KIP Aceh Usulkan Munawar sebagai Sekretaris

Banda Aceh - Menyongsong penetapan calon oleh KIP pada Jumat (30/12) besok,  para komisioner KIP Aceh melakukan rapat membahas posisi sekretaris KIP yang akan ditinggalkan oleh Djasmi Has, Kamis (29/12).  Dalam rapat pleno yang berlangsung itu, akhirnya para komisioner KIP Aceh sepakat untuk mengusulkan agar pelaksana tugas (Plt) Sekretaris KIP Aceh diisi oleh orang dalam. Sosok yang ditunjuk oleh komisioner KIP adalah Drs Munawar, yang selama ini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Umum dan Logistik.

Hasil rapat pleno tersebut akan segera disampaikan Ketua KIP Aceh ke Gubernur, untuk selanjutnya meminta persetujuan. “Jika Pemerintah Aceh sudah memberikan rekomendasi, selanjutnya kita akan mengirim surat ke Sekjen KPU di Jakarta untuk melantik beliau,” kata Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh.

Munawar dianggap sebagai figur yang cocok yang menempati posisi sebagai pelaksana tugas Sekretaris KIP Aceh  mengigat ia adalah seorang staf senior di KIP Aceh.  Lagi pula gaya komunikasi  Munawar dianggap sangat baik, sehingga cocok bekerjasama dengan komisioner KIP.

Jika usulan KIP ini diterima, maka Munawar akan dilantik untuk menjabat posisi sekretaris paling lama enam bulan. Sebelum Munawar dilantik, wewenang dan tanggungjawab sekretariat KIP masih dipegang oleh sekretaris sebelumnya.

Sedangkan Sekretaris sebelumnya, Djasmi Has,  terpaksa meninggalkan jabatan itu karena harus fokus berkompetisi dalam Pemilukada. Djasmi Has maju sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Nagan Raya berpasangan dengan  H Asib Amin. Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan.

Djasmi sendiri mengaku siap melepas jabatan itu setelah ia dinyatakan sebagai calon dalam Pemilukada di Kabupaten Nagan Raya. “Begitu hasil verifikasi menyatakan saya dan Pak Asib Amin lolos sebagai calon, saya akan mundur dari Sekretaris KIP Aceh,” katanya.   Djasmi sangat yakin kalau ia dan pasangannya akan menjadi lolos menjadi calon dalam Pemilukada ini, makanya persiapan untuk mundur dari Sekretaris KIP Aceh sudah ia lakukan. []

Jumat, KIP Umumkan Kandidat Gubernur Lolos Verifikasi

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan Aceh akan mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh sebagai calon tetap peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Aceh 2012 pada Jumat (30/12). Sebelum mengumumkan calon, para komisioner  KIP Aceh terlebih dahulu melakukan rapat pleno tertutup yang berlangsung di kantor KIP Aceh di Kompleks Gedung Arsip Aceh.

Rapat pleno Jumat pagi akan diikuti tujuh komisioner KIP Aceh. Mereka akan membahas semua data hasil verifikasi faktual dukungan terhadap empat pasang kandidat yang mendaftarkan diri.

"Hal terpenting, pada  30 Desember ini, kita akan menggelar rapat pleno membahas soal empat pasangan Gubernur dan wakil Gubernur yang mendaftar, apakah mereka lolos atau tidak," kata Ketua Kelompok Kerja Pencalonan Nurjani Abdullah di Banda Aceh, Kamis (29/12).Untuk keperluan rapat pleno ini, KIP Aceh telah menerima berita acara verifikasi faktual para kandidat dari KIP kabupaten/kota pada 28 Desember lalu.

Nurjani menyebutkan, meski tertutup, rapat pleno itu rencananya akan dihadiri juga oleh anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), agar proses penetapan calon berlangsung transparan.

Dalam penetapan kandidat tetap, selain membahas soal hasil verifikasi faktual yang dilakukan KIP kabupaten/kota, rapat pleno juga akan melihat pada hasil uji kemampuan baca Quran dan tes kesehatan. Setelah itu, barulah KIP Aceh mengumumkan kepada publik nama-nama pasangan yang lolos sebagai calon.

Hal yang sama juga berlangsung di tingkat kabupaten/kota, di mana KIP setempat juga akan mengumumkan nama bakal calon yang lolos sebagai calon tetap pada 30 Desember 2011. Selanjutnya pada 31 Desember 2011 hingga 2 Januari 2012 berlangsung penarikan undian nomor urut pasangan.

Khusus untuk tingkat Provinsi,  penarikan nomor urut  pasangan akan berlangsung  pada 2 Januari 2012 di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh dengan diawali rapat pleno terbuka  KIP Aceh. KIP Aceh mengundang pasangan kandidat, tim kampanye, unsur Muspida, Panwas pada rapat pleno penarikan nomor urut tersebut.

KIP Aceh berharap pasangan kandidat yang telah ditetapkan sebagai kontestan Pemilukada bisa hadiri  secara lengkap. “Semua pasangan kita harapkan hadir, karena momen penarikan nomor  juga sangat penting diikuti para kandidat,” tambah Nurjani.

Begitu KIP menetapkan pasangan kandidat, diharapkan umbul-umbul bakal calon yang selama ini dipasang di fasilitas publik,  agar diturunkan. Umbul dan spanduk kampanye para kandidat bisa dipasang kembali ketika masa kampanye. KIP merencanakan jadwal kampanye berlangsung mulai 30 Januari 2012 hingga 12 Februari 2012.

Selanjutnya, selama dua hari mulai 13 hingga 15 Februari 2012 adalah masa tenang, di mana semua umbul-umbul kandidat  harus diturunkan kembali, sebelum memasuki puncak 16 Februari sebagai hari pemungutan suara. []

Koalisi Dalam Pilpres Masih Opsi

Jakarta- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lainnya dalam pemilihan presiden 2014 nanti.

[caption id="attachment_4019" align="alignleft" width="275" caption="Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo"][/caption]

"Kita masih terbuka, bisa saja nanti kita berkoalisi dengan partai lain, seperti dulu dengan Gerindra, atau juga dengan partai lainnya, kalau kita bisa mengajukan sendiri ya mungkin juga bisa sendiri," katanya di Jakarta, Rabu(28/12).

Ia juga mengatakan, pihaknya membuka diri terhadap semua partai politik termasuk Golkar. "Bisa saja (koalisia dengan Partai Golkar), namun semua itukan tergantung misalnya hasil pemilu legislatif," katanya.

Ia menambahkan, hasil perolehan suara dalam pemilihan legislatif sangat menentukan koalisi atau tidak dalam mengajukan kandidat presiden 2014 nanti.

"Pileg (pemilihan legislatif) itu sangat menentukan, kalau kita kurang untuk mengajukan, kan otomatis harus berkoalisi untuk maju," katanya.

Sedangkan terkait dengan kandidat yang dicalonkan, Tjahjo mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih belum menentukan kandidat presiden yang akan diajukan.

"Kita masih menunggu survei serta keputusan PDIP melalui Ketua Umum Megawati tentang itu, kita masih menunggu waktu yang tepat," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR yang juga politisi Partai Golkar Hadjriyanto Y Thohari mengatakan Partai Golkar siap berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Presiden 2014.

"Koalisi Partai Golkar dan PDIP dalam Pilpres 2014 sangatlah mungkin. Kedua partai merupakan partai yang berpengalaman panjang dalam politik," katanya.

Menurut dia, kedua partai juga memiliki platform politik yang nyaris sama. "Jadi, `why not`, kenapa tidak? Golkar tak akan mengelak bila berkoalisi dengan PDIP," katanya.

Sementara itu, meskipun Aburizal Bakrie terus didengung-dengungkan untuk maju dalam pemilihan Presiden oleh Partai Golkar, namun hingga saat ini ketua umum Partai Golkar itu belum memutuskan secara resmi. Kemungkinan keputusan resmi pencalonan Aburizal Bakrie sebagai Presiden akan diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar 2012.[Antara]

Mahasiswa UTU Tuntut Mundur Dekan Fakultas Ekonomi

Meulaboh- Seratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Rabu (28/12), menggelar aksi protes meminta agar dekan mereka mengundurkan diri, karena dinilai tidak kooperatif.

Koordinator aksi Chairil mengatakan upaya tersebut mereka lakukan, karena sudah gerah melihat dan mengikuti peraturan yang selama ini dijalankan Dekan Fakultas Ekonomi Zulbaidi MM tidak seperti diharapkan mahasiswa.

"Selama ini, kami cukup bersabar dengan peraturan yang diterapkan, apalagi kami mengindikasikan bahwa dekan kami itu menyalahgunakan keuangan kampus," tegasnya usai aksi.

Karena maksud hati tidak digubris mahasiswa menyegel kampus mereka dengan palang kayu, sehingga aktifitas kuliah terhenti meskipun dekan fakultas sempat meminta melakukan perundingan namun mahasiswa tetap menolak.

Chairil menjelaskan, ada sejumlah tuntutan mereka yang lain disampaikan secara tertulis kepada pihak yayasan selain menuntut mundur Dekan Fakultas Ekonomi yang sudah bekerja lima tahun lebih memimpin.

Ia menegaskan, sebelum Rektor UTU Ir Abdul Malek MSi menggantikan dekan fakultas ekonomi, mahasiswa tetap bersikeras menyegel fakultas dan mogok belajar sampai adanya pergantian dekan baru.

"Untuk sementara ini fakultas ekonomi dulu yang kami segel dan kami mogok belajar, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menyegel pintu masuk ke UTU sekalian," tegasnya.

Adapun tuntutan lain mahasiswa Fakultas Ekonomi UTU yakni, pihak yayasan harus merubah managemen, kemudian tidak ada lagi nepotisme, adanya transparansi kepada mahasiswa, serta tidak memilih kerabat dosen dalam prioritas biaya siswa dari pemerintah.

Selain itu, meminta kapasitas tenaga dosen diperbanyak dan berkwalitas, sehingga tidak membuat mereka sering absen dosen, menghilangkan butir pencegahan pergerakan mahasiswa yang selama ini terkekang dan hak mahasiswa dipenuhi.

Sebut Chairil, sejumlah tuntutan yang dilontarkan tersebut hanya sebagian kecil yang menjadi sorotan mereka, sehingga timbul aksi protes, namun kedepan mahasiswa mengancam nekat membuat aksi lebih besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

"Kami tidak ingin terus-terusan dalam tekanan, tidak bisa melakukan pergerakan dan sebagainya, kami bangkit sampai permintaan kami dipenuhi, mahasiswa bukan orang bodoh yang bisa ditipu," pungkasnya.[Antara]

Belasan Toko Terbakar di Kota Jantho

Sedikitnya 15 unit toko di kawasan pasar Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (28/12) pagi, ludes terbakar. Kerugian akibat musibah tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah.

[caption id="attachment_3975" align="alignleft" width="300" caption="Belasan toko di kawasan jalan Sudirman, kota Jantho, Rabu (28/12) terbakar | Aduen"][/caption]

Kebakaraan yang terjadi di Jalan Sudirman itu, terjadi sekira pukul 07.30 Wib. Tidak ada korban jiwa dalam musibah yang sempat membuat panik pemilik dan warga disekitar lokasi kebakaran tersebut.

"Saat kebakaran sebagian besar toko masih dalam keadaan tertutup, hanya beberapa warung kopi saja yang buka," ujal Jamal, warga kota Jantho.

Kebakaran yang menghanguskan belasan toko beserta isinya itu, kata Jamal, diduga bermula dari ledakan sebuah kompor minyak tanah di sebuah warung nasi. "Api sangat cepat merambat kebagunan lain," terang Jamal.

Untuk memadamkan api, lanjut Jamal, masyarakat secara bersama-sama dan dengan peralatan seadanya berusaha menyirami kobaran api. Namun karena tiupan angin, api semakin membesar dan susah dijinakkan.

Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi setelah api semakin besar atau sekitar 30 menit kemudian. "Saat berusaha memadapkan api, petugas juga sempat mengalami kerusakan tehnis. Namun akhirnya berhasil diatasi," sebut Jamal.

Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Namun, tak ada harta benda milik pedagang yang bisa diselamatkan.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Herman Sikumbang kepada wartawan mengatakan, untuk mengetahui penyebab kebakaran itu pihaknya akan memanggil sejumlah saksi mata. "Untuk sementara belum bisa kita panggil, karena masih shock dengan musibah tersebut. Dugaan sementara api dari ledakan kompor," kata Kapolres Aceh Besar. [Aduen]

Kemenko Polhukam Bantah ada Perpu Penundaan Pemilukada

• Pemungutan Suara tetap 16 Februari 2012

Jakarta  - Pertemuan khusus membahas Pemilukada Aceh kembali digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Kemenko Polhukam) Jalan Medan Merdeka  Barat, 15, Jakarta, pada Rabu (28/12).  Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sutiyono,Pelaksana Harian Sekretaris Menko Polhukam. Hasil pertemuan tersebut memutuskan, Pemilukada tetap berjalan seperti yang direncanakan KIP Aceh.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain perwakilan dari Pemerintah Aceh, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kepala Biro Hukum dan Humas Makmur Ibrahim,  Kepala Biro Tata Pemerintahan Aceh A. Hamid Zein, serta staf ahli gubernur, Djafar.   Peserta lain dari Aceh juga tampak Kapolda Irjen (Pol) Iskandar Hasan dan Ketua Panwaslu Aceh.  Sementara dari Jakarta, hadir perwakilan dari KPU Pusat, Bawaslu, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Badan Analisa Keuangan Daerah (BAKD),  Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah Deputi dari Kementerian Koordinator Polhukam.

Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh sebenarnya masuk dalam daftar yang diundang untuk pertemuan yang sangat penting itu,  tapi tidak bisa hadir karena kesibukan menjalankan tugas-tugas di Banda Aceh.  Apalagi saat bersamaan,  para komisioner KIP Aceh harus melakukan rapat pleno membahas Daftar Pemilih tetap.

Sebelumnya, dalam undangan yang disampaikan Plh Sesmenko melalui faksimili,  disebutkan bahwa rapat tersebut membahas Kelanjutan Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Aceh.   Itu sebabnya pihak Kemenko Polhukam perlu mendapatkan informasi terbaru dari berbagai stakeholder yang terkait dengan pesta demokrasi  itu, termasuk informasi soal keamanan.

Berkaitan dengan keamanan ini, Kapolda Aceh kembali menegaskan bahwa situasi keamanan Aceh dalam keadaan kondusif untuk melaksanakan Pemilukada. Polda juga  sudah menyiapkan tim untuk tenaga pengamanan, termasuk melakukan simulasi untuk menangani keadaan darurat.

Hal yang sama juga ditegaskan perwakilan Pemerintah Aceh.  Irwandi Yusuf menegaskan kalau Pemerintah Aceh siap untuk memfasilitasi KIP untuk melaksanakan Pemiluda ini. “Soal pendanaan juga siap difasilitasi oleh Pemerintah Aceh,” katanya.

Setelah mendengar semua pandangan dari para peserta, pertemuan itu akhirnya memutuskan, Pemilukada Aceh tetap berjalan seperti yang direncanakan KIP Aceh.  “Pemungutan suara tetap berlangsung pada 16 Februari 2012,” demikian kata Makmur Ibrahim mengutip hasil pertemuan tersebut.

Mengenai anggaran, Gubernur Aceh bisa menerbitkan Peraturan Gubernur yang menetapkan tentang penggunaan anggaran pendahuluan sebelum adanya keputusan tetap. “Untuk hal-hal yang emergency seperti ini, terutama menyangkut agenda politik daerah, Pergub bisa diberlakukan,” kata Makmur.

Pertemuan itu sekaligus membantah isu yang menyebutkan bahwa Pemilukada Aceh akan ditunda. Pelaksana Harian Sesmenko Polhukam Sutiyono menegaskan, isu akan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang penundaan Pemilukada Aceh adalah kabar yang tidak benar.

“Tidak ada Perpu. Pemilukada Aceh tetap berjalan seperti yang direncanakan KIP Aceh,” kata Sutiyono yang bertindak sebagai pemimpin rapat.

KIP Aceh sendiri menyambut baik keputusan tersebut. “ Keputusan itu membuat kita semakin yakin dalam melaksanakan semua tahapan yang sudah kita tetapkan,” kata anggota KIP Aceh Akmal Abzal. Oleh sebab itu, Akmal berharap, masyarakat Aceh jangan lagi ada yang percaya dengan isu-isu tentang penundaan Pemilukada.

Seperti yang disampaikan KIP sebelumnya, tahapan Pemilukada tetap akan berjalan seperti yang sudah mereka tetapkan. Pada 30 Desember ini, KIP Aceh akan mengumumkan nama-nama bakal calon yang lolos sebagai calon. Selanjutnya pada 2 Januari 2012, akan dilakukan penarikan nomor urut peserta  yang direncanakan berlangsung di Hotel Hermes, Banda Aceh.[]

Fatayat NU: Program Pemerintah Aceh Asal-asalan

Banda Aceh – Fatayat Nahdhaltul Ulama (NU) Aceh mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh yang mengejar deadline anggaran setiap akhir tahun. Menurut mereka, banyak program pemerintah yang terkesan asal-asalan.



[caption id="attachment_3956" align="alignleft" width="203" caption="Abriati Yusuf"][/caption]

“Sekarang bisa kita lihat, semua hotel-hotel di Banda Aceh penuh dengan pelatihan-pelatihan, seminar dari dinas Pemerintah. Ini kejar tayang namanya, kayak episode sinetron,” ujar Ketua Umum Pimpinan Wilayah Hj. Abriati Yusuf, SE di kantor Fatayat NU Aceh kawasan Simpang Surabaya, kepada AcehCorner.Com, Rabu (28/12).

Abriati menambahkan, seharusnya program-program Dinas Pemda Aceh jangan hanya menumpuk pada Desember saja. Kesannya program yang dijalankan akhirnya tidak maksimal diterima oleh masyarakat atau peserta pelatihan.

Dia mencontohkan, training-training peningkatan kapasitas baik guru maupun staf kantor pemerintah, seharusnya lebih maksimal dilakukan pada pertengahan tahun, sehingga hasilnya lebih memuaskan.

“Kalau di bulan Desember kan terburu-buru dilaksanakan, kesannya asal-asalan untuk menghabiskan anggaran semata. Hasil yang diharapkan tidak maksimal, pengeluaran dana besar tapi kualitas dari pelatihan itu sendiri tidak bisa diukur tingkat keberhasilan. Tahun depan begini lagi, jadi birokrasi pemerintah melakukan kesalahan yang sama terus menerus. Ini yang harus diubah,” tambah Abriati yang juga Mantan Anggota DPRK Aceh Besar itu.

Abriati menjelaskan, sudah menjadi rahasia umum semua Dinas Pemerintah melaksanakan kegiatan atau program non-fisik pada bulan Desember, padahal pengesahan anggaran di awal tahun paling lama di bulan Mei setiap tahunnya. “Jadi sebenarnya setiap kegiatan  bisa dilakukan pada bulan Agustus, September dan Oktober, misalnya,” sebut perempuan asal Lamlhom yang lama aktif di organisasi pemberdayaan perempuan ini.

Padahal, lanjutnya, akhir tahun semestinya menjadi bulan evaluasi dari program yang sudah dilakukan bulan sebelumnya. Dinas-dinas terkait pu bisa mengevaluasi apa yang kurang sebagai perbaikan ke depannya.

Ketua Fatayat  NU Aceh itu juga menegaskan bahwa Fatayat NU selaku organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat khusunya pada permasalahan perempuan, siap bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, jika saja diperlukan.

“Seharusnya pemerintah mengkoordinir semua kegiatan dan pendanaan sedangkan semua itu bisa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga masyarakat  baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas),” pungkas Abriati Yusuf.[]

Gubernur Aceh Didesak Tertibkan HGU Terlantar

Banda Aceh - Puluhan warga Aceh Barat mendesak Gubernur Aceh menertibkan lahan perkebunan yang diterlantarkan oleh perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU).
Dalam aksi runjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu, puluhan warga tersebut mengecam PT Sari Inti Rakyat (SIR), pemegang HGU perkebunan karet di Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

"Kami merupakan korban HGU yang ditelantarkan PT SIR. Kami datang kemari hanya untuk menuntut agar HGU terlantar tersebut ditertibkan," kata Juli Efendi, koordinator aksi.

Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa mendesak Gubernur Aceh menemui mereka serta memberikan jaminan tertulis agar penertiban HGU PT SIR menjadi prioritas pada 2012.

"Kami meminta Gubernur datang kemari. Gubernur jangan duduk manis di ruang ber-AC. Kami jauh-jauh dari Aceh Barat datang kemari hanya untuk meminta jaminan tertulis bahwa HGU PT SIR ditertibkan," ujar Juli yang disambut yel-yel pengunjuk rasa.

Dalam orasinya, ia mengatakan perusahaan tersebut telah menjadi malapetaka bagi masyarakat. Perkebunan karet yang ditelantarkan tersebut kini berubah menjadi hutan belantara.

"Masyarakat resah karena banyak binatang buas berkeliaran di perkebunan karet yang ditelantarkan tersebut. Kami desak ini segera diselesaikan sebelum jatuh korban jiwa," katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tanah, pemerintah daerah harus membentuk panitia penertiban.

"Panitianya sudah terbentuk. Namun, dalam daftar HGU terlantar tidak ada perkebunan karet milik PT SIR. Karena itu, kami mendesak perkebunan ini masuk agenda penertiban pada 2012," ujarnya.

Juli juga memaparkan dosa perusahaan pemegang HGU perkebunan karet tersebut. Di antaranya, irigasi rakyat di areal perkebunan tidak berfungsi karena air tersumbat oleh semak HGU yang ditelantarkan tersebut.

"Perusahaan itu juga menyebabkan banyak jembatan rusak, sehingga hubungan antarpemukiman penduduk terputus. Anak sekolah terpaksa melintasi jembatan rusak tersebut," ujar dia.

Kepala Keamanan Kantor Gubernur Suprianto yang menemui pengunjuk rasa mengatakan Gubernur Aceh tidak bisa menemui mereka karena sedang berada di luar Aceh.

"Bapak sedang rapat di Jakarta. Saya akan menyampaikan aspirasi kalian kepada Gubernur. Untuk saat ini, masalah kalian bisa disampaikan kepada pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh yang ada di samping saya," katanya.

Namun, pengunjuk rasa tetap mendesak agar Gubernur Aceh menjumpai mereka dan memberikan jaminan tertulis agar penertiban HGU PT SIR dilakukan pada 2012.

"Kami tidak akan pulang sebelum membawa jaminan tertulis dari Gubernur Aceh. Pasalnya, masalah ini pernah kami sampaikan langsung secara lisan kepada Gubernur pada 2010 lalu. Namun, tidak ada realisasi," ketus Juli Efendi.

Sebelum berunjuk rasa di Kantor Gubernur, massa tersebut berdemonstran di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh, menuntut hal serupa, yakni jaminan tertulis terkait penertiban HGU telantar tersebut.[Antara]

Kebakaran Hanguskan 15 Ruko di Jantho

Banda Aceh - Kebakaran besar hanguskan sedikitnya 15 pintu rumah toko (ruko) di kota Jantho, ibu kota Aceh Besar, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa sekitar pukul 07.30 WIB, Rabu. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

[caption id="attachment_3980" align="alignleft" width="300" caption="Belasan toko di kawasan jalan Sudirman, kota Jantho, Rabu (28/12) terbakar | Foto : Aduen"][/caption]

Kapolres Aceh Besar AKBP Herman Sikumbang yang dihubungi dari Banda Aceh, Rabu, menjelaskan pihaknya sedang menyelidiki sumber api penyebab kebakaran yang menghanguskan belasan ruko di Jantho itu.

Sejauh ini, Kapolres memperkirakan kerugian material akibat kebakaran itu senilai Rp1 miliar dan merupakan peristiwa terburuk di akhir tahun 2011 di Jantho atau sekitar 55 kilometer dari Kota Banda Aceh itu.

"Kami sedang menyelidiki sebab-sebab kebakaran ruko yang sebagian besar yang antara lain ditempati pedagang kelontong, warung kopi, warung makan, bengkel dan depot obat," kata dia menjelaskan.

Para pedagang tidak berhasil menyelamatkan barang-barang berharga karena api begitu cepat merambah sederetan bangunan yang berdampingan di pusat perbelanjaan di kota Jantho itu.

Seorang warga Jantho Ahmad menyebutkan, saat api mulai membakar ruko-ruko itu tidak terlihat aksi cepat dari tim penolong unit pemadam kebakaran Aceh Besar.

"Kalau saja mobil pemadam kebakaran beraksi cepat, mungkin tidak sebanyak itu ruko yang terbakar. Saya melihat prajurit TNI begitu cepat melakukan pertolongan yang menghentikan jilatan api ke bangunan lain," kata saksi.

Bantuan mobil pemadam kebakaran dari Kota Banda Aceh ikut dikerahkan, namun saat tiba di lokasi api sudah padam. "Kalau mobil pemadam kebakaran dari Banda Aceh itu terlambat, wajar karena jarak tempuhnya yang cukup jauh," kata warga Jantho.

Masyarakat bersama prajurit TNI tampak bekerja ekstra memadamkan api yang sedang menjilat ruko-ruko, saat kebakaran besar itu terjadi.

"Kami berharap Pemkab Aceh Besar menyiapkan mobil pemadam kebakaran yang benar-benar siap dioperasikan dalam keadaan darurat seperti itu, sehingga bisa segera memberi pertolongan," kata warga itu.[Antara/Aduen]