Kemenlu Segera Buka Perwakilan Di Palestina

Jakarta- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, mengatakan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu segera membuka perwakilan di Palestina.

"Bukan kedutaan tepatnya, melainkan kantor perwakilan yang akan dibuka di Palestina," ujar Michael Tene kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/2).

Kemenlu, lanjut dia, saat ini sedang mengkaji bagaimana cara agar bisa membuka kantor perwakilan di Palestina, mengingat Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

"Hal itu yang menjadi kendala, mengingat tanah Palestina juga diduduki oleh Israel," tambah dia.

Namun, kata Michael, Kemenlu terus berupaya mencari celah agar bisa membuka perwakilan di Palestina, tepatnya Ramallah. Sayangnya, Michael tak bisa memastikan kapan dibukanya kantor perwakilan itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR, Al Muzammil Yusuf, mendesak Kemenlu membuka kedutaan di Palestina meski tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Muzzamil mengatakan ada beberapa negara yang membuka kedutaan meski tidak mempunyai hubungan diplomatik. Dengan adanya kedutaan tersebut, lanjut Muzzamil, bisa memberi dampak positif bagi warga Palestina dan akan semakin memperat hubungan kedua negara.[Ant]

GeRAK Minta APBK Aceh Barat Dibahas Kembali

Banda Aceh- Aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) meminta Pemkab Aceh Barat, Provinsi Aceh, membahas kembali APBK 2012 yang sudah diperbubkan, karena pengesahannya tanpa melibatkan legislatif, sehingga dikhawatirkan berpotensi korupsi.

Koordinator GeRAK Aceh Barat Mulyadi di Meulaboh, Jumat mengatakan, tanpa keterlibatan pihak legislatif dalam mengontrol pengeluaran keuangan negara dapat membuka peluang prilaku tindak pidana korupsi.

"Bisa saja peraraturan bupati tersebut membuka peluang tindak pidana korupsi karena setiap pengeluaran keuangan negara tanpa kesepakatan bersama pihak legislatif yang seharusnya menjadi pihak pengontrol," tegasnya.

Pernyataan tersebut menanggapi realisasi APBK Aceh Barat tahun 2012 dialokasikan melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan bahkan sudah ditanda tangani Bupati Aceh Barat H Ramli Ms, karena tidak terlaksananya pembahasan dikalangan DPRK.

Menurut Mulyadi, langkah diambil Bupati Ramli sedikit kemungkinan mengakomodir kepentingan publik, karena sesuai Pemendagri Nomor 59 tahun 2007, perbup hanya dibenarkan untuk gaji rutin pegawai, anggaran bersifat mendesak dan membayar pihak ketiga, karena urusan proyek tahun lalu.

Ia menyatakan, Pemkab Aceh Barat hampir setiap tahun mengesahkan APBK paling telat di bulan ke empat (April) dan diharapkan rentang waktu yang dimiliki saat masih dapat dipergunakan demi kepentingan rakyat.

"Kalau memang APBK 2012 diperbubkan, tentunya selama tahun 2012 ini tidak ada pembangunan infrastruktur untuk kepentingan publik, padahal saya lihat dana APBK tahun 2012 dengan 2011, itu hampir imbang besarannya," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, persoalan konflik internal di DPRK seharunya tidak menjadi alasan kuat eksekutif untuk memperbupkan APBK tahun 2012, karena menyangkut pembahasan itu dapat dilakukan dengan Badan Anggaran (Banggar) legislatif.

Ia menyebutkan, APBK Aceh Barat yang diperbupkan sebesar Rp500 milir lebih itu seharusnya 75 persen untuk belanja publik, sehingga dikhawatirkan munculnya peluang mark-up (penggandaan uang) pada suatu kepentingan publik secara mendadak.

Selain itu, penggunaan uang negara dengan cara demikian pastinya sangat mempersulit pada akuntabilitas pertangung jawaban dalam perbup itu sendiri, karena tidak ada satu pihakpun menyeleksi pengeluaran uang negara.

"Yang menjadi konflik internal DPRK adalah menyangkut alat kelengkapan dewan, apa urusannya dengan pembahasan APBK, saya fikir langkah terbaik adalah pemerintah daerah melakukan pembahasan kembali," pungkasnya.[Ant]

KIP Aceh Dinilai Belum Transparan

Banda Aceh-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan Gerakan Anti Korupsi Aceh menilai KIP belum bisa menegakkan transparansi dan akuntabilitas, terkait pelaksanaan Pilkada 2012. Sebagai sebuah lembaga yang independen, KIP Aceh diharapkan betul-betul melaksanakan fungsinya.

Menurut catatan LBH dan GeRAK Aceh, sejauh ini sudah terjadi tiga kali gugatan yang  dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan Pilkada.

“Selain itu muncul pula  upaya somasi yang sedang dilayangkan oleh calon peserta gugur pasca putusan sela mahkamah Konstitusi. Hal ini berdampak pada perubahan pelaksanaan Pilkada,”  ujar koordinator Gerak Aceh, Askhalani, Kamis (2/2).

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur LBH Banda Aceh, Hospi Novizal Sabri. Menurutnya, banyak sekali komplain yang diajukan oleh banyak pihak dan itu menunjukkan bahwa KIP sebagai pelaksana pilkada telah kehilangan legitimasi sosial.

Untuk itu LBH dan GeRAK Aceh mendorong KIP untuk lebih terbuka dan transparan, dalam melakukan tugas serta bersikap jujur dan adil. Kedua pihak juga mendesak agar KIP Aceh dan KIP kabupaten/Kota untuk mempublikasikan identitas (nama, desa dan kecamatan) pendukung masing-masing para calon yang pernah diumumkan sebagai calon kepala Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota.[Putra Hidayatullah/ Alumni MJC]

BIM Dukung Zaini-Muzakir

Banda Aceh-Barisan Intelektual Muda (BIM) Aceh menjagokan pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dalam pemilihan calon Gubernur Aceh mendatang. Hal ini, dikatakan Juru Bicara BIM, Ahmadi Muhammad Hasan dalam acara diskusi dengan komunitas Occidental Researh Institute (ORI), Rabu (1/2) kemarin di Kajhu Aceh Besar.

[caption id="attachment_5869" align="alignleft" width="201" caption="Jubir BIM, Ahmadi"][/caption]

“Siapapun setuju bahwa antara pemimpin dan pembangunan adalah dua konsep yang berbeda namun memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain,” katanya lagi.

Ahmadi menambahkan “Hanya pemimpin yang berkualitaslah yang mampu mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dalam semua sektor, pemimpin yang tidak berkualitas hanya mampu bicara, tidak mampu berbuat”.

Buruknya Pemerintahan Irwandi

Dalam diskusi yang difasilitasi oleh lembaga Occidental Researh Institute (ORI) itu, BIM memaparkan hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga tersebut selama tiga bulan medio tahun2011 yang lalu. Kajian ini difokuskan pada kinerja pemerintah Aceh dan implikasinya terhadap efektivitas pembangunan Aceh secara keseluruhan. Salah satu temuan dari kajian ini adalah buruknya manajemen yang dibangun pemerintah Aceh periode 2006 -2012.

“Buruknya manajemen berimplikasi langsung pada efektifitas dan efesiensi kinerja pemerintah Aceh dalam setiap sektor,” papar Ahmadi.

Hasil kajian itu juga menemukan, permasalahan pengangguran tidak mampu di tekan oleh pemerintah dan angka kemiskinan semakin meningkat pertahun.

“Tingginya pengangguran di Aceh salah satunya diakibatkan oleh kurangnya skill yang dimiliki masyarakat Aceh, kemudian yang kedua karena pemerintah tidak mampu memberikan akses yang baik untuk menciptakan lapangan kerja dan dan secara umum pemerintah tidak mampu menciptakan iklim ekonomi yang sehat di Aceh,” ungkap Direktur Occidental Research Institute (ORI) Maimun bin Lukman yang juga hadir dalam acara tersebut.

Birokrasi Jadi Masalah Besar

Dalam kesempatan yang sama, pakar Kebijakan Publik dari Universitas Syiah Kuala, Sanusi,M.Si mengatakan sebenarnya, Aceh telah diberi peluang untuk membangun suatu sistem yang efektif. Namun, katanya, pemerintah tidak begitu serius mengurus masalah ini sehingga persoalan yang menyangkut dengan birokrasi masih menjadi masalah besar.

“Hal ini dapat kita lihat dalam manajemen umum yang dibangun pemerintah sejak 5 tahun terakhir,” ungkap Sanusi.

Dia juga menambahkan selama ini implimentasi kebijakan publik Aceh selalu berhadapan dengan kendala birokrasi yang tidak efektif dan tidak transparan, sehingga pembangunan selalu tidak mencapai target yang ditetapkan,” lanjutnya.[release]

Sepanjang Januari, Polisi Bongkar 76 Kasus Narkoba

Banda Aceh - Sepanjang Januari, Kepolisian Aceh (Polda) berhasil mengungkap 76 kasus narkoba. Dari jumlah tersebut, terbesar sabu-sabu sebanyak 47 kasus, diikuti ganja 27 kasus dengan tersangka 36 orang.

Kepala Direktorat Narkoba Polda Aceh, AKBP Dedi Setyo Yudho, Rabu (1/2) mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis heroin seberat lima gram dengan tersangka berinisial J (27) dan M (31). Keduanya warga Aceh Utara.

"Kami memperoleh informasi dari masyarakat ada transaksi heroin, walaupun skala kecil lima gram, namun eskalasi sangat membahayakan," jelasnya Rabu (1/2).

Pihak kepolisian Aceh, katanya, kini tengah menelusuri jalur masuk heroin. Dedi berharap masyarakat dapat melapor ke polisi bila mengetahui ada peredaran narkoba di lingkungannya.

Dedi mengaku kendati heroin yang ditemukan sangat sedikit, namun polisi cemas heroin saat ini menjadi tren di Aceh.

"Ini kasus pertama yang berhasil kita ungkap tahun ini," jelasnya. (Maisal)

Muzakir : Soenarko Tim Sukses Partai Aceh

Banda Aceh- Mayjen TNI (Purn) Soenarko dinobatkan sebagai salah seorang anggota tim sukses calon gubernur/wakil gubernur yang diusung Partai Aceh pada pilkada, 9 April 2012, kata Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakkir Manaf.

"Bapak Soenarko sudah pasti menjadi salah satu anggota tim sukses kami dalam pilkada nanti," katanya menjawab pertanyaan ANTARA saat tiba di bandara internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu (1/2).

Mayjen TNI (Purn) Soenarko pernah menjabat sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda di Aceh, dan sebelumnya juga sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Muzakkir Manaf yang juga calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Zaini Abdullah (calon gubernur) Aceh dalam pilkada April 2012 itu menyatakan penunjukkan mantan Pangdam Iskandar Muda menjadi tim sukses tersebut sudah dipertimbangkan secara matang.

"Dengan keterbukaan dan hati nurani Soenarko maka beliau telah bersedia menjadi tim sukses bagi kami. Dan Pak Soenarko sudah menyatakan setuju dan ketersediaannya menjadi tim sukses pasangan kami," katanya menjelaskan.

Menurut Muzakkir Manaf yang juga mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, ada sejumlah tokoh lain yang juga akan menjadi tim sukses untuk memenangkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur diusung Partai Aceh tersebut.

"Banyak lagi yang bersedia menjadi tim sukses kami, yakni sejumlah tokoh-tokoh Aceh, termasuk mantan Pangdam Iskandar Muda, mantan penasehat Kapolri dan TNI, selain Soenarko," katanya menambahkan.

Pilkada gubernur/wakil gubernur Aceh yang pemungutan suaranya pada 9 April 2012 itu akan diikuti lima pasangan yakni Muhammad Nazar/Nova Iriansyah, Tgk Ahmad Tajuddin/T Suriansyah, Darni M Daud/Ahmad Fauzi, Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan dan Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf.

Selain gubernur/wakil Aceh, pilkada yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada 9 April 2012 itu juga akan diikuti sebanyak 17 pasangan bupati-wali kota dan para wakilnya dan berlangsung serentak di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.[Antara]

Satu Toko Hangus Dilalap Api

Idi-Satu unit toko milik Muslem (50), di pusat kota Idi Rayeuk, Aceh Timur, terbakar,  Rabu (1/2) sekira pukul 01.00 WIB. Sumber api diduga dari konsleting arus pendek listrik.

Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut ditaksir menimbulkan kerugian sebesar Rp 5 juta.

Kebakaran toko yang berada di depan terminal Idi ini mendapat perhatian dari warga yang datang ke lokasi kebarakan. Untuk memadamkan api, dua unit pemadam kebakaran Pos Idi Rayeuk dikerahkan ke lokasi.

Dahlan Abdullah, salah satu warga Keude Aceh, mengungkapkan, sebelum
kebakaran pihaknya mencium bau obat nyamuk yang terbakar.

Setelah itu, warga mendapati toko milik Muslem sedang dilalap api. Toko yang di dalamnya terdapat barang sembako mengeluarkan asap mengepul ke udara.

Sebagian warga yang mencoba membantu memadamkan api tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan barang dalam toko.

Dalam insiden tersebut, api tidak sempat melumat kontruksi bangunan, hanya sebagian barang dalam toko yang musnah terbakar.[]

DPRK belum Bahas Plt Bupati Aceh Timur

Langsa-Kalangan DPRK Aceh Timur sampai sejauh ini belum membahas Plt tau Pj Bupati Aceh Timur menggantikan Muslim Hasballah, yang bakal mengakhiri masa tugas sebagai kepala daerah pada Maret mendatang.

[caption id="attachment_5833" align="alignleft" width="212" caption="Tgk Alauddin"][/caption]

Sejumlah kalangan di Aceh Timur berharap Plt atau Pj yang akan diajukan dan ditetapkan nanti haruslah sosok yang mengerti seluk beluk Aceh Timur dan mampu membangun komunikasi dengan semua pihak.

“Kita belum bahas tentang Plt atau Pj. Soal nama- nama siapa saja yang santer dibicarakan,  kita di dewan belum mengetahuinya,’’ kata ketua DPRK, Tgk Alauddin, menjawab Aceh Corner.com, Rabu (1/2) siang.

Menurut Tgk Alauddin, Plt atau Pj nanti akan digodok oleh dewan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur Aceh untuk disahkan.

Desas desus tentang siapa yang akan menjadi Plt atau Pj Bupati Aceh Timur untuk menggantikan Muslim Hasballah kini mulai diperbincangkan publik dan kalangan terbatas di Aceh Timur.

Sejumlah nama pun muncul, diantaranya muncul nama dua orang mantan sekda, masing- masing Ir Akmal Syukri dan Saifuddin Puteh. Kemudian ada nama H Agussalim dan Zahri MAP.[]

Empat Fraksi DPRA Setujui RAPBA Rp8,9 Truliun

Banda Aceh- Empat fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2012 sebesar Rp8,9 triliun. Ke empat fraksi tersebut, yakni Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PPP-PKS, menyampaikan persetujuannya dalam sidang paripurna di gedung DPRA, Selasa (31/1).

Ketua Fraksi Partai Aceh Fraksi Partai Aceh Tgk HM Ramli Sulaiman dalam pendapat akhir fraksinya menyatakan, apa yang disetujui ini diharapkan bisa dijalankan sesuai kesepakatan eksekutif dan legislatif.

"Kami juga mengharapkan eksekutif mengakomodir sasaran Fraksi Partai guna mendorong percepatan pembangunan, terutama kawasan tertinggal," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Tanwir Mahdi mengharapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibiayai APBA 2012 harus berjalan maksimal, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat.

"Program pemberdayaan masyarakat ini harus menjadi prioritas, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat," ujarnya

Juru bicara Fraksi PPP-PKS Fuady mengingatkan eksekutif Pemerintah Aceh selaku pengelola anggaran agar menggunakannya seefisien mungkin dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

"Selain itu, kami juga mengingatkan eksekutif sebagai pengelola anggaran untuk konsisten mengimplementasikan anggaran sesuai program yang disepakati," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Perumus Anggaran DPRA Abdullah Saleh mengatakan, sebelumnya eksekutif Pemerintah Aceh mengajukan RABA 2012 sebesar Rp8,6 triliun.

Namun, setelah pembahasan terjadi penambahan mencapai Rp330 miliar. Penambahan itu untuk menampung program yang belum terakomodir dalam RABA tersebut.

"Penambangan anggaran ini terjadi karena adanya peningkatan pendapatan seperti bersumber dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, maupun sumber lainnya," ungkap Abdullah Saleh.[Ant]