Tampilkan postingan dengan label Nanggroe. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nanggroe. Tampilkan semua postingan

08 Agustus 2012

Tuntut THR, Buruh PDKS Datangi Kantor Bupati

SINABANG - Lebih dari seratusan karyawan dan buruh, beserta istri dan anak-anaknya, mendatangi Kantor Bupati Simeulue, Rabu (8/8) menuntut gaji dan THR yang tidak kunjung terealisasi selama tiga bulan.

Aksi tersebut digelar setelah tidak mendapat penjelasan dan kepastian dari pihak Manajemen PDKS Pusat. Para karyawan dan buruh tersebut, kemudian beramai-ramai mendatangi Kantor Bupati Simeulue. Namun pihak aparat berwajib dan Satpol PP tidak mengizinkan mereka memasuki halaman Kantor Bupati.

Suasana semakin memanas dan aksi dorong mendorong terjadi, di depan pintu masuk, setelah lebih dari dua jam menunggu hasil pertemuan antara Drs H Risawan NS, Hasrul Edyar S.Sos, M.Ap dan H Aryaudin, Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRK, dengan perwakilan pihak manajemen pusat PDKS dan sejumlah perwakilan karyawan dan buruh PDKS.

Karyawan dan buruh PDKS, yang merangsek masuk ke dalam kantor Bupati Simeulue, dihalangi petugas puluhan petugas Polisi dibantu Satpol PP yang telah berjaga-jaga sejak awal. Dalam aksi dorong mendorong tersebut, salah seorang buruh harian lepas, Sumiwati (40), pingsan dan langsung ditangani tim medis RSUD Simeulue, yang telah berada di lokasi.

"Kami datang untuk menemui bupati, hanya menyampaikan supaya gaji kami dan THR dibayar. Tadi saya pecahkan kaca itu, karena teringat anak saya mau pulang dari Banda Aceh, tapi tidak ada ongkos. Uang yang kita harapkan dari gaji sudah tiga bulan tidak dibayar," kata Sumiwati, saat ditemui, setelah siuman dari pingsan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Juma'asan (48), buruh harian lepas dari kebun satu PDKS Kecamatan Teluk Dalam. "Kami butuh uang hasil keringat kami, dan yang terpenting harus ada uang kami, karena kami mau bayar zakat fitrah," tandasnya.

Sejak pukul 13.30 WIB hingga 17.30 WIB, digelar pertemuan antara Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRK, dengan pihak Manajemen Pusat PDKS, H Aliuhar Direktur PDKS, didampingi Dewan pengawas dan perwakilan dari karyawan, buruh harian lepas.

Hasil keputusan pertemuan tersebut, disampaikan Kapolres AKBP Parluatan Siregar, kepada karyawan dan buruh harian lepas PDKS. "gaji dibayar selama tiga bulan. THR tidak ada. Kegiatan operasional PDKS dihentikan untuk sementara", tegas Kapolres di dampingi salah seorang perwakilan karyawan dan buruh harian lepas.

Setelah penyampaian hasil keputusan tersebut, berangsur-angsur seratusan karyawan dan buruh harian lepas dari dua lokasi, kebun PDKS I Teluk Dalam dan kebun PDKS II Teupah Selatan langsung membubarkan diri secara teratur.

Pemkab dan Manajemen PDKS Sepakat Hentikan Sementara Kegiatan Operasional Kebun PDKS. Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Manajemen Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS), dalam pembahasan soal tuntutan gaji dan THR, sepakat untuk sementara menghentikan segala kegiatan operasional di kedua lokasi kebun PDKS.

Penghentian kegiatan operasional kebun PDKS tersebut, disampaikan Bupati Drs H Riswan NS dan Direktur PDKS H Aliuhar SP, yang ditemui sesaat setelah pertemuan yang melelahkan tersebut.

"Benar untuk sementara kita hentikan sementara, sampai waktu yang tidak ditentukan, karena sejak didirikan dan telah menelan dana Rp211 miliar merugi dan regulasinya tidak jelas dan ini harus jelas sampai tuntas serta lebih baik dihentikan sementara dari pada kita menderita kerugian yang lebih besar," katanya, seraya menerangkan gaji selama tiga bulan dapat diatasi senilai Rp1,5 miliar.
.
Kesepakatan penghentian kegiatan operasional kebun PDKS juga disampaikan Direktur PDKS, H Aliuhar SP. "Kita telah sepakat menghentikan kegiatan operasional PDKS, sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan alhamdulillah soal gaji yang tertahan selama tiga bulan sudah teratasi, namun saya mohon maaf soal THR tidak dikabulkan," terangnya.

Akibat penghentian kegiatan operasional PDKS tersebut, 180 karyawan dan harian lepas lainnya, kehilangan pekerjaan dan diyakini akan menambah pengangguran di Kabupaten Simeulue. "Kalau memang itu sudah keputusan untuk dihentikan sementara tanpa batas waktu, sama saja kami di-PHK, jadi harus jelas tunjangan PHK itu," ketus salah seorang karyawan PDKS, yang meminta namanya tidak ditulis.

Upaya menyelesaikan masalah gaji karyawan dan buruh tersebut, Pemkab Simeulue dan Manajemen PDKS pusat PDKS terpaksa melakukan peminjaman dana dari pihak ketiga sebesar Rp1 miliar, sisanya Rp500 juta berasal dari dana saving yang tersedia di dalam kas PDKS. [AHMADI]

07 Agustus 2012

Realisasi Zakat di Simeulue Capai Rp3 Miliar

SIMEULUE - Realisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) warga di Simeulue, pada 2011 mencapai Rp3,048 miliar atau meningkat 134 persen dibandingkan tahun 2010 yang hanya Rp1,300 miliar.

Ketua Badan Pelaksana Baitul Mal Simeulue M Yusuf Hanafiah, Selasa, menyatakan, kenaikan ZIS tersebut, karena tingkat perekonomian dan kesadaran warga Simeulue untuk membayar ZIS telah meningkat.

Menurut Yusuf, ZIS akan segera diserahkan kepada yang berhak setelah mendapat persetujuan dari bupati. Penyumbang terbanyak ZIS, katanya, berasal dari pegawai negeri sipil yang berasal dari2,5 persen gaji, terutama pegawai yang berpenghasilan di atas Rp3,8 juta/bulan.

Sedangkan nominal dalam bentuk barang, setiap warga yang telah memiliki emas murni sebanyak 94 gram, telah diwajibkan membayar zakat 2,5 persen.

Hasil dari zakat yang diterima Baitul Mal Simeulue tersebut akan diserahkan kepada fakir miskin, ibnu sabil, fisabilillah, muallaf, gharimin, dan amil.

Hingga saat ini, dari 138 desa dari delapan kecamatan yang ada, 22 desa lagi belum menyerahkan data penerima zakat, yakni Kecamatan Simeulue Timur (8 desa), Simeulue Tengah (3), Teupah Selatan (2), Teupah Barat (1), Alafan (2), dan Kecamatan Alafan (1).

Ia menyatakan, untuk mencapai target zakat sebesar Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, usai bulan Ramadhan akan kembali melakukan sosialisasi, terutama di sekolah-sekolah, karena masih adanya pihak sekolah yang menerima zakat dan dibagikan kepada murid-murid yang tidak mampu.

"Setelah bulan ramadhan ini, kita akan sosialisasi kembali, terutama untuk sekolah-sekolah, sebab ada laporan bahwa masih ada warga yang menyerahkan zakat untuk sekolah, dan pihak sekolah yang menyalurkan kepada murid-murid yang tidak mampu," ujar Yusuf Hanafiah. [Ahmadi]

17 Juli 2012

SMS Bantuan Meugang itu Hoax


BANDA ACEH - Sejak seminggu terakhir beredar pesan singkat (SMS) yang isinya pembagian uang meugang menjelang Ramadhan 1433 H oleh Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dan Wakil Gubenur Aceh, Muzakir Manaf yang mengatasnamakan ustadz Muzakir Abdul Hamid, ajudan Gubernur. Kepala Bagian Humas Pemerintah Aceh, Usamah Elmadny kepada wartawan mengatakan, isu tersebut sama sekali tidak benar.

Menurutnya, isi SMS singkat tersebut seakan-akan bersumber dari Ajudan Gubernur itu, padahal hanya isapan jempol belaka alias hoax.

Pesan singkat yang juga diterima redaksi ACEH24.com berbunyi, “Dengan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur wakil dari partai Aceh sebagai kepala Pemerintahan Aceh, dengan ini kami beritahu kepada seluruh bangsa Aceh, kita akan mengadakan syukuran dengan pembagian daging meugang dan uang bumbu, khusus untuk masyarakat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh, harap segera datang ke kantor Gubernur untuk mengambil bantuan meugang sebanyak Rp800.000, per kepala keluarga (KK).”

"Pesan singkat tersebut beredar dalam bahasa Aceh dan Indonesia. Efek dari penyebaran sms oleh orang yang tidak bertanggungjawab tersebut, membuat gelombang masyarakat yang berdatangan ke kantor Gubernur Aceh semakin meningkat," kata Usamah, Selasa (17/7) dalam rilis yang diterima wartawan.

Usamah mengatakan, isu yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat merugikan Pemerintah Aceh dan masyarakat sendiri yang harus menghabiskan waktu dan uang untuk ongkos menuju Kantor Gubernur Aceh.

"Kepada masyarakat untuk lebih selektif dan berhati-hati terhadap isu yang beredar menyambut Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1433 mendatang.

Kepada para pihak yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab tersebut, agar segera sadar dan menghentikan kegiatannya itu, karena akan merugikan banyak pihak," katanya mengingatkan.

Lebih lanjut, Usamah mengatakan, Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zikir sangat memahami suasana bathiniah masyarakat Aceh menjelang hari meugang, namun semua tindakan dan upaya serta bantuan yang akan diberikan tetap melewati mekanisme yang ada, sehingga tidak menjurus kepada tindakan melawan hukum.

Pantauan ACEH24.com, sejak dua hari terakhir, sejumlah masyarakat dari beberapa wilayah di Aceh mendatangi kantor pusat DPA Partai Aceh dan juga kantor Gubernur Aceh. Tidak diketahui, apakah animo masyarakat tersebut terkait pesan pembagian daging meugang yang beredar di masyarakat atau ingin menagjih janji kampanye pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir yang salah satu janjinya menyebutkan setiap KK di Aceh akan mendapatkan dana Rp1 juta per bulan. []

15 Juli 2012

Banda Aceh Bakal Miliki Ruang Hijau Terbuka

BANDA ACEH - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh berupaya mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen sesuai amanah UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfatan RTH di Kawasan Perkotaan.

"Kita akan terus berupaya mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi kota hijau, kami juga berharap dukungan seluruh komponen masyarakat," kata Wakil Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal,  Minggu (15/07/2012) seusai melaksanakan penanaman pohon bersama puluhan aktivis rimbawan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) di Taman Putro Phang.

Ia mengakui Kota Banda Aceh hingga saat ini belum mampu memenuhi amanat dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu.

Menurutnya dari 61 hektare lebih luas wilayah Kota Banda Aceh, untuk RTH yang baru terpenuhi mencapai 12 persen.

"Memang luas RTH di Kota Banda Aceh masih kurang yakni 12 persen untuk publik dan 10 persen dari masyarakat," katanya.

Wakil wali kota yang baru dilantik pada 4 Juli 2012 oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah itu juga mengatakan akan memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai jenis tanaman.

Ia juga mengajak seluruh warga dan komponen lainnya di Kota Banda untuk ikut berpartisipasi mewujudkan lingkungan yang sehat, sejuk, asri dan nyaman. [Ant]

12 Juli 2012

Diduga Gelapkan Uang, Ketua KONI Simeulue Dipolisikan

Sinabang - Pengurus dari tiga belas cabang olahraga di Kabupaten Simeulue, ramai-ramai mendatangi Mapolres Simeulue guna melaporkan secara tertulis dugaan penggelapan dana Rp160 Juta yang dilakukan pria berinisial IS, Ketua KONI setempat.

Delegasi tersebut diterima langsung Kasat Reskrim Polres Simeulue, Iptu Nawawi, sekitar pukul 16:00 WIB. Mereka terdiri dari Pengcab PBVSI, Pengcab Tekwando, Pengcab Forki, Pengcab Pasi, Pengcab Percasi, Pengcab IMI, Pengcab Marching Band, Pengcab Ipsi, Pengcab PTMSI, Pengcab POSSI dan Pengcab FPTI. Yang tidak ikut serta hanya Pengcab PODSI, Pengcab Tarung Drajad, Pengcab Pelti dan Pengcab Briggade.

"Melalui laporan tertulis ini, kita harapkan penegak hukum segera memproses secepatnya hingga ke meja hijau. Karena disini sangat jelas, sesuai dengan pengakuan pengurus Pengcab yang tidak tahu-menahu soal penarikan dana Rp160 juta itu," kata Anuarsyah dari Lembaga Komite Penyelamat dan Pengawasan Olahraga Simeulue (KOM2OS), didampingi Wanikmat Rahman, Kamis (12/7). Laporan tersebut ditandatangani di atas materai 6000 oleh 13 pengurus Pengcab.


Kapolres AKBP Parluatan Siregar MH, melalui Iptu Nawawi, Kasatreskrim Polres Simeulue mengatakan pihaknya akan mempelajari dulu laporan dari para pengurus Pengcab. "Sesuai petunjuk Kapolres, kita segera undang Ketua KONI, kalau bisa besok kita undang, juga termasuk pihak Dispora yang juga terlibat soal pencairan dana itu," tegas Nawawi, yang ditemui di ruang kerjanya.

Terkait penarikan dana Rp160 juta tersebut yang tanpa diketahui Pengcab, juga dibenarkan Darlen, pengurus cabang olahrga Forki Simeulue. "Benar penarikan dana yang dilakukan Iskandar (Ketua KONI Simeulue) tidak saya ketahui, dan kita minta penegak hukum segera menindaklanjuti proses kasus ini," katanya saat ditemui di Mapolres.

Menurut Darlen, penarikan dana yang dilakukan Iskandar telah menyalahi peraturan sistem administrasi. Seharusnya setiap penarikan dana untuk pembinaan Pencab, harus diketahu pengurus Pencab. Dana tersebut telah cair tanggal 18 April 2012. "Sampai saat ini, belum kami terima dana itu, dan sudah kami pertanyakan kepada Iskandar, yang selalu beralasan bahwa banyak Pencab sudak tidak aktif lagi kepengurusannya," pungkasnya. [Ahmadi]

09 Juli 2012

Walikota Lhokseumawe Tertibkan PNS Nakal

Banda Aceh - Wali Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Suaidi Yahya akan turun langsung menertibkan pegawai negeri sipil yang sering bolos dan duduk di warung kopi pada saat jam dinas sebagai upaya menegakkan kedisiplinan para abdi negara itu.

Suaidi Yahya dalam arahannya saat memimpin apel perdana di halaman kantor wali kota Lhokseumawe, Senin mengatakan, berdasarkan laporan masih ada PNS yang nakal dan sering memanfaatkan jam kerja untuk duduk di warung kopi.

Terkait hal itu, lanjut dia, dirinya akan turun langsung ke warung kopi untuk menertibkan PNS nakal yang suka bolos saat jam kerja.

"Saya akan turun langsung ke warung kopi untuk menertibkan PNS di warung kopi saat jam kerja. Karena hal itu sangat merugikan masyarakat," ujar Suaidi di hadapan PNS se Pemkot Lhokseumawe.

Dalam apel perdana itu, Wali kota sangat menekankan pentingnya kedisiplinan terhadap abdi negara di lingkungan Pemkot Lhokseumawe.

Bahkan, lanjut dia, untuk sekretariat Pemkot, dirinya minta kepada Asisten III untuk terus mengawasi kedisiplinan PNS dan di sejumlah SKPD lainnya serta menekankan pentingnya kedisiplinan bagi aparatur.

Terhadap keinginannya itu, Suaidi Yahya, memberikan ultimatum kepada jajaran PNS di lingkungan Pemkot Lhokseumawe, agar dalam waktu satu bulan sejak apel perdana dilakukan, kondisi kedisiplinan PNS harus berubah menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Suaidi Yahya juga mengingatkan kepada PNS untuk tidak saling mencurigai satu sama lain dan bertindak serta bekerja secara ikhlas untuk kepentingan rakyat.

Ia juga mengingatkan agar menghilangkan sifat sombong dan angkuh, karena PNS adalah pelayan rakyat yang bertugas melayani rakyat sebagai tuannya, serta benar-benar mengimplementasikan janji dan sumpah sebagai abdi negara.

Apel perdana yang digelar di halaman kantor wali kota Lhokseumawe itu, dihadiri oleh semua pejabat eselon dan PNS di jajaran Pemkot Lhokseumawe. [Antara]

20 Mei 2012

Dinas Kebudayaan Berikan Apresiasi Khusus Pada Miss Coffee

Banda Aceh – Aceh Multivision Grand Final Miss Coffee Indonesia Aceh dibuka Sabtu, 19 Mei 2012 di Museum Tsunami Aceh. Plt. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Rasyidan, memberikan apresiasi khusus pada pelaksanaan acara ini.

“Melalui Miss Coffee ini, warung atau kedai kopi yang banyak terdapat di negeri ini terutama Aceh, bisa menyediakan kopi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Miss Coffee bertugas memperkenalkan ragam budaya kopi Indonesia ke seluruh dunia. Nantinya pemenang akan dibawa berkunjung ke kebun kopi dan melihat proses pembuatan kopi di seluruh Indonesia.

“Kontes Miss Coffee Indonesia nantinya akan diikuti oleh wakil dari provinsi, kabupaten/kota penghasil kopi dan kota tingkat konsumsi yang tergolong besar di Indonesia,” pungkasnya.[T. Hendra]

19 Mei 2012

Mantan PDIII FKIP Unsyiah Meninggal Dunia

Banda Aceh - Semua milik Allah akan kembali pada-Nya pula. Hal inilah yang menimpa Drs.Tajuddin Ali, salah seorang putra terbaik yang dimiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah.

Tajuddin Ali pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III di salah satu fakultas pencetak guru tersebut, meninggal dunia tanpa menderita penyakit apa pun.

“Saat dibangunkan keluarga untuk shalat ashar, beliau sudah almarhum,” ungkap salah satu mahasiswa Sejarah FKIP Unsyiah, Amarullah yang juga Ketua Warga Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMAS) Unsyiah.

Sosok Tajuddin dikenal dekat dengan kalangan mahasiswa, terutama aktivis mahasiswa di fakultas keguruan tersebut. Karena kedekatan mahasiswa, mereka kerap menyapa almarhum sebagai Ayah Tajuddin.

Tajuddin sosok guru yang baik, telah berpulang ke rahmattullah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya. Amin.[]

Operasional Truk Galian C Rusak Jalan

Meulaboh - Masyarakat berdomisili di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengeluhkan terhadap kondisi jalan yang berlobang, akibat beroperasinya truk perusahaan pertambangan galian-C di daerah mereka.



Tokoh masyarakat Pante Ceureumen M Zubir SH di Meulaboh, Jumat 18 Mei 2012 mengatakan, dari 24 kilometer jalan lintas kecamatan menghubungkan Meulaboh-Pante Ceureumen, sekitar 10 kilometer rusak parah sehingga kerab terjadi kecelakaan pengguna jalan.

"Kalau kecelakaan akibat jalan rusak itu sudah tidak sanggup kita hitung berapa, tapi sayangnya belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah padahal di sana banyak galian-C," katanya.

Zubir yang juga Ketua Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Kecamatan Pante Ceureumen ini menyebutkan, rusaknya jalan tersebut karena setiap saat dilintasi kendaraan dam truk besar milik perusahaan pertambangan galian-C.

Katanya, jalan satu arah menuju pedalaman Aceh Barat itu dibangun tahun 2007-2008 dengan dana hibah Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias dan mulai mengalami kerusakan pertengahan tahun 2010.

Kata Zubir, sering kali mobil dam truk galian-C yang melintas menumpahkan pasir ke dalam jalanan berlubang guna mengantisipasi terjatuhnya warga saat melintas, namun upaya tersebut malah semakin memperburuk kondisi jalan.

"Ada terkadang mobil dam truk menumpahkan pasir ke jalan berlobang, namun tidak lama berselang pasir berserakan dan malahan warga semakin sulit menempuh jalan itu," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, kondisi jalan rusak menuju daerah didiami sekitar 10 ribu kepala keluarga itu sangat membutuhkan perhatian segera terlebih lagi untuk pemasangan lampu penerang jalan.

Sebutnya, mulai dari meninggalkan perbatasan kepala jembatan Ulee Raket yang sudah hampir putus sampai ke desa tegal sari belum terpasang satupun lampu penerang jalan sementara kondisi jalan di sana sudah sangat rusak parah.

Jelasnya, dalam kurun waktu beberapa hari ke depan warga pedalaman setempat akan mendatangi dewan untuk mengadukan hal itu, karena selama ini belum ditanggapi meskipun pihak pemerintah sudah mengetahui kerusakan jalan tersebut.

"Saat malam ini yang sangat membuat kami khawatir, sebab tidak ada lampu penerang jalan sehingga banyak saudara kami kecelakaan terjatuh akibat serakan pasir atau pun jatuh ke lobang," pungkasnya.[Ant]