Diduga Jadi Tempat Mesum, Salon Mirna Disegel

Banda Aceh - Puluhan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/ WH) menggelar razia dadakan ke sejumlah salon yang terindikasi melanggar Syariat Islam. Dalam razia tersebut, polisi syariat menyegel Salon Mirna  di jalan Ahmad Yani, Peunayong, Selasa (27/12) sore. Selama ini  salon tersebut ditengarai memfasilitasi praktek khalwat.

Salon Mirna sehari-hari melayani pangkas dan rebonding rambut perempuan tersebut pernah diperiksa dan kedapatan  memfasilitasi khalwat oleh petugas satpol PP/WH pada Rabu (9/11) silam. Pihak Pemkot Banda Aceh  pun telah melayangkan peringatan beberapa kali, tapi tidak berubah.

"Penyegelan ini merupakan langkah terakhir kami  setelah beberapa kali kami peringatkan," ujar Fadhil, Kasat Pol PP/WH  Banda Aceh.

Menurut Fadhli, keberadaan Salon tersebut sangat meresahkan masyarakat. Pihaknya pun menerima informasi bahwa salon Mirna sering keluar masuk gadis-gadis dan laki-laki yang dicurigai melakukan kalwat. "Jadi operasional toko tersebut akan dicabut Izin usaha untuk salon, jika mau buka usaha lain silakan, seperti toko pakaian, dan lainnya, cuma untuk salon saja yang  tidak diizinkan lagi,” sambungnya.

Beberapa salon dan tempat usaha di Banda Aceh, katanya, juga akan bernasib sama bila terbukti melanggar Qanun Khalwat. “Kita peringatkan lebih dulu, jika mereka tetap melanggar, maka tersebut juga akan kita cabut juga izin usahanya," tegas Fadhil.

Pun begitu, lanjutnya, dalam razia sore tadi, pihaknya tak berhasil menangkap satu pun tersangka. "Mungkin belum datang pelanggan, jadi hanya penyegelan saja," tutup Fadil.

Sementara Camat Kuta Alam yang datang bersama Satpo PP/WH tersebut mengatakan pihaknya dan seluruh elemen masyarakat setempat sangat mendukung pencabutan Izin sejumlah tempat usaha yang terindikasi melanggar Qanun Syariat Islam. "Kita dukung tindakan tegas dari penegak hukum untuk menertibkan salon yang menyalahgunakan izin operasi," ujar M. Diwarsyah, Camat Kuta Alam. []

Delapan Lembaga Mendaftar Pemantau Pemilukada Aceh

Banda Aceh – Seiring pergeseran jadwal Pemilukada Aceh dari 24 Desember 2011 menjadi 16 Februari 2012, maka masa pendaftaran bagi lembaga pemantau Pemilu juga diperpanjang. Sampai  28 Desember ini,  KIP telah menerima delapan permohonan  dari berbagai lembaga untuk terlihat sebagai pemantau dalam pemilukada Aceh.

Dua lembaga pemantau Pemilukada 2012 yang baru saja memperoleh akreditasi  dari KIP Aceh adalah  Forum LSM Aceh dan Aceh Institute.  Kedua lembaga ini akan melakukan pemantau terkait dengan berbagai isu, termasuk isu kekerasan, yang terjadi di berbagai Kabupaten/kota.

Selain Aceh Institute dan Forum LSM Aceh, lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi adalah Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Acheh Future, Katahati Institute, dan Asian Network for Free and Fair Election (ANFFREL). Lembaga disebut terakhir berbasis di Bangkok.

"Mereka sudah memenuhi syarat sebagai lembaga yang akan memantau Pemilukada Aceh," kata Ketua Kelompok Kerja Pemantau Pemilukada KIP Aceh Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, Selasa (27/12).

Yarwin menyebutkan, KIP Aceh masih menerima pendaftaran lembaga yang hendak memantau pesta demokrasi lima tahunan di Aceh. "KIP masih memberikan kesempatan kepada lembaga sipil dan masyarakat untuk mendaftar sebagai pemantau hingga tanggal 16 Januari atau sebulan sebelum hari pemungutan suara," kata Yarwin.

Untuk pemantau nasional atau lokal, bisa mendaftar langsung ke KIP Aceh dengan melengkapi beberapa dokumen, antara lain profil organisasi, akta organisasi,  serta melampirkan nama staf dan  wilayah pantauan.  Lembaga pemantau juga wajib untuk menegaskan soal alokasi anggaran yang mereka siapkan untuk kegiatan pemantauan ini.

“Soal anggaran pemantauan ini cukup penting karena salah satu alat ukur untuk melihat tingkat keseriusan lembaga  dalam melakukan pemantauan,” kata Yarwin. KIP Aceh, tambahnya,  tidak menyediakan anggaran untuk lembaga pemantauan.  Lembaga yang ingin memantau Pemilukada harus menyiapkan sendiri anggaran untuk operasional mereka.

Khusus  untuk pemantau asing,  sebelum mendaftar ke KIP Aceh, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

KIP berharap kehadiran pemantau independen dalam Pemilukada Aceh mampu mendorong proses transparansi dan keadilan dalam pesta demokrasi ini. “Semua pemantau yang telah mendapat akreditasi dari KIP kita harap bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin, sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi di lapangan,” kata Yarwin. KIP sendiri, kata Yarwin, hanya akan mengakreditasi lembaga pemantau yang memiliki dokumen dan persyaratan yang lengkap. []

Penarikan Nomor Urut Kandidat 2 Januari

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menjadwalkan penarikan nomor urut  para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 16 Februari 2012 pada  rapat pleno terbuka, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin (2/1).

Rencananya, pada rapat pleno terbuka terbatas itu, hadir calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2011. Hadir juga partai politik, unsur Muspida Plus, dan Panitia Pengawas Pemilukada Aceh.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah menyebutkan para calon yang telah ditetapkan sebagai calon tetap diminta untuk menghadiri rapat pleno penarikan nomor urut tersebut. "Kami berharap para semua kandidat bisa hadir, secara berpasangan, pada penarikan nomor urut nanti," kata Nurjani Abdullah, Selasa (27/12).

Sebelum menggelar penarikan nomor urut, pada 30 Desember 2011, KIP Aceh akan menggelar rapat pleno tertutup yang dihadiri Panwas Aceh untuk menetapkan kandidat tetap yang bakal bertarung pada Pemilukada 16 Februari 2012 nanti.

"Kami sudah menginstruksikan KIP kabupaten/kota untuk mengirimkan berita acara verifikasi faktual para kandidat pada tanggal 28 Desember," lanjut Nurjani.

Nurjani juga menginformasikan bahwa bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Darni M. Daud dan Ahmad Fauzi dinyatakan lulus uji baca Quran dan tes kesehatan.

Pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur diikuti empat pasang kandidat, yaitu Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Teungku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Darni M. Daud-Ahmad Fauzi. KIP Aceh akan menetapkan pasangan kandidat pada 30 Desember.

Sementara itu, pada 28 Desember KIP akan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada 2012. DPT akan ditempel di tempat umum, seperti kantor desa, balai desa, masjid, meunasah, pos jaga, dan tempat yang mudah dijangkau warga. []

Bantuan Boat Nelayan Korban Tsunami Belum Terealisasi

Lhokseumawe-Sejumlah nelayan korban tsunami di Kecamatan Seunedon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mengeluhkan bantuan boat yang dijanjikan pemerintah hingga saat ini belum terealiasi. Pawang Laot (lembaga adat laut) Kecamatan Seunedon Nurdin Wahab di Lhokseumawe, Selasa (27/12) mengatakan, meski sudah tujuh tahun bencana tsunami berlalu, namun hingga kini masih banyak sarana tangkapan nelayan yang dijanjikan pemerintah belum terealisasi secara keseluruhan.

Dikatakan, sampai saat ini untuk boat nelayan ukuran 35 GT hingga kini masih ada dua buah lagi yang belum direalisasikan, disamping juga masih banyak boat ukuran 2 GT yang belum diberikan.

Menurutnya, boat ini sangat penting bagi nelayan setempat, karena merupakan sarana yang paling vital untuk mencari nafkah bagi mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga mereka.

Tanpa adanya sarana ini sudah dapat dipastikan, para nelayan yang belum memiliki boat bantuan ini sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena mereka semata-mata hanya bermata pencaharian pokok sebagai nelayan, katanya.

Nurdin Wahab menyatakan, dari 1.375 boat yang hilang akibat bencana tsunami, baru sekitar 250 unit yang diberikan bantuan, sedangkan sisanya hingga kini masih sebatas menunggu janji-janji saja.

Para nelayan yang belum menerima bantuan tersebar di delapan desa dalam wilayah Kecamatan Seunedon.

Lebih jauh Nurdin Wahab menjelaskan, selain janji bantuan boat, juga bantuan rumah korban tsunami, hingga kini juga masih banyak yang belum terealisasikan.

Dikatakan, khusus untuk bantuan rumah ada sekitar 125 kepala keluarga dari tujuh desa yang belum mendapatkan, masing-masing 20 KK di Desa Matang Lada, 20 KK di Desa Ulee Rebek Timu, 15 KK di Desa Teupin Kuyun, 25 KK di Desa Ulee Rebek Barat, 20 KK di Desa Lepo, 10 KK di Desa Matang Puntong serta 15 KK di Desa Menahan Sago.

Seperti diketahui sebelumnya, akibat bencana tsunami yang melanda Aceh Utara, 26 Desember 2004, kawasan Seunedon merupakan daerah yang terparah terkena musibah hal ini dibuktikan dengan 986 jiwa korban meninggal dunia, dan dari jumlah itu hanya tiga korban yang belum ditemukan.[Antara]

Korban Konflik Demo BRA

Banda Aceh-Puluhan korban konflik asal Aceh Selatan berunjuk rasa di kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Pusat di Banda Aceh, Selasa (27/12), menuntut verifikasi ulang data penerima bantuan rumah. Massa korban konflik tiba di kantor tersebut sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mengusung spanduk bertuliskan "BRA Aceh Selatan telah menipu hak korban konflik."

Kafrawi, koordinator aksi, dalam orasinya menyatakan, data penerima bantuan rumah korban konflik berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Selatan tidak sesuai hasil verifikasi 2008.

"Dalam data berdasarkan SK Bupati, banyak nama-nama baru yang keabsahannya patut dipertanyakan. Sedangkan masyarakat yang benar-benar korban konflik tidak masuk dalam SK tersebut," tandasnya.

Misalnya, sebut dia, di Kecamatan Bakongan Timur ada nama 34 penerima rumah bantuan. Namun, yang benar-benar korban konflik hanya tujuh orang. Selebihnya patut dipertanyakan.

"Kami menduga ada kongkalikong di tubuh BRA Aceh Selatan terhadap proses penyaluran rumah bantuan bagi korban konflik. Tindakan ini telah meresahkan korban konflik yang haknya belum terpenuhi," ujar dia.

Kepala BRA Pusat Hanif Asmara yang menjumpai pengunjuk rasa mengakui belum semua hak korban konflik terpenuhi. Seperti bantuan rumah, belum semuanya terbangun.

"Masalah pembangunan rumah belum sepenuhnya tuntas. Yang baru diselesaikan hanya pembangunan rumah yang dibakar pada masa konflik. Sedangkan rumah korban konflik yang tidak layak huni juga belum terbangun," katanya.

Selain itu, kata dia, pergantian harta benda korban konflik lainnya belum ditangani. Karena itu, BRA meminta korban konflik memberikan data sebenarnya, sehingga tidak terjadi komplain di kemudian hari.

Menyangkut permasalahan di Aceh Selatan, Hanif Asmara mengatakan pihaknya akan memeriksa kebenaran masalah yang disampaikan para korban konflik.

"Kami akan periksa ulang data penerima rumah bantuan tersebut. Sepanjang masih ada komplain, maka dana pembangunan rumah korban konflik itu tidak bisa dicairkan," katanya.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, massa korban konflik menyatakan menerima penjelasan tersebut. Mereka akan menunggu tindak lanjut BRA Pusat terkait penyelesaian masalah data penerima bantuan rumah korban konflik.[Antara]

Abu Adnan Bakongan Meninggal

[caption id="attachment_3833" align="alignleft" width="242" caption="Abu Adnan Bakongan"][/caption]

Banda Aceh -  Satu lagi ulama Aceh berpulang menghadap sang Khalik. Setelah Abu Alue Bilie, kini seorang ulama kharismatik Aceh Selatan, Tgk Syech H Adnan Mahmud atau lebih dikenal Abu Adnan Bakongan meninggal dunia pada Selasa (27/12) sekitar pukul 02.00 dinihari di kediamannya Bakongan, Aceh Selatan.

Informasi yang diterima AcehCorner.Com, Selasa (27/12) menyebutkan, Abu Adnan Bakongan tutup usia pada 108 tahun. Disebutkan, pimpinan Dayah Ashabul Yamin Bakongan tersebut menderita komplikasi dan sudah dibawa ke Malaysia untuk berobat. “Bulan lalu Abu dibawa oleh keluarga berobat ke Malaysia yang dibantu Pemerintah Aceh,” ujar sumber AcehCorner.

Menurutnya, Abu baru dua minggu dibawa pulang dari Malaysia. “Abu meninggal pada usia sangat tua, 108 tahun. Innalillahi wa’inna ilaihi rajiun. Kami akan melanjutkan cita-citamu Abu,” kata sumber AcehCorner.Com tersebut.

Rencananya, almarhum dikebumikan hari ini, Selasa (27/12) di Komplek Dayah Ashabul Yamin Bakongan Aceh Selatan. []

Mahasiswa Salurkan Bantuan Korban Banjir Atim

Banda Aceh – Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) bersama sejumlah elemen mahasiswa dari Banda Aceh dan Langsa menyalurkan dua truk bantuan, berupa pakaian, peralatan shalat, dan sembako untuk  530 kepala keluarga korban banjir yang tersebar di Kecamatan Banda Alam, Alu Ie Mirah dan Bagok, Aceh Timur, Minggu (25/12).

Bantuan tersebut merupakan  sumbangan yang terkumpul dari masyarakat dan pengguna jalan selama empat hari, sejumlah Rp21 juta dan barang bantuan lainnya berupa sembako, pakaian, perangkat shalat dan perlengkapan bayi. Bantuan ini, selain yang berhasil dikumpulkan dari kutipan di jalan, juga diberikan langsung oleh Ridwan Abubakar, anggota DPRA dari Partai Aceh dan Biro Kesra Pemerintah Aceh.

“Jika kita uangkan semuanya berjumlah Rp60 juta lebih,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa, Aftahurriza dalam rilis yang diterima AcehCorner.Com, Senin (26/12).

Mahasiswa yang turun ke lapangan berjumlah 73 orang tersebut terdiri dari Aliansi Mahasiswa Langsa (AMAL), mahasiswa Stikes Cut Nyak Dhien Langsa, Mahasiswa dari Akbid MUQ  Langsa,  Farmasi Jambo Tapee dan FKM Serambi Mekkah.

"Alhamdilillah aktivitas  masyarakat korban banjir kini sudah normal kembali seperti biasa. Masyarakat sudah bekerja seperti biasa,” pungkasnya, setelah berhasil menyalurkan bantuan langsung ke lapangan.[]

Taskforce Anjurkan DPRA dan Pemerintah Aceh Bahas RUU KKR

Banda Aceh – Tim Taskforce Aceh yang difasilitasi oleh Transisi Foundation bekerjasama dengan International Republican Institute (IRI) mengemukakan, agar DPRA bersama Pemerintah Aceh membentuk tim khusus guna melakukan advokasi dan dorongan kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar segera membahas RUU KKR dan dapat dijadikan UU secepatnya supaya rekonsiliasi di Aceh segera terwujud.

Hal ini disampaikan Direktur Transisi Foundation, Teuku Murdani melalui siaran persnya ke Aceh Corner, Senin (26/12). Menurutnya, pihaknya  telah mencetak dan menyebarkan hasil rekomendasi mereka yang disertai tanggapan DPR Aceh tentang isu Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Qanun Penanaman Modal.

Kedua draft qanun yang telah menjadi bagian dari Proleg dan merupakan dua qanun prioritas untuk dibahas oleh DPRA pada tahun 2011, dicoba telaah kembali oleh Tim Taskforce melalui diskusi berkala untuk mengkritisi beberapa bagian penting dari isi qanun yang kemudian menjadi landasan sebuah rekomendasi tim yang disampaikan kepada DPRA.

“Keberadaan Qanun KKR yang sampai saat ini belum terwujud merupakan bagian penting yang menjadi perhatian Tim Taskforce Aceh karena merupakan bagian dari amanah UUPA.  Dalam pandangan tim ini, Qanun KKR pada dasarnya tidak perlu menunggu UU KKR Nasional, karena UUPA sendiri sudah cukup untuk menjadi sebuah landasan hukum bagi lahirnya qanun ini,” ujarnya lagi.

Namun, jelas Teuku Murdani, sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, pasal 229 ayat 2; KKR di Aceh sangat perlu mendapat penguatan dari UU KKR Nasional. Tim ini juga menilai perlu adanya penekanan lebih terhadap persoalan Rekonsiliasi dan Reparasi Korban dengan tidak mengurangi unsur pengungkapan kebenaran.

Sementara pimpinan DPR Aceh menyambut baik upaya ini sebagai langkah maju dan bagian dari upaya mendorong mekanisme penyusunan regulasi yang melibatkan publik secara luas. DPR Aceh juga menawarkan beberapa inisiasi yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususya di bidang Penanaman modal, dimana masyarakat akan dilibatkan secara lebih luas khususya dalam hal memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja pada perusahan-perusahan investor dengan mengutamakan peduduk setempat.

Tim Taskforce Aceh yang terdiri dari Partai Politik, CSO, Akademisi, Pelaku dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya. Tim ini dibentuk dalam rangka membangun sebuah mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara partai politik dan CSO untuk merespon isu publik yang pada akhirnya mampu menjadi landasan sebuah regulasi yang pro publik untuk membantu pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi wilayah dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.

“Tim Taskforce berharap dapat terus membantu kinerja badan Legislasi DPRA Aceh dalam proses penyusunan dan evaluasi legislasi yang sesuai dengan  amanat perundang undangan yang mengisyaratkan perlunya keterlibatan publik dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah (Qanun),” akhirinya.[rel]

Polisi Tangkap Truk Arang Illegal

Langsa—Kepolisian Resort (Polres) Kota Langsa, Senin (26/12), menangkap truk bermuatan  sekitar 11 ton arang jadi di Desa Telaga Meurak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, yang hendak diseludupkan ke wilayah Sumatera Utara.

Penangkapan truk illegal tersebut, polisi turut mengamankan empat tersangka, yakni Suyanto (33), M Diah (35), Saparudin (40), dan Johan (30), mereka semuanya warga Desa Pekan, Besitang, Sumut. Selain itu, polisi juga mengamankan  dua mobil jenis cold diesel nopol BK 8873 YI dan BK 9144 PH.

Kepolres Langsa, AKBP Drs Yosi Muhamartha, melalui Kasat Reskrim, AKP Warosidi SH SIK, kepada wartawan mengatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat,  sejumlah anggota Reskrim Polres Langsa, Senin (26/12),  diterjunkan ke lokasi untuk memastikan tentang adanya aktivitas illegal penjualan arang dari Aceh Tamiang ke Sumut. Dari penelusuran itu, pihak berwajib berhasil menangkap dua unit mobil cold diesel nopol BK BK 8873 YI dan BK 9144 PH, yang dipenuhi muatan arang jadi.

Penangkapan tersebut berlangsung, Senin (26/12) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, saat dua unit cold diesel ini hendak membawa sekitar 11 ton arang jenis kayu bakau tersebut ke arah Sumut, di jalan Desa Telaga Meurak, Manyak Payed, Aceh Tamiang. Menurut Kasat Reskrim, ketika dilakukan penangkapan, keempat tersangka tersebut tidak bisa memperlihatkan bukti dokumen yang sah atas kepemilikan arang. Dalam pengakuannya mereka menyebutkan bahwa dua orang pemilik arang jadi itu, yakni  berinisial SL dan YS, keduanya merupakan warga di sekitar Kecamatan Mayak Payed.[]