Rumah Timses Irwandi Diberondong

Peureulak — Rumah Asnawi alias Pakwi alias Aneuk Kacoek (39), Ketua Regional II  Tim Sukses Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf- Muhyan Yunan, yang meliputi Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara, Minggu (5/2) sekira pukul 20. 35 WIB tadi, diberondong oleh orang tidak dikenal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena pemilik rumah sedang menghadiri acara keluarga di Pidie.

Berdasarkan informasi yang diperoleh AcehCorner.com, rumah Asnawi yang terletak di Dusun Tanjung Seuleumak, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor jenis bebek.

Mereka diduga kuat menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 47. Indikasi ini dikuatkan dari temuan selongsong peluru di TKP.

Begitu tiba, pelaku diduga langsung melepaskan tembakan ke arah rumah Asnawi sehingga membuat keheningan malam pecah di rumah yang hanya berjarak 500 meter dari jalan negara Medan-Banda Aceh. Rumah korban persis berada arah jalan menuju ke Kuala Beukah, kecamatan yang sama. “Kebetulan saat kejadian Pakwi dan keluarganya sedang ke Sigli,” kata seorang sumber yang enggan namanya ditulis.

Sumber itu juga menyebutkan, di lokasi kejadian ditemukan tiga peluru aktif dan 6 selongsong amunisi yang merupakan peluru jenis AK 47. Polisi dan warga termasuk kerabat Pakwi berdatangan ke lokasi kejadian.

Kasus tersebut kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Kapolres Aceh Timur AKBP Drs Ridwan Usman, melalui Kapolsek Peureulak Iptu Samsuar AM membenarkan kasus penembakan itu.

“Ya, tim kita sedang dilapangan untuk mengambil keterengan dan menyelidiki kasus ini,” ungkap Samsuar saat dihubungi via telepon. []

Siti Zahara Diduga Korban Trafficking

Banda Aceh - Siti Zahra (21), gadis asal Desa Lam Alue Raya, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar diduga menjadi korban sindikat perdagangan manusia (trafficking). Zahara sudah tidak pulang semenjak Kamis (2/2).

Menurut keterangan dari keluarga korban, ia berangkat menuju Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekitar pukul 10.00

“Di Mesjid Raya sudah ada yang menunggu. Zahara bilang namanya Yanti,” terang  M. Nasir, ayah korban.

Dari mesjid raya Zahara diberangkatkan ke sebuah daerah yang tidak dikenalnya.

“Saat dihubungi dia mengatakan rumahnya dekat laut dan ada gunung. Dia menangis ingin pulang,” sambung M. Nasir lagi.

Menurut informasi, ketika Zahara berangkat, ibunya sedang di sawah dan ayah sedang di tempat kerja. “Dulu dia pernah bertanya tentang Aceh Selatan kepada saya. katanya ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengannya,” timpal Nurjannah, ibu korban.

Saat terakhir kali menghubungi anaknya, Nurjannah sempat mendengar suara riuh anak-anak dan perempuan lain.

“Semenjak Jumat (3/2) Zahara sudah tidak dapat dihubungi. Hp-nya tidak aktif lagi,” ujar Nurjannah tak kuasa menahan isak.

Kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Keluarga berharap agar kasus ini bisa segera diusut. [Putra Hidayatullah]

Pemerintah Siapkan 2.900 Sepeda Motor bagi Penyuluh

Banda Aceh - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian pada tahun 2012 menyiapkan 2.900 unit sepeda motor bagi penyuluh di seluruh Indonesia. Langkah itu diupayakan untuk menyukseskan program beras nasional.

“Bantuan tersebut kita bagikan ke seluruh Indonesia termasuk Aceh,” sebut Ir Indriyatmo, MSc, Kabid Bina Program dan Informasi Badan Pengembangan Penyuluhan dan SDM di hadapan ratusan penyuluh saat meninjau demfarm padi seluas 34,5 hektar di Desa Blang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.

Kata dia, selain sepeda motor Pemerintah juga akan melengkapi 2.000 unit Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS). Selain itu, melalui tambahan dana APBN pihaknya juga akan memberikan 1.000 unit komputer untuk melengkapi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang minim sarana.

"Tahun 2012 merupakan tahun kerja keras bagi penyuluh, karena dibebankan amanah Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) untuk memenuhi 10 juta ton surplus beras pada tahun 2014," sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPTP Aceh Ir T. Iskandar, MSi dalam kesempatan yang sama menyambut baik langkah pemerintah pusat tersebut. Dengan kondisi seperti itu, kata dia, diprediksi produktivitas gabah di Aceh ke depan akan semakin meningkat.

“BPTP siap melakukan pendampingan teknologi bersama penyuluh lapangan guna menyukseskan program nasional,” paparnya.(Aduen)

Bupati Minta Panwaslu dan KIP Serahkan LPJ

Banda Aceh - Bupati Aceh Barat, H Ramli Ms meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslu menyerahkan laporan pertangung jawaban keuangan pengunaan dana pilkada, sebelum pencairan tahap selanjutnya dilakukan.

"Kalau laporan pertangung jawaban pemakaian anggaran belum diserahkan kepada pemerintah daerah, secara aturan dana selanjutnya belum dapat disalurkan," katanya di Meulaboh, Minggu.

Pernyataan tersebut menindak lanjuti keluhan pihak panwaslu dan KIP Aceh Barat, yang sulit melaksanakan berbagai tahapan karena belum dicairkannya dana tahap kedua bersumber dari APBK berjumlah Rp1,7 miliar dari total Rp5 miliar yang sudah disahkan DPRK pada akhir 2011.

Jelas Bupati Ramli, selama ini pemerintah daerah tidak pernah bermaksud menahan pencairan dana pilkada, akan tetapi secara teknis pemerintah daerah memintakan setiap pencairan dana harus sesuai prosedural tata keuangan.

Sebutnya, selama ini panitia pengawasan pemilu dan KIP sudah menggunakan dana bersumber dari APBK sebagian besarnya, namun belum menyerahkan laporan pertangung jawaban, sehingga menghambat pencairan dana tahap kedua.

"Sayakan hanya orang yang menandatanggani dan menyetujui, sementara mekanisme dan aturan pencairan dana ditentukan oleh aturan pemerintah, saya tidak berani mengambil sikap ceroboh," tegasnya.

Bupati Ramli menyatakan, tidak ada alasan baginya untuk menahan pencairan dana bersumber dari APBK demi terlaksana pilkada damai seperti diharapkan semua masyarakat Aceh Barat dan seluruh Indonesia pada umunya.

Terlebih pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah Bukhari, kepadanya juga menegaskan, tanpa diberikannya laporan keuangan penggunaan tahap pertama pemerintah daerah tetap belum bisa menyerahkan dana tahap kedua.

Kata Bupati Ramli, dana pilkada yang ditahan pemkab sudah dicairkan sebesar Rp1,7 miliar, dan itu merupakan pencairan dana tahap pertama yang bersumber dari sharing APBA dengan total Rp3,4 miliar.

"Sekda bilang kepada saya, kalau memang pertangung jawaban penggunaan dana tahap pertama belum diberikan, dana tahap kedua tetap tidak bisa dicairkan," pungkas Bupati Ramli. [Ant]

Jembatan Alue Meu Ie Kritis

Lhoknibong — Jembatan Desa Alue Meu Ie di Kecamatan Pantee Bidari, Aceh Timur, kini kondisinya kritis dan rusak parah. Sampai kini jembatan yang alasnya  sudah bolong- bolong belum juga diperbaiki oleh pemerintah. Padahal,  jembatan tersebut merupakan salah satu akses jalan menuju ke Kecamatan Julok, kecamatan tetangga Pantee Bidari.

Amatan AcehCorner. com, jembatan yang berukurannya 5X12 meter tersebut sudah tiga kali dibakar oleh warga. Tindakan itu dilakukan warga untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah setempat dan Pemprov Aceh. Namun, hingga saat ini instansi terkait dituding masih tutup mata. “Sudah lama jembatan rusak, tapi belum juga diperbaiki,” kata Saed, seorang warga, Sabtu (4/2).

Camat Pantee Bidari, Burhanuddin, mengatakan, jembatan itu mulai rusak sejak masa konflik. Sayangnya, tambah Burhan, kerusakan jembatan semakin hari semakin parah sehingga mengakibatkan hasil panen warga sulit dipasarkan. “Banyak pelajar dan petani yang nyaris jatuh ke sungai saat melintasi jembatan,” ujar Camat Pantee Bidari.

Untuk itu, camat sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, baik itu Pemkab Aceh Timur maupun Pemerintah Aceh. Sehingga sarana transportasi masyarakat pedalaman itu akan terpenuhi. Dengan demikian, diharapkan ekenomi warga akan terdongkrat dengan baik. Burhan menambahkan, pihaknya sudah berupaya mengusulkan pembangunan jembatan tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang ia terima dalam tahun tidak tersedia anggaran.”Kedepan akan kita usulkan lagi,” demikian
Burhan. []

BMKG: Aceh Berpotensi Angin Kencang

Banda Aceh- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di tiga wilayah di Aceh untuk mewaspadai angin kencang dengan kecepatan diperkirakan lebih 35 kilometer per jam.

"Angin kencang itu berpotensi terjadi di wilayah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Utara. Peringatan dini itu berlaku untuk dua hari mendatang," kata Kasi Observasi dan Informasi BMKG stasiun Blang Bintang, Suprapto di Banda Aceh, Sabtu.

Didampingi prakirawan BMKG Stasiun Blang Bintang di Aceh Besar Jaya Martuah Sinaga, dijelaskan perkiraan dan peringatan dini potensi angin kencang dengan kecepatan lebih 35 kilometer per jam itu berlaku pada 5-6 Februari 2012.

Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat di pesisir pantai barat dan selatan serta bagian tenggara Provinsi Aceh untuk mewaspadai kemungkinan hujan sedang yang disertai guntur.

"Peringatan dini untuk diwaspadai sebagai salah satu upaya kesiap-siagaan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya angin kencang dan hujan disertai petir," kata Suprapto.

Sementara tinggi gelombang diperairan laut kawasan pesisir timur dan barat serta selatan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu berkisar antara 0,75 hingga 1,25 meter. Tinggi gelombang laut itu tidak berdampak buruk bagi dunia pelayaran.

Keadaan cuaca khususnya di ibukota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, hingga dua hari mendatang diperkirakan berawan, suhu udara minimal 22 dan maksimal 33 derajat celsius dan kelembaban minimum 60 dan maksimum 96 persen.

Sedangkan suhu udara di kota terbesar pesisir pantai barat dan selatan Aceh, Meulaboh (Aceh Barat) diperkirakan hujan ringan, suhu udara minimal 21 dan maksimal 32 derajat celsius, dengan kelembaban minimum 65 dan maksimum 98 persen.

"Bagi masyarakat yang berdomisili di daerah berpotensi hujan dan disertai petir harus tetap waspada dan jika melihat adanya kumpulan awan hitam maka diimbau untuk menjauhinya karena potensi petir yang menyambar dan bisa menyebakan kematian," kata Suprapto menjelaskan.[Ant]

Dengan Berpolitik, Martabat Perempuan Terangkat

Sigli-Berpolitik dapat mengangkat martabat perempuan Aceh karena dengan berpolitik ada kekuatan legal seperti yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Nurlailawati, dalam Workshop Pendidikan Demokrasi dan Politik Perempuan Pidie di Aula Kemenag, Sigli, Sabtu(4/12).

[caption id="attachment_5976" align="alignleft" width="300" caption="Peserta workshop pendidikan demokrasi dan Politik Perempuan Pidie di Aula Kemenag, Sigli, Sabtu(4/12)"][/caption]

Dikatakannya, peran perempuan dalam politik legal selain dapat memberikan kekuatan, juga mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembangunan.

"Dengan adanya kekuasaan dalam pemerintahan maka perempuan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis terhadap pembangunan, terutama menyangkut pemberdayaan perempuan,"  ujarnya.

Selama ini, kata politisi Golkar ini, perempuan Aceh belum dapat memaksimalkan perannya dalam dunia politik, padahal Qanun Mukim dan Gampong mengandung muatan 30 persen unsur perempuan.

"Adanya 30 persen keterwakilan perempuan dalam pembangunan tidak dapat dimanfaatkan, ini sangat disayangkan,"katanya.

padahal, dengan adanya keterwakilan 30 persen unsur perempuan, maka harus dijadikan peluang. "Ke depan kita harapkan, perempuan kita dapat bekerja keras dalam memperbaiki diri. Baik sumberdaya diri maupun ekonomi," lanjutnya.

Perempuan Masih Lemah Dalam Politik

Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan Aceh, Soraya Qamaruzzaman, mengatakan, selama ini keterlibatan perempuan masih lemah dalam politik karena pengaruh kontruksi sosial.

"Sekarang kita perlu merubah mindset perempuan dan masyarakat, bahwa perempuan punya potensi untuk pembangunan dan itu perlu ditunjukkan," katanya.

Dia menjelaskan, ada jaminan jika perempuan mampu berkontribusi dalam dunia publik, salah satu syaratnya adalah dapat eksis dalam dunia politik.[Release]

KIP Aceh Perpanjang Pendaftaran Pemantau Pilkada

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memperpanjang masa pendaftaran lembaga pemantau dari sebelumnya 16 Januari menjadi 9 Maret 2012. "Perpanjangan masa pendaftaran pemantau ini karena terjadinya pergeseran jadwal pilkada dari 16 Februari menjadi 9 April 2012," kata Ketua Kelompok Kerja Pemantauan KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, Jumat.
Pilkada di Provinsi Aceh digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 17 bupati/wali kota beserta wakilnya.  Berdasarkan aturan, kata dia, masa pendaftaran lembaga pemantau dibuka 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Maka, berdasarkan tanggal pemungutan itu, maka pendaftaran dibuka hingga 9 Maret 2012.

Selain itu, kata dia, KIP Aceh juga telah mengakreditasi sejumlah lembaga pemantau yang sudah mendaftar sebelumnya. Satu di antaranya pemantau asing. "Tim pemantau asing tersebut sudah diakreditasi setelah melengkapi persyaratannya, Tim pemantau ini melibatkan 13 personel," Yarwin yang juga komisioner KIP Aceh.

Ia menyebutkan, selain tim pemantau dari Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat, ada satu lembaga asing lainnya juga sudah mengambil formulir pendaftaran.  Namun, kata dia, lembaga tersebut, Asian Network for Free and Fair Election (Anffrel), berbasis di Bangkok, Thailand, hingga kini belum diakreditasi.  "Lembaga itu belum menyerahkan persyaratan sebagai pemantau. Jika hingga 9 Maret 2012 juga belum menyerahkan syaratnya, maka KIP tidak akan mengakreditasinya," kata dia.

Sedangkan pemantau dalam negeri yang sudah terakreditasi, yakni Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI). Kemudian, Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Aceh Future, Katahati Institute, Aceh Institute dan Forum LSM Aceh.[Antara]

KIP Aceh Perpanjang Pendaftaran Pemantau Pilkada

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memperpanjang masa pendaftaran lembaga pemantau dari sebelumnya 16 Januari menjadi 9 Maret 2012. "Perpanjangan masa pendaftaran pemantau ini karena terjadinya pergeseran jadwal pilkada dari 16 Februari menjadi 9 April 2012," kata Ketua Kelompok Kerja Pemantauan KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, Jumat.
Pilkada di Provinsi Aceh digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan 17 bupati/wali kota beserta wakilnya.  Berdasarkan aturan, kata dia, masa pendaftaran lembaga pemantau dibuka 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Maka, berdasarkan tanggal pemungutan itu, maka pendaftaran dibuka hingga 9 Maret 2012.

Selain itu, kata dia, KIP Aceh juga telah mengakreditasi sejumlah lembaga pemantau yang sudah mendaftar sebelumnya. Satu di antaranya pemantau asing. "Tim pemantau asing tersebut sudah diakreditasi setelah melengkapi persyaratannya, Tim pemantau ini melibatkan 13 personel," Yarwin yang juga komisioner KIP Aceh.

Ia menyebutkan, selain tim pemantau dari Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat, ada satu lembaga asing lainnya juga sudah mengambil formulir pendaftaran.  Namun, kata dia, lembaga tersebut, Asian Network for Free and Fair Election (Anffrel), berbasis di Bangkok, Thailand, hingga kini belum diakreditasi.  "Lembaga itu belum menyerahkan persyaratan sebagai pemantau. Jika hingga 9 Maret 2012 juga belum menyerahkan syaratnya, maka KIP tidak akan mengakreditasinya," kata dia.

Sedangkan pemantau dalam negeri yang sudah terakreditasi, yakni Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI). Kemudian, Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Aceh Future, Katahati Institute, Aceh Institute dan Forum LSM Aceh.[Antara]