Pelantikan Gubernur Aceh Belum Terjadwal

Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yakni pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dilaporkan hingga kini belum terjadwal.

"Sejauh ini saya belum memperoleh tanggal dan bulan kapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik," kata Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim usai wisuda angkatan XIII santri Dayah Ruhul Anak Bangsa di Aceh Besar, Minggu, 20 Mei 2012.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan terkait jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April 2012.

Tarmizi Karim menyatakan, mekanisme jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada itu tidak ada masalah dan kemungkinan Surat Keputusan (SK) Presiden juga belum turun.

"Selain itu soal jadwal pelantikan pejabat tersebut juga sangat tergantung kesiapan legislatif dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh," kata dia menambahkan.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh dan sejumlah partai politik nasional terpilih menjdi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh hasil pilkada untuk masa jabatan 2012-2017.

Tarmizi Karim menyatakan dirinya merasa puas dengan pelaksanaan pilkada yang secara serentak dengan pemilihan 17 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota karena berjalan aman dan damai.

Di pihak lain, ia juga mengimbau kepada para santri khususnya santri Dayah Anak Bangsa agar ikut bersama-sama dengan komponen masyarakat Aceh lainnya berkontribusi bagi pembangunan provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Dari Dayah ini harus mampu melahirkan 'generasi emas' yang mampu mengatasi segala tantangan. Tantangan agama, budaya, ekonomi serta sosial dan politik masa depan," katanya.[Ant]

PA Dukung Tito Sebagai Bupati Aceh Barat

Banda Aceh - Dewan pimpinan Partai Aceh (PA) mendukung  pasangan bupati dan wakil T.Alaidinsyah (Tito)- Nanda dalam putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat 17 Mei 2012.

Hal ini dikatakan Jurubicara pusat Partai Aceh (PA), Fachrul Razi setelah menggelar rapat bersama dalam konferensi pers di kantor PA Lamteumen, Banda Aceh pada Kamis (17 /5).

Dalam konferensi pers tersebut turut juga dihadiri oleh ketua umum pemenangan pusat Partai Aceh yang biasa disapa Abu Razak alias Abu Bakar. Ia menjelaskan dukungan dukungan PA terhadap pasangan Tito bukan dukungan individu melainkan dukungan politik.

“Kami telah meneken kontrak politik dengan pasangan yang sebelumnya didukung oleh 8 partai koalisi ini,” sebutnya lagi.

Menurutnya, PA yakin pasangan Tito dan Nanda akan memenangkan pemilihan tersebut. Dan yang terpenting, kata Fachrul komitmen politik antara PA dan Haji Tito untuk menjalankan UU MoU Helsinki secara integratif dan menyeluruh di Aceh Barat.[T. Hendra]

Tujuh Calon Bupati Aceh Tenggara Lulus Verifikasi

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara menyatakan, tujuh dari delapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati lulus verifikasi. "Dari delapan pasangan bakal calon yang mendaftar, satu pasangan dinyatakan tidak lulus verifikasi," kata Ketua KIP Aceh Tenggara Dedi Mulyadi Selian seperti dilansir Antara, Selasa (15/4).

Pasangan bakal calon yang dinyatakan lulus verifikasi tersebut yakni Armen Desky dan Tgk Appan Husni JS, Ridwan Sekedang dan Erwin Sopyan Sihombing.

Kemudian Amri Amrico dan M Ridwan, pasangan Raidin Pinem dan Muslim Ayub, Hasanuddin dan Ali Basyah, Marthin Desky dan Kamasiah, serta Rajidin dan Samrin Sembiring.

Pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lulus verifikasi yakni Muhammad Ridho dan Tumpas Simanjuntak. Mereka dinyatakan tidak lulus karena persyaratannya tidak lengkap.

Ia mengatakan, surat pencalonan pasangan yang tidak lulus verifikasi tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian, tidak ada surat pernyataan dari partai pengusung.

"Pasangan yang dinyatakan lulus verifikasi akan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh Tenggara, bersamaan dengan pencabutan nomor urut, Rabu (16/5)," katanya.

Setelah penetapan dan pencabutan nomor urut, kata Dedi, pasangan calon peserta pilkada diingatkan untuk membongkar semua alat peraga sosialisasi. Dan alat peraga tersebut baru bisa dipasangkan kembali pada masa kampanye.

"Tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dijadwalkan pertengahan Juni 2012 dan berlangsung selama dua pekan. Sedangkan pemungutan suara digelar 2 Juli 2012," kata Dedi Mulyadi Selian. [Ant]

Alumni dan Pengurus KMPAN Adakan Pertemuan di Banda Aceh

Banda Aceh - Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mengadakan reuni pertama di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat  (10/5) malam. Rencananya pertemuan tersebut akan dilaksanakan selama sepekan mulai tanggal 10-16 Mei 2012 di Banda Aceh, dengan tempat pertemuan berpindah-pindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya.

Pertemuan itu  turut dihadiri  oleh seratusan alumni dan pengurus KMPAN dan merupakan pertemuan yang sifatnya silaturrahmi  sesama para pengurus dan aktifis mahasiswa Aceh yang pernah menempuh studi di luar Aceh. Dalam pertemuan itu turut juga dibahas masalah-masalah kebijakan politik di Aceh dan hubungan Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.

“KMPAN tetap ada sampai hari ini, walau memang terkadang belum massif dalam melakukan manuver politik untuk memberikan warna politik yang baru di Aceh, hal ini  disadari oleh kmpan bahwa memang persoalan Aceh bukanlah persoalan yang sepele (cilet-cilet) karena Aceh memang harus dibangun dengan hati serta  mengoptimalkan fungsi kerja otak untuk dapat melahirkan ide-ide yang sifatnya jangka panjang dan bukan money oriented,” ungkap Chalil Ilyas, Sekretaris Jenderal KMPAN dalam rilis yang diterima redaksi AcehCorner.Com

Khalil menjelaskan, dalam pertemuan itu KMPAN juga mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda Aceh baik yang ada di luar dan di Aceh untuk sama-sama membangun Aceh.

“Seluruh mahasiswa dan pemuda Aceh baik yang ada di Aceh maupun yang berada di luar Aceh untuk senantiasa dapat memberikan ide-ide seraya bekerja untuk membangun Aceh dari berbagai sektor guna terjalin pembangunan yang merata, adil dan bermartabat  dan bertanggung jawab,” ujar putra kelahiran Matang Geulumpang Dua ini.

KMPAN adalah organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh yang lahir di era tahun 1998, salah satu organisasi penggagas lahirnya referendum untuk Aceh. Presidium KMPAN  tersebar di beberapa provinsi di luar Aceh mulai dari Medan sampai Surabaya.  Adapun presidium yang hadir tadi malam adalah  presidium IMAPA Jakarta, IPTR Medan, HIMPAC Padang, IMTR Bogor, IKAPA Bandung, TPA Jogjakarta, IPAS Semarang, PMKTR Surabaya dan IPPM Malang.[]

CSIS: Cuma Libya Pendukung Gerakan Revolusioner Indonesia

Yogyakarta – Negara-negara di dunia tidak ada yang mendukung sparatisme di Indonesia. Hanya Libya saja yang pernah secara resmi mendukung gerakan revolusioner, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dok. Abdullah Syafiie (Alm), mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, salah satu gerakan revolusioner di Indonesia yang mendapat bantuan negara Libya

Hal ini disampaikan Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma di Universitas Muhammadyah, Yogyakarta pada Kamis 10 Mei 2012.

Menurutnya, dukungan yang diberikan negara Libya terhadap GAM tempo lalu dikarenakan negara ini merupakan revolusioner. Dukungan yang diberikan secara resmi oleh negara bekas pimpinan Muammar Khadafi ini, kata Rizal hanya sebatas melatih gerilyawan-gerilyawan di negeri Libya.

"Libya merupakan revolusioner, sehingga mendukung banyak gerakan revolusioner, tidak hanya GAM," kata intelektual yang namanya masuk dalam 100 pemikir terkemuka dunia versi Majalah Foreign Policy pada 2009 itu.

Ia mengatakan masyakarat diharapkan tidak selalu menganggap adanya campur tangan asing dalam separatisme di Indonesia.

"Mengenai campur tangan Finlandia dalam kasus Aceh dan Australia pada kasus Papua, terjadi karena pemerintah Indonesia yang justru terus melakukan politik eksploitasi dan politik sentralisme," kata Rizal.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, negara-negara di dunia justru mengharapkan stabilitias di Indonesia, karena secara ekonomi menguntungkan internasional.

Menurut dia, pada seminar "Campur Tangan Internasional Terhadap Separatisme di Indonesia", Indonesia saat ini menjadi aset strategis bagi negara-negara Asia Tenggara maupun dunia, termasuk China dan Amerika Serikat (AS).

"Indonesia juga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk asing. Hal itu menjadikan dunia internasional justu tidak ingin terjadi konflik apa pun yang mengakibatkan instabilitas di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional. Indonesia berada dekat dengan Selat Malaka yang menjadi selat tersibuk kedua di dunia karena menjadi lalu lintas perdagangan internasional.

"Jadi, tidak hanya AS, tetapi juga Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara yang notabene kebanyakan merupakan sekutu AS, tidak menginginkan instabilitas di Indonesia," katanya.[Ant/red]

Gempur Anjurkan Masyarakat Nagan Dukung Asib-Djamin

Banda Aceh – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Nagan Raya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Perubahan Nagan Raya (Gempur), menggelar doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis 10 Mei 2012. Dalam acara doa bersama tersebut, mereka juga berkomitmen untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dari jalur perseorangan, Asib Amin-Jasmi Hass guna memimpin Nagan Raya.

“Kami berharap dengan dilakukannya doa bersama ini, dapat memberi dorongan kepada masyarakat Nagan raya untuk sebuah perubahan yang terjadi di Nagan  Raya. Dengan pemimpin baru yang akan terpilih pada pilkada  putaran ke dua yang diadakan, 14 juni 2012 mendatang.

“Kami, seluruh mahasiswa yang berasal dari Nagan Raya, Jakarta, Meulaboh serta Banda Aceh menginginkan perubahan untuk Nagan Raya, dengan mengusung Asib Amin-Jasmi Hass,” jelas Ketua Gempur, Zulkarnaini atau kerap disapa Dedek Beutong.

Ia mengharapkan agar masyarakat Nagan Raya, tidak kembali memilih T. Zulkarnaini dan M. Jamin yang merupakan mantan pemimpin kabupaten setempat, dan telah memerintah selama dua periode.

“Namun, selama dua periode dipimpin mereka, Nagan raya tidak ada perubahan sama sekali,” jelas Dedek Beutong.[Dara Hersavira]

MK Gelar Sidang Sengketa KIP Pekerjakan PNS di KPPS

Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sengketa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Aceh Barat.

Dalam sidang yang digelar di Aula Fakultas Hukum Unsyiah pada Rabu 8 Mei 2012 tersebut, MK menghadirkan 10 orang saksi untuk persengketaan KIP yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Rabu 9 Mei 2012.

Persengketaan KIP memperkerjakan PNS dalam KPPS yang terjadi di Aceh barat ini, terjadi di 13 TPS dari 13 desa  di kawasan Pantai  Cermai, Aceh barat.

“Ada ketua TPS dari pegawai negri sipil, bahkan beberapa dari mereka saya kenal,” ungkap salah seorang saksi, Ali Husman.

Persengketaan KIP pun tidak hanya sampai pada memperkerjakan tenaga sipil saja, namun KIP juga masih mendata dan membagi undangan bagi beberapa warga yang sudah meninggal.

“Saya, melihat sendiri undangan yang ditujukan kepada tetangga saya yang sudah meninggal,” ungkap Saifullah, Saksi lainnya yang dihadirkan MK.[Dara Hersavira]

Gubernur Terpilih "All Out" Bangun Aceh

Banda Aceh - Pengamat ekonomi politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr Taqwaddin mengemukakan, pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih Zaini Abdullah-Muzakir Manaf akan sekuat tenaga (all out) membangun Aceh, sehingga sejak dini mereka serius melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat.

"Silaturrahmi pasangan gubernur/wagub terpilih dengan para pejabat dan tokoh di Jakarta merupakan langkah positif dan menunjukkan mereka sangat serius untuk benar-benar membangun Aceh, agar rakyat bisa sejahtera," katanya di Banda Aceh, Selasa 8 Mei 2012.

Taqwaddin mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan perjalanan silaturrahmi pasangan gubernur/wagub Aceh terpilih itu dengan sejumlah pajabat di Jakarta, seperti para menteri, Panglima TNI, Ketua MPR, pimpinan DPR, Kapolri dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Taqwaddin yang juga dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsyiah itu menyatakan, untuk membangun Aceh, tidak bisa mengandalkan sumber daya alam dan manusia yang ada, tapi perlu bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, khususnya di luar Aceh.

"Saya rasa itu yang dipikirkan gubernur dan wagub kita terpilih ini, sehingga sejak dini mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan pada akhirnya nanti, setelah resmi memerintah, maka bisa segera direalisasikan," katanya.

Dikatakan, pemerintah Aceh yang baru ini sepertinya tidak ingin Aceh tertinggal dengan daerah lain, sehingga program lima tahun ke depan benar-benar bisa dirasakan bagi rakyat Aceh, khususnya di bidang ekonomi.

"Pemerintah Aceh yang baru ini juga telah menyakinkan kepada investor luar bahwa daerah ini aman, sehingga pengusaha tidak perlu ragu menanamkan modalnya di provinsi ini," katanya lagi.

Menurut Taqwaddin, bila investor sudah yakin dan banyak menanamkan modalnya di Aceh, maka pembangunan ekonomi daerah akan semakin cepat.

Pada bagian lain, nilai positif dari "rodshow" pasangan gubernur/wagub terpilih ini, menurut dia, adalah untuk memperkuat komunikasi antara Jakarta dan Aceh, sehingga pemerintah pusat tidak perlu ragu bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi, silaturrahmi antara Jakarta dan pemerintahan Aceh yang baru ini secara implisit bawa Aceh merupakan bagian yang utuh dari NKRI," kata Taqwaddin.[Ant]

Tiga Parlok Baru Mendaftar ke Depkumham

Banda Aceh – Hingga hari terakhir pendaftaran partai lokal di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh, baru tiga partai politik lokal (parlok) yang mendaftar.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Yatiman Edi, Senin 30 April 2012 mengatakan sejak pendaftaran dibuka hingga hari ini, ada tiga partai politik yang sudah mendaftar guna mendapatkan pengesahan badan hukumnya.

Ketiga partai politik lokal tersebut, Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Persatuan Daulat Aceh (PDA), dan Partai Serikat Independen Rakyat Aceh (SIRA) Perjuangan.

Ia mengatakan, ketiga partai lokal tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disahkan badan hukumnya. Jika memenuhi ketentuan, maka partai tersebut memiliki badan hukum dan bisa mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Yatiman menyebutkan, ketiga partai politik lokal tersebut akan mulai pertengahan Mei 2012. Verifikasi tahap awal meliputi kelengkapan berkas administrasi.

" Kepastian ketiga partai politik lokal ini memenuhi syarat atau tidak tergantung hasil verifikasi nantinya," kata Yatiman.

Pendirian partai politik lokal di Provinsi Aceh diatur berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.[]