro, menyayangkan
   terjadinya pertemuan itu karena Abdullah Syafeii dinilai tak punya
   wewenang politik.

   Kekhawatiran Hasan Tiro ini ditepis oleh seorang saksi mata dalam
   pertemuan tersebut. Pasalnya, sejak awal, menurut sumber yang turut
   hadir dalam pertemuan Bondan dan Panglima GAM itu, Abdullah Syafeii
   menegaskan bahwa Bondan diterima sebagai sesama saudara muslim yang
   bersilaturahmi di hari suci Islam (Idul Adha). "Bondan malah hampir
   diusir ketika dia mengenalkan dirinya sebagai Sekretaris Negara," ujar
   sumber itu lagi. Ketegangan mulai mencair ketika seorang anggota
   rombongan menjelaskan kehadiran Bondan untuk bersilaturahmi.

   "Secara pribadi, Bondan Gunawan bisa jadi sahabat saya," demikian kata
   Tgk Abdullah Syafeii, seperti yang dikisahkan kembali oleh sumber itu.
   Dalam pertemuan itu, Bondan mengucapkan syukur karena Abdullah Syafeii
   ternyata sehat-sehat saja. "Soalnya, anda dikabarkan tertembak dan
   luka parah," kata Bondan kepada panglima GAM yang terkenal loyal
   kepada Hasan Tiro itu. Abdullah Syafeii, menurut sumber itu, hanya
   tersenyum. Ia menjawab: "Itu bukti intel TNI tak beres kerjanya," kata
   Panglima AGAM yang telah 23 tahun berjuang sebagai gerilyawan.

   Berbeda dengan sikap Hasan Tiro, sambutan positif terhadap pertemuan
   antara Bondan dan Abdullah Syafeii mengalir dari aktivis HAM, Otto
   Syamsuddin Ishak, yang menilainya sebagai langkah awal ke arah
   perundingan penyelesaian Aceh. "Walaupun itu bukan pertemuan politik,
   tapi kita bisa melihat kalau GAM bukanlah kelompok separatis yang buta
   dan tuli," kata ketua Yayasan Cordova, Banda-aceh itu.

   Itu sebabnya Otto yakin pertemuan antara Bondan dan Abdullah Syafeii
   itu menunjukkan adanya sisi-sisi manusiawi yang bisa menjadi titik
   tolak dialog. Apalagi sejumlah badan internasional turut mendukung
   adanya dialog antara GAM dan pemerintah Indonesia. Misalnya, sambung
   Otto, seperti yang digagas oleh Henry Dunant Foundation, sebuah
   lembaga kemanusiaan yang berbasis di Jenewa, Swiss, yang berusaha
   mempertemukan Gus Dur dan Hasan Tiro. "Saya kira, kedua belah pihak
   telah menerima proposal perbincangan damai yang ditawarkan oleh Henry
   Dunant Foundation," ujar Otto.

   Sementara itu, menanggapi pertemuan antara Bondan dan Abdullah
   Syafeii, seorang sumber TEMPO Interaktif yang turut hadir di acara
   tersebut menuturkan bahwa dialog yang terjadi antara dua tokoh ini
   lebih bersifat pribadi bukan politis. Sumber ini menegaskan pula bahwa
   kehadiran Bondan Gunawan di basis gerilyawan tersebut adalah sebagai
   pribadi dan bukan mewakili negara.

   Seperti ramai diberitakan oleh beberapa media, Bondan melakukan
   pertemuan dengan Tgk Abdullah Syafeii di sebuah desa pada Kecamatan
   Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, tepat pada hari raya Idul Adha
   kemarin. Sumber itu kembali menegaskan, pada pertemuan itu Tgk
   Abdullah Syafeii tak berubah pendirian politiknya bahwa Aceh harus
   bebas dari apa yang disebutnya sebagai 'kolonialisme Indonesia-Jawa'.
   "Tgk Abdullah Syafeii menganggap bahwa ia tak punya wewenang politik
   untuk memutuskan kebijakan perundingan dengan Republik Indonesia,"
   ujar sumber itu lagi.

   Kenyataan ini sekaligus menepis tudingan bahwa pada pertemuan kemarin
   seolah-olah jalan ke arah perundingan mulai terbuka. "Tak benar kalau
   dalam pertemuan itu GAM menginginkan Aceh menjadi negara federal.
   Mereka tetap ingin merdeka," kata sumber itu lagi. Pertemuan itu
   sendiri, menurut sumber TEMPO Interaktif tersebut, pada awalnya sempat
   tegang dan terancam batal. "Banyak pihak yang tidak ingin pertemuan
   itu terjadi," ujar sumber itu lagi. Dikisahkannya, mereka telah hadir
   di kawasan Pidie sehari sebelumnya. "Tapi situasi keamanan agak sulit,
   rombongan kami diintai terus oleh orang-orang tak dikenal," ujar
   sumber itu. Karena situasi kemanan yang tak menentu, Bondan Gunawan
   lalu melakukan kontak telepon ke Jakarta. "Kami tak tahu siapa yang
   dikontak oleh Mas Bondan, tapi yang jelas setelah itu para pengintai
   tak lagi terlihat," kata sumber itu lagi.

   Ia juga mengisahkan, rencana pertemuan itu sebenarnya rahasia, tapi
   tercium juga oleh aparat keamanan. "Sebelum masuk ke basis GAM, Bondan
   akhirnya bertemu lebih dulu dengan Kolonel Gunarso dari Brigade Mobil,
   serta Kapolres Pidie," ujar sumber itu lagi. Setelah pertemuan dengan
   aparat keamanan setempat, situasi pengintaian terhadap mereka pun
   mulai mencair. "Tempat kami menginap sebelum masuk ke Glumpang Tiga
   malah dikawal oleh sejumlah personil Gegana," sambungnya. (Nezar)

Dua Jam Bersama Hasan Tiro

2010-05-14T02:34:00.000-07:00

Nasional
TEMPO NO. 13/XXIX/29 Mei - 4 Juni 2000
Pemimpin Gerakan Aceh Merdeka itu masih sehat walafiat. Selama dua jam ia menerima TEMPO di apartemennya di Stockholm, Swedia.
_________________________________________________________________
LELAKI itu merapatkan mantelnya. Ia berdiri di pintu balkon menghadapke luar apartemen. Angin dingin musim semi berembus. Lima belas derajat Celsius. Kering, menusuk seperti jarum. Di luar, laut M_laren yang menggenangi Kota Stockholm berpendar-pendar. Di atasnya, sebuah bukit warna cokelat menyembul dari permukaan air. Udara cerah. Awan meriaki biru langit.

"Lihat pemandangan itu," katanya. "Mirip sekali dengan Aceh." Lelaki itu, Hasan Muhammad di Tiro, 75 tahun, kembali merapatkan mantelnya. Rambutnya yang putih tersisir ke samping. Rautnya keras dan giginya kusam termakan usia. Sesekali ia tersenyum.

Bagi sebagian besar orang Aceh, Hasan Tiro adalah legenda. Ia jarang muncul ke depan publik. Wawancara dengan pers dilakukan terbatas hanya kepada wartawan asing. Pernah ia melakukan wawancara kepada media Indonesia, tapi itu hanya dilakukannya melalui telepon internasional.

Tiro memang sosok yang jarang tampil ke muka publik. Dalam perundingan

putaran terakhir antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia

dan Henry Dunant Centre di Jenewa, Swiss, 12 Mei lalu, ia memang

sempat muncul. "Kami sempat bercanda," kata Duta Besar/Perwakilan

Tetap Indonesia di PBB, Hassan Wirajuda, yang mewakili Indonesia dalam

pertemuan itu. Tapi setelah itu ia raib. Pers yang memburunya tak

menemukan jejaknya. Menurut seorang stafnya, dari Jenewa ia langsung

terbang ke Zurich bersama Menteri Negara GAM Malik Mahmud.

Sebagai presiden National Liberation Front of Acheh Sumatra (NLFAS),

organisasi yang lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka, tak aneh

jika Hasan Tiro banyak bersembunyi. Selama bertahun-tahun, terutama

setelah mendeklarasikan berdirinya Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember

1976, ia adalah incaran nomor satu aparat keamanan Indonesia dengan

tuduhan sebagai pemimpin pemberontakan Aceh. Keluar-masuk hutan selama

tiga tahun (1976-1979), pada 29 Maret 1979 Tiro akhirnya memutuskan

untuk meninggalkan tempat persembunyiannya di Aceh dan berlayar ke

luar negeri. Ia sempat ke Amerika dan beberapa negara lain sebelum

akhirnya menetap di Stockholm, Swedia, hingga kini.

TEMPO diterima staf GAM dan Hasan Tiro dengan tangan terbuka. Di

sebuah apartemen pinggiran kota itulah kami bertemu, Sabtu dua pekan

lalu. Apartemen itu tidak terlalu luas, sekitar 100 meter persegi. Di

ruang tengah apartemen itu terletak seperangkat sofa warna kuning yang

berhadapan dengan meja kerja Tiro yang besar. Di atas meja kerja

itulah Tiro menumpuk map, kertas, dan sebuah vandel bendera Aceh

Merdeka serta sebuah miniatur bola dunia. Di samping meja itu terdapat

meja kecil yang dipenuhi foto koleksinya. Foto Hasan Tiro bersama

pasukan GAM, foto ketika ia berada di Amerika, foto istri dan anaknya,

Karim di Tiro, serta foto seorang jabang bayi yang masih merah. "Itu

anaknya Karim. Cucu saya," katanya.

Agak ke samping terdapat sebuah meja kerja lagi. Sebuah dinding yang

dipenuhi oleh kliping media yang memuat berbagai pemberitaan tentang

Aceh dan GAM serta foto Hasan Tiro dalam berbagai kesempatan pertemuan

internasional.

Siang itu Hasan Tiro tampil bersahaja. Ia mengenakan setelan warna

biru. Tubuhnya yang tak besar, sekitar 160 sentimeter, dibalut mantel

warna biru tua. Dibandingkan dengan fotonya pada tahun 1980-an yang

banyak beredar, ia kelihatan lebih kurus. Tapi wajahnya cerah dan

matanya berbinar. Suaranya masih jernih meski kadang tersendat. Yang

menarik, ia menggunakan bahasa Inggris. Menurut kalangan dekatnya,

Tiro memang enggan berbahasa Indonesia meski ia mampu. Kebenciannya

pada Indonesia menyebabkan ia lebih suka memakai bahasa Aceh atau

bahasa asing lainnya dalam berkomunikasi.

TEMPO, yang berulang kali meminta agar obrolan kami itu direkam dan

dijadikan bahan wawancara, ditolaknya dengan halus. Begitu juga ketika

TEMPO ingin memotretnya. "Bukan sekarang saatnya," katanya.

"Anda sudah baca buku ini?" tanya Tiro tiba-tiba. Tangannya

menggenggam sebuah buku seukuran diktat kuliah bersampul kuning, The

Drama of Achehnese History 1873-1978. Itu adalah naskah teater tentang

Perang Aceh yang ditulis Tiro pada 1978. Naskah 56 halaman itu

memadukan dua pengetahuan Tiro sekaligus: sejarah Aceh dan musik

klasik. Tiro memakai komposisi Purcell, Johann Sebastian Bach,

Beethoven, dan beberapa komposer Barat lainnya untuk membuka dan

menutup adegan. Tiga halaman pengantar drama itu ditulis oleh Husaini

Hasan, Menteri Pendidikan Aceh Merdeka-tokoh yang belakangan

meninggalkan Hasan Tiro dan mendirikan Majelis Pemerintahan GAM.

"Coba Anda baca bagian ini keras-keras," demikian Tiro meminta. Dalam

kata pengantarnya Husaini Hasan menceritakan suka duka Hasan Tiro

menulis naskah itu ketika bergerilya di hutan-hutan Mampr_e di Gunung

Patisah Pidie, Aceh, akhir tahun 1970-an. "Tengku (Hasan Tiro) menulis

dari pukul 7 pagi hingga 6 petang. Kami tak punya lampu jika malam.

Itu semua dilakukannya sewaktu kami semua berhari-hari menunggu suplai

makanan dari kampung," tulis Husaini.

Tiba-tiba, Tiro beranjak ke pojok ruangan. Ia menyetel kaset Johann

Sebastian Bach. Toccata & Fugue dan Air in G. String sayup-sayup

segera merambati ruangan. Sunyi. Tak ada suara selain gesekan biola

dan naskah drama yang dibaca TEMPO pelan-pelan. Sekali lagi lelaki itu

termenung. Tubuhnya disorongkannya ke depan. Wajahnya serius. Matanya

seperti menembus dinding apartemen. "Drama" satu babak itu berakhir.

Tiro kembali berdiri.

Hasan Tiro lelaki yang romantis. Ia menikmati kesendiriannya. Anak dan

istrinya tinggal di Amerika. Karim di Tiro, 31 tahun, adalah doktor di

sebuah universitas di Negeri Paman Sam itu. Wajah Karim tampan,

badannya gagah. Maklum, ibunya perempuan Amerika. Hasan Tiro sangat

bangga pada anaknya.

Tiro kembali mengeluarkan sebuah buku. Sebuah jurnal ilmiah yang

memuat tulisan Karim. Pada halaman pertama buku itu, Karim menorehkan

tanda tangan di bawah sebuah kalimat pendek, "For Papa". Ketika

menunjukkan buku itu, mata Tiro berbinar.

"Anda dulu sekolah di mana?" tanyanya tiba-tiba. Ketika mendengar

jawaban Universitas Indonesia, lelaki itu tiba-tiba menyemprot,

"That's stupid". Tak jelas apa yang diejek oleh Tiro. Tapi rasanya

kata "Indonesia" memang selalu membuatnya gusar. Di mata Tiro,

Indonesia adalah sebuah gagasan yang absurd.

Dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada November 1980, The Legal

Status of Acheh Sumatra under International Law, Tiro menyebut

penyerahan kedaulatan Aceh dari Belanda kepada Indonesia pada 1949

sebagai sesuatu yang ilegal. Basis hukum yang dipakainya adalah

Resolusi PBB yang mewajibkan negara kolonialis menyerahkan daerah

jajahannya kepada penduduk asli. Indonesia, menurut Tiro, bukanlah

penduduk asli Aceh. "Penyerahan kedaulatan itu dilakukan tanpa

pemilihan umum yang menyertakan seluruh masyarakat, termasuk

masyarakat Aceh," katanya dalam wawancara dengan televisi Hilversum

Belanda pada 1996.

Dengan kata lain, di mata Tiro, Indonesia adalah negara yang

dipaksakan keberadaannya oleh Sukarno. Daerah seperti Aceh, Padang,

Maluku, Kalimantan, yang sesungguhnya punya hak untuk menjadi kawasan

yang berdaulat, dibelenggu dalam satu ikatan "Indonesia" oleh presiden

pertama Indonesia itu. Sukarno memang terobsesi oleh gagasan negara

kesatuan. Wilayah Indonesia, menurut Sukarno-lalu didukung Muhammad

Yamin-adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang wujudnya adalah

Indonesia seperti yang kita lihat sekarang.

Tapi Tiro membantah konsep "Indonesia" itu. Menurut dia, perjuangan

kemerdekaan melawan Belanda dari setiap daerah adalah upaya setiap

anak bangsa untuk membebaskan kawasannya sendiri dan bukan untuk

"Indonesia". Gagasan Indonesia barulah muncul belakangan. Itulah

sebabnya penyerahan kedaulatan 1949 ditandai Tiro sebagai beralihnya

penjajahan Belanda menjadi penjajahan Indonesia/Jawa di Aceh.

Dibandingkan dengan era 1950, pada tahun 1980-an ada pengerasan sikap

pada diri Tiro. Dalam buku Demokrasi untuk Indonesia yang ditulisnya

di Amerika pada 1958 (buku ini dicetak ulang dua kali di Jakarta pada

1999 lalu), yang menjadi pusat kritiknya adalah gagasan negara

persatuan Sukarno. Menurut Tiro, dengan wilayah yang luas sangat tidak

mungkin jika Indonesia dipaksakan menjadi negara persatuan. Dalam buku

itu Tiro mengusulkan federalisme sebagai pilihan yang terbaik untuk

demokrasi Indonesia. Artinya, pada era ini Tiro masih memberi

alternatif bagi penyelesaian hubungan pusat-daerah.

Tapi akumulasi nasib buruk yang menimpa rakyat Aceh selama

bertahun-tahun membuat seorang Hasan Tiro tidak memiliki pilihan lain

kecuali memerdekakan Aceh. Bantuan Aceh untuk Republik pada masa-masa

awal perang kemerdekaan dijawab pemerintahan Sukarno dan Soeharto

dengan menjadikan Aceh, sebagaimana kawasan lain, sebagai prioritas

nomor dua secara politik dan ekonomi. Karena ketidakpercayaan terhadap

pemerintahan Jakarta selama bertahun-tahun itu pulalah ide otonomi

daerah yang ditawarkan Abdurrahman Wahid tidak pernah ditanggapi Tiro

dan kelompoknya.

"Saya ingin memperdengarkan satu kaset pada Anda," kata Hasan Tiro

tiba-tiba. Ia mengambil sebuah kaset bersampul putih dan sebuah tape

recorder. Kaset itu berisi pidato Tiro di muka pasukan GAM di Tripoli,

Libya, pada 1985. Sebuah pidato yang membakar semangat pasukan yang

disampaikannya dalam bahasa Arab, Prancis, Inggris, dan Aceh. Beberapa

kali TEMPO berusaha menanyakan konteks peristiwa pidato itu, tapi ia

cuma menjawab pendek, "Just listen."

Tiro memang sering tak ingin menjawab. Beberapa pertanyaan tentang ide

Aceh merdeka dijawabnya pendek sebelum akhirnya ia beralih ke topik

lain. Beberapa kali ia bahkan cuma menyahut, "Baca saja buku ini,"

sambil menunjuk beberapa buku yang pernah ia tulis.

Pada masa mudanya Tiro memang banyak menulis. Selain Drama dan Legal

Status of Acheh Sumatra, ia juga pernah menulis The Prince of Freedom:

The Unfinished Diary of Tengku Hasan di Tiro. Buku 226 halaman ini

merupakan catatan hariannya ketika ia berperang di hutan Aceh pada

1976-1979.

Di buku itulah ia menggambarkan kepulangannya kembali ke Aceh pada

1976-setelah 25 tahun tinggal di Amerika-seperti kedatangan Napoleon

yang mendarat di Teluk Juan dari Pulau Elba atau Julius Caesar yang

melintasi Rubicon. Pada 30 Oktober 1976 itu ia melukiskan dirinya

dengan mengutip sebuah karya Nietzche, Thus Spoke Zarathustra:

Di tempat pendaratannya, di Kualatari datang menjemput pasukan Tiro di

bawah pimpinan Daud Paneuk, tokoh yang kini juga tinggal di Swedia dan

belakangan meninggalkan Tiro dengan membentuk MP GAM. "Sungguh tidak

mudah meninggalkan kehidupan saya di Riverdale New York dan memilih

tinggal di hutan yang pekat sebagai pemimpin gerilya," tulis Tiro.

Ia kini memang tidak tinggal di Aceh. Ia memimpin pasukan gerilyanya

dari jauh. Sebuah negara di kawasan Skandinavia, hampir 8.000 mil dari

tanah kelahirannya. Ide Aceh Sumatra merdeka yang diambilnya dari

daerah kekuasaan Kesultanan Iskandar Muda dulu masih dipercaya

pendukungnya sebagai perekat bagi persatuan bangsa Aceh dan Sumatra.

Kepemimpinannya di kalangan GAM dipatuhi, meskipun sebagian orang

menggugat Hasan Tiro karena kepemimpinannya di GAM tidak lepas dari

unsur mengalirnya darah Tiro dalam dirinya. Untuk waktu yang lama GAM

memang belum bisa lepas dari pola suksesi ala kesultanan ini.

Hari menjelang sore. Jam dinding di rumah Tiro menunjukkan pukul empat

sore. Tapi pada musim semi yang memanjangkan siang, petang itu

matahari masih terik. TEMPO mohon diri dan Tiro mengantar sampai ke

luar. Di muka pintu ia mengepalkan tangannya dan berteriak dengan

suara bergetar, "Sumatra!" Dari balik pintu lift yang perlahan

tertutup, masih tampak lelaki itu merapatkan mantelnya, sekali lagi.

Arif Zulkifli (Stockholm, Swedia)

AKU MATA HARI

2010-05-07T02:20:00.000-07:00

Oleh Remy Sylado
Cerita dirinya yang dramatis itu memikat perhatian Père dan Soeur yang datang ke penjara, ditugaskan pemerintah untuk membina kerohaniannya sebelum menghadapi risiko paling buruk kematian yang sedang direka oleh otoritas Prancis di Paris.

Begini cerita Mata Hari kepada Père dan Soeur:
Aku Mata Hari. Aku minta dengan hormat kepada kalian, Père dan Soeur, sebagai orang yang memilih selibat di Prancis sini, janganlah segampangnya mencibiri bakat jalang-sundal-lacur.

Aku pelacur tulen.
Tapi aku penari sejati.
Dan aku Belanda berdarah Indonesia.

Nama Mata Hari adalah bahasa Indonesia untuk ’sun’ di Inggris, ’sonne’ di Jerman, ’soleil’ di Prancis, atau ’zon’ di Belanda, dan seterusnya.

Pernah juga orang menyebutku Lady MacLeod, mengikuti nama suamiku Rudolph John Campbell MacLeod, orang Skotland yang bekerja sebagai opsir untuk ketentaraan Belanda di Indonesia. Dan, sumpah demi ibuku, aku benci MacLeod karena dia lelaki yang paling tidak jujur di dunia.

Aku tidak boleh menyangkal pada suara hatiku, bahwa alasan yang mendorong kemauanku untuk menjadi pelacur adalah bakat.

Jangan kaget. Memang aku berpendapat begitu. Bahwa menurut pandanganku, bakat jalang-sundal-lacur adalah, percayalah, urusan Tuhan juga, bukan hanya iblis. Sulit memisahkan wilayah Tuhan dan wilayah iblis di dalam diri manusia, kalau yang dijadikan tempat persinggahan fitrah kebajikan dan fiil kejahatan, adalah hati manusia, dan hati manusia selamanya tidak swatantra.

Maksudku, keliru hanya menyalahkan iblis melulu, sementara di belakang kekuasaannya ada Tuhan yang memberi mandat leluasa untuk menguasai manusia. Begitu kesimpulan yang aku tarik dari membaca kisah tentang Nabi Ayub.

Aku rasa tidak perlu membahas itu dengan kalian berdua, Père dan Soeur, sebab aku tidak terpanggil bicara bertele-tele, sampai bibir lecet, atas sesuatu yang hanya merupakan wacana sekolahan dari orang-orang yang merasa pandai tapi tidak cerdik, dan orang-orang cerdik tapi tidak cendekia, sementara hati itu justru yang menentukan akal untuk berkesimpulan soal bakat.

Lebih dulu, aku harus menandaskan, bahwa aku bangga menjadi diriku seperti ini, adalah dasarnya karena keputusan hati itu.

Senyampang eksekusi terhadap diriku oleh otoritas Prancis belum dilaksanakan sebagai terdakwa penari dan pelacur yang menjadi agen ganda mata-mata Jerman dan Prancis, maka biarlah aku mengurai tentang alasan-alasan awal mengapa aku menjadi seperti ini.

Kisahnya harus dimulai dari Indonesia, pulau Jawa, asal darah ibuku Antje van der Meulen.
Rindu dan dendam di hatiku bergaung dari sana. [bersambung]

---sumber: Kompas Jumat, 7 Mei 2010 | 03:02 WIB

PROLOG AKU MATA HARI

2010-05-07T02:15:00.001-07:00

Oleh Remy Sylado

Mata Hari tidak takut pada ancaman kematian.
Sambil menunggu vonis pengadilan militer, di dalam tahanannya di penjara Saint-Lazare, toh dia meradang di hadapan rahib berjubah hitam yang dipanggilnya Père dan biarawati berjilbab biru tua yang dipanggilnya Soeur, tentang getirnya menghadapi kematian tanpa orang-orang yang dicintainya.

Selama beberapa bulan ini Père dan Soeur telah membangkitkan arti pengharapan kepadanya. Terhadap mereka Mata Hari pun merasa damai. Pintanya kepada mereka untuk menyampaikan kepada Non putrinya dan Maslov kekasihnya, alangkah agungnya cinta yang mukim di sukmanya terhadap orang-orang tersayang itu. Cinta itulah yang membuatnya tegar dan percaya diri menghadapi maut.

Dia merasa kecewa dan terasing melihat kenyataan dalam hidupnya ini, betapa di atas slogan-slogan peradaban Barat tentang kemanusiaan universal, dengannya tampak juga menyolok kosokbali pemiskinan atasnya di bawah sentimen kebangsaan yang telah menyebabkan berlangsungnya perang di tahun-tahun terakhir ini.

Baginya sendiri sulit menaruh identitasnya sebagai seseorang dengan kebangsaan atau ras tertentu, sebab dia adalah Belanda berdarah Indonesia, di luar bakatnya sebagai penari erotik dan pelacur profesional.
Sekarang dia berada di dalam penjara ini sebab pekerjaannya yang lain di samping menari dan melacur, adalah agen rangkap mata-mata: mata-mata Jerman di satu pihak dan mata-mata Prancis di pihak lain, dua pihak bangsa dengan kebanggaan nasionalnya masing-masing yang kini sedang sengit berperang dalam Perang Dunia I.

Dia terjun menjadi mata-mata dobel-agen sambil menari telanjang di kota-kota Eropa sampai Turki dan Mesir, berkaitan dengan frustrasinya pada wacana kemanusiaan universal dalam peradaban Barat yang dianggapnya palsu, mengukur nilai-nilai universal tersebut hanya sebatas pegangan atas semangat Renaissance dan Aufklärung dalam sejarah bangsa Eropa, lantas menganggap semua yang di luar Barat adalah lokal, dan bukan universal.

Dia makin kuat menghayati perlawanan terhadap pandangan palsu itu sejak masih tinggal di Ambarawa dan kemudian pindah di Batavia dari akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Di Indonesia dia melihat dengan tajam kenyataan itu: Belanda memperdayakan pribumi dengan memberdayakan raja, bupati, demang, lurah, yang dijadikan antek-antek penjaga status quo.

Tapi, di luar itu, dia merasa sakit hati, lantas memberontak pada kodrat kewanitaannya, sebab suaminya Rudolph MacLeod yang orang Skotland dan perwira ketentaraan Belanda di Indonesia, adalah suami yang gemar melacur, sehingga menyebabkan kedua anaknya tertular sifilis: yang pertama Norman John lahir di Amsterdam dan mati di Batavia dan yang kedua Jeanne Louisa lahir di Batavia dan mungkin mati di Banda, Maluku.

Frustrasinya pada keadaan itu berangsur memperkuat jiwanya untuk memilih menjadi vrijdenker—kosakata bahasa Belanda yang harafiahnya berarti ’pemikir bebas’—tapi dengannya memiliki hubungan yang dekat dengan praktik ateisme.

Rasa sakit batin itu pula yang mendorongnya membalas dendam pada suaminya dengan nekat membuka celana dan mengangkang untuk senang-senang dengan sejumlah lelaki—terutama dari kalangan perwira dan pejabat tinggi negara—sampai akhirnya dia menjadi sundal kelas tinggi, sembari terus menari telanjang, dan terus pula memata-mata dengan cara mengadu-domba, yang berujung dengan penangkapannya ini. [bersambung]

Aku Mata Hari

2010-05-07T02:12:00.000-07:00

Pembaca, tulisan berikut ini merupakan pengantar untuk 'Cerita Bersambung' yang dimuat di Harian Kompas untuk "AKU MATA HARI". Kami sengaja menurunkan di sini sebagai arsip.

Aku pelacur tulen.
Tapi aku penari sejati.
Dan aku Belanda berdarah Indonesia.

Begitulah cerita bersambung baru berjudul ”Aku Mata Hari” yang kami sajikan untuk Anda mulai hari ini. Ya, cerber ini tentang Mata Hari, sebuah nama yang tercatat di berbagai literatur, terutama dihubungkan spionase, mata-mata, intrik, juga sensualitas.

Hidup di seputar akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Mata Hari seperti mewadahi berbagai gejolak zaman yang menjadi ciri khas pergantian abad, sampai kemudian terseret menjadi agen ganda bagi Prancis dan Jerman pada Perang Dunia I. Dalam cerber ini, dikisahkan periode hidupnya yang belum banyak disingkap, yakni hidup Mata Hari di Indonesia, di Batavia, lebih khusus lagi di Jawa Tengah, ketika dia tinggal di Ambarawa.

Gambaran Indonesia di zaman itu terdeskripsikan jelas, misalnya Ambarawa dengan perumahan tentara yang tak seberapa jauh dari stasiun kereta api Willem 1, di mana angin sejuk Gunung Ungaran berhembus. Jangan keliru pula menulis ejaan Mata Hari (bukan ”Matahari”). Karena nama itu diambil oleh yang bersangkutan yang punya nama asli Margaretha Geertruida ketika dia membaca koran yang diterbitkan oleh ”raja gula” dari Semarang pada masa itu, Oei Tiong Ham, Mata Hari. Itu penting bagi tokoh yang sangat akurat dalam berbahasa ini. Mata Hari bukan Sun dalam bahasa Inggris, melainkan Eye of the Day.

Dalam sejarah, Mata Hari yang lahir di Belanda, 7 Agustus 1876, memang dikenang dengan kecakapan menguasai beberapa bahasa. Itu antara lain yang menjadikan jalannya lempang untuk menjadi mata-mata.
Sekujur cerber ini kemudian memang tak lepas dari krida bahasa yang diinginkan tepat, akurat, bukan saja untuk bahasa itu sendiri, juga bagaimana sebuah bahasa membentuk dan mengekspresikan gagasan. Pasalnya, di sini si penulis lewat Mata Hari juga membikin refleksi sangat luas mengenai berbagai hal, dari sejarah, seni (seni tari di mana Mata Hari menimba inspirasi dari relief-relief Candi Borobudur), musik, sampai ke refleksi teologis atas tubuh dan jiwa.

”Senyampang eksekusi terhadap diriku oleh otoritas Prancis belum dilaksanakan sebagai terdakwa penari dan pelacur yang menjadi agen ganda mata-mata Jerman dan Prancis, maka biarlah aku mengurai tentang alasan-alasan awal mengapa aku menjadi seperti ini.”

Siapa penulis yang pada cerber ini seperti menunjukkan sifat androgini, keluar-masuk dunia perempuan dan lelaki, untuk menggali sisi terdalam Mata Hari dengan penuh empati? Termasuk dengan perangkat teologis, yang dari padanya kita coba mencari kesejatian lewat tubuh dan jiwa?

Ia adalah Remy Sylado. Remy adalah ikon kehidupan anak muda tahun 1970-an. Sampai saat ini ia terus berkarya lewat sastra dan drama selain kegiatan-kegiatan seni yang lain termasuk melukis.
”Aku Mata Hari” dia tulis menjadi sebuah prosa yang kesannya sangat filmis. Dia mengakui, ”Aku Mata Hari” memang siap untuk difilmkan. Selain itu, dia juga merencanakan, kalau memungkinkan kisah ini hendak dia angkat menjadi sebuah pentas drama di tempat Mata Hari menimba inspirasi, yakni Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Ia sudah memikirkan libreto untuk acara itu.

Remy Sylado, penerima berbagai penghargaan antara lain Satya Lencana Kebudayaan dari Pemerintah dan Hadiah Sastra Terbaik dari Pusat Bahasa memang tak pernah berhenti. Selamat menikmati. (BRE)

---sumber: Kompas Kamis, 6 Mei 2010 | 03:03 WIB

Seabad Teater Mimpi

2010-03-05T05:00:00.000-08:00

Seratus tahun lalu, sebuah stadion baru di kota Manchester untuk pertama kalinya dibuka untuk umum. Setelah satu abad, stadion Old Trafford menegaskan diri sebagai stadion istimewa.
Tahun 1909, Chairman Manchester United John Henry Davies mengeluarkan uang 60 ribu poundsterling (kini Rp 860 juta) untuk membangun kandang baru buat timnya. Davies lantas menunjuk Archibald Leitch, seorang arsitek Skotlandia yang juga arsitek Stadion Hampden Park di kota Glasgow, sebagai desainer.

Berbulan-bulan, konstruksi dikerjakan oleh firma Messrs Brameld and Smith of Manchester. Dan setelah siap, pembukaan pun dilakukan pada 19 Februari 1910, ditandai dengan laga Manchester United vs Liverpool.

Sekitar 45 ribu penonton, yang kebanyakan fans United, dibuat bersorak ketika tim tuan rumah melaju 3-0. Tapi Liverpool terlalu liat untuk dikalahkan. Empat gol balasan dari The Reds membuat tuan rumah kalah 3-4 di laga pembuka stadion kebanggaannya.

Old Trafford tidak cuma berarti penting bagi MU, tapi juga buat sepakbola Inggris. Mengingat saat itu belum ada Stadion Wembley, maka final Piala FA digilir di sejumlah stadion di Inggris.

Old Trafford kebagian menggelar laga final ulangan Piala FA 1911 antara Bradford City vs Newcastle United. Di stadion itu pula, final Piala FA 1915 antara Sheffield United vs Chelsea.

Pada 27 Desember 1920, Old Trafford mencatat rekor penting dengan diisi 70.504 penonton saat MU kalah 1-3 dari Aston Villa. Itulah rekor penonton terbesar untuk pertandingan Liga Inggris sebelum Perang Dunia II.

Perang Dunia II adalah masa menyedihkan bagi Old Trafford. Akibat bom yang dijatuhkan tentara Jerman, Old Trafford rusak parah dan MU pun dipaksa mengungsi di Stadion Maine Road milik Manchester City.

Setelah dibuka lagi pada tahun 1949, Old Trafford terus berbenah. Pemasangan atap, penghilangan tribun berdiri dan diganti dengan kursi, dan perbaikan-perbaikan lain terus dilakukan selama berpuluh-puluh tahun sesudahnya.

Kini, Old Trafford berkapasitas 75.957 kursi, terbesar di antara stadion milik klub dan cuma kalah besar dari Stadion New Wembley. Dengan seluruh kursinya selalu nyaris penuh tiap kali MU tampil di kandang, rataan penonton The Red Devils adalah yang tertinggi di Eropa.

Di lapangan berukuran 105x68 m yang terbentang di stadion yang dijuluki sebagai Theater of Dreams oleh Sir Bobby Charlton itu, telah tampil para pemain terhebat di dunia, dari generasi ke generasi. Mulai dari Sandy Turnbull, George Best, Eric Cantona, hingga Cristiano Ronaldo.

Entah akan sampai kapan Old Trafford bakal terus berdiri dan menjadi markas kebanggaan MU dan pendukungnya, yang jelas, kini 'Teater Mimpi' telah berusia seabad.

sumber http://www.detiksport.com/sepakbola/read/2010/02/19/180458/1303137/427/seabad-teater-mimpi

Elemen Sipil: Isu Teroris Jangan Cederai Damai Aceh

2010-03-04T01:15:00.003-08:00

Banda Aceh-Penggerebekan dan penangkapan yang diduga kelompok ‘teroris’ di Aceh Besar, kemudian dilanjutkan dengan pengepungan kawasan yang diidentifikasi sebagai areal latihan tersangka ‘teroris’ dinilai telah mengusik rasa damai rakyat Aceh.

“Aksi sweeping kendaraan bermotor dan juga rumah-rumah penduduk yang dilakukan aparat, telah mengembalikan ingatan penduduk akan kondisi masa konflik,” ujar Manager Program Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF), T. Banta Syahrizal, dalam pernyataan yang dikirim ke Harian Aceh, Rabu (3/3).

Menurut Banta, perburuan terhadap kelompok yang diduga terkait jaringan ‘teroris’ bisa membuat rakyat Aceh kembali was-was dengan nasib keberlanjutan damai Aceh yang masih muda.

Banta meminta agar isu terorisme tidak perlu dibesar-besarkan karena bisa berdampak pada buruknya kondisi keamanan di Aceh. Banta juga menyesalkan pernyataan pihak keamanan yang meyakini aktivitas kelompok tersangka teroris mulai meluas ke beberapa Kabupaten di Aceh. Kondisi ini, sebutnya, akan mengiring pihak keamanan memperketat aksi sweeping ke kampung-kampung, sehingga bisa mencederai perdamaian.

“Layaknya operasi keamanan, efek bawaannya akan melakukan sweeping secara intens ke kampung-kampung. Rasa trauma masyarakat akan kembali muncul,” jelasnya.

ACSTF, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang concern mendorong keberlangsungan perdamaian Aceh, kata Banta, pihaknya meminta dan menekankan kepada kepolisian untuk lebih segera mengungkap tabir isu teroris di Aceh yang simpang siur agar tidak menimbulkan multi-tafsir dalam masyarakat. “Kami menilai pendekatan penggeledahan rumah-rumah dalam pemukiman masyarakat ini haruslah lebih selektif dan jangan asal geledah sehingga berdampak negatif bagi kondisi dan psikologis warga,” katanya mengingatkan.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA), Thamren Ananda, yang dimintai pendapatnya terkait isu terorisme Aceh, berpendapat pihaknya tidak melihat isu tersebut untuk menggagalkan perdamaian di Aceh. “Saya rasa kita tidak boleh selalu membangun rasa curiga yang berlebihan terhadap Jakarta,” katanya. Menurut Thamren, sikap tersebut (rasa curiga, red) malah akan menghancurkan rasa saling percaya.

“Untuk tidak melahirkan prasangka kita minta pihak kepolisian untuk membuktikan keberadaan teroris tersebut,” pintanya.

Pemerintah Harus Beri Pemahaman

Agar isu terorisme tidak terus berkembang, Manager Program ACSTF, T. Banta Syahrizal, juga meminta Pemerintah Aceh memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang isu terorisme di Aceh, sehingga tidak menimbulkan keresahan. “Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanganan pola-pola aksi dan penyelesaian kasus seperti ini agar tidak berlarut-larut dan mengganggu damai Aceh,” pesannya.

Kepada masyarakat diminta untuk mewaspadai penyebaran isu terorisme dan tidak menelan mentah-mentah argumen yang disampaikan berbagai pihak terkait isu ini. ”Harus selalu ada kelompok kritis dalam masyarakat untuk menyorot secara intens pola-pola kasus seperti itu. Jangan sampai muncul kecurigaan publik bahwa ini hanyalah akal-akalan pihak yang berkepentingan untuk menjadikan Aceh kembali merah darah dengan konflik baru, lalu mengeruk kepentingan di atasnya, benar adanya,” ungkapnya di akhir pernyataan.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, meminta pihak kepolisian agar berpegang pada aturan yang benar dalam memberantas aksi terorisme, seperti diamanatkan Undang-undang Antiterorisme. “Jika aturan pemberantasan aksi terorisme tidak dijalankan dengan benar, perburuan teroris akan mengganggu perdamaian di Aceh,” tegasnya saat dihubungi Harian Aceh, Rabu (3/3) malam. Jaleswari meminta agar dalam memburu kelompok teroris, pihak polisi harus mengedepankan aturan, sehingga tidak justru menimbulkan konflik baru di Aceh.

“Dalam melakukan perburuan teroris, polisi perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya di Aceh, sehingga menciptakan suasana panik di Aceh, apalagi Aceh baru terbebas dari konflik berkepanjangan,” ujar peneliti yang banyak menulis buku ini.fik

Harian Aceh, 4 Maret 2010

Utang Klub Inggris Tembus Separuh Utang Eropa

2010-02-25T00:40:00.000-08:00

Utang yang ditanggung klub-klub Liga Inggris sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Utang itu sudah melebihi separuh utang-utang klub di Eropa.
Hal itu terungkap dari laporan UEFA berjudul "Lanskap Persepakbolaan Klub Eropa" yang dicatat oleh The Guardian. "Klub-klub Inggris memiliki neraca yang diperkirakan mencapai 56 persen utang (klub-klub) Eropa," tulis UEFA dalam laporan tadi.

Catatan yang menganalisis klub-klub Eropa sejak musim 2007-08 itu menunjukkan ada 732 klub yang telah dilisensi oleh UEFA. Dari jumlah tersebut, utang 18 klub di Liga Primer Inggris mencapai hampir 4 miliar euro atau lebih dari Rp 50 triliun. Angka ini empat kali lipat dari jumlah utang klub-klub Spanyol, yang menduduki peringkat kedua pengutang terbanyak.

Karena hanya disebut 18 tim Premier League, maka utang sesungguhnya yang ditanggung oleh klub-klub Inggris pasti lebih banyak dari itu. Dua klub yang tak tercatat oleh UEFA adalah West Ham United dan Portsmouth. Keduanya tak masuk lisensi UEFA karena terlibat kesulitan keuangan dan terancam pailit.

Ini merupakan sebuah ironi sebab sepak bola Inggris sebetulnya paling banyak mendapatkan uang dari hak siar televisi dibanding liga di negara lain. Jumlah rata-rata pendapatan 18 klub itu ditaksir mencapai 122 juta euro atau Rp 1,55 triliun. Bundesliga menempati urutan kedua dengan rata-rata pendapatan 79 juta euro (hampir Rp 1 triliun). Masalah yang dihadapi klub-klub Inggris adalah keberanian mereka meminjam uang dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan 714 tim lain.

"Lebih dari separuh utang (klub Liga Inggris) berhubungan dengan klub (atau perusahaan selevel) akibat dari peningkatan daya beli sehingga semakin banyak membeli semakin membebani, bukannya mendukung investasi atau belanja klub," sebut laporan tadi.

Sekjen UEFA, Gianni Infantino, merasa prihatin akan masalah ini. Ia mengungkapkan, sebanyak 47 persen dari utang itu ditanggung oleh klub-klub elite Eropa. Utang itu mengakibatkan penurunan pendapatan pada 2008. MU, misalnya, menanggung beban kredit sebesar 716 juta poundsterling atau hampir Rp 11 triliun. Utang besar juga ditanggung oleh Liverpool dan raksasa Spanyol, Real Madrid.

UEFA harus ikut bertanggung jawab untuk menjaga kelanggengan hidup klub-klub tersebut. "Contoh Portsmouth menunjukkan sesuatu harus diambil untuk membantu klub-klub agar lebih langgeng," kata Infantino.

"Klub-klub Premier League memiliki pendapatan lebih tinggi, tapi sungguh mengkhawatirkan jika melihat utang besar mereka. Jika itu digunakan untuk belanja pemain, masalah timbul ketika Anda tidak dapat meminjam uang lagi dan tak mampu lagi membayar utang," ujarnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, tim-tim Liga Inggris terancam kehilangan hak mereka bermain di kancah Eropa. Seperti pernah ditegaskan Presiden UEFA, Michel Platini, mulai musim 2012/13, hanya klub-klub yang sehat secara finansial yang boleh ikut turnamen Eropa. (GRD)

Sumber http://bola.kompas.com/read/xml/2010/02/24/13331490/utang.klub.inggris.tembus.separuh.utang.eropa

Alamat Media di Indonesia

2010-02-09T05:21:00.000-08:00

Berikut ini alamat redaksi Media di Indonesia, untuk kebenarannya silahkan cek kembali di website masing-masing.

1. ANTARA
Wisma ANTARA Lt 19-20,
Jl Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Telp. (021) 3459173, 3802383, 3812043, 3814268.
Fax. (021) 3840907, 3865577
Email : redaksi@antara.co.id,
letter@antara.co.id,
newsroom@antara.co.id

2. BERITA KOTA
Delta Building Blok A 44-45,
Jl Suryopranoto No 1 – 9 Jakpus 10160.
Telp. (021) 3803115.
Fax. (021) 3808721
Email : berikot@biz.net.id

3. BISNIS INDONESIA
Wisma Bisnis Indonesia, Lt 5 – 8,
Jl. KH Mas Masyur No. 12 A Jakpus 10220
Telp. (021) 57901023.
Fax. (021) 57901025
Email : redaksi@bisnis.co.id.
SMS : 021-70642362

4. DETIK.COM
Aldevco Octagon Building - Lantai 2
Jl. Warung Buncit Raya No.75, Jakarta Selatan 12740
Telp. (021) 794.1177.
Fax. (021) 794.4472
Email : redaksi@staff.detik.com

5. HARIAN TERBIT
Jl. Pulogadung No. 15,
Kawasan Industri Jaktim 13920.
Telp. (021) 4603970.
Fax. (021) 4603970
Email : terbit@harianterbit.com.
Sms Korupsi : 0817-9124842

6. SENTANA
Jl. Rawa Teratai II/6, Kawasan Industri
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930.
Telp. (021) 4618318
Fax. (021) 4609079
Email : redaksi_sentara@plasa.com,
harianumumsentana@yahoo.com

7. INDOPOS
Gedung Graha Pena Indopos,
Jl Kebayoran Lama No 12 Jakarta.
Telp. (021) 53699556.
Fax. (021) 5332234
Email : editor@indpos.co.id,
indopos@jawapos.co.id.
Sms Anti Korupsi : 08121945429

8. INVESTOR DAILY
Jl. Padang No. 21 Manggarai, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8311326-27,
Fax. (021) 8310939
Email : koraninvestor@investor.co.id

9. KOMPAS
Jl. Palmerah Selatan No. 26-28, Jakarta 10270
Telp. (021) 5347710/20/30, 5302200.
Fax. (021) 5492685
Email : kompas@kompas.com

10. KORAN TEMPO
Kebayoran Centre Blok A11-A15,
Jl. Kebayoran Baru Mayestik, Jakarta 12240
Telp. (021) 7255625.
Fax. (021) 7255645, 7255650
Email : koran@tempo.co.id,
interaktif@tempo.co.id

11. MEDIA INDONESIA
Kompleks Deta Kedoya,
Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Jakarta Barat.
Telp. (021) 5812088.
Fax. (021) 5812102, 5812105
Email : redaksi@mediaindonesia.co.id,
Opini : redaksimedia@yahoo.com

12. NON’STOP
Graha Pena, Lt 8 – 9,
Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jaksel 12210
Telp. (021) 53699507 ext 20 & 40. Fax. (021) 53671716, 5333156

13. POS KOTA
Jl. Gajahmada No. 100 Jakarta 11180
Telp. (021) 6334702.
Fax. (021) 6340341, 6340252
Email : redaksi@harianposkota.com
14. RAKYAT MERDEKA
Gedung Graha Pena Lt 8,
Jl. Kebayoran Lama No 12 Jaksel 12210Telp.
(021) 53699507.
Fax. (021) 53671716, 5333156
Email : redaksi@rakyatmerdeka.co.id. Sms Rakyat Merdeka : 0818167256 Email : dprm_online@plasa.com

15. BISNIS HARIAN
Telp. (021) 53699534.
Fax. (021) 53699534
Email. : bisnisharian@yahoo.com

16. REPUBLIKA
Jl Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7803747.
Fax. (021) 7983623 Email : sekretariat@republika.co.id

17. SEPUTAR INDONESIA
Menara Kebon Sirih Lt. 22
,Jl. Kebon Sirih Raya No. 17-19 Jakarta 10340.
Telp. (021) 3929758.
Fax. (021) 3929758, 3927721
Email : redaksi@seputar-indonesia.com. SMS Sindo : 08888010000

18. SINAR HARAPAN
Jl. Raden Saleh No. 1B-1D Cikini, Jakarta Pusat 10430
Telp. (021) 3913880.
Fax. (021) 3153581
Email : redaksi@sinarharapan.co.id,
info@sinarharapan.co.id, opinish@sinarharapan.co.id

19. SUARA KARYA
Jalan Bangka Raya No 2 Kebayoran Baru Jakarta 12720
Telp. (021) 7191352 dan 7192656.
Fax. (021) 71790746 Email : redaksi@suarakarya-online.com

20. SUARA PEMBARUAN
Jl. Dewi Sartika 136 D Jakarta 13630
Telp. (021) 8014077, 8007988.
Fax. (021) 8007262, 8016131
Email : koransp@suarapembaruan.com.
Sms Forum Warga : 0811130165 E-mail : komentarsp@suarapembaruan.com

21. THE JAKARTA POST
Jl. Palmerah Selatan 15, Jakarta 10270, Indonesia
Telp. (021) 5300476, 5300478.
Fax. (021) 5492685
Email : editorial@thejakartapost.com

22. WARTA KOTA
Jl. Hayam Wuruk 122 Jakarta 11180
Telp. (021) 2600818. Fax. (021) 6266023
Email : mailto:warkot@indomedia.com,
Sms Curhat : 081585490313
Sms Unek-Unek : 081514302389
Sms Kate Aye : 081584317364

23. KOMPAS CYBER MEDIA
Fax. (021) 5360678, kcm@kompas.com

24. FORUM KEADILAN
Jl. Palmerah Barat No 23C,
Jakarta Barat 12210
Telp. (021) 53670832.
Fax. (021) 53670832 Email : redaksi@forum.co.id

25. GATRA
Gedung Gatra,
Jl. Kalibata Timur IV No. 15 Jakarta 12740
Telp. (021) 7973535.
Fax. (021) 79196941 – 42 Email : redaksi@gatra.com

26. INVESTOR
Jl. Padang No. 21 Manggarai Jakarta 12970.
Telp. (021) 8280000.
Fax. : (021) 8311329, 83702249
Email : redaksi@investor.co.id

27. KONTAN
Gedung Kontan,
Jl. Kebayoran Lama No 1119 Jakarta 12210.
Telp. (021) 5357636. Fax. (021) 5357633 Email : red@kontan-online.com

28. PROSPEKTIF
Gedung Teja Buana Lt.2,
Jl Menteng Raya No 29 Jakarta 10340
Telp. (021) 3101427. Fax. (021) 3102310 Email : info@prospektif.com

29. SWA
Jl. Taman Tanah Abang III/23
Jakarta Pusat 10160
Telp. 3523839. Fax. (021) 3457338, 3853759
Email : swaredaksi@cbn.net.id

30. TEMPO
Jl. Proklamasi No. 72 Jakarta 10320
Telp. (021) 3916160. Fax. (021) 3921947
Email : tempo@tempo.co.id

31. TRUST
Jl. KH Wahid Hasyim No. 24 Menteng,
Jakarta 10350
Telp. (021) 3146061. Fax. (021) 31464111
Email : redaksi@majalahtrust.com

32. WARTA EKONOMI
Gedung Warta, Jl Kramat IV No. 11 Jakarta 10430
Telp. (021) 3153731. Fax. (021) 3153732
Email : redaksi@wartaekonomi.com

33. LAMPUNG POST
Jl. Soekarno Hatta 108 Rajabasa Bandar Lampung
Email : redaksilampost@yahoo.com

34. RADAR LAMPUNG
Jl. Sultang Agung 18 Kedaton Bandar Lampung
Email : radar@lampung.wasantara.net.id

35. SUARA MERDEKA
Jl. Raya Kaligawe KM.5 Semarang
Email : humainia@yahoo.com

36. WAWASAN
Jl. Pandanaran II / 10 Semarang 50241
Email : redaksi@wawasan.co.id

37. BERNAS(Mimbar Bebas)
Jl. IKIP PGRI Sono SewuYogyakarta 55162
Email : bernasjogja@yahoo.com

38. KEDAULATAN RAKYAT
Jl. P. Mangkubumi 40-42 Yogyakarta
Email : redaksi@kr.co.id

39. JAWA POS
Gedung Graha PenaJl. Ahmad Yani 88 Surabaya 60234
Email : editor@jawapos.co.id

40. PONTIANAK POS
Email : mailto:redaksi@pontianakpost.com

41. PIKIRAN RAKYAT.
Email : mailto:redaksi@pikiran-rakyat.com

42. KALTIM POST
Email : redaksi@kaltimpost.net

43. BALI POST
Email : balipost@indo.net.id

44. SOLO POS
Griya Solo PosJl. Adi Sucipto 190 Solo
Email : redaksi@solopos.net

45. SURYA
Jl. Margorejo Indah D-108 Surabaya
Email : surya1@padinet.com

46. SRIWIJAYA POST
Jl. Jend Basuki Rahmat 1608 BCD Palembang 30129
Email : sripo@mdp.net.id

47. RIAU POS
Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang KM 1,5
Email : redaksi@riaupos.co.id

48. BANJARMASIN POST
Gedung Palimasan Jl. Mt. Haryono 143/54Banjarmasin, Kalsel
Email : bpost@indomedia.com

49. MANADO POST
Email : mdopost@mdo.mega.net.id

sumber:
http://kubukubuku.blogspot.com/2009/07/alamat-redaksi-media.html

Ciptakan Topik Hangat di Google, Blogger Menangkan Ganti Rugi

2009-09-25T10:31:00.000-07:00

SAN FRANSISCO - Seorang blogger menerima pengembalian uang ganti rugi sebesar 600 euro dari agen perjalanan wisata Thomson Holidays setelah komplain dalam blognya menyebar di internet dan menjadi topik pencarian teratas dalam mesin pencarian Google.

Blogger bernama Andrew Sharman itu akhirnya memenangkan perkara dengan agen perjalanan wisata Thomson Holidays. Karena gagal mencapai kesepakatan dengan Thomson, Sharman kemudian menuliskan pengalaman buruknya saat berlibur ke Tunisia menggunakan jasa Thomson pada blognya.

Tak disangka, tulisannya itu menarik perhatian para pengguna internet dan dibaca oleh lebih dari 10.000 orang. Hanya dengan mengetikkan keyword 'Thomson Tunisia trip' dan 'Thomson Tunisia review' pada mesin pencarian Google, hasil pencarian langsung mengarahkan pengguna untuk mengakses blog milik Sharman tersebut.

Web User, Kamis (17/9/2009), melansir, sebelumnya Sharman menulis surat sepanjang 10 halaman kepada Thomson yang berisi keluhannya ketika mengunjungi Marhaba Palace Hotel di Port El Kantaoui, Tunisia. Namun enam minggu kemudian, pihak Thomson hanya mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat keluhannya tanpa berbuat apa-apa.

Sharman yang juga seorang perancang web sekaligus agen merketing online kemudian memutuskan untuk mempublikasikan tulisannya tersebut melalui blognya yang kemudian berbedar luas dan menjadi topik pencarian teratas pada Google.

"Ketika saya mulai menyerang mereka melalui Google barulah mereka mulai menanggapi keluhan saya," kata Sharman.

Selain mengembalikan uang Sharman, pihak Thomson juga mengeluarkan kesepakatan agar Sharman meralat isi blog dengan menyebutkan masalah diantara kedua belah pihak telah diselesaikan dengan cara damai. (rah)

Sumber Okezone.com

Pendiri Google, Orang Paling Berpengaruh di Dunia Teknologi

2009-09-25T10:26:00.000-07:00

CALIFORNIA - Pendiri Google, Sergey Brin dan Larry Page berada di urutan teratas dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia teknologi.

Berdasarkan penilaian majalah gadget T3, Brin dan Page dinilai telah melakukan inovasi terbesar dengan membuat mesin pencari Google, dan melakukan inovasi lainnya seperti browser Google Chrome dan sistem operasi Google Android dan layanan kontroversial Google Street view.

Seperti dilansir Telegraph, Senin (21/9/2009), majalah T3 mengeluarkan daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia teknologi.

Di urutan kedua bertengger, pendiri Twitter, Evan Williams. Twitter dinilai sebagi situs mikroblogging yang paling cepat melesat pada tahun 2008 hingga 2009.

Selain Williams, CEO layanan music-streaming Spotify, Daniel Ex juga menduduki posisi tiga besar sebagai orang yang paling berpengaruh. Spotify telah membantu sekira dua juta pecinta musik untuk mendengarkan lebih dari enam juta lagu di Internet.

Sementara itu, CEO Apple, Steve Jobs hanya menempati urutan ketujuh dalam daftar tersebut. Daftar nama-nama orang berpengaruh lebih di dominasi oleh kaum pria. Tercatat nama perempuan hanya ada sembilan nama dalam daftar tersebut. Salah satu perempuan yang mendapatkan tempat adalah Martha Lane Fox, pendiri LAstminute.com yang meduduki urutan ke-37.

1. Sergey Brin dan Larry Page (Google)
2. Evan Williams (Twitter)
3. Daniel Ek (Spotify)
4. Stephen Fry (Selebriti)
5. Sir Howard Stringer (SONY)
6. Yong Nam (LG)
7. Steve Jobs (Apple)
8. Eric Schmidt (Google)
9. Mark Zuckerberg (Facebook)
10. Steve Ballmer (Microsoft) (srn)

Sumber Okezone.com

Kapal Pesiar Abramovich Dilengkapi Teknologi Anti-Paparazi

2009-09-25T10:23:00.000-07:00

LONDON - Pemilik klub sepakbola Liga Premier Inggris, Chelsea, Roman Abramovich dikabarkan baru melengkapi kapal pesiarnya dengan teknologi canggih.

Kapal pesiar senilai USD1,2 miliar itu dipasangi sistem teknologi laser anti-paparazzi. Tujuannya agar, privasi miliuner asal Rusia itu tak terganggu dari kejaran paparazi.

Teknologi laser anti-paparazi itu mampu memindai setiap sensor elektronik yang terdapat di setiap kamera digital. Begitu kapal memindai adanya kamera di dekatnya maka secara otomatis kapal pesiar tersebut akan mengeluarkan laser yang membuat kamera tidak dapat mengambil gambar ke arah kapal, karena laser di bagian luar akan mengacaukan bidikan lensa kamera para paparazzi.

Namun, belum diketahui apakah teknologi tersebut dapat menghalau kerja kamera analog. Demikian dilansir SMH, Jumat (25/9/2009).

Apa yang dilakukan Abramovich memicu protes dari para fotografer yang sering mengambil gambar-gambar eksklusif para tokoh terkenal, seperti selebritis. Lokasi yang sering menjadi incaran fotografer tersebut antara lain kapal pesiar di wilayah-wilayah tertentu.

Kapal pesiar Abramovich diklaim sebagai kapal pesiar termewah, termahal, dan terbesar di dunia. Kapal pesiar tersebut memiliki dua kolam renang, dua helipad, dan fasilitas bioskop mini yang terpasang di 24 kamar.

Kaca jendela di kapal pesiar itu juga tahan peluru, bahkan sebentar lagi kapal pesiar itu akan dilengkapi sistem pertahanan dan persenjataan. Kapal yang pekan lalu bersandar di Hamburg tersebut dijaga oleh tim kemanan yang telah terlatih untuk menghadapi pembajakan.

Abramovic juga memiliki empat kapal lain yang diberi label 'Abramovich Navy'. Selain itu, pria kelahiran 24 Oktober 1966 itu memiliki pesawat jet pribadi, Boeing 767, tiga helikopter, dan sejumlah mobil sport papan atas. (stf)

Sumber Okezone.com

Resensi buku Aceh Pungo

2009-03-01T23:19:00.000-08:00

Oleh Baun Thoib Soaloon Siregar

Judul : Aceh Pungo
Penulis : Taufik Al Mubarak
Penerbit : Bandar Publishing Banda Aceh
Tebal Buku : 282+xxii Halaman
Cetakan : 1, Februari 2009
Harga : Rp.49. 000

Ketika saya mencari-cari buku referensi kuliah pada sebuah toko buku, tiba-tiba seseorang (entah penjual atau pembeli) nyeletuk: ”Aceh pungo, dua uroe teuk, kon le ureung Aceh nyang pungo, Batak-Batak pih kapungo.” Saya hanya menangkap potongan ungkapan tadi dan tidak tahu sama sekali pangkal ujung pembicaraan. Karena penasaran saya bertanya: “Pakon, Dek!” Ia lantas menunjuk sebuah buku pada rak bagian tengah, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Oh, ini rupanya “Aceh Pungo”. Lalu, apa kaitannya dengan Batak? Kenapa pula orang Batak harus ikut-ikutan pungo? Apakah ini terkait dengan demo maut yang terjadi di Medan baru-baru ini, atau...? Ah, daripada menduga-duga, lebih baik buku ini dibaca dulu, pikirku seketika.

Bersampul hitam pekat, buku terbaru terbitan Bandar Publishing (BP) Banda Aceh ini diberi judul “Aceh Pungo” (AP) dengan tulisan warna putih mencolok, tapi berkesan lusuh dan tampak retak-retak. Entah apa yang ingin divisualisasi melalui gambar sampul tersebut. Apakah ini potret Aceh yang tenggelam dalam kelam, Aceh yang tak terduga, Aceh yang malang dan berkabung, atau Aceh yang diselimuti kegelapan, kebodohan, keterbelakangan, dan kejahatan, di mana yang muncul dan tampak jelas di permukaan hanyalah sederet kegilaan? Atau ini sebuah simbol jubah hitam kebesaran dan kebanggaan mengusung identitas dan budaya kegilaan? Semua atau sebagiannya mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Penulis tampaknya membiarkan kita menerka-nerka tafsir yang serba mungkin dalam rasa penasaran, kebingungan, dan keingintahuan. Sebab, biarpun warna hitam sering kali identik dengan sifat-sifat negatif dan jahat, tetapi dalam banyak hal, hitam juga menjadi penyelaras, pembeda, bahkan pemanis konfigurasi tampilan warna. Hitam juga dianggap warna netral yang bisa cocok dan berpadu dengan warna-warna lain dalam membangun citra estetika dan eksotis.

Menurut saya, buku ini dapat dikatakan sebagai cerita tentang fenomena keanehan dan kegilaan masyarakat modern dalam skop yang luas dalam bahasa “Aceh”. Artinya, meskipun mungkin terdapat penekanan pada lokalitas masyarakat Aceh dengan mengambil setting dan simbol-simbol ke-Acehan yang khas, namun substansi lika-liku keanehan/kegilaan sosial politik yang diangkat dalam buku ini sebenarnya jauh menembus batas-batas demografi Aceh Darussalam. Apakah ini terkait dengan konsep think globally act locally, saya tidak tahu pasti. Yang jelas, fenomena seperti korupsi, jilat-menjilat, praktik hedonisme, demokrasi paradoks, kontradiksi antara idealisme dan realisme, premanisme dan kekerasan, dan kejujuran dan kesederhanaan merupakan isu-isu global yang juga melanda masyarakat di bagian dunia yang lain atau setidaknya daerah lain di Nusantara. Uniknya, dan inilah salah satu yang membuat buku ini menarik dan layak dibaca oleh semua orang. Semua itu disampaikan dan dibungkus dengan apik dalam bahasa Aceh pungo dalam pengertian yang luas (bahasa kegilaan dan keunikan orang Aceh).

Buku setebal 282 plus xxii halaman ini ditulis oleh Taufik Al Mubarak, jurnalis muda yang bekerja di koran Harian Aceh. Buku ini merupakan kompilasi tulisannya pada Pojok Gampong yang diasuhnya di koran tempatnya menempa diri, ditambah beberapa tulisannya pada media lain. Buku dengan kata pengantar dari Muhammad Nazar (Wakil Gubernur Aceh) ini terdiri dari tiga bagian: (1) Politek Ureung Gampong (Politik Orang Kampung); (2) Politek Pungo (Politik Gila); dan (3) Politek Hana Titiek (Politik tanpa Titik). Sekilas, melihat ketiga judul bagian tersebut, pembaca akan mengira bahwa buku ini adalah buku politik. Sebenarnya tidak. Walaupun banyak tulisan yang beraroma politik, namun secara substansial, buku tidak sepenuhnya berbicara tentang politik. Ada aura lain di dalamnya seperti komunikasi, teknologi, agama, bahasa, filosofi, ekonomi, dan pendidikan. Saya tidak bisa memastikan alasan apa dibalik pencantuman judul tersebut. Mungkinkah penulis berniat mengetengahkan semua itu dalam perspektif politik? Tidak juga. Memang ada satu judul tulisan pada bagian ketiga yang menjadi judul bagian tersebut, tapi hal ini tidak berlaku pada bagian pertama dan kedua. Apa karena unsur psikologi pemasaran agar tampak sensasional dan menarik konsumen atau barangkali ini terkait dengan demam politik yang semakin merambah semua sudut kehidupan akhir-akhir ini sehingga semua hal selalu dikait-kaitkan dengan politik? Terserah pembaca.

Di antara kelebihan buku ini adalah kelihaian penulis dalam mengendus problematika sosial politik yang berkembang dalam masyarakat—yang kebanyakan tampaknya hanyalah persoalan-persoalan biasa dan nyaris tak menjadi perhatian publik, lalu mengemasnya dalam tulisan-tulisan bernada kritik yang simpel tapi tajam. Bahkan, dalam banyak tulisan justru sangat inspiratif (menggugah emosi dan kesadaran terhadap hal-hal yang sebelumnya terlewatkan begitu saja). Lebih lanjut, dengan plus minusnya, beberapa tulisan malah berbau propaganda dan cenderung provokatif, sebagaimana pengakuan penulisnya. Hal ini tentunya sangat bergantung pada posisi dan perspektif orang yang membaca. Bagi saya, dengan tetap mengedepankan etika, bentuk dan pola komunikasi haruslah mencerminkan tujuan dan mempertimbangkan kondisi mental dan psikologi sasaran. Jadi, berkomunikasi dengan orang bebal, tungang atawa klo prip tentu saja sangat berbeda dengan orang dengan kualitas indra dengar, pikir, dan renung yang masih jernih.

Dari segi penyampaian, buku ini memperkenalkan sebuah gaya yang khas dengan beberapa ciri umum seperti topik acuan yang merakyat dan diberi label yang memikat tapi sebisa mungkin cukup familiar di telinga pembaca, menggunakan gaya bercerita, sering kali dibungkus dalam dialog singkat yang didesain sedemikian rupa sehingga tampak ril dan hidup, dan konsisten dengan bahasa “pasar” yang lugas dan acap kali kocak sehingga enak dibaca sekaligus mudah dipahami. Meskipun pada beberapa tempat, penulis menggunakan simbolisme, tapi ia tidak membiarkan pembaca mencari tahu sendiri makna yang ingin disampaikannya, melainkan menuntut mereka secara tautologis tahap-demi tahap menuju medan makna. Terus terang dan terbuka tanpa terjebak dalam hiperbolisme, bahkan membuka selebar-lebarnya hal-hal yang tertutup dan terbungkus kepada khalayak, itulah gambaran lain dari karakter buku ini. Dengan demikian, secara sadar penulis telah beranjak jauh meninggalkan gaya-gaya penulisan yang eufimistis dan simbolis menuju disfimisme dan realisme. Maklum, zaman sudah berubah, tak ada yang mesti ditutupi. Jurnalisme harus konsisten sebagai media pencerahan dan pencerdasan masyarakat.

Dengan kelebihan dan kekurangannya, hal ini sangat berbeda dengan “Celoteh Budaya Politik Aceh” (CBPA) terbit tahun 2003 yang berisi kumpulan tulisan mantan bupati Bireun Mustafa A. Glanggang pada rubrik “Tingkap” di Harian Serambi Indonesia. Meskipun CBPA juga berupa kritik sosial, tapi buku ini mengandalkan ragam gaya bahasa simbolisme, eufimisme, dan personifikasi yang sering kali dibalut cerita fiktif dalam menggambarkan fenomena sosial budaya dan politik pada masanya. Gaya penulisan AP juga memiliki perbedaan dengan “Dari Panteu Menuju Insan Kamil” (DPMIK), kumpulan tulisan Ampuh Devayan dalam kolom ”Panteu” harian Serambi Indonesia yang terbit dalam bentuk buku baru-baru ini. DPMIK mengusung gaya penulisan yang lebih formal, bernuansa sastra dan lebih ilmiah.

Meskipun di satu sisi, gaya penyampaian yang demikian sangat positif dalam konteks pendidikan politik dan pembangunan iklim demokrasi dewasa ini, namun dalam tingkatan tertentu, penulis tampaknya tidak bisa melepaskan begitu saja unsur subjektivitas dan emosionalitasnya sebagaimana tercermin dari beberapa tulisannya. Oleh karena itu, bisa saja di kemudian hari ada pihak yang beranggapan bahwa penulis cenderung tendensius, bahkan cenderung terjerumus dalam sinisme, atau bahkan satire.

Desain dan tampilan buku ini cukup elegan dan menarik. Cuma saja di dalamnya tidak didapati lembaran yang memuat informasi tentang KDT (Katalog dalam Terbitan) serta informasi penting tentang cuplikan UU tentang Hak Cipta sebagaimana pada buku-buku terbitan lain. Selain itu, pemaksaan pencantuman judul baru pada lembaran baru membuat banyak sekali halaman yang kosong yang tidak terpakai sama sekali.

Menyangkut ejaan dan tata bahasa sebenarnya sudah cukup baik, namun penulisan kata “pungo” baik di halaman kulit maupun di dalam teks seharusnya dimiringkan karena kata tersebut termasuk kata asing yang belum terserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Terakhir, foto penulisnya sedang merokok pada halaman profil, kurang tepat. Sebab kondisi tersebut dapat memunculkan image yang negatif bagi sebagian pembaca. Sejatinya foto yang ditampilkan adalah foto netral tanpa rokok, agar penulisnya dapat diterima oleh semua kalangan pembaca.

Bagaimanapun, buku ini sudah cukup baik dan relatif mampu mewujudkan misinya sebagai kritik sosial yang berusaha memotret fenomena “kegilaan” dan keunikan masyarakat Aceh kontemporer dalam berbagai aspek. Meskipun sekian banyak topik tulisan dalam buku ini memang belum mampu menampung totalitas realita ke-pungo-an masyarakat Aceh dalam berbagai hal yang dengan susah payah dikorek penulisnya. Namun demikian, kerja keras ini pantas diapresiasi. Kita tentu tidak berharap ke-pungo-an ini berlanjut atau malah semakin menjadi-jadi apalagi sampai merembes ke masyarakat tetangga sebelah (Batak) sebagaimana celotehan pemuda di toko buku kemarin. Selamat kepada Taufik Al Mubarak, dan bagi pembaca, selamat membaca.

Penulis adalah Staff Balai Bahasa Lampineung Banda Aceh dan Pemenang Resensi Buku Pemikiran Ulama Dayah Aceh pada tahun 2007.

note: tulisan ini sudah dimuat di Tabloid Kontras edisi No.478 Tahun XI, 26 Februari-4 Maret 2009.

BUKU INI BISA DIDAPATKAN DI TOKO BUKU GRAMEDIA DI JAKARTA, BANDUNG, YOGYAKARTA, SURABAYA

Tirulah Teknologi Kampanye Obama

2008-11-12T09:36:00.000-08:00

Franklin Roosevelt menggunakan teknologi radio, John Kennedy melalui televisi, dan Barack Obama memanfaatkan internet untuk menggalang massa. Langkah ini bisa ditiru di Indonesia apalagi regulasi kampanye online dan SMS segera disahkan.

Regulasi kegiatan kampanye secara online yang sifatnya lintas sektoral, saat ini sedang dibahas Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh mengatakan dengan regulasi itu kampanye melalui media internet dan SMS menjadi legal sebagaimana media lain, seperti surat kabar atau majalah.

Fokus dalam menyusun regulasi itu hanya pada poin-poin yang dilarang saja. Kecuali yang dilarang, semua kegiatan kampanye secara online boleh dilakukan. Aturan kampanye yang diatur menyangkut larangan melakukan black campaign.

Sebelum akhir tahun, regulasi kampanye melalui media internet dan SMS sudah selesai. Regulasi dikebut karena tahun depan kegiatan kampanye sudah berlangsung, meski saat ini juga sudah dimulai.

Calon presiden Indonesia tampaknya tidak boleh menafikkan kekuatan internet untuk menarik pendukung. Obama secara dramatis meraih sukses memanfatkan media online untuk mengorganisir, menggerakkan dan mengumpulkan jutaan dolar dana kampanyenya.

Lebih dari 3 juta donor dengan sukarela menyediakan uangnya untuk mendukung kampanye Obama. Pasukan sukarelanya yang mencapai lebih dari satu juta orang, juga secara serentak menelpon pemilih saat hari H pemungutan suara.

Saat pemilihan berlangsung, lebih dari lima juta user mengakses pidato Obama melalui YouTube. Obama juga menggunakan media SMS untuk mengingatkan jutaan pemilih baru, kapan dan kemana bisa melakukan pencoblosan.

Setahun lalu, setelah mengunjungi kantor Google di Mountain View, Obama mengatakan setelah memanfaatkan teknologi untuk kampanye, ia yakin akan berhasil menjalankan pemerintahan. Ia mengatakan perlu perangkat baru untuk menjalankan pemerintahan yaitu internet.

"Kita memiliki cara komunikasi abad 21, bicara langsung ke masyarakat Amerika. Itu akan membuat saya bisa berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam upaya meningkatkan demokrasi dan memperkuat pemerintahan,”

Obama juga bersumpah untuk lebih transparan di pemerintahannya. Dia bahkan menjadi sponsor pendukung "Google for Government" yang fungsinya untuk membuat database (usaspending.gov) untuk menelusuri belanja keuangan negara. Obama juga menunjuk chief technology officer untuk mengintegrasikan teknologi ke seluruh aspek kehidupan.

Obama bisa jadi akan menggantikan pidato kepresidenan tiap hari Sabtu lewat radio menjadi pidato melalui YouTube yang bisa diakses secara global. Pidato ini juga diterjemahkan dalam banyak bahasa.

Namun masih ada pertanyaan bagaimana pemerintahan Obama menjaga pasukannya dan pendukungnya untuk tetap terorganissir dan tidak terlupakan? Juga bagaimana jutaan sukarelawan Obama yang mendukung kampanyenya terlibat dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan undang-undang yang merepotkan?

Pemerintahan Obama bisa saja membuat jaringan yang bisa berinteraksi dengan gedung putih dan tetap mempertahankan barackobama.com. Saat masa kampanye, Obama pernah mendapat cercaan dari pendukungnya karena mendukung penyadapan.

Hampir 30 ribu pendukungnya membentuk oposisi yang melawan keputusan itu, namun Obama dan pembantunya bertindak gesit dengan membuka saluran online untuk mendiskusikan masalah itu.

sumber: inilah.com

Teungku Hasan di Tiro dan Pemikirannya

2008-10-19T12:45:00.000-07:00

Minggu, 19 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Oleh Maruli Tobing

Baru beberapa tahun kemerdekaan diproklamasikan, perang saudara melanda Indonesia. Pemimpin tertinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, SM Kartosoewirjo, menolak mengakui keberadaan RI. Sementara Soekarno menuding Kartosoewirjo membentuk negara dalam negara.

Atas perintah PM Ali Sastroamidjojo yang nasionalis sekuler, tahun 1954 angkatan udara mulai melancarkan pengeboman secara membabi buta atas desa-desa yang dikuasai Tentara Islam Indonesia (TII). Pasukan dari Pulau Jawa kemudian diterjunkan dari udara dan membakari rumah-rumah penduduk.

Ribuan penduduk tewas dan ribuan lainnya cedera. Isak tangis terdengar di sana-sini. Pada saat itulah seorang mahasiswa Indonesia asal Aceh yang belajar ilmu hukum internasional di University of Colombia (AS) dan bekerja sebagai staf perwakilan Indonesia di PBB, New York, mengirim surat kepada PM Ali Sastroamidjojo.

New York, 1 September 1954 Kepada Tuan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Jakarta Dengan hormat,

Sampai hari ini sudah lebih setahun lamanya Tuan memegang kendali pemerintahan atas tanah air dan bangsa kita. … Tuan tidak mempergunakan kekuasaan yang telah diletakkan di tangan Tuan itu untuk membawa kemakmuran, ketertiban, keamanan, keadilan dan persatuan di kalangan bangsa Indonesia. Sebaliknya Tuan telah dan sedang terus menyeret bangsa Indonesia ke lembah keruntuhan ekonomi dan politik, kemelaratan, perpecahan, dan perang saudara.

Belum pernah selama dunia berkembang, tidak walaupun di masa penjajahan, rakyat Indonesia dipaksa bunuh membunuh antara sesama saudaranya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang sedang Tuan paksakan di Aceh, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah dan Kalimantan.

...........................

Dan Tuan mengatakan bahwa Tuan telah memperbuat semua ini atas nama persatuan nasional dan patriotisme. Rasanya tidak ada suatu contoh yang lebih tepat dari pepatah yang mengatakan bahwa patriotisme itu adalah tempat perlindungan yang terakhir bagi seorang penjahat.

Sampai hari ini sembilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa, sebagian besar bumi Indonesia masih terus digenangi darah dan air mata… yang kesemuanya terjadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik Tuan. Seluruh rakyat Indonesia menghendaki penghentian pertumpahan darah yang maha kejam ini....

Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan tidak bisa dipecahkan, tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Sebenarnya jika Tuan mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi seluruh tanah air kita.

Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya menganjurkan Tuan mengambil tindakan berikut:

1. Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.

2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan.

3. Berunding dengan Teungku Muhammad Daud Beureuh, SM Kartosoewirjo, Abdul Kahar Muzakar, dan Ibnu Hajar.

Jika sampai tanggal 20 September 1954, anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat perhatian Tuan, …. saya dan putra-putri Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan-tindakan.....

Saya

Hasan Muhammad di Tiro

Saat itu Hasan di Tiro bukanlah sosok yang dikenal di kalangan pemimpin Indonesia. Tadinya ia hanyalah seorang mahasiswa hukum di Universitas Islam Yogyakarta, yang memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan di AS, tahun 1950.

Pada bagian akhir suratnya, pemuda Hasan yang lahir tahun 1925 di Desa Tanjong Bungong, Kecamatan Kuta Bakti, Kabupaten Pidie (NAD), mengancam akan mengobarkan kampanye internasional untuk membeberkan kebrutalan tersebut, dan ”kami akan mengusahakan bantuan moral dan materiel bagi Republik Islam Indonesia dalam perjuangannya menghapus rezim teroris Indonesia.”

Bangsa yang semu

Hasan Tiro memberi batas waktu bagi PM Ali untuk menghentikan agresi militernya selambat-lambatnya 20 September 1954. Pemerintah Indonesia menjawab dengan mengultimatum Hasan Tiro kembali ke Indonesia selambat-lambatnya tanggal yang sama.

Keduanya ternyata tidak memenuhi batas waktu yang ditetapkan. Hasan Tiro segera menyatakan dirinya sebagai duta keliling dan wakil tetap NII di AS serta PBB. Sementara Pemerintah RI mengambil tindakan dengan membatalkan paspor Hasan Tiro dan meminta AS mengusirnya.

Pihak Imigrasi AS di New York sempat menahan Hasan Tiro. Ia dibebaskan dengan uang jaminan 500 dolar AS. Belakangan, Pemerintah AS memberinya izin tinggal dan kewarganegaraan.

Sejak itu Hasan Tiro aktif berkampanye di forum-forum internasional. Mendesak negara-negara Islam agar memboikot Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Alasannya, Pemerintah RI telah membunuh para ulama di Aceh, Jabar, Jateng, Sulsel, Sulteng, dan Kalsel. Hasan Tiro juga membuat laporan ke PBB.

Perwakilan Indonesia di PBB membantahnya dan menyebut Republik Islam Indonesia yang diwakili Hasan Tiro hanya sebuah imajinasi. Republik tersebut belum pernah ada, kecuali gerombolan bersenjata yang menimbulkan gangguan keamanan.

Tahun 1957, Hasan Tiro menulis buku, Demokrasi untuk Indonesia, dalam bahasa Melayu dan Inggris. Buku tersebut mengupas konsep kebangsaan dan mengkritik pemahaman Bung Karno mengenai bangsa, demokrasi, dan Pancasila.

Menurut Hasan Tiro, Indonesia adalah nama yang muncul pada abad XIX. Jauh sebelumnya di Nusantara sudah lahir kerajaan-kerajaan berdaulat. Tetapi, Soekarno menganggap apa yang ada dalam angan-angannya mengenai suatu bangsa bernama Indonesia adalah kenyataan.

Maka bukan hal mengejutkan jika Pemerintah RI begitu gampangnya melakukan bumi hangus. Bahkan tidak ada orang yang peduli. Padahal jika bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang nyata, peristiwa ini akan membangkitkan solidaritas. Lagi pula tidak ada pemerintah di dunia ini yang tega membantai bangsanya sendiri, kecuali terhadap bangsa lain.

Ironisnya, Soekarno mengira penderitaan yang sama di bawah penjajahan kolonial dapat mengikat berbagai suku bangsa menjadi suatu bangsa yang bersatu. Ia lupa bahwa kolonial Belanda menguasai luar Jawa baru pada abad XIX. Sementara Jawa dijajah belanda pada abad XVII. Dengan sendirinya, derajat penderitaannya juga berbeda.

Menurut Hasan Tiro, pemikiran Soekarno mewakili apa yang disebut sinkretisme Jawa. Salah satu produknya adalah Pancasila, yang diklaim Soekarno digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Hasan Tiro berkesimpulan, satu-satunya yang bisa mengikat penduduk Nusantara dan melahirkan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa adalah agama Islam. Agama yang dianut mayoritas penduduk sejak ratusan tahun silam.

Membangun basis gerilya

Dalam perjalanan waktu, pemikiran Hasan Tiro ikut mengalami perubahan. Ia kecewa setelah berakhirnya perlawanan DI/TII. Para pemimpin DI/TII lebih banyak memilih menyerah ketimbang memperjuangkan cita-citanya sampai titik darah terakhir.

Ia kemudian membandingkan perjuangan bersenjata di berbagai negara dan menyimpulkan, stamina separatisme ternyata jauh lebih kuat ketimbang sekadar mengganti ideologi negara. Secara historis dan kultural hal ini terbukti dalam perlawanan rakyat Aceh terhadap kekuasaan kolonial Belanda.

Sosok Hasan Tiro sendiri tahun 1970-an berubah menjadi pengusaha sukses di New York, AS. Hubungannya yang dekat dengan pemimpin Timur Tengah ikut memperlancar bisnisnya. Ia pernah menjadi penasihat Raja Faisal dari Arab Saudi dalam konferensi Islam internasional, tahun 1974. Berkat hubungannya dengan Khadafy, pemimpin Libya, ia dapat mendatangkan pemuda Aceh mengikuti latihan militer di negara tersebut.

Pada usia 51 tahun, Hasan Tiro akhirnya memutuskan kembali ke Aceh untuk mengawali suatu bentuk perjuangan baru, yakni Aceh merdeka. Dalam bukunya Price of Freedom: Unfinished Diary of Hasan Di Tiro (1984), ia menulis, dalam usia seperti ini sungguh tidak mudah meninggalkan bisnis yang sukses, kemewahan New York, serta anak dan istri yang cantik. Apalagi harus bergerilya di hutan belantara.

Hasan Tiro akhirnya berangkat ke Malaysia dan menyeberang Selat Malaka dengan menumpang perahu nelayan. Dengan berbekal tiga pistol dan dua senjata berburu, doublelope, Hasan Tiro bersama belasan orang membangun basis gerilya di kawasan hutan gunung Halimun.

Tokoh masyarakat dan ulama datang silih berganti dan menanyakan, mana senjatanya? Hasan Tiro menjawab, senjata bukan hal segalanya. Pada masa lalu banyak senjata peninggalan Jepang, tetapi tidak membawa hasil apa-apa. Hal yang lebih penting dari senjata adalah membangkitkan kesadaran melalui pendidikan dan propaganda.

Hasan Tiro mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, 4 Desember 1976, serta mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk pemerintahan darurat. Deklarasi ini disebarluaskan ke berbagai media internasional.

Akibatnya, rezim Soeharto murka dan mengirim ribuan algojo ke Aceh. Banjir darah kembali terjadi. Tetapi kali ini bersinergi dengan cita-cita perjuangan Aceh merdeka. Dengan kata lain, kebiadaban tersebut membuktikan bahwa mereka ditindas oleh kolonial Indonesia-Jawa. Maka perlawanan justru makin marak dari tahun ke tahun.

Hasan Tiro sendiri akhirnya tertembak dalam suatu pernyergapan TNI, tahun 1979. Pada tahun itu juga ia meninggalkan Aceh melalui jalur laut. Menurut Zakaria Saman, saat itu kaki Hasan Tiro keserempet peluru. Tetapi TNI mengumumkan ia tewas tertembak dan pengikutnya sempat melarikan mayatnya. Rezim Orde Baru beberapa kali mengumumkan Hasan Tiro meninggal.

Sumber: Kompas

Wali Nanggroe, Sang Pemimpin

2008-10-19T12:40:00.000-07:00

Minggu, 19 Oktober 2008 | 01:37 WIB

Tanggal 11 September pagi, puluhan ribu manusia membanjiri Masjid Raya Banda Aceh hingga membeludak ke jalanan. Sebagian besar dari mereka datang sehari sebelumnya dari berbagai pelosok dengan menumpang truk, kendaraan pribadi, atau perahu nelayan.

Hari itu merupakan peristiwa luar biasa. Inilah kali pertama mereka akan melihat langsung Wali Nanggro (wali negara, sebutan bagi HasanTiro) yang akan tiba dari pengasingan selama 32 tahun.

Pria berusia 83 tahun ini adalah pendiri dan pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang melancarkan perjuangan bersenjata selama 29 tahun. Selama periode itu lebih kurang 15.000 rakyat Aceh tewas bersimbah darah. Selama itu pula empat Presiden Indonesia gagal memadamkan perlawanan ini dengan kekuatan militer.

”Kami mau merdeka, bukan berunding,” kata Hasan Tiro pada masa lalu. Maka sebelum menyaksikan sang Wali menginjakkan kakinya di bumi Aceh, sebagian pengikutnya meragukan perdamaian. Bahkan tidak sedikit masih menyimpan senjata api.

Komite Peralihan Aceh (KPA), organisasi yang menampung para mantan kombatan, berulang kali menyatakan kepulangan Hasan Tiro hanya untuk melepas rindu kampung halamannya. Tetapi, di balik itu kehadiran Hasan Tiro merupakan bukti sejelas-jelasnya bahwa perdamaian itu niscaya.

Atau seperti dikemukakan banyak orang, apa yang telah diputuskan wali tidak bisa ditawar-tawar lagi, kecuali oleh keputusannya sendiri. Di luar itu pilihannya hanya dua, pengkhianat atau ikut wali.

Itulah sosok Hasan Tiro, cicit pahlawan nasional Teungku Chik di Tiro, yang sangat dihormati rakyat Aceh. Dalam perang Aceh melawan kolonial Belanda, empat generasi keluarga Chik di Tiro hampir semuanya tewas. Kecuali wanita dan bayi. Ibu Hasan Tiro, cucu Chik di Tiro, salah satu di antara mereka yang selamat. Rakyat Aceh percaya, dalam tubuh Hasan Tiro mengalir darah biru keluarga Tiro.

Tentang Teungku Hasan di Tiro

Nama: Hasan Muhammad di Tiro
Lahir: 25 September 1925 di Desa Tanjong Bungong, Pidie (Aceh). Anak kedua dari pasangan Teungku Muhammad Hasan dengan Pocut Fatimah.
Pendidikan:
- Madrasah Blang Paseh di bawah asuhan Daud Beureueh - Normal School di Bireuen
- Atas rekomendasi Daud Bereueh, melanjutkan pendidikan ke Yogyakarta dan diterima di Fakultas Hukum UII. Sembari kuliah, ia bekerja sebagai staf PM Syafruddin Prawiranegara (1949-1951).
- Atas rekomendasi Syafruddin, Hasan memperoleh beasiswa Colombo Plan. Ia melanjutkan pendidikan di Colombia University dan memperoleh gelar doktor ilmu hukum internasional. Sembari kuliah, Tiro bekerja di perwakilan Indonesia di PBB. (1951-1954)
- Menlu NII-Aceh dan perwakilan tetap NII-Aceh di PBB (1954 - 1963) Kembali ke Aceh 30 Oktober 1976 - Mendeklarasikan Aceh merdeka dan membentuk GAM, 4 Desember 1997.
- Tertembak di kawasan hutan Gunung Halimun, 1979. Pada tahun itu juga meninggalkan Aceh melalui jalur laut. Pulang ke Aceh 11 September 2008. Hasan Tiro menikah dengan wanita AS dan dikaruniai seorang putra, Karim Hasan di Tiro, dan beberapa cucu.

sumber: Kompas

Hasan Tiro, Nietzsche, dan Aceh

2008-10-19T12:36:00.000-07:00

Minggu, 19 Oktober 2008 | 02:12 WIB

Oleh Nezar Patria

Hasan Tiro dalam keadaan galau. Dia berada pada situasi batas eksistensial. Terpaku pada satu rak di toko buku di Fifth Avenue, New York, matanya tak lepas mengeja karya filsuf eksistensialis Jerman, Friedrich Nietzsche. Dia terbenam dalam aporisme Thus Spoke Zarathustra. Saat itu, September 1976. Beberapa hari lagi Hasan harus membuat keputusan penting: ke Aceh menyalakan pemberontakan bersenjata atau tetap hidup di New York sebagai pengusaha.

Dia akhirnya memilih yang pertama. Tiga bulan kemudian, dari hutan belantara Pidie, Hasan Tiro menyerukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak itu, di Aceh, bedil meletus lagi. Padahal daerah itu belum lama pulih dari pergolakan Darul Islam Daud Beureu’eh. Berbeda dari Beureu’eh yang mendekap Islam, Hasan menyodorkan gagasan baru: nasionalisme Aceh. Dia agak berhasil, setelah memperluas basis pendukungnya: kaum intelektual dan pemuda.

Adakah perjumpaannya dengan Nietzsche memantik pemberontakan itu? ”Kata-kata (Nietzsche) itu seperti petir melibas semua keraguanku,” tulisnya di catatan harian. Lalu selama tiga tahun dia bergerilya keluar masuk hutan. Terdesak operasi militer rezim Orde Baru, Hasan kabur ke luar negeri pada 1979. Dia sempat singgah di sejumlah negara, dan akhirnya menetap di Stockholm, Swedia.

Catatan masa gerilya itu diterbitkan di London pada 1981. Judulnya The Price of Freedom: the Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro. Membaca stensil 238 halaman itu, kita seperti menemukan eksistensialisme bukan lagi sekadar gagasan, tapi aksi politik. Dari catatan harian itu, entah soal taktik gerilya, negasi atas sejarah Indonesia, sampai kontemplasi hidup dan kematian, terajut dalam satu garis merah: upaya rekonstruksi sejarah. Dan, yang menarik, Hasan mengolah paragraf dari Nietzsche dalam tafsirnya atas momen kesejarahan Aceh.

Tampaknya, penting menjenguk kembali catatannya itu kini. Lelaki 83 tahun itu pulang ke tanah kelahirannya, sepekan setelah Idul Fitri lalu. Kali ini dia kembali tanpa letusan senjata. Aceh sudah tiga tahun damai. Hasan pun disambut seperti pahlawan pulang dari pengasingan. Anak-anak muda—mungkin belum lahir saat dia mencetuskan gerakan perlawanan itu—pekan lalu berdiri menyambutnya di sepanjang jalan. Mereka mengibarkan bendera Partai Aceh, satu partai lokal milik para bekas kombatan. Partai itu kini legal dan berhak ikut pemilu.

Di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Hasan Tiro disambut puluhan ribu orang. Dia dipanggil ”Wali” karena menabalkan dirinya penerus ”Wali Nanggroe”, atau ”penjaga negeri”; satu takhta darurat bentukan Kesultanan Aceh masa perang Belanda. Diceritakan, Wali terakhir adalah Teungku Ma’at di Tiro, anak Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro, yang kita kenang sebagai pahlawan nasional itu. Ma’at tewas di Alue Bhot, Pidie, setelah bertempur dengan Belanda, 3 Desember 1911. Dia adalah paman Hasan Tiro dari garis ibu.

Dari titik inilah, perjumpaannya dengan Nietzsche lalu menjadi pergulatan penting. Sejak membaca Thus Spoke Zarathustra dan sejumlah karya Nietzsche lain, Hasan seperti mendapat kekuatan baru. Dia sadar tubuhnya mengalir darah biru pejuang. Dalam pembuka catatan hariannya, dia mengutip satu bagian dari Zarathustra , petikan pada bab ”On War and Warriors”: ... To you I do not recommend work but struggle./ To you I do not recommend peace but victory./ Let your work be a struggle./ Let your peace be a victory!

Agaknya ada dua momen penting, yang terangkum dalam catatan harian itu. Pertama, manakala Hasan menangkap apa yang disebutnya ”momen kebenaran”; menemukan kembali patriotisme Aceh yang hilang. Itu terjadi pada 1968, saat dia membolak-balik arsip The New York Times yang terbit sepanjang Mei 1873, saat Belanda menyerang Aceh. Editorial koran itu mengakui kapasitas Kesultanan Aceh yang garang bertempur dengan Belanda.

Bagi Hasan, ini satu bukti Aceh adalah ”old state”, negara tua berdaulat sejak lama. Semua itu ditulisnya dalam pamflet Atjeh Bak Mata Donya (Aceh di Mata Dunia), diterbitkan pada 1968 di New York. Dia pun menyimpulkan, energi perlawanan masa itu menyala karena kuatnya patriotisme dari generasi Aceh. ”Mereka tahu kapan harus mati terhormat,” tulisnya lagi. Dia menyesalkan generasi Aceh setelah 1945, yang menurutnya menderita ”ketaksadaran sejarah”.

Momen kedua adalah ketika dia, dengan semua bagasi masa lalunya itu, bertumbukan langsung pikiran Nietzsche di rak toko buku itu. ”Aneh sekali, selama aku belajar di kampus, mungkin aku keliru memahami Nietzsche yang sebenarnya,” tulis Hasan. Dia memang pernah mengambil program doktor di Universitas Columbia. ”Aku yakin sudah membacanya dalam begitu banyak teori dan filsafat politik. Tapi mestinya itu hasil tafsir dari orang lain,” tulisnya. Sejak ’pertemuan’ itu, Hasan mengaku ”tak pernah lepas dari Nietzsche”.

Aceh pada masa 1970-an, dengan marginalitas ekonomi politik, adalah kenyataan lain yang menajamkan semua kegelisahan seorang Hasan Tiro, cucu dari keluarga pejuang legendaris Tiro. Sejak masa kecilnya, dia merasa sebagai orang pilihan, manakala dia risih jika tangannya kerap dicium orang-orang, yang lalu memohon agar dia tak pernah lupa pada tanah kelahiran. Pada titik ini, dia sepertinya ”menemukan” dirinya dalam satu interupsi sejarah.

Maka, membaca catatan harian itu, dapat dimengerti mengapa Hasan Tiro meletakkan dirinya sebagai pusat bagi kelanjutan sejarah Aceh kontemporer. Dia merasa terpanggil memberikan tubuh dan jiwanya kepada tanah leluhurnya. Antropolog kondang James T Siegel, dalam epilog The Rope of God, karya klasik tentang pergolakan di Aceh itu, menyebut Hasan Tiro ”terasuk” tugas sejarah, yang dianggapnya sebagai takdir itu.

Tapi, dalam catatan hariannya itu, Hasan tak langsung menggelorakan nasionalisme Aceh. Dia tak bicara imagined communities seperti apa yang kelak dibentuk di Aceh. Dia memilih patriotisme lebih dulu, sebagai modal nasionalisme. Sebetulnya, ide itu pernah disinggung dalam bukunya Demokrasi untuk Indonesia (1958). Di situ, dia mengkritik Soekarno tentang nasionalisme Indonesia. Bagi dia, bukan nasionalisme itu yang paling penting, tetapi patriotisme. Rasa cinta Tanah Air akan membuat orang mau mempertahankan diri, dan ”melibatkan pengorbanan diri sendiri sebagai kewajiban moral”.

Dari sini, nyaris 20 tahun kemudian, ide ”pengorbanan diri sendiri” itu bertemu gagasan Nietzschean tentang ”the free death”. Dia mau membangkitkan Aceh sebagai entitas politik berdaulat, seperti pada masa lalu. Hasan lantas menyeret soal politik itu ke wilayah pergulatan eksistensial: makna hidup dan mati. Dia menunjukkan, hanya ”manusia bebas” dan bukan budak bagi lainnya, bisa memilih ”bagaimana harus hidup” dan ”kapan harus mati”. Tetapi, adakah retorika Nietzschean itu menjadi aneh bagi alam pikiran orang-orang Aceh?

Mungkin, sekilas tafsir itu terdengar agak janggal. Tema kebebasan memang lebih akrab bagi mereka yang besar dalam kultur Eropa, atau pendidikan Barat. Tetapi, Hasan mencoba menafsirkannya dalam konteks keacehan, terutama Islam. Baginya, Islam memberi bekal ”kehendak berkuasa” dalam menjaga dan mempertahankan hak-hak. Dia setuju dengan ujaran Nietzsche dalam Notes (1875), yang melukiskan sosok tertinggi Muslim adalah sesuatu yang melantunkan ”kesunyian gurun, raungan jauh seekor singa, dan tatapan sangar seorang pejuang”.

Hasan Tiro mengerti bahwa Islam adalah energi bagi Aceh. Tapi, dia menyalakannya dengan cara berbeda. Hasan mengartikan jihad sebagai perjuangan untuk kebebasan. Dalam satu catatan panjangnya saat memberi makna perayaan Asyura, atau hari Hasan-Husen, yang menjadi tradisi di Aceh setiap 10 Muharam, Hasan Tiro mempertegas posisinya itu.

Dikatakan, pengorbanan Imam Husin, cucu dari Rasulullah, yang dibunuh kubu Muawiyyah dan Yazid di Karbala, adalah contoh martir sejati. Husin tahu bahwa tak ada jalan selamat baginya. Dia memilih melawan mempertahankan yang benar, dan yang adil. Bagi Hasan Tiro, arti kebebasan bergantung pada ”bebas untuk mati”. Atau dalam ujaran Nietzsche, seperti dikutip Hasan Tiro: ”… To die proudly when it is no longer possible to live proudly”. Mereka yang tak bisa menentukan kapan harus mati, kata Hasan, ”akan kehilangan kebebasannya”.

Sayangnya, kita tak menemukan lagi catatan terbarunya setelah The Price of Freedom itu. Dia pulang pada usia renta, berziarah ke makam nenek moyang, dan bersalaman dengan rakyat yang dulu takzim mencium tangannya. Setelah damai, mungkin Hasan Tiro tak lagi berada pada situasi batas eksistensial. Dia, dan Aceh, agaknya sudah melampaui perbatasan itu.

Nezar Patria, Peneliti Aceh, Alumnus the London School of Economics and Political Science (LSE).

Sumber: Kompas

Advertorial Journalism Warna Baru Khasanah Jurnalistik

2008-09-08T07:22:00.000-07:00

"Advetorial Journalism", yakni model penyiaran iklan atau "pesan sponsor" yang dikemas menjadi berita lempang (straight news), belakangan ini menjadi warna baru dalam khasanah jurnalistik.

Disebut warna baru, sehubungan penyiaran iklan dengan model seperti itu, sebelumnya, atau paling tidak dua tahun ke belakangan, tidak banyak tampil mewarnai media massa di sejumlah daerah. Namun kini, nyaris bagaikan jamur di musim hujan, kata PK Yanes Setat, praktisi jurnalistik, di Denpasar, Senin.

Ketika tampil sebagai pemakalah di depan peserta Pelatihan Jurnalistik untuk anggota Poltabes Denpasar, wartawan LKBN ANTARA itu menyebutkan, dahulu memang ada model penyiaran "pesan sponsor" sejenis, namun hal itu ditempatkan pada ruang atau kolom yang khusus mengenai iklan.

Bila tidak pada kolom iklan, penyiaran "Advetorial Journalism" lewat media massa cetak selalu diberi tanda tersendiri, baik berupa "pemagaran" dengan garis tebal maupun kode khusus sebagai siaran iklan.

"Tapi sekarang, `pesan sponsor` model itu selain telah dikemas menyerupai berita lempang, juga diletakkan pada kolom berita sejenis pada umumnya, serta tanpa dengan kode tersendiri," ucapnya.

Melihat warna baru dalam khasanah jurnalistik seperti itu, Yanes mengaku prihatin. Masalahnya, lanjut dia, perlahan, mau tidak mau, karya jurnalistik akan kehilangan roh atau "taksunya".

Dikatakan, karya jurnalistik akan kehilangan roh sehubungan "Advetorial Journalism" dalam penyiarannya, tidak selalu taat dengan kaidah jurnalistik yang berlaku dalam proses pencarian dan penyiaran berita lempang pada umumnya.

"Bagaimana bisa taat dengan kaidah jurnalistik, wong yang membuat `Advetorial Journalism" sering kali bukan jurnalis, melainkan bisa saja seorang pejabat Humas, atau lembaga tertentu yang berkepentingan dengan penyiaran model itu," katanya.

Mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar itu mengungkapkan, karena bukan dibuat oleh seorang jurnalis, maka pola pencarian dan penulisan "Advetorial Jurnalism" tidak melalui proses cek dan re cek untuk mendapatkan fakta obyektif.

Tidak hanya itu, siaran yang ditulis orang yang bukan jurnalis pada media massa yang bersangkutan, senantiasa juga tidak memperhatikan azas keberimbangan (cover both sides) bagi suatu tulisan yang dianggap menyerang atau merugikan pihak lain.

"Dengan kata lain, apapun `pesan sponsor` yang dituangkan oleh pihak yang berkepentingan dengan penyiaran `Adverorial Journalism`, itu saja yang tampaknya termuat dalam media massa," katanya,

Celakanya nanti, lanjut dia, kalau ada pihak lain yang merasa dirugikan atau dibohongi oleh sistem penyiaran model itu, siapa yang harus bertanggung jawab. "Apakah pengelola media massa, atau si pembuat advetorial ?. Tidak jelas," ujar Yanes yang kerap tampil sebagai pemakalah dalam pelatihan serupa di sejumlah daerah.

Mengingat itu, Yanes mengharapkan perlunya diberi tanda atau kode tersendiri dalam penyiaran "Advetorial Journalism" di media massa, sehingga nantinya tidak "menggerogoti" roh berita yang pola pencarian dan penulisannya dengan penekanan kaidah jurnalistik.

Pelatihan dua hari yang dibuka Kapoltabes Denpasar Kombes Pol Drs Gede Alit Widana SH MSi itu, diikuti sekitar 50 anggota di jajaran Poltabes Denpasar.

sumber: antara.co.id (080908)

MAS ACHMAD SANTOSA: Ada Pasal Monster

2008-05-15T21:48:00.000-07:00

MELEWATI proses sembilan tahun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akhirnya disahkan pekan lalu. Ketika pertama kali digagas oleh koalisi lembaga swadaya masyarakat, undangundang ini sesungguhnya didorong aspirasi agar pers dan penggiat informasi berhak mengetahui informasi dari badan publik.

Kenyataannya, di tangan wakil rakyat dan pemerintah, yang mengambil alih proses penyusunannya, muncul sejumlah pasal kontroversial. Pasal-pasal itu dinilai justru mengebiri hak publik untuk memperoleh informasi. Pekan lalu Grace S. Gandhi dari Tempo mewawancarai Mas Achmad Santosa, salah seorang penyusun draf awal, yang menyatakan kecewa atas naskah akhir undangundang tersebut.

Benarkah Anda menganggap akan ada kelompok yang diuntungkan dengan terbitnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik?

Ya. Pasal 17 dan pasal 54 akan menguntungkan kelompok kepentingan ekonomi yang monopolistik dan oligopolistik kalau tidak ada transparansi. Sistem birokrasi dan politik itu kan menghalalkan segala cara? Ada kelompok koruptor yang mau bertahan, juga sebagian kalangan militer yang menggunakan pendekatan keamanan. Kalau undang- undang ini benar-benar terbuka dan transparan, mereka akan dirugikan.

Apa kritik utama Anda terhadap undangundang ini?

Ada paradoks yang sangat kental. Di satu sisi, ada gambaran yang baik, seperti prinsip-prinsip, asas, tujuan, dan hak buat masyarakat. Tapi, di sisi lain, ada pengecualian. Ada informasi yang tidak bisa diakses ke publik.

Misalnya?

Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti oleh badan publik termasuk yang dikecualikan. Tidak boleh diakses. Jadi, kalau media mau melakukan investigative reporting dan menemukan aliran dana dalam penjualan dan pembelian ini, wartawan tidak bisa mengakses serta menggunakan informasi itu. Menurut saya, ini kelewatan. Padahal proses pengadaan barang harus transparan. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia juga tidak boleh. Media atau wartawan yang melaporkan peta penambangan di hutan lindung, misalnya, bisa dipidana.

Jadi ada kriminalisasi terhadap pers?

Ya. Ini kaitannya dengan pasal 54 yang saya katakan sebagai pasal monster. Pasal itu mengatakan siapa yang menguasai, mengakses, memperoleh, dan memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pasal 17 bisa dihukum pidana penjara. Padahal, untuk menentukan suatu informasi boleh diakses atau tidak, prosesnya panjang sekali. Bagaimana mau langsung dipidana, sementara prosesnya masih berjalan?

Siapa yang menentukan sebuah informasi boleh dibuka atau tidak?

Pertama, kalau ada yang meminta informasi, akan ada pejabat pengelola informasi yang menentukan informasi itu boleh dibuka atau tidak. Kalau pejabat itu menolak, pemohon bisa mengajukan keberatan ke atasan si pejabat. Kalau permintaan tetap ditolak, masalah ini masuk ke Komisi Informasi. Komisi nanti yang akan menyelesaikan kasus ini, karena fungsinya sebagai lembaga mediasi dan menjadi wasit. Kalau tidak selesai juga, bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri biasa. Kalau tidak puas juga, ke Mahkamah Agung. Bayangkan ada berapa langkah yang harus dilalui.

Media kan dibatasi tenggat? Bila proses meminta informasi panjang, kasusnya bisa lebih dulu selesai?

Betul. Maka penting supaya pasal 17 direvisi dan pasal 54 dihilangkan. Kalau tidak, semua terancam. Tidak ada itu kebebasan pers. Investigative reporting akan mati. Memorandum internal saja tidak boleh digunakan. Padahal memorandum internal suka digunakan media sebagai bukti investigasi.

Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Pers?

Wartawan dan penggiat informasi akan ragu mengakses informasi. Di dunia, cuma Indonesia yang menggunakan pasal seperti ini. Di negara lain justru ada sanksi pidana buat mereka yang menghambat, menghalangi, dan mempersulit akses informasi. Pengecualian semestinya hanya menyangkut rahasia negara, dagang, dan pribadi. Tapi ini, rahasia negara dikaitkan sangat luas.

Pers atau masyarakat yang ingin mengetahui informasi publik bisa terancam?

Undang-undang ini lucu. Lembaga publik yang mengelola, mendokumentasikan akses informasi yang dikecualikan, ancamannya hanya kurungan dan denda yang rendah. Itu pun hukuman kurungan bisa dikompensasi dengan denda. Sebaliknya, masyarakat pengguna, termasuk wartawan dan lembaga swadaya masyarakat penggiat informasi, bisa diancam dua-tiga tahun penjara dan denda yang tinggi (Rp 10 juta).

Undang-undang ini tetap diperlukan?

Tetap perlu, karena kita membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemberantasan korupsi tidak mungkin jalan dengan sistem informasi yang serba tertutup.

TEMPO
Edisi. 12/XXXVII/12 - 18 Mei 2008

Pasal Monster Kebebasan Pers

2008-05-15T21:39:00.000-07:00

Indeks kebebasan pers Indonesia meningkat. Tapi sejumlah pasal berbagai undang-undang siap menurunkannya.

BENARKAH kebebasan pers di Indonesia laksana cahaya kembang api di langit gelap? Bila merujuk indeks kebebasan pers yang dikeluarkan lembaga internasional Reporters Sans Frontieres, berkenaan dengan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei, jawabannya tidak.

Dalam indeks lembaga pencatat kondisi pers dunia itu, tahun ini Indonesia naik peringkat: dari 103 tahun lalu menjadi 100. Kendati begitu, perbaikan tipis itu tak bisa bercerita banyak tentang keadaan pers Indonesia sekarang. Ada banyak alasan untuk mengatakan, bila tak ada perbaikan dari stakeholders pers Indonesia terutama pemerintah, masa terang kebebasan pers saat ini bisa segera kembali menjadi gulita.

Reporters Sans Frontieres jelas menyebut sejumlah keputusan pengadilan Indonesia yang merugikan kebebasan pers. Keputusan Mahkamah Agung menghukum Time Asia Rp 1 triliun dan memenangkan bekas presiden Soeharto, dalam kasus pencemaran nama baik dan reputasi orang pertama Orde Baru itu, mendapat sorotan tajam. Kemudian, keputusan pengadilan menghukum penjara Risang Bima Wijaya, Pemimpin Redaksi Radar Jogja, dalam kasus pencemaran nama baik, juga mencoreng kebebasan pers Indonesia.

Ancaman tidak hanya datang dari pengadilan. Sejumlah undang-undang patut disesalkan karena memuat pasal-pasal yang berpotensi mencederai kebebasan pers. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkali-kali mengatakan tak ada masalah dengan kebebasan pers, tapi peraturan demi peraturan yang lahir pada masa pemerintahannya justru bertolak belakang.

Konstitusi tegas menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Dan Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 dengan jelas menetapkan pers nasional tidak dikenai penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran. Tapi coba lihat Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 10/2008.

Pasal 97 mewajibkan media massa menyediakan halaman dan waktu tayang yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan iklan peserta pemilu. Pasal berikutnya menugasi Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers untuk mengawasinya. Pasal 99 memerinci sanksi yang bisa dijatuhkan untuk pers: mulai dari teguran, penghentian acara sementara, sampai pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dan izin penerbitan media massa cetak.

Pasal-pasal itu jelas membingungkan. Batasan ”adil dan seimbang” bisa berbeda-beda menurut siapa yang menafsirkan. Lagi pula, media cetak Indonesia sekarang tidak lagi diharuskan memiliki surat izin penerbitan. Artinya, selain tidak memahami hak dan kewajiban pers Indonesia, penyusun undang-undang ini jelas sangat otoriter.

Ternyata Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, yang baru disahkan pada April silam, yang seharusnya memudahkan pekerjaan wartawan, menyimpan setidak-tidaknya tiga pasal ancaman. Pasal 54 paling mengerikan karena mencantumkan pidana 2-3 tahun penjara ditambah denda bagi setiap orang yang mengakses, memperoleh, dan memberikan informasi yang dikecualikan dari pasal tentang rencana awal penjualan atau pembelian tanah serta pengungkapan kekayaan alam Indonesia. Bahkan Mas Achmad Santosa, seorang pengacara dan salah satu perumus Undang-Undang Kebebasan Informasi, menilai pasal itu sebagai ”monster” yang berpotensi melanggar hak asasi.

Masih ada Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara yang juga dipenuhi pasal ancaman. Dengan itu semua, tanpa perjuangan menolaknya, kebebasan pers memang ibarat kembang api: sebentar terang dan menawan, untuk kemudian gelap entah sampai kapan.

Majalah TEMPO
Edisi. 12/XXXVII/12 - 18 Mei 2008

SBY-JK Bohong

2008-05-14T13:56:00.000-07:00

Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla telah berbohong dan mengingkari janji kampanye dengan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak. Kebohongan SBY-JK adalah:

1. Konon, tindakan menaikkan harga BBM demi menyelamatkan dana APBN. Memangnya dana APBN selama ini pro-rakyat? Dana APBN 70 persen habis untuk membayar utang luar negeri, gaji pegawai negeri sipil/pejabat 30 persen dikorupsi. Dana APBN untuk pendidikan saja sangat minim, kurang dari 20 persen.
2. Konon, Indonesia tertekan akibat kenaikan harga minyak dunia dan Indonesia kini menjadi pengimpor minyak dunia. Jelas ini kesalahan Pertamina dan Orde Baru pada 1980-an di zaman oil boom, kala produksi minyak mentah Indonesia melimpah, yang keuntungannya banyak dinikmati oleh para elite pejabat dan perusahaan asing. Toh, kini keuntungan minyak Indonesia dikuasai oleh perusahaan multinasional, semacam Exxon dan Shell.
3. Konon, pemerintah, dengan menaikkan harga BBM, akan menghemat dana APBN sampai Rp 35 triliun jika harga BBM dinaikkan sampai 30 persen, dan Rp 15 triliun akan digunakan untuk program bantuan langsung tunai.
4. Ironisnya, di saat ada beban dampak kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, kenaikan tarif transportasi, dan kenaikan biaya pendidikan-kesehatan, gaji pejabat/pegawai negeri sipil akan dinaikkan 20 persen. Inikah keadilan?
5. Jelas, rencana kenaikan harga BBM didalangi oleh tim ekonomi SBY-JK yang berwatak neoliberal dan mengikuti ideologi ekonomi guru mereka, yakni para Mafia Berkeley di zaman Orba, yang membuat Indonesia terjerat utang luar negeri dan kemiskinan struktural.
6. Kenaikan harga BBM seharusnya bisa dihindari apabila korupsi bisa diberantas dan harta koruptor disita untuk negara. Atau, pejabat dari level presiden tidak korupsi dan gajinya dibuat tidak berlebihan.

Memang, kenaikan harga BBM menunjukkan pemerintah SBY-JK gagal total. Terbukti mereka menangani bencana alam dan lumpur Lapindo saja tidak mampu. SBY-JK lebih bijak jika mau belajar ke Venezuela atau Bolivia dengan program nasionalisasi migasnya!

Woro Retno Wulandari
Guru SMK Muhammadiyah Karanganyar
Desa Tegalmade RW 05 RT 06, Bekonang, Mojolaban,
Sukoharjo

koran tempo: 15 mei 08
surat pembaca

Lebih Akrab Ketimbang Friendster

2008-05-08T16:12:00.000-07:00

FUPEI, jejaring sosial yang menawarkan komunitas nyata, kerap mengadakan "kopi darat".

Sudah tiga tahun ini Desi Arisani, 24 tahun, jarang mengklik Friendster. "Bukanya kalau ingat saja," ujar sekretaris di salah satu badan usaha milik negara itu.

Bukan karena tak lagi suka bergaul, melainkan lantaran Desi menemukan tempat nongkrong baru yang, menurut dia, lebih asyik ketimbang situs jejaring sosial populer itu. Namanya FUPEI.

Asyiknya, FUPEI menawarkan komunitas nyata melalui aktivitas "kopi darat" dan ajang kumpul-kumpul, berbeda dengan Friendster yang cenderung hanya untuk hubungan personal. "Minimal sekali dalam sebulan," ujar Desi tentang frekuensi kumpul-kumpul tersebut.

"Kopi darat" itu diikuti 20 hingga 50 anggota. Kegiatannya bisa menonton film bareng, sahur dan buka puasa bersama, atau bakti sosial. Keakraban seperti keluarga ini tak ditemui Desi pada jejaring sosial lain yang selama ini diikutinya, seperti di Friendster, Detik Forum, atau Forum Trans7.

FUPEI sendiri adalah situs jejaring sosial asli Indonesia. Kependekan dari Friends Unity Program Especially Indonesia, jejaring sosial ini diciptakan oleh Sanny Ghaddafi, 27 tahun, seorang programmer web.

Awalnya, Sanny hanya ingin menyalurkan hobinya membuat situs web. Waktu itu, era 2004, situs jejaring sosial masih hangat-hangatnya. Selama satu bulan Sanny bersama pacarnya, Marlinda Yumin, 24 tahun, mengembangkan situs ini. Linda--panggilan Marlinda--berperan sebagai perancang web sekaligus system analyst-nya.

Selama dua tahun, FUPEI menumpang hosting gratis di sMasterWeb. Ternyata, banyak pihak yang tertarik memsanag iklan di FUPEI, misalnya Indosat, Nokia, Blitz Megaplex, serta panitia Abang-None Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara-Kepulauan Seribu.

Seiring dengan bertambahnya anggota, dua tahun belakangan ini FUPEI menyewa hosting secara komersial. Sanny mengaku biaya operasional bulanan FUPEI sekitar Rp 8 juta. Itu sudah termasuk gaji untuk dua pegawainya.

Sebagai pendatang baru, FUPEI terbilang mampu bertahan. Menurut situs Alexa.com, peringkat lalu lintas FUPEI berada di posisi 67.430 dengan jumlah pengguna Internet yang mengunjungi situs ini setara dengan 0,00137 persen dari total pengguna Internet global. Sebanyak 92,6 persen adalah pengguna yang berasal dari Indonesia.

Sanny mengklaim jumlah anggota yang pernah mendaftar ke FUPEI sebanyak 70 ribu, tapi yang aktif, berdasarkan jajak pendapat terakhir, hanya 48 persen atau sekitar 33 ribu anggota. Dalam daftar anggota di halaman situsnya terpampang 29.240 anggota.

Sanny menambahkan, selain mengikat anggota dengan sebuah komunitas lewat SouthBox dan Chatroom, FUPEI menyediakan fasilitas-fasilitas menarik, seperti pengunggahan serta pengunduhan foto, musik, dan video seperti halnya situs YouTube. "FUPEI lain bisa memberi komentar," ujar bekas mahasiswa Universitas Bina Nusantara angkatan 1999 ini.

Selain itu, ujar Sanny, FUPEI menyediakan sarana blogspot dan fitur Open ID yang bisa dipakai untuk situs-situs web lainnya. Ada pula fasilitas Official Profile bagi yang ingin berpromosi lewat blog atau link FUPEI. Disediakan pula aplikasi game dalam bentuk flash, misalnya game klasik seperti Tetris, Pacman, dan Space Invader.

Rencana ke depan, FUPEI ingin lebih dekat dengan anggotanya melalui penggunaan bahasa daerah. Tidak hanya dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam waktu dekat akan tersedia versi bahasa Jawa, lalu menyusul bahasa Padang, Betawi, dan Sunda. Para FuPIE-lah yang bergotong-royong menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah itu.

"Memang, berinternet akan menjadikan kita masyarakat internasional, tapi tidak ada salahnya menggali dan melestarikan budaya bangsa. Jadi kami mengawinkan sisi modern dengan tradisi," ujar Sanny.

Dalam menyambut ulang tahunnya yang keempat pada 11 Mei mendatang, FUPEI menggelar acara bazar dan gathering. Harapannya hanya satu: komunitas FUPEI tetap berkembang dengan membuat berbagai kegiatan "kopi darat". BADRIAH

Sumber: Koran Tempo, Jum’at, 09 Mei 2008
Rubrik: Suplemen

Tuan Gates

2008-05-08T16:04:00.000-07:00

Oleh Burhan Sholihin
# Wartawan Tempo

Sepucuk undangan tergeletak di meja saya. Bentuknya biasa saja, dua lembar kertas faksimile yang agak kotor dengan noda-noda tinta. Isinya, nah ini dia, ternyata teramat penting. Pada 9 Mei 2008 Bill Gates atau William Henry Gates III, pendiri Microsoft, akan datang dan berbagi ilmu ke Jakarta.

Inilah Minggu spesial bagi para "pendekar" dunia teknologi informasi di Indonesia. Tak setiap tahun orang sehebat Bill Gates bisa mengejutkan Jakarta. Dari kegemarannya mengutak-atik komputer sejak sekolah--ia pernah mengutak-atik kode program agar bisa main komputer tanpa pembatasan waktu dan agar bisa masuk ke kelas yang banyak cewek cantiknya--Gates menjadi orang yang telah menuliskan sejarah komputer.

Dulu, komputer yang ada ukurannya sebesar lemari. Saat IBM menyodorkan komputer meja seperti ukuran sekarang, Gates menciptakan peranti lunak yang menerjemahkan perintah untuk komputer-komputer meja IBM. Peranti itu dikenal sebagai PC-DOS, yang kemudian bermetamorfosis hingga menjadi Windows Vista seperti sekarang. Berkah kepintarannya, dia menjadi orang terkaya di kolong langit ini dari 1995 hingga 2007, versi majalah Forbes. Kekayaannya US$ 58 miliar (Rp 536 triliun atau separuh dari anggaran belanja negara Indonesia!).

Kini, saat triliuner berusia 53 tahun itu datang ke Jakarta, banyak orang bertanya-tanya, apa yang membuat dia mau datang ke negeri miskin tapi sok kaya ini? Apakah dia datang dengan membawa banyak pencerahan, atau dia datang hanya karena Indonesia adalah pasar gemuk bagi Microsoft di Asia setelah Cina--dilihat dari populasi penduduknya?

Kata-kata Gates adalah petuah. Orang menunggu dia mengemukakan visinya yang jauh melompat ke depan. Lihat saja saat dia berpidato di bekas kampusnya, Harvard University. Ia bilang, asyiknya kuliah di Harvard adalah selain kuliah, mahasiswa bisa mengecap berbagai eksperimen bisnis. Itulah yang dilakukan Gates, mahasiswa yang drop out dari Harvard karena terhipnotis indahnya bisnis peranti lunak. Pada usia 17 tahun, dia telah menghasilkan duit US$ 20 ribu dolar atau Rp 184 juta.

Kalau proyek bisnisnya gagal, kata dia, orang bisa kembali ke Harvard untuk belajar. "Saya akan kembali ke kampus ini bila Microsoft gagal."

Salah satu yang tersihir oleh kata-kata itu adalah Mark Zuckerberg. Mahasiswa itu terpecut dengan pidat Gates. Lalu, dari kamar kosnya di Harvard pada 2004, dia pun menciptakan sistem pertemanan daring (online) untuk teman-teman sekampus, yakni Facebook. Situs ini tiba-tiba menjelma menjadi monster Internet yang menyaingi Friendster. Mereka menjaring 70 juta anggota aktif. Tawaran miliaran dolar pun mengalir dari Yahoo! Viacom. Akhirnya duit miliaran dolar itu mengucur dari Microsoft dan taipan Hong Kong Li Ka-shing.

Gates telah menyuntikkan semangat dan inspirasi luar biasa pada Zuckerberg sehingga pemuda 24 tahun ini menjadi triliuner termuda sejagat, versi Forbes 2008. Kekayaan Chief Executive Officer Facebook ini US$ 1,5 miliar atau Rp 13,8 triliun, cukup untuk mentraktir bakso tiga kali penduduk Jakarta.

Namun, berharap kehadiran Tuan Gates bakal menciptakan Zuckerberg-Zuckerberg baru di Indonesia dalam tempo singkat mungkin agak berlebihan. Mimpi itu terlalu di awang-awang, mengingat buruknya infrastruktur Internet di negeri ini yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

Sumber: Jum’at, 09 Mei 2008
Rubrik: Suplemen

Israel, 60 Tahun Sebagai Parasit

2008-05-08T16:00:00.000-07:00

Oleh Faisal Assegaf, wartawan Tempo

Dapat bertahan hingga 60 tahun tentu sangat membanggakan bagi pemerintah dan rakyat Israel. Karena itu, mereka menggelar pesta besar-besaran selama sepekan untuk memperingati hari kemerdekaan tersebut. Saking istimewanya, upacara kenegaraan berlangsung pada 8 Mei, mengikuti penanggalan Yahudi, dan bukan per 15 Mei sesuai dengan kalender Masehi.

Namun, jika kita memahami bagaimana Israel bisa menjadi negara maju dan kuat, cara yang mereka tempuh sangat menjijikkan dan memalukan. Negara ini hanya mengandalkan Amerika Serikat sebagai sapi perahannya. Lewat lobi Zionis yang jahat dan kotor. Israel berhasil menggerogoti kekayaan dan kemampuan negara adi daya itu. Israel menjadi negara penerima bantuan Amerika terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Total bantuan yang mereka peroleh hingga kini sedikitnya US$ 140 miliar atau sekitar Rp 1.260 triliun, sepertiga dari jumlah seluruh bantuan luar negeri Amerika.

Ini sungguh ironis. Bantuan terhadap Israel, yang berpendapatan per kapita di atas US$ 16 ribu, sepuluh kali lipat ketimbang untuk Etiopia, yang pendapatan per kapitanya hanya US$ 100 dan telah bertahun-tahun menderita kemiskinan. Angka di atas juga masih lebih besar daripada bantuan Amerika bagi seluruh negara Afrika ditambah Amerika Latin dan Karibia.

Hebatnya lagi, semua gratis meski di atas kertas ada yang sifatnya pinjaman. Amerika tidak pernah menagih, bahkan malah menghapus utang-utang Israel. Sebaliknya, Israel selalu menyatakan tidak pernah terlambat melunasi kewajibannya. Washington bahkan bersedia menjamin pinjaman yang diberikan.

Istimewanya lagi, Israel langsung mendapat bantuan tahunannya yang saat ini sekitar US$ 5,5 miliar di awal tahun anggaran. Berbeda dengan negara donor lain, yang memberikannya dalam empat tahap. Saking liciknya, mereka mendepositokan dana bantuan itu ke bank-bank di Amerika untuk dinikmati bunganya. Israel juga tidak perlu menjelaskan untuk apa saja bantuan itu dialokasikan.

Di bidang militer, posisi Israel juga sangat spesial. Mereka bisa membeli peralatan langsung ke pabrik senjata di Amerika, sedangkan negara lain harus lewat Pentagon. Tapi Israel lebih suka berbelanja di dalam negeri. Jika terpaksa, mereka menuntut perusahaan Amerika membeli pula barang mereka. Tidak puas sampai di situ, Israel sering menjual senjatanya ke negara-negara lain tanpa persetujuan Amerika.

Inilah bukti kekuatan lobi Zionis di Amerika. Kekuasaan mereka merentang dari sektor keuangan dan perbankan, media, pendidikan, hingga politik. Saat ini saja ada sekitar 52 organisasi pro-Israel di sana, di antaranya Komite Urusan Publik Amerika Israel (AIPAC), Komite Amerika Yahudi (AJC), dan Liga Anti Penistaan (ADL). Dua kali setahun para pelobi AIPAC mendatangi tiap anggota Kongres guna memastikan mereka tetap mendukung Israel. Tiap musim kampanye pemilihan presiden, Komite Aksi Politik (PAC) yang dibentuk AIPAC di seluruh negara bagian bisa membayar masing-masing calon anggota Kongres US$ 10 ribu.

Para pelobi Zionis ini juga menduduki posisi penting di lembaga-lembaga pemerintahan yang strategis. Profesor James Petras, yang mengarang buku berjudul The Power of Israel in USA, menyebut mereka sebagai Israeli Firsters, yakni orang-orang yang selalu menempatkan kepentingan Israel di atas segalanya. Ia mencontohkan Paul Wolfowitz, mantan Wakil Menteri Pertahanan yang kini menjabat Presiden Bank Dunia.

Alhasil, jangan heran jika Israel bisa terus menjajah Palestina. Para pejabat Amerika telah menjadi budak lobi Yahudi sehingga mereka berani melanggar aturan sendiri. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, bantuan tidak boleh diberikan kepada negara yang terus melakukan kejahatan kemanusiaan.

Faktanya, Israel masih terus membunuh, menyiksa, dan membombardir rakyat Palestina. Bahkan setelah Konferensi Annapolis pada November tahun lalu, sedikitnya 350 orang tewas, kebanyakan warga Palestina. Jika dihitung sejak intifadah kedua meletus pada September 2000, total korban meninggal sekitar 4.400. Mereka bahkan sudah menciptakan krisis kemanusiaan dengan memblokade Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas sejak pertengahan Juni tahun lalu.

Kekuatan lobi Yahudi telah mengubah Amerika menjadi penjara bagi mereka yang kritis terhadap Israel. Korban terbarunya adalah dua pengarang buku berjudul The Israel Lobby and US Foreign Policy, yang dipecat dari kampusnya masing-masing, yakni Profesor John Mearsheimer dari Universitas Chicago dan Profesor Stephen Walt dari Universitas Harvard.

Para warga Yahudi di Amerika kini menjadi warga kelas satu setelah Presiden George Walker Bush menandatangani Undang-Undang Pengkajian Anti-Semit Global pada Oktober 2004. Beleid ini mewajibkan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice memberikan laporan tahunan soal tindakan anti-Semit di seluruh dunia. Ia juga harus menunjuk seorang utusan khusus yang mengepalai kantor yang mengawasi dan memerangi anti-Semit.

Aturan itu seolah menjadi pegangan bagi Israel, sehingga mereka bisa seenaknya tidak melaksanakan 200 resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan konflik dengan Palestina. Amerika pun tidak perlu malu memveto draf resolusi yang merugikan Israel. Washington telah memveto 32 resolusi yang merugikan Israel sejak sekutunya itu menginvasi Libanon pada 1982. Juga tak mengherankan bila dua bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Barack Husein Obama dan Hillary Rodham Clinton, mati-matian membela Israel jika diserang Iran.

Tak berlebihan rasanya komentar yang pernah dilontarkan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad. Israel memang pantas dilenyapkan karena negara itu tak ubahnya parasit yang selalu merugikan. *

Sumber: Koran Tempo, Jum’at, 09 Mei 2008
Rubrik: Opini

Gagalnya Manajemen Perparkiran

2008-05-08T15:14:00.000-07:00

Oleh Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Di tengah kegelisahan masyarakat atas melambungnya berbagai harga bahan kebutuhan pokok dan kenaikan harga bahan bakar minyak, Pemerintah DKI Jakarta justru menyeruak dengan kebijakan yang rada ganjil: menggembok mobil. Tindakan ini dikenakan terhadap siapa saja yang memarkir “gerobak Jepang”-nya secara sembarangan. "Tidak pandang bulu, sekalipun pejabat, kalau melanggar akan saya gembok mobilnya," gertak Prijanto, wakil gubernur. Tampaknya urusan “gembokisasi” ini bukan gertak sambal. Terbukti, hari pertama dilancarkan, 128 mobil dibuat nyahok, digembok lalu ditilang. Sudah bisa diduga, terobosan ini menangguk pro-kontra, ada yang mengapresiasi, tapi tidak sedikit yang menolak dan mencibirnya. Minimnya sosialisasi dan tingkat efektivitasnya menjadi isu yang paling dominan dipersoalkan.

Namun, sejatinya inti persoalannya bukan hanya sebatas sosialisasi atau efektivitasnya. Mengapa? Tindakan menggembok mobil (dan sepeda motor) tidak bisa dengan hanya dilihat kaca mata teknis. Sekalipun disosialisasi sampai “doweer” (meminjam istilah iklan seluler), jika jantung persoalannya tidak digarap, tindakan menggembok mobil ibarat menegakkan benang basah saja. Bahkan hanya sebagai bentuk pelarian atas kegagalan manajemen pengelolaan perparkiran di Jakarta, atau setidaknya merupakan cermin buruk bagi politik pengelolaan transportasi makro. Perparkiran merupakan subsistem dari sistem besar pengelolaan transportasi. Idealnya, perparkiran merupakan bagian dari solusi dari sistem transportasi. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, tidak hanya di Jakarta, perparkiran justru menjadi benalu (part of the problem) dari sistem transportasi itu sendiri.

Ironisnya, dalam konteks Jakarta, parkir sebagai benalu justru mendapat tempat terhormat dalam ranah regulasi, khususnya via Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran di DKI Jakarta. Perda ini secara eksplisit menganut "paradigma kuno", yaitu dibolehkannya parkir di bahu jalan (on street parking). Padahal, idealnya, pengelolaan perparkiran--dalam konteks kota besar--seharusnya menganut paradigma off street parking, yaitu parkir yang dilokalisasi pada sebuah gedung atau taman parkir; bukan di bahu jalan (apa pun jenis dan kelas jalan). Sebab, ketika on street parking masih diakomodasi dalam sebuah regulasi; efeknya jelas, mengurangi fungsi utama jalan. Jalan dibuat bukan untuk parkir (apalagi untuk pasar!), melainkan untuk sarana mobilitas pengguna jalan. Apalagi jumlah ruas jalan di Jakarta masih amat minim, hanya 8 persen dari total luas wilayah Jakarta. Lihatlah luas ruas jalan di Singapura, yang sudah mencapai titik ideal, yaitu 15 persen dari total luas wilayahnya. Jika luas ruas jalan yang masih amat minimalis ini masih juga digerogoti untuk parkir--baik liar maupun bahkan legal--oh, betapa besar kerugian sosial-ekonomi yang terjadi.

Jadi, jika merujuk pada Perda Nomor 5 Tahun 1999, sejatinya tidak ada yang salah dengan parkir di pinggir/bahu jalan. Yang salah justru tindakan penggembokan itu! Namun, dalam konteks manajemen transportasi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta bisa dipahami, malah sebenarnya terlambat. Di belahan kota lain, yang manajemen transportasinya lebih beradab (tertata), termasuk di Bogota-Kolombia, tindakan semacam itu sudah lazim dilakukan. Artinya, jika pemerintah DKI Jakarta serius ingin mengurangi tingkat “barbarian” Kota Jakarta, tindakan yang dilakukan jangan hanya pada level pinggiran (menggembok mobil itu mah ecek-ecek).

Bongkar ulang

Secara substansial, Perda Nomor 5 Tahun 1999 mendesak untuk dibongkar ulang. Sebenarnya, sejak 2005--saat gubernurnya masih Bang Yos--telah dijanjikan agar perda ini direvisi. Selain tidak ideal lagi untuk mengelola perparkiran, perda ini tidak ramah terhadap hak-hak konsumen. Bahkan secara diametral bertentangan vis a vis dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu pasal klasik yang dianut Perda Nomor 5 Tahun 1999 adalah bahwa setiap kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau kendaraan selama parkir menjadi tanggung jawab konsumen sendiri (gendheng tenan! ). Pencantuman "klausul baku" semacam ini adalah batal demi hukum.

Basis ideologi pengelolaan perparkiran adalah off street parking, bukan on street parking. Maka perda ini harus secara tegas mengatur bahwa setiap tempat publik wajib mempunyai area perparkiran. Sebab, faktanya, kini tidak sedikit tempat publik--termasuk milik pemerintah--yang tidak mempunyai fasilitas parking area.

Audit tempat publik

Pemerintah DKI Jakarta seharusnya juga proaktif melakukan audit ulang terhadap gedung perkantoran, mal, pusat belanja, hotel, restoran, rumah sakit, dan tempat publik lain, apakah mereka punya fasilitas perparkiran atau tidak. Kalaupun punya, apakah cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah karyawan atau konsumen yang menyambangi tempat publik tersebut. Contohlah Jepang, setiap warga yang ingin memiliki mobil harus mampu menunjukkan via foto bahwa di rumahnya ada fasilitas garasi. Petugas kepolisian pun akan melakukan cek ulang terhadap fasilitas yang ditunjukkan via foto itu. Jika tidak terbukti, jangan bermimpi bisa memboyong mobil ke rumahnya. Bandingkan dengan perilaku warga Jakarta, yang gemar menjadikan jalan raya sebagai garasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun harus berani memelopori pembangunan gedung yang secara khusus diperuntukkan sebagai area parkir. Penulis pernah mendiskusikan hal ini dengan pihak swasta (Asosiasi Pusat Belanja di Indonesia), tapi mereka keberatan karena, secara ekonomi, berapa pun tarif parkir yang dikenakan tidak akan mampu menutup biaya operasi gedung parkir tersebut. Padahal secara fungsional, parking area--baik berupa gedung maupun taman parkir--adalah fasilitas umum yang harus disediakan oleh pengelola gedung. Jangan mendirikan gedung jika tidak mampu menyediakan parking area yang memadai.

Perombakan pengelolaan perparkiran di Jakarta juga harus menyentuh aspek infrastruktur teknologi yang digunakan. Hal ini penting, karena faktanya fulus yang diraih oleh Badan Pengelola Perparkiran selalu tekor. Diduga karena tingkat kebocoran yang amat signifikan. Salah satu cara untuk menekan potensi kebocoran itu adalah dengan teknologi (online). Di Sydney, Australia, sebagai contoh, ketika konsumen memarkir kendaraannya, mereka cukup “diawasi” oleh sebuah mesin yang menggunakan sistem online. Hebatnya, selain dengan uang cash, transaksi pembayarannya pun bisa dilakukan dengan kartu kredit, bukan dengan pulsa telepon seluler!

Kesimpulan

Dari sisi manajemen transportasi, melakukan penggembokan (bahkan derek) bagi kendaraan yang melanggar peruntukan jalan adalah tindakan yang bisa ditoleransi. Namun, dalam konteks empiris, tindakan tersebut tidak fair. Sebab, pokok permasalahan perparkiran di Jakarta bukan terletak pada faktor teknis (jadi tidak bisa main gembok), melainkan pada manajemen pengelolaannya. Sungguh ironis jika pertumbuhan volume kendaraan bermotor di Jakarta yang begitu tinggi tidak dibarengi dengan fasilitas parking area yang memadai. Salah satu solusinya adalah mewajibkan pengelola tempat publik menyediakan parking area secara memadai, relevan dengan jumlah penghuni gedung dan atau jumlah pengunjung tempat tersebut. Untuk mewujudkan itu, tidak ada jalan lain, pemerintah Jakarta mesti membongkar ulang manajemen pengelolaan perparkirannya, baik pada tataran regulasi maupun kebijakan makro di bidang transportasi. Jika tidak, bisa ditebak, tindakan menggembok mobil, selain tidak akan efektif, usianya pun hanya seumur jagung. *

Sumber: Koran Tempo edisi Jum’at, 09 Mei 2008
Rubrik: Opini