Teungku Abdullah Syafi'ie: "Hanya Satu Tujuan, Aceh Merdeka"

Panglima AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) Teungku Abdullah Syafi'ie yang dikabarkan oleh pihak TNI sedang sekarat akibat tertembak dalam pertempuran dengan mereka, ternyata sehat walafiat. Bahkan, pekan ini Syafi'ie sempat menerima wartawan cetak dan televisi di kawasan hutan Pasee Aceh Utara. "Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Seperti Anda lihat, saya masih tetap memimpin pasukan," katanya kepada wartawan TEMPO Interaktif pekan ini, di sebuah tempat yang berjarak 10 kilometer dari pemukiman penduduk di kawasan pegunungan -- antara Aceh Utara dan Tengah.

Menurut Syafi'ie, ketika terjadi pertempuran di Jiem-Jiem, ia sedang mengadakan rapat dengan komandan-komandan wilayah, yang jauh dari lokasi. Karena itu, ia pun mengkedepankan alibi: Mana mungkin seseorang berada di dua tempat yang berbeda pada jam yang sama. Dan pihak TNI harus menelan pil pahit akibat kesalahan informasi yang diperoleh.

Cerita tertembaknya Syafi'ie sebenarnya dimulai setelah terjadi kontak senjata yang cukup seru antara pihak keamanan dan GAM di Jiem-Jiem 16 Januari 2000 lalu. Pertempuran kali ini memunculkan berbagai isu di tengah masyarakat, yang paling santer adalah selain seputar banyaknya korban jiwa di pihak TNI/Polri terkena tembakan AGAM, termasuk Syafi’ie.

Selain disiarkan secara luas oleh media di Indonesia, juga diberitakan oleh media luar negeri, antara lain surat kabar Utusan Malaysia terbitan 22 Februari. "Itu berita bohong yang dipropagandakan oleh pihak TNI/POLRI di Aceh untuk menjatuhkan semangat para simpatisan dan penyokong Angkatan Atjeh Merdeka yang berada di Acheh dan di tempat-tempat lain di dunia," kata juru bicara AGAM Ismail Syahputra kepada TEMPO Interaktif, Kamis pagi (24/2).

Yang terjadi setelah itu adalah perang urat saraf antara TNI dan GAM. Sampai akhirnya, Kapendam Bukit Barisan Letkol Sulystio menyuruh Syafi'ie tampil di media, untuk membuktikan bahwa dirinya sehat. Kini, meskipun melalui media terbatas, Syafi'ie sudah memperlihatkan bahwa tidak ada peluru yang menembus tubuhnya, sekedar "memenuhi" harapan dan keraguan rakyat bahwa ia sehat. Tetapi, rakyat masih trauma. Setiap hari ada yang mati, dan itu lebih banyak dialami warga sipil -- termasuk kaum perempuan dan anak-anak -- yang seharusnya tidak menjadi korban.

Abdullah Syafi'ie, memang sedang menjadi berita, sejak setahun terakhir ini. Ia sosok yang pantang menyerah. Menurut penduduk setempat dan beberapa tokoh GAM lama menyebutkan, Abdullah sudah ikut bergerilya di hutan-hutan sejak usia muda. Ketika itu ia belum prajurit, melainkan hanya bawaan seorang panglima GAM ketika bergerilya di hutan-hutan era 1980-an, dan menjadi GAM benaran setelah sang Panglima tewas diterjang peluru TNI.

Abdullah Syafi'i sendiri mengaku sudah menjadi tentara sejak 3 Desember 1976 sehari sebelum Aceh Merdeka diproklamasikan. "Berbeda dengan teman-teman, saya tidak pernah latihan di luar negeri," katanya. Lalu di mana? "Jangan tanyakan di mana. Itu rahasia," ujarnya seraya tersenyum. Tempat "rahasia" yang dimaksudkan Abdullah, menurut sumber-sumber dekatnya, adalah gunung-gunung di kawasan Pidie sampai Aceh Tengah.

Meskipun ia adalah "orang lama" dalam GAM, setidaknya seperti pengakuannya, Abdullah bukanlah tokoh yang populis. Dia baru dikenal dan dekat dengan wartawan pada awal 1999-an, ketika ia memegang tongkat komando Panglima AGAM Wilayah Pidie. Lelaki yang hanya sempat bersekolah sampai kelas III Madrasah Aliyah Negeri Peusangan ini, memperistri Cut Fatimah, seorang wanita dari Desa Cubo, Kecamatan Bandar Dua, Pidie, yang hingga kini masih setia mendampinginya, meskipun konon sudah lumpuh. "Istri saya lumpuh akibat dianiaya TNI semasa DOM," katanya suatu ketika.

Sampai beberapa waktu lalu, keberadaan Syafi’ie banyak diragukan orang. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh misterius. Malah, ada mensinyalir dia sebagai "binaan" kelompok status quo langsung dari seorang bekas jenderal di Jakarta. Bahkan sebuah media terbitan Jakarta mengatakan Abdullah Syafi'ie sebagai disertir RPKAD.

Bagi kalangan yang dekat dengan orang nomor satu di AGAM ini, pendapat itu dianggap sebagai fitnah dan propaganda untuk menghancurkan GAM. Abdullah Syafi'ie sendiri mengaku sangat geram dengan fitnah ini. "Ayah saya sangat anti-TNI. Sejak kecil saya sudah dilatih bermain dengan parang. Usia 23 saya gabung dengan Wali Negara Aceh, Dr Teungku Muhammad Hasan di Tiro," katanya sebagaimana dikutip Kompas, Rabu (1/3). Menurut Syafi'ie, dia sengaja diisukan sebagai "piaraan" TNI guna memecah-belah rakyat Aceh, apalagi RPKAD sangat dibenci rakyat akibat kebiadaban selama Aceh menjadi daerah operasi militer.

Pernyataan Abdullah Syafi'ie diperkuat Tgk Ismail Syahputra, juru bicara Acheh Sumatera National Liberation Front (ASNLF). "Haha….isu apa lagi ini. Mengapa propaganda dan fitnah tak habis-habisnya dilakukan keparat TNI," katanya menjawab TEMPO Interaktif, Rabu pagi (1/3). Ismail malah menantang agar TNI membuktikan, kalau benar komandannya seperti fitnah itu. "Kalau benar, buktikan. Logikanya, panggil saja beliau kembali, mengapa repot-repot memburu beliau?" tanya.

Lantas siapa sebetulnya Abdullah Syafi'ie? Ia lahir di Peusangan, Aceh Utara, tahun 1952, dan menyelesaikan pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Matang Geulumpang Dua, Aceh Utara. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren. Usai dari pesantren, ia kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Peusangan, Aceh Utara. Waktu itu, ia sempat pula menjadi guru di MIN dan SD setempat.

Awal keterlibatannya dengan Gerakan Aceh Merdeka dimulai ketika ia bertemu dengan Hasan Tiro, Desember 1976. Begitu ketemu tokoh yang selalu dicari-cari dan begitu diidolakannya sampai sekarang itu, ia pun menjatuhkan pilihan bulat untuk bergabung dengan GAM, tepat sehari sebelum proklamasi Negara Aceh Merdeka. Esoknya, 4 Desember 1976, Aceh Merdeka pun diproklamirkan. Itulah yang menjadi awal terjadinya konflik antara pemerintah dan Aceh yang menjadi basis gerakan ini.

Setelah proklamasi itu, kelompok ini menjadi buruan pemerintah pusat. Dan akhirnya, tentara memang bisa menaklukkan mereka. Gerakan ini hilang dari peredaran, meskipun mereka tetap bergerilya, tetapi hampir tidak terdengar lagi aktivitasnya yang berarti. Begitu juga Syafi'ie yang waktu itu masih prajurit di GAM. Selama 23 tahun ia hidup di hutan dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai GAM bergairah kembali pada akhir 1980-an yang mengakibatkan diberlakukannya operasi militer di Aceh, nama Abdullah Syafi'ie belum pernah terdengar. Bahkan, sampai status daerah operasi militer dicabut, orang juga belum pernah mendengar namanya.

Ketokohannya muncul secara mendadak paska DOM. Waktu itu, ia menjadi Panglima Wilayah Gerakan Aceh Merdeka untuk wilayah Pidie. Sosoknya pun begitu menjadi incaran, baik pihak aparat keamanan maupun para wartawan dalam maupun luar negeri. Para wartawan berlomba-lomba mendapatkan wawancara ekslusif dengannya. Statement dan sosoknya kerap muncul di media cetak maupun elektronik.

Ia begitu mengidolakan Dr. Teuku Chik Ditiro Hasan Muhammad atau populer Hasan Tiro -- sebagai Paduka Yang Mulia, Almukaram dan Guru yang baik -- yang menurutnya banyak memberikan dorongan dan memberikan inspirasi bagi perjuangannya. "Almukaram Wali Neugara pernah berkata: While man powerless to change his past, he still the master of his future. Because his future is largely determined by his present intention and action." --- Seseorang masih tetap sebagai pemilik masa depannya, sekalipun dia gagal dalam meraih dan menggenggam masa lalu. Karena masa depannya itu ditentukan oleh aksi dan intensinya hari ini.

Hasan Tiro, dimata Syafi'ie adalah sosok yang berjuang tanpa pamrih bagi kemerdekaan Aceh. Menurutnya, sangat wajar bila rakyat Aceh kemudian sangat menghormati tokoh yang selama 15 tahun ini menetap di Swedia itu. Itu tak lain disebabkan selain karena krisis pimpinan yang legitimated, Aceh seperti terbiarkan dalam pusaran derita dan penganiayaan berkepenjangan.

Syafi'ie pun sangat getol menepis isu yang ditiupkan kalangan militer di Aceh bahwa Hasan Tiro sudah meninggal. Ia berujar, Hasan akan segera kembali untuk memimpin langsung proses transisi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, "Tunggu saja ya, tidak lama lagi ia akan pulang," kata Panglima Komando Pusat Angkatan Gerakan Aceh Merdeka dalam konfrensi pers seusai peringatan HUT GAM, di Pusat Komando Ditiro Sabtu 4 Desember tahun lalu. Apakah wartawan bisa bertemu? "Silakan bertemu, boleh saja, dia kan wali negara," tambah Abdullah waktu itu.

Ia memang punya tekad yang kuat untuk memerdekakan Aceh. Menurutnya, bangsa Aceh menuntut kemerdekaan dan keadilan dengan semangat perdamaian, karena dasarnya negeri dan bangsa Aceh memang anti kekerasan. "Kami memperjuangkan Aceh dengan diplomasi internasional. Untuk mencapai itu semua hanya ada satu pimpinan yakni Dr Tengku Muhammad Hasan Di Tiro," katanya.

Tetapi, ia menolak berdialog dengan pemerintahan Gus Dur, apalagi dialog boong-boongan. "Tak ada hubungan dengan Indonesia, dan tidak ada dialog dengan pembohong," katanya dengan nada emosional. Kenapa? Karena Aceh sering tertipu dan acap dianiaya. Menurutnya, Belanda dan Indonesia harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Aceh selama hampir 55 tahun ini. Karena merekalah yang membuat rakyat menderita. "Seluruh dunia yang beradab sudah memperhatikan perjuangan kami Aceh Merdeka. Kami sebagai bangsa Aceh ingin memisahkan diri dari imperialisme kolonialisme Indonesia," tegasnya dengan sorot mata tajam.

Kemerdekaan yang diperjuangkan GAM saat ini menurutnya, bukan saja sebatas pengertian geografik dan politik, keluarnya Aceh dari imperialis Indonesia-Jawa, melainkan dalam pengertian yang sejati, adanya kehidupan bangsa Aceh yang sejahtera, berharkat dan bermartabat. (amaliza/mis)

----> Sumber: http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/pro-syafie.htm

Pemilu Bebas dan Adil, Kecuali bagi Ahmadi

KARACHI (IPS) – SYED HASAN, dokter berusia 25 tahun yang berpraktik di sebuah rumahsakit swasta di Lahore, berencana menghabiskan waktunya pada 11 Mei, hari pemilihan umum Pakistan, di tempat tidurnya.

Sebagai penganut Ahmadiyah, Hasan berikrar memboikot pemilu mendatang dengan alasan hak komunitasnya, berjumlah sekira empat juta orang, dihilangkan.

Sejak Konstitusi Pakistan melabeli mereka non-Muslim, para Ahmadi –yang meyakini ulama abad ke-19 Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi– menjadi minoritas yang terus-menerus teraniaya di Pakistan.

Diskriminasi ini sangat terasa di kotak suara. Penganut Ahmadiyah dipaksa mendaftar suaranya di bawah kategori terpisah dari warga lain dan karenanya menerima status non-Muslim, sebuah penyangkalan terhadap identitas keagamaan mereka, ujar Amjad M. Khan, ketua Perhimpunan Pengacara Muslim Ahmadiyah, bermarkas di AS, kepada IPS lewat surat elektronik.

Menurut Hasan, “Jika kami ingin memilih sebagai Muslim Pakistan, begitulah kami menganggap diri kami, kami harus mencela komunitas Ahmadi dan pemimpin spiritual kami, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi palsu,” yang dia sendiri tak bermaksud menyebut dirinya sebagai nabi.

Dia berujar bahwa keyakinannya lebih penting ketimbang ikut pemilu.

Walau pilihan itu sudah jelas bagi banyak Ahmadi, para pemuka masyarakat sipil dan partai politik khawatir apa arti boikot itu bagi demokrasi di negara berpenduduk 170 juta ini, di mana harapan untuk “pemilu yang bebas dan adil” menjulang menjelang pemungutan suara.

Bagi Adnan Rehmat, ketua ‘Intermedia’ –organisasi pengembangan media yang berpengaruh berbasis di Islamabad, “Bila 200.000 Ahmadi dewasa tak memberikan suara karena … hukum mencabut hak-hak mereka… itu berarti pemilu secara teknis tidak bebas dan adil”. Itu juga mengindikasikan ada “kesalahan serius” pada fungsi negara.

“Ahmadi… didiskriminasi pada tingkat yang tak belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam sejarah kami sendiri yang penuh warna,” ujar Mohammad Hanif, novelis dan jurnalis Pakistan. Dia menambahkan, memaksa Ahmadi mengidentifikasi diri mereka sendiri secara berbeda di kotak suara “lebih buruk dari orang-orang yang kehilangan hak memilih –ini membunuh kemanusiaan mereka.”



Dekade diskriminasi

Sejak berdiri pada 1947 hingga Muhammad Zia-ul-Haq berkuasa sebagai diktator militer pada 1985, Pakistan memiliki sistem pemilu yang memungkinkan semua warga negara punya hak sama untuk memilih kandidat politiknya, terlepas dari preferensi agamanya.

Dalam upaya “Islamisasi” Pakistan, Zia-ul-Haq menetapkan sebuah sistem terpisah bagi apa yang dia disebut non-Muslim, yang hanya punya hak pilih 5 persen kursi parlemen.

Sistem itu efektif merampok masyarakat dari perwakilan politiknya, mencegah Ahmadi menduduki pos-pos strategis di pemerintahan atau bahkan mendapatkan pekerjaan di lembaga-lembaga negara seperti kepolisian.

Pada 2002, untuk memenuhi tuntutan kelompok Islam garis keras, mantan Presiden Pervez Musharrafmengeluarkan Maklumat No 15. Isinya, para Ahmadi dimasukkan pada “daftar pemilih tambahan”, suatu langkah yang disebut Amjad M. Khan “laknat bagi keadilan Islam”.

Sejak itu, ujarnya, pemerintah dengan sengaja menutup mata atas “apartheid pemilih” di Pakistan, melanggar Pasal 25 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang sudah ditandatangani Pakistan pada 2008.

Kendati sebagian orang menilai diskriminasi itu murni masalah politik, bagi Muslim Ahmadiyah itu masalah hidup atau mati. Celah hukum memungkinkan kaum ektremis berkedok agama menyerang komunitas minoritas, sementara undang-undang antipenodaan agama yang kontroversial membuka jalan bagi berlanjutnya intoleransi.

Bulan lalu, Jamaat-i-Ahmadiyya menerbitkan laporan tahunan 2012, menyatakan 19 anggota komunitasnya dibunuh tahun lalu; total sekira 226 Ahmadi tewas dalam kekerasan sektarian sejak 1984.

Hampir tiga tahun lalu, pada 28 Mei 2010, 94 Muslim Ahmadiyah dibantai di masjid-masjid mereka selama shalat Jumaat di timur kota Lahore. Tak satu pun pelakunya diadili.

Tahun ini, oposisi Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), dipimpin mantan bintang kriket Imran Khan, mengambil sikap melawan diskriminasi itu atas nama minoritas yang teraniaya. Zohair Ashir, jurubicara PTI, berujar kepada IPS bahwa partainya menganggap semua warga Pakistan punya hak sama di mata hukum.

“Memalukan bahwa pemerintah di masa lalu tak memperbaiki begitu banyak ketidakadilan dan ketimpangan dalam sistem,” katanya. Dia menambahkan, jika meraih kekuasaan, PTI akan “mengatasi semua masalah tersebut secara cepat dan tepat”.

Dia berhenti sejenak saat ditanya secara khusus apa langkah kongkret yang akan diambil untuk menjamin partisipasi penganut Ahmadiyah dalam politik. “Secara hipotesis, pada tahap ini menentukan langkah legislatif yang perlu diambil dan kapan waktunya. Memperbaiki perekonomian, krisis energi, dan memerangi terorisme adalah bidang prioritas utama dan mendesak bagi kami.”

Hanya sedikit orang yang percaya pemilu nanti akan membawa perubahan.

Berbicara kepada IPS lewat telepon dari Chenab Nagar, sebuah kota di provinsi Punjab di mana 95 persen dari 70.000 penduduknya adalah penganut Ahmadiyah, seorang jurnalis 37 tahun bernama Aamir Mehmoodberkata bahwa dia “tak bisa membayangkan ada politisi atau partai yang punya keberanian utuk memulai sebuah perdebatan dan penentangan soal undang-undang diskriminatif di negara kami yang dipakai untuk mengekang kaum minoritas”.

Karena hari pemungutan suara kian mendekat, pelbagai kelompok dan individu yang bertindak untuk melindungi “kesucian Nabi Muhmmad” menyerukan dukungan atas aturan pemilu diskriminatif dan mencela rencana boikot.

“Jika mereka (Ahmadi) ingin mengubah keputusan ini (Maklumat 2002), mereka harus menempuh jalur pengadilan dan parlemen,” kata Qasim Farooqi, jurubicara Ahlu Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), organisasi sektarian yang dilarang.

“Boikot bukanlah jawabannya,” kata Farooqi. “Memberikan suara adalah penting. Ahmadi harus memainkan perannya –dengan tidak berpartisipasi dalam pemilu, mereka hanya bikin negara ini lemah.”

Ketegangan yang mendidih ini menjadi pertanda buruk bagi Ahmadi, yang cepat atau lambat akan menanggung beban amarah kelompok Islam lain. Bulan lalu, tujuh Ahmadi dihukum dengan sejumlah tuduhan termasuk “menodai Alquran” dan “menyebut diri Muslim”. Mereka juga dituduh mencetak dan menyebarkan informasi “yang menghina Tuhan” dalam bentuk suratkabar komunitas, ‘Al-Fazal’.

Para pemuka Ahmadiyah menuturkan bahwa koran itu, salah satu yang tertua di Pakistan, hanya didistribusikan di lingkaran komunitas mereka sendiri. [Zofeen Ebrahim]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Indonesia Juga Republik untuk Orang Aceh?

"MANA hukum yang didengung-dengungkan itu? Rakyat ditembak, kami dipukul, mana... mana hukum itu?" seorang pemuda berikat kepala dengan sehelai kain bertuliskan referendum berteriak lantang.Sehari sebelum Sira-Rakan dibuka, pemuda itu menyetop beberapa mobil Tim Jeda Kemanusiaan di jalan raya kawasan Meureudu dan Ulee Gle, Kabupaten Pidie. Bukan hanya Fadhil (25), sang pemuda itu yang berteriak. Ada hampir lima ratus orang keluar ke jalan raya menyetop mobil Tim Jeda Kemanusiaan.

Tua muda, hingga anak-anak "menyerbu" mobil-mobil itu. Mereka tengah putus asa, tidak bisa ke Banda Aceh untuk mengikuti Sira-Rakan. Mobil yang mereka tumpangi dihalang aparat. Dan korban pun berjatuhan.

Tim Jeda Kemanusiaan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tak bisa berbuat banyak menghadapi desakan warga semacam ini. Mereka hanya menampung aspirasi dan berharap warga bersabar. Tim itu mencatat banyak hal di sana dan di sejumlah lokasi lain dengan kasus yang sama.

Hari-hari menjelang Sira-Rakan, adalah hari yang ketat penjagaan aparat keamanan di jalan raya. Tak kecuali, personel di mobil Tim Jeda Kemanusiaan pun diperiksa identitasnya. Selain mobil tim itu, tak terlihat kendaraan lain yang lalu lalang di jalan raya, kecuali ambulans.

Lalu, apa artinya semua ini? Abdul Gani Nurdin, seorang anggota Tim Jeda Kemanusiaan hanya geleng-geleng kepala. "Ada pengekangan terhadap hak-hak sipil, itu yang saya lihat. Tetapi yang menjadi persoalan lagi adalah jatuhnya korban jiwa, dan ini menjadi persoalan lain pula yang saling terkait," kata Gani yang juga tokoh LSM di Aceh.

Prof Dr Abdullah Ali, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala yang juga anggota tim itu melihat berbagai persoalan yang terjadi sekarang tak bisa dipisahkan dari hukum kausalitas. Ada sebab, maka ada akibatnya. Sekarang harus dilihat mengapa terjadinya konflik di Aceh, jangan melihat semata-mata akibat dari konflik itu dengan segala macam model penanganannya tetapi mengabaikan unsur "sebab" yang menjadi akar permasalahan.

Ketika kemudian terjadi pengentalan solidaritas warga yang tertekan, di sanalah muncul suatu perasaan kebersamaan untuk keluar dari lingkaran yang menyakitkan itu. Bentuk-bentuk pengentalan solidaritas itu terbaca dengan jelas kini di Aceh.

Gani malah melihat persoalan Aceh makin kompleks ketika sentuhan ke akar masalah semakin jauh dari kebijakan pemerintah pusat. Yang terjadi kini adalah pendekatan keamanan dengan operasi yang dinamakan Cinta Meunasah yang katanya dikendalikan oleh kepolisian. Korban terus berjatuhan, dan akar masalah makin jauh tak tersentuh.

Akar masalah itu antara lain adalah tuntutan agar berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diproses secara hukum. "Yang sudah ada menumpuk, belum lagi kasus-kasus baru yang muncul tiap hari," katanya. Penekanan terhadap kesejahteraan juga harus lebih dikedepankan. Lalu kemudian rakyat menginginkan hidup dalam kondisi aman di desa-desa. "Tetapi ketika kemudian mereka harus mengungsi dan jatuh pula korban tiap hari, ini artinya apa," tanya Gani.

Ada suatu hal yang tak bisa dipungkiri adalah adanya kelompok bersenjata lain selain aparat keamanan Indonesia (TNI dan Polisi) di Aceh. Sering terjadi kontak senjata antara kelompok AGAM (sayap militer GAM) dengan aparat keamanan, dan membawa korban. Sebenarnya, menurut kacamata Gani, ini tidak akan menjadi persoalan manakala kedua pihak yaitu pemerintah dan GAM yang telah duduk di meja perundingan menaati segala ketentuan yang telah digariskan bersama. "Di sini saya melihat harus adanya itikad baik, bila tidak maka korban-korban lanjutan akan terus terjadi," katanya. Sakitnya, yang menjadi korban adalah penduduk yang tak berdosa.

Bila masuk dalam pembicaraan seperti ini, maka aparat keamanan dan GAM saling memberi argumen. GAM menembak karena mengaku untuk mempertahankan diri. Sementara aparat keamanan mengatakan, mereka tidak menguber gerilyawan GAM tetapi sipil bersenjata. Alasannya, yang ditindak adalah pelaku kriminal dan memegang senjata secara tidak sah.

Bila sudah begini, kontak senjata dan korban-korban yang berjatuhan tampaknya akan menjadi cerita panjang. Kekerasan sepertinya bagai episode yang terus bersambung dalam sebuah cerita panjang tentang Aceh.

***

JEDA Kemanusiaan sesungguhnya dimaksudkan untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan itu, sehingga memberi kesempatan bagi rakyat untuk menikmati hak-hak mereka. Pemerintah Indonesia dan GAM dengan fasilitator Henry Dunant Centre di Geneva, Swiss, menyepakati dilangsungkan langkah jeda itu. Tiga bulan tahap pertama sudah dilalui, lalu tiga bulan selanjutnya hingga pertengahan Januari 2001 tengah dijalankan.

Harapan besar yang akan didapat nantinya adalah adanya penyelesaian secara politik kasus Aceh. Tidak ada senjata yang berbicara untuk penyelesaian masalah, tetapi dialog-dialog antara kedua pihak.

Satu pernyataan bersama yang dikeluarkan ketika masa jeda pertama dimulai sangat menyentuh. Nilai-nilai kemanusiaan terasa dikedepankan.

Angkatan bersenjata kedua belah pihak tidak saling menyerang. Dan, ini artinya kekerasan tidak akan ada lagi. Kekerasan hanya menimbulkan korban, bukan menyelesaikan masalah. Korbannya pun bukan saja pihak bersenjata yang bertikai, tetapi juga rakyat sipil.

Masa jeda itu, meskipun tengah dilangsungkan hingga kini, namun tetap mencoreng nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati. Saling membela diri dengan berbagai argumen dalam memberi keterangan kepada pers pasca-insiden masih mewarnai pernyataan-pernyataan kedua pihak. Ketika kemudian muncul pertanyaan, siapa sebetulnya pihak yang benar? Rakyatlah yang paling tahu karena mereka merasakan sendiri apa yang terjadi di sekelilingnya.

Yang pasti, rakyat tak menginginkan semuanya itu terjadi. Mereka merindukan sebuah kedamaian yang terasa telah lama hilang dalam kehidupannya.

Tengoklah bagaimana misalnya para korban tindak kekerasan di Aceh dalam sebuah pertemuan yang dihadiri sekitar 300 orang di Banda Aceh baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kerinduan akan kedamaian itu. Mereka yang datang untuk sebuah pertemuan yang dinamakan "Kongres Korban Pelanggaran HAM" menuntut negara bertanggung jawab atas apa yang mereka alami.

Peserta kongres itu umumnya telah mengalami sejumlah peristiwa yang menyakitkan. Banyak pula di antaranya yang cacat fisik akibat perlakuan tidak manusiawi selama ini. Mereka tak menginginkan kejadian serupa terjadi lagi. Dan karena itu pula, model pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah diminta untuk tidak digunakan lagi pada masa mendatang. Lebih dari itu, mereka melihat tak ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus demi kasus kekerasan secara baik. Buktinya, tindak kekerasan terus terjadi. Ujung-ujungnya, suara kemerdekaan pula yang diteriakkan mereka dalam sebuah rekomendasi yang dikeluarkan pada hari penutupan kongres.

***

PERSOALAN Aceh kini menjadi sangat kompleks. Bukan lantaran Sira-Rakan mengeluarkan rekomendasi yang menyentakkan banyak pihak di Jakarta, tetapi sebenarnya jauh hari sebelum itu persoalan tersebut telah terlihat berlarut-larut dalam penyelesaian.

Luka-luka baru terus bermunculan di hati rakyat, sementara luka lama belum lagi sembuh. Pernyataan-pernyataan Sira-Rakan barangkali adalah sebuah bentuk lain untuk kembali mengingatkan pemerintah Jakarta bahwa sesungguhnya di Aceh kini telah terjadi suatu hal yang akan membuat Indonesia kehilangan sebuah provinsi lagi setelah Timor Timur dengan segala risikonya.

Dan yang terlihat kemarin dalam Sira-Rakan adalah suatu gerakan sipil yang dimotori kalangan muda, termasuk mahasiswa. Tempatnya pun di kampus. Tak ada bendera GAM, tak ada bunyi senjata. Semuanya tertib, meskipun memakan korban jiwa di jalan raya karena dihalang aparat keamanan.

Tuduhan bahwa Sira-Rakan didalangi GAM adalah suara-suara yang kemudian terdengar di Jakarta. Termasuk di dalamnya bagaimana polling yang dilakukan Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) dipersoalkan karena Sira-Rakan mengklaim polling menjaring 92 persen lebih responden yang jumlahnya 2,7 juta memilih opsi merdeka.

Dalam kondisi begini, teriakan Jakarta yang memprotes hal-hal tersebut agaknya bukanlah jalan keluar terbaik. Persoalan dasarnya adalah kemampuan memulihkan kepercayaan rakyat bahwa Republik Indonesia ini adalah negerinya orang di Aceh juga, termasuk mereka yang menghadiri Sira-Rakan. Dan itu semua memerlukan langkah konkret secepatnya, bukan janji-janji belaka. (nj)

-----> Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0011/24/nasional/indo26.htm (Jumat, 24 November 2000)

Musim Semi Arab Memperburuk Nasib Umat Syiah di Mesir

KAIRO (IPS) – MASSA yang mengepung rumah Mohamed Nour, seorang penganut Syiah yang tinggal di distrikBab El-Shaariya, Kairo, mengklaim mengusung misi “menangkal” Mesir dari keyakinan Islam Syiah. Tanpa intervensi, doktrin Syiah akan menyebar ke seluruh Mesir “bagai kanker,” mereka memperingatkan.

Lahir sebagai Muslim Sunni, Nour pindah ke Islam Syiah hampir dua dekade lalu. Dia menghadapi ancaman dan gangguan tiada henti sejak tetangganya yang Sunni tahu kepindahannya ke Syiah awal tahun ini.

“Tetangga saya tak bicara lagi dengan saya dan mereka berusaha mengusir saya dari sini,” tuturnya. “Orang-orang melempar batu ke rumah saya, mengancam lewat telepon, dan membakar mobil saya. Saya cemas akan keselamatan keluarga saya.”

Perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah bisa ditelusuri saat Nabi Muhammad wafat pada 632. Tapi permusuhan terhadap komunitas minoritas Syiah di Mesir mengakar kuat dalam politik modern.

Selama 29 tahun berkuasa, mantan presiden Mesir Hosni Mubarak terus mengungkapkan kebencian yang mendalam terhadap Iran, membikin kebijakan luar negeri yang mengekang “gelombang Syiah,” meyakini bahwa Iran mengekspor Islam Syiah untuk memperluas pengaruh politiknya di dunia Arab.

Permusuhan antara Mesir yang didominasi Sunni dan Iran yang didominasi Syiah mencuat pada awal-awal Revolusi Islam Iran pada 1979. Kedua negara memutus hubungan diplomatik setelah mantan presiden MesirAnwar Sadat meneken perjanjian damai dengan Israel dan memberikan suaka politik kepada Shah Reza Pahlavi, presiden Iran yang dijungkalkan dan lantas eksil ke Mesir.

“Rezim Mubarak sangat mencurigai minoritas Syiah,” ujar Ishaak Ibrahim, peneliti hak-hak beragama di Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR). “Mereka mengasumsikan semua penganut Syiah loyal kepada Iran, mengawasi kegiatan mereka dengan ketat, dan melarang adanya pertemuan. Banyak umat Syiah dipenjara dengan beragam tuduhan (dibuat-buat).”

Para aktivisi berkata lengsernya Mubarak pada 2011 membuka angin segar sesaat bagi umat Syiah di Mesir, yang berjumlah sekira 800 ribu hingga dua juta orang. Namun keterbukaan itu segera disumbat, dan kondisinya kian memburuk sejak pemerintahan Islamis Presiden Mohamed Morsi berkuasa tahun lalu.

Negara terus menerapkan langkah-langkah diskriminatif terhadap umat Syiah, sementara membiarkan masyarakat terkena bahaya ekstrimis Salafi yang terus tumbuh, ujar Ahmad Rasem El-Nafis, seorang ulama terkemuka Syiah.

“Jauh lebih buruk sekarang di bawah Morsi karena tak ada jaminan keamanan,” ujarnya. “Kelompok Salafi menyiarkan kebohongan mengenai kami dan melakukan kejahatan terhadap kami (tanpa pernah dihukum). Saya pernah jadi sasaran pada Juli 2011… dan saya menerima ancaman hampir setiap hari.”

Salafi, aliran Sunni radikal yang dipengaruhi Wahhabisme Saudi, dipaksa bergerak di bawah tanah oleh pemerintahan otoriter Mubarak. Sejak revolusi, mereka menggalang kekuatan secara politik dan meraih lebih dari seperempat suara pada pemilihan anggota parlemen tahun lalu, hanya kalah dari Ikhwanul Muslimin.

Islam Syiah memiliki jejak sejarah yang panjang di Mesir. Kairo didirikan pada 969 oleh dinasti Fatimiyah, penganut Syiah, yang memerintah Mesir selama 200 tahun dan membangun identitasnya. Bahkan sekarang pun kaum Sunni Mesir berziarah ke situs keramat Syiah seperti El-Hussein dan Sayeda Zeinab, dan tanpa disadari menggabungkan praktik-praktik Syiah ke dalam tradisi dan ritual penguburan mereka.

“Anda tak bisa dengan mudah membedakan antara Sunni dan Syiah lewat perilaku mereka,” tegas El-Nafis. “Perbedaan di antara kedua aliran Islam ini murni dipompa dan dibesar-besarkan berlandaskan politik.”

Guna menghindari persekusi, banyak umat Syiah menjalankan keyakinan mereka di bawah Sufisme, suatu tarekat Islam yang mengacu pada Imam Syiah Ahl Al-Beyt, keluarga Nabi Muhammad.

“Kami (umat Syiah) tetap tak bisa bertemu secara terbuka sebagai sebuah kelompok,” ujar El-Nafis. “Bila saya mengunjungi seorang penganut Syiah di rumahnya, orang-orang Salafi akan berkata kami sedang menjalankanhusseineya (rumah ibadah Syiah). Dan bila saya pergi ke masjid dengan penganut Syiah lain, kami pasti akan diganggu.”

Pada Desember 2011, pasukan keamanan Mesir melarang ratusan umat Syiah untuk merayakan perayaan keagamaan Asyura di Masjid El-Hussein, Kairo. Polisi mengusir paksa penganut Syiah dari masjid setelah kelompok-kelompok Salafi menuduh mereka menjalankan ritual “barbar.”

Bahkan Syiah menghadapi fanatisme dan sistem hukum, yang menurut kelompok hak asasi melanggar prinsip kebebasan beragama.

Juli tahun lalu, pengadilan pidana menghukum Mohamed Asfour, seorang warga Mesir yang pindah Syiah, satu tahun penjara karena “menodai rumah ibadah” dan “menghina sahabat Nabi”. Jaksa berkata Asfour bersalah telah menempatkan sebuah batu di bawah kepalanya selagi berdoa di sebuah masjid kampung, sebuah praktik yang ditentang Muslim Sunni.

Penangkapannya dilakukan menyusul minggu-minggu perlakuan kejam setelah penduduk kampung tahu Asfour pindah keyakinan ke Islam Syiah. Kepindahannya memicu kebencian dari para tetangganya dan mertuanya, yang kabarnya memaksanya menceraikan istrinya yang Sunni.

“Mesir adalah negara Sunni dan kita harus melindungi masyarakat dari pengaruh Syiah,” kata Khaled Fahmi, pedagang tekstil dari Kairo yang menuduh Iran “menggunakan agen bayaran” untuk memengaruhi orang untuk pindah ke Syiah. “Warga Mesir yang miskin dan butahuruf dengan mudah ditipu oleh kebohongan mereka.”

Sebagaimana banyak orang Sunni yang konservatif di Mesir, Fahmi marah dengan tawaran hangat-hangat kuku pemerintah Mesir untuk memulihkan hubungan dengan Iran.

Presiden Morsi menghadapi kritik tajam di dalam negeri kala menghadiri pertemuan regional di Teheran, Agustus tahun lalu. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengalami penghinaan dilempar sepatu kala mengunjungi Kairo pada Februari lalu.

Awal bulan ini, sekelompok demonstran yang sebagian besar Salafi mengepung kediaman utusan diplomatik Iran di Kairo. Mereka memprotes protokol pertukaran turisme yang baru, yang memastikan kedatangan wisatawan Iran di Mesir untuk kali pertama selama 30 tahun terakhir.

Reaksi itu mendorong pemerintah untuk menunda kunjungan turis berikutnya. [Cam McGrath]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Putri yang Hilang

GUWAHATI, India (IPS) – MEREKA seakan-akan sudah menyerah bakal melihat putri mereka lagi. Mereka adalah keluarga Adivasi dari sebuah dusun terpencil di negara bagian Assam, India, terletak di kaki gunung Himalaya. Lanksap yang indah di sekelilingnya memeram kehampaan yang mereka rasakan.

Tiga dari empat putri mereka hilang dalam lima tahun terakhir.

“Miskin dan bodoh, keluarga ini benar-benar tak tahu di mana putri mereka pergi,” ujar Sunita Changkakati, direktur eksekutif Pusat Pembangunan Pedesaan Assam, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Guwahati.


Adivasi, kelompok suku asli yang leluhurnya didatangkan dari India tengah oleh kerajaan Inggris untuk bekerja di perkebunan teh di Assam, rentan terhadap ancaman perdagangan manusia. Kendati para perempuan dari daerah suku di dataran rendah Assam dan lainnya dari negara-negara bagian terdekat di timurlaut juga sudah menjadi korban.


Para agen yang licik mendekati dan memburu mangsa yang gampang ditipu di desa-desa. Mereka seringkali mengiming-imingi dengan banyak uang, daya pikat kehidupan kota, atau harapan lepas dari kehidupan yang membosankan. Mereka bahkan membuai gadis-gadis yang mudah dipengaruhi dengan kemungkinan menikah dengan dalih cinta, “menikahinya” dengan rahasia, tapi alih-alih memberikan bulan madu yang dijanjikan, mereka mengirim gadis-gadis ini ke prostitusi.


Dalam beberapa tahun terakhir, media melaporkan tentang gadis-gadis dari timurlaut India dan daerah lain di Assam diselamatkan dari rumah bordil di Delhi, Mumbai, Pune, dan kota-kota lain di negeri itu.


Menurut catatan Departemen Penyelidikan Kriminal dari pemerintah negara bagian Assam, jumlah gadis korban perdagangan manusia yang dijual keluar negara bagian mulanya sangat kecil, hanya 4 orang pada 2005, lalu terus naik menjadi 37 (2009), 54 (2011), dan 79 (2012).


Angka ini bisa lebih tinggi lagi karena keluarga jarang melaporkan putri mereka yang hilang.


Tak semua gadis yang hilang berakhir dalam perdagangan seksual. Tampak aneh memang, banyak dari mereka, beberapa di antaranya berusia di bawah 18 tahun –usia yang ditetapkan dewasa berdasarkan Konstitusi India– didapati menikah dengan petani-petani tua di tempat-tempat yang jauh seperti negara bagian Punjab dan Haryana.


Aborsi dan pembunuhan janin perempuan membuat rasio jenis kelamin laki-laki dan perempuan tak seimbang di dua negara bagian India utara itu. Akibatnya, tak ada perempuan yang bisa dinikahi kaum pria di desa-desa ini. Karena itu muncul praktik “membeli” istri dari pedagang. Mendapatkan seorang pengantin dari daerah timurlaut mungkin sebelumnya tak pernah terjadi. Kini tak begitu, apalagi jika ada sedikit kesamaan budaya.


Beberapa gadis yang diculik juga mendapati diri mereka berada di kawasan pembantu rumahtangga di kota-kota metropolitan di India. Direkrut keluarga-keluarga kaya, “mereka sering digaji murah, bekerja nyaris seperti pekerja paksa,” ujar Stephen Ekka dari Pajhra (artinya “musim semi kehidupan), sebuah LSM di Tezpur di timur laut negara bagian Assam.


“Perdagangan manusia tak selalu berarti mereka dijual ke dalam perdagangans seksual,” tutur Ekka, yang juga anggota komunitas Adivasi. “Siapapun yang terkungkung paksa dalam sebuah lapangan pekerjaan dapat dianggap diperdagangkan.”


Rajeeb Kumar Sharma, sekretaris jenderal Organisasi Global untuk Pengembangan Hidup (GOLD), sebuah LSM di Guwahati, menceritakan kasus seorang pekerja domestik yang direkrut sebuah agen yang bermarkas di Delhi. Pria itu mengeluh sakit perut. Saat diperiksa di rumahsakit, sebuah organ tubuhnya ternyata tak ada tanpa sepengetahuannya. Pria malang itu diberi tahu bahwa karena sudah begitu banyak uang yang harus dikeluarkan agen, dia harus menutupinya dengan membawa orang lain berbadan sehat dari desanya.


Kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor utama yang mendorong penduduk desa untuk bebruat nekat; kurangnya mobilitas sosial, pendidikan, dan kesempatan bagi anak-anak muda melipatgandakan masalah itu.


Perkebunan teh terkenal di Assam, lapangan kerja utama bagi penduduk di negara bagian dan penyumbang pendapatan, menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa tahun belakangan. Guna memangkas biaya, perkebunan hanya mempekerjakan buruh lepas, khususnya saat musim petik. Bukan hal luar biasa para gadis pergi mencari pekerjaan. Tapi orangtua mereka tetap tak menyadari dari mana uang itu didapatkan.


Bahkan di dusun paling terpencil, kata “Delhi” kini membangkitkan pengakuan instan dan dianggap sebagai kata ajaib guna merengkuh gelimang kekayaan. Seringkali, seorang gadis “dari Delhi” datang, mengenakan pakaian “mewah” dan berpoles tebal, serta membual betapa banyak uang yang dia dapatkan. Ini acapkali sebuah muslihat, sebuah godaan atas pesona semu untuk memikat gadis-gadis lain.


Terjerat, banyak gadis pergi untuk menjemput impian, dan kembali setelah mendapatkan mimpi buruk, tentu jika mereka memang kembali. Changkakati dari Pusat Pembangunan Pedesaan Assam baru-baru ini menemukan seorang gadis di sebuah desa yang baru berumur 14 tahun dan menyusui bayi 6 bulan. “Saat kami tanya ibu si gadis, dia bilang putrinya menikah. Si suami (katanya) berasal dari Bihar, tapi karena punya sebuah toko di Delhi, dia tak bisa bersama mereka. Si ibu jelas-jelas berdusta, tapi kita mau bilang apa?”


Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah LSM seperti yang digeluti Changkakati atau Stephen Ekka berupaya meningkatkan kesadaran mengenai perdagangan manusia, menolong korban, dan merehabilitas mereka. Lembaga-lembaga mahasiswa lokal dan organisasi macam Perkumpulan Perempuan Adivasi dari Assam, yang berkantor di Majbaat dekat kota Udalguri, ikut membantu. Anggota mereka punya akses ke komunitas lokal, yang mempermudah memantau gadis-gadis yang hilang di daerah tersebut.


LSM di negara bagian telah menerapkan Ujjwala, sebuah skema memerangi perdagangan manusia, khususnya gadis-gadis yang dijual untuk pelacuran. Komite-komite kewaspadaan mencari tahu kemungkinan kasus perdagangan manusia, dan bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelamatkan para gadis. Pada 2012, 78 gadis dirawat di rumah singgah.


Namun, sulit untuk merehabilitasi para gadis yang diselamatkan, terutama jika mereka kembali setelah beberapa tahun. Hambatan utamanya stigma sosial. “Beberapa gadis kembali dengan kondisi kesehatan yang sangat buruk,” kata Ekka. “Mereka terlihat depresi tapi tak mau bicara banyak tentang apa yang telah menimpa mereka.”


Departemen Penyelidikan Kriminal negara bagian telah mendirikan 14 unit anti-perdagangan manusia. Pos siap-siaga khusus ditempat di stasiun-stasiun kereta. [Ranjita Biswas]






Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Kemenangan Korporasi, Kekalahan Korban Pelanggaran HAM

WASHINGTON (IPS) – MAHKAMAH AGUNG Amerika Serikat menolak gugatan hukum yang diajukan oleh mereka yang diduga korban pelanggaran hak asasi manusia terhadap perusahaan minyak Royal Dutch Shell. Putusan yang dirilis Rabu lalu itu dianggap sebagai kekalahan serius bagi komunitas Ogoni di Delta Niger, yang diduga mengalami pelanggaran HAM berat selama pertengahan 1990-an oleh pemerintahan militer yang berkuasa saat itu.

Selain itu, putusan tersebut melukai sistem pengadilan AS yang berupaya meminta ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya di negara-negara berkembang.

Pada kasus Kiobel versus Royal Dutch Petroleum yang mendapat perhatian luas, para korban menuduh perusahaan minyak itu terlibat dalam kejahatan terhadap mereka, termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun para hakim, dipimpin Hakim Agung John Roberts, memutuskan kaitan Shell dengan Amerika Serikat terlalu lemah, meski faktanya mereka menjalankan bisnis di negara tersebut, dan karenanya tak bisa digugat di bawah hukum AS. Para pengkritik menyatakan, justru hukum AS, yang dikenal dengan Alien Tort Statute (ATS), dibuat untuk menangani perkara semacam itu.

“Putusan hari ini benar-benar tragedi,” ujar Raha Wala, dewan senior dari Human Rights First, kelompok advokasi berbasis di Washington, kepada IPS segera setelah putusan itu dikeluarkan.

“Ini artinya pintu keadilan ditutup bagi sekelompok orang asing yang tak tahu ke mana mesti berpaling untuk menyampaikan gugatan ganti-rugi atas isu pelanggaran hak asasi manusia internasional, termasuk penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum. Saya kira Mahkamah Agung mengabaikannya sama sekali hari ini dengan putusan tersebut.”

Dalam kasus ini, para penggugat menyatakan komunitas Ogoni memprotes kerusakan lingkungan dan degradasi lahan akibat eksplorasi minyak di Ogini, Delta Niger. Respon yang mereka hadapi, selama 1993 dan 1994, militer Nigeria secara sistematis menargetkan desa-desa Ogoni dalam kampanye teror penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pengrusakan harta benda.

Puncaknya, sekelompok enviromentalis, dikenal dengan Ogoni Sembilan, termasuk dramawan terkemuka Ken Saro-Wiwa, dieksekusi. Mereka digantung setelah diadakan pengadilan militer, yang secara luas dikutuk sebagai tidak sah.

Komunitas Ogoni berharap merengkuh keadilan di pengadilan AS. Mereka mengajukan gugatan perdata terhadap Royal Dutch Shell berdasarkan ATS. Selama puluhan tahun, undang-undang ini dipakai sebagai saluran hukum untuk menuntut tanggungjawab individu, perusahaan, dan pemerintah atas pelanggaran HAM internasional.

Namun putusan Rabu lalu, sesudah perjuangan berpuluh tahun, kini malah melemahkan undang-undang tersebut. (Riwayat lengkap kasus ini bisa ditemukan di sini)

“Pada dasarnya apa yang dinyatakan Mahkamah Agung bahwa ATS –yang dirancang untuk memungkinkan tuntutan hukum bagi pelanggaran hukum negara maupun hukum internasional– tak bisa lagi diterapkan secara ekstra-teritorial,” ujar Wala.

“Jadi apa yang kita miliki adalah dugaan atas tindak kekerasan kejam, termasuk penyiksaan, yang difasilitasi perusahaan multinasional besar di Nigeria, pada dasarnya takkan terjawab karena Mahkamah Agung menafsirkan UU ini secara sempit.”

Bahkan, Wala mengatakan putusan Rabu lalu bertolak belakang dengan penerapan ATS selama puluhan tahun.

“MA menafsirkan UU ini dengan cara tak konsisten dengan preseden hukum selama 30 tahun terakhir,” katanya. “Selama waktu itu, ATS berulangkali dipakai untuk mengadili kasus-kasus HAM di pengadilan federal. Putusan hari ini benar-benar merugikan para korban pelanggaran HAM.”

Pengadilan negara bagian terbuka

Putusan itu hampir pasti berdampak pada upaya global untuk memberikan ganti-rugi bagi para korban pelanggaran HAM terkait korporasi. Beberapa pihak juga khawatir, hal itu akan mempersulit upaya meniadakan tempat berlindung yang aman bagi diduga para penyiksa dan penjahat perang.

Sementara kasus ini dipandang sebagai langkah mundur dari kecenderungan ke arah pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat, Marco Simons, direktur legal Earth Rights International, kelompok advokasi Washington, berpendapat bahwa pintu bagi ATS belumlah tertutup.

“Mulai sekarang, jika perusahaan multinasional asing terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di negara lain, Anda tak bisa menuntutnya di AS hanya karena mereka beroperasi di AS,” ujarnya.

“Tidaklah cukup bahwa terdakwa adalah sebuah korporasi yang menjalankan bisnis di AS –kini perlu ada kaitan yang lebih besar dengan AS.”

Pada saat yang sama, dia mencatat, putusan Rabu lalu hanya berlaku untuk pengadilan federal. Selanjutnya, dan yang lebih penting, hakim tak memutuskan bahwa korporasi kebal terhadap ATS, sebagaimana diusulkan para pengacara Shell.

“Jadi, korporasi asing yang berbisnis di AS masih bisa digugat berdasarkan ATS untuk kejahatan yang mereka lakukan di seluruh dunia, tapi hanya pada tingkat pengadilan negara bagian,” jelasnya.

“Di luar itu, kita benar-benar tak tahu apakah pertalian tambahan diperlukan. Ini bisa berarti bahwa hanya kasus melawan korporasi AS yang dapat diadili, atau mungkin kasus yang melibatkan beberapa perusahaan di AS, seperti korporasi yang pengambilan keputusannya dibuat di sini.”

Dia mengatakan isu ini akan diperdebatkan di pengadilan untuk beberapa waktu ke depan. [Joe Hitchon]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Peta Pengusiran dalam Bahasa Ibrani

TEL AVIV (IPS) – KEMBANG API mewarnai langit Tel Aviv pekan lalu begitu ribuan bendera Isreal berkibar yang menandai peringatan ke-65 berdirinya negara ini. Pada saat yang sama, sekelompok kecil aktivis Israel menjelajahi sisi lain, yang seringkali diabaikan, dari terciptanya negara mereka: pengusiran paksa ratusan ribu rakyat Palestina.

Kelompok Israel itu bernama Zochrot (dalam bahasa Ibrani, “laku mengingat”). Mereka meluncurkan peta pertama berbahasa Ibrani pada Hari Kemerdekaan Israel tahun ini. Peta itu merinci ratusan kampung Palestina lenyap dalam sejarah Palestina dari awal gerakaan Zionis hingga perang tahun 1967.

Peta juga memasukkan desa-desa Yahudi dan Suriah yang hancur, sejak akhir 1800-an.

Setiap bekas desa dan kota ditandai dengan sebuah titik –warna merah, biru, kuning, merah muda, ungu, atau hijau– untuk menunjukkan kategori, serta kapan dan bagaimana penduduknya mengungsi. Nama-nama komunitas Israel yang dibangun di atas perkampungan Palestina juga ditandai.

“Sudah waktunya, bukan?” ujar Eitan Bronstein, pendiri Zochrot, sembari tertawa tentang mengapa organisasinya memutuskan bikin sebuah peta Nakba dalam bahasa Ibrani.

“Bagi kami, itu sangat penting bukan hanya untuk menunjukkan kerusakan, tapi juga latar belakang apa yang terjadi hari ini. Sangat penting untuk mengakui bahwa tempat kita tinggal sekarang berdekatan dengan (bekas) kota, atau kampung, atau sebagainya (milik Palestina),” katanya.

Nakba (“malapetaka” dalam bahasa Arab) merujuk pada 750.000 warga Palestina yang diusir-paksa atau minggat dari rumah dan desa mereka sebelum dan selama berdirinya negara Israel pada 1947-48.

Pasukan Israel mengosongkan penduduk dan menghancurkan lebih dari 500 desa Palestina saat itu, dan pada tahun-tahun berikutnya. Sejak itu, pengungsi Palestina dilarang kembali ke rumah. Saat ini, Palestina merupakan populasi pengungsi terbesar di dunia, dan sebagian besar masih tinggal di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Hanna Farah, pria berusia 52 tahun, berasal dari desa Kufr Bir’im,Palestina, tak jauh dari perbatasan Lebanon di wilayah Galilee, Israel utara. Keluarganya dipaksa pindah pada 1984, dan dia dibesarkan sebagai seorang pengungsi paksa internal (IDPs) di desa ibunya, Jesh, juga di Galilee.

“(Desa) saya senantiasa dari Kufr Bir’im –selalu dan selamanya,” tutur Farah, kini tinggal di Jaffa, pada acara peluncuran peta Nakba. Dia berkata dia berharap peta Nakba dalam bahasa Ibrani akan membuka mata rakyat Israel mengenai sejarah mereka, dan membantu mereka mengakui Nakba.

“Saat mereka pergi ke taman dan menikmati barbaque, mereka sedang duduk di batu-batu rumah Palestina. Mungkin (peta) ini akan menjadi sedikit efek kejut,” ujar Farah. “Sebagian besar menutup mata. Mereka tak ingin melihat karena tak nyaman bagi mereka. Mungkin kini mereka akan terbuka untuk melihat masalah sebenarnya dan membahasanya pada tingkat nyata.”

Rivka Vitenberg, aktivis Israel, menekankan pentingnya membahas Nakba, khususnya di masyarakat di mana hanya narasi Israel yang diajarkan di sekolah, dan pengalaman rakyat Palestina diabaikan.

“Ketika saya tumbuh di sini, sepanjang waktu para guru mengatakan bahwa kami hanya punya satu negara dan orang-orang Arab punya 22 negara. ketika saya mulai tahu sudut pandang rakyat Palestina, saya melihat hal itu tak tepat sama sekali. Ada orang-orang yang tinggal di sini,” kata Vitenberg.

“Saya ingin orang-orang mengingat Nakba. Ini bagian sangat penting dalam sejarah. Kami harus mengetahuinya.”

Pada Februari lalu, sebuah studi dari Council of Religious Institutions of the Holy Land menunjukkan bahwa buku pelajaran sekolah Israel maupun Palestina menampilkan “narasi nasional sepihak”, dan peristiwa sejarah –seperti Nakba bagi warga Palestina, atau bagi rakyat Israel disebut perang kemerdekaan– “ditampilkan secara selektif untuk memperkuat narasi nasional masing-masing komunitas.”

Namun, menurut Eitan Bronstein dari Zochrot, sudah ada pergeseran bertahap dalam masyarakat Israel yang mulai membahas Nakba secara lebih terbuka. Ini sebagian berkat kian meningkatnya tuntutan pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah, dan upaya pemerintah Israel untuk memendam isu Nakba.

Pada 2011, Israel mengesahkan undang-undang kontroversial –dikenal dengan UU Nakba– yang melarang institusi-institusi menerima dana negara untuk menggelar acara memperingati Nakba. Versi orisinal dari undang-undang itu, yang akhirnya dibatalkan, menyebut peringatan Nakba sebagai tindak pidana yang dapat diganjar hukuman sampai tiga tahun penjara.

“Bila ini terjadi sepuluh tahun lalu, orang akan bertanyta, apa ini? Mereka tak tahu apa kata itu (Nakba). Sekarang, dijamin lebih banyak orang membuka diri untuk mengetahuinya,” kata Bronstein.

“Kami akan membagikannya (peta ini) kepada para dosen, guru sekolah menengah atas, kepala sekolah, perpustakaan, wartawan… Saya sangat berharap bahwa ini akan membuka lebih banyak ruang untuk berdiskusi.” [Jillian Kestler-DAmours]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Mahkamah Agung India Tolak Kasus Obat Paten

DOHA (Al Jazeera) – MAHKAMAH Agung di India telah menolak permohonan Novartis AG, produsen obat dari Swiss, yang meminta perlindungan paten atas sebuah obat kanker. Keputusan ini jadi pukulan telak bagi industri farmasi Barat yang sedang menyasar India untuk meningkatkan penjualan.

Dalam putusannya Senin lalu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa obat kanker Glivec gagal memenuhi syarat paten menurut hukum India.

Sejak 2006, Novartis meminta pemerintah India untuk memberi perlindungan obat-obatannya yang ditiru perusahan-perusahaan India.

Namun, pengadilan memutuskan bahwa obat yang diupayakan Novartis mendapatkan paten itu “tak memenuhi uji orisinalitas atau kebaruan” yang diwajibkan menurut hukum India.

Pada 2009, perusahan itu mengajukan keberatan terhadap hukum yang menghalangi paten atas obat-obatan baru tapi kandungannya tak jauh berbeda dari obat-obatan yang sudah dikenal kepada Mahkamah Agung.

Sohail Rahman dari Al Jazeera, melaporkan dari New Delhi, mengatakan keputusan itu “sangat mengecewakan” Novartis, karena memungkinkan perusahan-perusahaan India terus memproduksi obat generik dengan harga lebih murah bagi konsumen dalam negeri dan internasional.

Rahman berkata, keputusan itu dapat menimbulkan masalah karena India dianggap melanggar aturan yang ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia.

Kasus ini menarik banyak perhatian dan publisitas. Ia adalah perlawanan sejumlah paten yang dilancarkan di India. Ia bisa berimplikasi luas dalam menentukan tingkat perlindungan paten bagi perusahaan obat multinasional yang beroperasi di pasar yang menguntungkan.

Preseden berbahaya

Perusahaan Swiss itu mengancam akan menghentikan pasokan obat-obatan baru ke India bila Mahkamah Agung tak menjatuhkan keputusan yang mendukungnya, tulis Financial Times di London, Minggu lalu.

“Jika situasi masih sama seperti sekarang, semua penyempurnaan atas senyawa kimia orisinal itu tak mendapat perlindungan dan obat-obatan semacam itu mungkin takkan dijual di India,” ujar eksekutif Paul Herrling, yang memimpin perusahaan Swiss itu dalam menangani kasus ini.

Tapi Leena Menghaney, pengacara dari badan amal medis Medecins Sans Frontieres (MSF), mengatakan kemenangan hukum bagi Novartis justru bisa “menjadi preseden berbahaya, melemahkan norma-norma hukum India terhadap evergreening”—sebutan untuk praktik industri yang meminta paten baru setelah melakukan modifikasi kecil atas obat yang ada.

Itu akan “buruk bagi orang-orang di negara berkembang yang bergantung pada obat-obatan generik yang dibuat di negaranya. Benar-benar akan membatasi akses.”

Perusahaan-perusahaan obat generik di India –sejak lama dikenal sebagai “apotik bagi negara berkembang” – telah berperan menjadi pemasok utama obat-obatan tiruan untuk mengobati penyakit seperti kanker,tuberculosis (TB), dan AIDS bagi mereka yang tak mampu membeli obat versi bermerek yang mahal.

Perbedaan harga antara obat generik dan bermerek sangat penting bagi orang-orang miskin di seluruh dunia, ujar MSF.

Misalnya obat Glivec –sering dipuji sebagai “peluru perak” atas terobosannya mengobati bentuk leukemia yang mematikan– seharga 4.000 dolar (sekitar Rp 40 juta) per bulan dalam versi bermerek, sementara versi generiknya yang tersedia di India cuma 73 dolar (Rp 730 ribu).

Dalam kasus Glivec, Rahman dari Al Jazeera juga mengatakan bahwa sebagian besar konsumen di India bahkan tak mampu membelinya karena upah rata-rata hanya 120 dolar (Rp 1,2 juta)

Tapi Novartis dan produsen obat global lainnya mengatakan industri generik India menghambat inovasi dunia farmasi dan mengurangi dorongan komersial untuk menghasilkan obat-obatan baru. [Koresponden Al Jazeera]

*Diterbitkan atas persetujuan Al Jazeera.

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik, dan diposting kembali di blog ini atas izin Yayasan Pantau.

Media Palestina Menghadapi Tekanan Pemerintah

RAMALLAH (IPS) – DENGAN langkah luar biasa, seorang warga sipil divonis setahun penjara karena mengunggah gambar di Facebook di mana Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengenakan kaos tim sepakbola Real Madrid dan berpose menendang bola. Hukuman itu merupakan salah satu contoh bagaimana media menjadi sasaran di wilayah Palestina.

Anas Saad Awad, 26 tahun, dari desa Awarta dekat Nablus, di utara Tepi Barat, mendapat hukuman dari pengadilan yang dipimpiin hakim Nablus dengan dakwaan “mengkritik pemerintah”. Awad tak bisa menghadiri persidangan itu saat hukuman itu dijatuhkan karena dia berada di tempat lain di gedung pengadilan.

Rima Al Sayed , pengacara Awad, mengatakan kliennya didakwa mereka-ulang gambar Abbas memakai kaos Real Madrid dengan keterangan: ‘striker baru’. Menurut Sayed, pengadilan Palestina menerapkan Pasal 195 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Yordania, yang mengkriminalkan orang yang mengkritik raja Yordania.

Penggunaan hukum Yordania oleh pengadilan Palestina bukanlah sesuatu yang luar biasa. Selain Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 2012, hukum Palestina merupakan gabungan dari undang-undang dan KUHP Mesir dan Yordania yang tersisa dari era Mandat Inggris. Namun penerapan hukum Yordania seringkali dipakai terhadap warga Paletina untuk perkara perselisihan buruh dan kejahatan “atas nama kehormatan” dan kebebasan berpendapat.

“Anak saya hanya berkomentar di Facebook,” kata ayah Awad. “Anda tahulah bagaimana anak muda berkomentar. Dia tak bermaksud menghina presiden. Saya minta presiden campur tangan secara pribadi untuk membatalkan putusan pengadilan.”

IPS tak bisa bicara langsung dengan pihak keluarga mengingat kemungkinan agen intelijen Palestina mengawasi telepon keluarga bersangkutan, dan bikin lebih banyak masalah bagi mereka.

Awad sebelumnya bermasalah dengan intelijen Palestina karena mengkritik Otoritas Palestina (PA). Dia ditangkap tapi kemudian cuma didenda dan dibebaskan.

“Ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ini pertama kalinya hukuman dijatuhkan untuk warga biasa hanya karena berkomentar tentang Abbas. Komentarnya di Facebook bahkan tak kasar maupun kritis,” ujar Riham Abu Aitadari Pusat Pengembangan dan Kebebasan Media Palestina (MADA).

“Tahun lalu 10 jurnalis Palestina dari Gaza dan Tepi Barat ditangkap dan diinterogasi karena mengkritik Hamas maupun PA. Kebebasan media di wilayah Palestina berjalan buruk pada awal 2013,” kata Abu Aita.

“Hamas menangkap puluhan jurnalis di Gaza, dan pasukan keamanan Israel meningkatkan sasaran terhadap media Palestina dan luar negeri karena mereka berusaha menutupu protes yang berkembang di Tepi Barat.”

“Namun, PA jadi sangat sensitif selama beberapa bulan terakhir. Ini berkaitan dengan sensitivitas berlebihan atas kritik internasional menyusul dinaikkannya status PA sebagai negara pemantau non-anggota PBB dan tekanan yang diberikan organisasi-organisasi hak asasi manusia Palestina dan internasional,” ujar Abu Aita.

Salah satu strategi PA guna mencapai tujuannya, sebuah negara Palestina yang merdeka, adalah bergabung dengan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) sebagai cara menekan untuk meminta pertanggungjawaban Israel, yang melakukan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hukum internasional atas perlakuannya terhadap rakyat Palestina.

Status PA di PBB hanyalah negara pemantau non-anggota, tapi mereka dapat meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia, termasuk Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) –pasal 19 yang menjamin kebebasan berekspresi.

PA berjanji menegakkan hak asasi manusia dan meratifikasi sejumlah konvensi, namun gagal melakukannya di sejumlah wilayah. Human Rights Watch mencatat, “patut dihargai bahwa kepemimpinan Palestina sedang mempelajari perjanjian-perjanjian itu; kelambanan dalam meratifikasi membuat surutnya keyakinan atas komitmen mereka untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan yang fundamental.”

“Isu lain adalah ketakutan PA atas protes populer di Tepi Barat menyusul Musim Semi Arab yang menyapu seluruh kawasan itu, mengancam kediktatoran di belakangnya,” kata Abu Aita. “Pemerintahan Abbas juga ingin tampil dengan mengambil landasan moral yang tinggi terkait Hamas yang baru-baru ini mengkritik melalui pers atas tindakan kerasnya terhadap media di Gaza.”

Sementara aparat keamanan Abbas mampu mengendalikan jurnalis dan media di Tepi Barat sampai batas waktu tertentu, jejaring sosial terbukti jauh lebih sulit dikontrol meski ada pengawasan intensif.

Tahun lalu, pasukan keamanan Palestina memenjarakan sedikitnya tiga orang dengan tuduhan, dalam peristiwa terpisah, mengkritik pemerintah lewat situs jejaring sosial. Sasah satunya adalah seorang dosen universitas Palestina, yang ditahan karena menghina Abbas lewat Facebook.

Ironisnya, selagi PA mendorong rakyat Palestina melaporkan korupsi, pada April tahun lalu blogger Jamal Abu Rihan ditangkap karena meluncurkan kampanye Facebook menuntut diakhirinya korupsi.

Kantor Ma’an News menemukan bukti pemblokiran delapan situsweb yang kritis pada Abbad, sementara kolumnis Jihad Harb dihukum dua bulan penjara atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah setelah mempertanyakan kroniisme di dalam pemerintahan Abbas.

“Namun, upaya PA menghancurkan pembangkangan jurnalis mental kembali,” ujar Abu Aita. “Apa yang kami temukan adalah para jurnalis Palestina menjadi pendukung kuat kebebasan media dan kian bertekad mendukungnya saat mereka kian jadi sasaran dan dilecehkan.” [Mel Frykberg]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik