Ini Dia Empat Pasangan Calon Gubernur Aceh

Banda Aceh - Seperti sudah dijadwalkan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya menetapkan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur konstestan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 16 Februari 2012.
Keempat pasangan tersebut, yakni Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan, Tgk Ahmad Tajuddin dan T Surianyah, Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, serta Darni M Daud dan Ahmad Fauzi.Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah, Jumat (30/12) mengatakan, keempat pasangan yang memenuhi syarat tersebut tiga di antaranya mencalonkan diri lewat jalur perseorangan, sedangkan pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah dicalonkan Partai Demokrat dan PPP.

Nurjani menyebutkan, pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan menyertakan syarat dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 176.767 lembar.Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan sah 152.803 dukungan. Jumlah ini melebihi syarat minimal, yakni 148 ribu atau tiga persen 4,9 juta penduduk Aceh, katanya.

Sedangkan pasangan Ahmad Tajuddin dan T Surianyah, menyerahkan syarat dukungan sebanyak 207.132. Yang dinyatakan berdasarkan verifikasi faktual sebanyak 162.844.

Pasangan Darni M Daud dan Ahmad Fauzi menyerahkan syarat dukungan mencapai 332.147 lembar dan yang dinyatakan sah sebanyak 186.742 dukungan.

Sementara, pasangan Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah dari partai politik, menyampaikan syarat dukungan berupa jumlah kursi di DPRA. Jumlah yang disampaikan sebanyak 14 kursi.

"Jumlah dukungan pasangan ini melebih syarat minimal, yakni 11 kursi DPRA atau 15 persen 69 kursi di lembaga legislatif tersebut," ungkap Nurjani Abdullah.

Setelah penetapan calon, kata dia, KIP Aceh akan melakukan penarikan nomor urut pasangan calon. Penarikan nomor urut dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada 2 Januari 2012.

"Kami mengajak semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dapat menghadirinya di Hotel Hermes di Banda Aceh. Penarikan nomor urut ini merupakan momen penting dalam tahapan pilkada Aceh," ujar Nurjani Abdullah.

Irwandi Yusuf saat ini menjabat Gubernur Aceh dan pasangan Muhyan Yunan merupakan mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh.

Tgk Ahmad Tajuddin berasal dari kalangan pesantren dan pasangannya, Teuku Suriansyah pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1987-1992, 1992-1997, dan 1997-1999 dari Golongan Karya.

Calon Gubernur Aceh Muhammad Nazar merupakan Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan pasangannya, calon wakil gubernur, Nova Iriansyah tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Sedangkan calon gubernur Darni M Daud merupakan Rektor Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Sementara, pasangannya Ahmad Fauzi merupakan dosen IAIN Ar Raniry, Banda Aceh. [red/Ant]

FMAS: DPRA Harus Terima Putusan Pilkada Aceh

Tapaktuan - DPRA dituntut untuk menerima segala keputusan dan konsekwensi yang telah diputuskan tentang proses pilkada Aceh. Hal ini dikatakan Koordinator Forum Muda Aceh Selatan, Razikin, melalui rilis yang diterima AcehCorner.Com, Jumat (30/12).

Menurutnya, keputusan pelaksanaan Pilkada di Aceh telah final. KIP Aceh juga sudah menetapkan tanggal 16 Februari 2012 dilaksanakan pencoblosan dan tanggal 2 Januari 2012, pencabutan nomor calon Gubernur Aceh. Berarti, katanya, kurang dari 30 hari lagi pesta demokrasi di Aceh akan di gelar di 16 Kabupaten dan Kota di Aceh.

“Sangat disayangkan, menjelang detik-detik pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, ada skenario yang sengaja dibangun oleh kelompok-kelompok anti demokrasi dengan mengatasnamakan perdamaian dan masyarkat Aceh, dengan mengeluarkan pernyataan menghambat dari pelaksanaan proses pilkada di Aceh,” ujarnya.

Secara kasat mata, lanjutnya, beberapa point dari kesepakatan antara Dirjen Otda dengan Partai Aceh, sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi keputusan bersama, KPU, KIP Aceh yang merujuk pada putusan MK tentang regulasi pelaksanaan Pilkada Aceh.

Karenanya, katanya, Forum Muda Aceh Selatan mengutuk dan mengecam Dirjen Otda yang telah melakukan indisipliner dengan membuat kesepakatan dengan salah satu pihak (partai Aceh).

“Kami juga meminta Mendagri untuk menindak tegas Dirjen Otda dan segala bentuk Mafia Pilkada di Aceh,” tegasnya.[]

MK Kembali Sidangkan Gugatan DPRA terhadap KIP Aceh

Banda Aceh -  Meski  DPRA sudah menarik gugatannya di Mahkamah Konstitusi  (MK) terkait gugatan terhadap KIP Aceh, persidangan kasus tersebut ternyata tidak serta merta terhenti.  MK ternyata masih meneruskan persidangan tersebut yang dijadwalkan pada  4 Januari 2012.

“Ya, sidang memang dilanjutkan MK. Kami baru saja mendapat undangan untuk menghadiri sidang itu pada Rabu, 4 Januari 2012 pukul 13.00 WIB,” kata Imran Mahfudi,  pengacara KIP Aceh. Surat undangan itu disampaikan langsung ke kantor hukum  Imran Mahfudi & Rekan di Banda Aceh, dengan Nomor Panggilan Nomor  1320.6/PAN MK/12/2011 yang ditandatangani Panitera MK Kasianur Sidauruk.

Imran sendiri mengaku siap menghadiri persidangan tersebut. “Kita tapi akan menghadiri persidangan tersebut,” katanya. Imran yakin, undangan yang sama juga sudah disampaikan MK kepada DPRA dan tim kuasa hukum mereka.

Sebelumnya, terhitung  15 Desember  2011 pukul  14.30,  DPRA mengaku sudah mencabut gugatan mereka terhadap KIP terkait dengan kasus sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh lembaga itu ke MK.  Dalam keterangannya kepada wartawan,  Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengaku mengambil kebijakan itu karena mereka tidak percaya kalau MK akan objektif dalam menjatuhkan putusan.

“Pencabutan gugatan itu kita lakukan, karena Badan Musyawarah (Bamus) DPRA, tidak meyakini lagi MK dapat memberikan putusan dalam perkara yang digugat secara fair dan obyektif,” Ketua DPRA, Drs H Hasbi Abdullah yang didampingi anggota H Abdullah Saleh kepada wartawan pada acara jumpa pers yang berlangsung di Media Center DPRA.

Tapi belakangan terungkap kalau pimpinan Partai Aceh dan Dirjen Otonomi Daerah Prof. Djohemansyah Djohan, pada 12 Desember 2012 telah menandatangani kesepakatan rahasia  yang isinya berkaitan tiga hal, pertama, penundaan Pemilukada sampai adanya penyelesaian qanun; kedua,  adanya Pj Gubernur;  ketiga,  Partai Aceh berjanji akan mematuhi putusan MK soal keberada calon perseorangan. Perjanjian itu ditandatangani oleh Dirjen Otda da Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf.

Setelah perjanjian itulah, tiga hari kemudian DPRA menarik kembali gugatan mereka yang telah diajukan ke MK.  Tidak heran jika penarikan gugatan itu dikait-kaitkan dengan upaya damai yang ditandatangani Dirjen Otda dan Pimpinan partai Aceh.

Tapi sebagai pengacara, Imran Mahfudi  tidak banyak tahu soal intrik politik di balik penarikan gugatan tersebut. “Kami hanya fokus menangani kasus hukumnya saja.”

Meski DPRA sudah menarik gugatan tersebut, tapi keputusan akhir tetap ada pada MK.  “MK yang berwenang memutuskan,  apakah gugatan itu akan diteruskan atau dihentikan seperti yang diinginkan DPRA,” tambahnya. Itu sebabnya Imran berkeyakinan, dalam sidang kedua yang akan digelar 4 Januari ini, MK kemungkinan akan fokus mempertimbangkan keputusan DPRA yang menarik gugatan tersebut. []

Haul Sultan, Jamaah Mesjid Raya Baiturrahman Gelar Doa Bersama

Banda Aceh - Memperingati Haul Sultan Iskandar Muda ke-375, seribuan jamaah Shalat Jumat Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh menggelar doa bersama dipimpin Dr. Luqmanul Hakim yang juga imam shalat berjamaah tersebut.

Doa bersama ini ikut dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Muhammad Nazar, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Imam Besar Mesjid Raya Baiturrahmah, Prof Dr Tgk H Azman Ismail MA, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud dan Brigjend. TNI. Purn. Bustari Mansur, Kepala Dinas Syariat islam dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Pantauan AcehCorner.Com, ribuan jamaah shalat Jumat tersebut larut dalam zikir dan doa. Mereka mengikutinya dengan khidmat.

Sebelumnya, peringatan mangkatnya Sultan Iskandar Muda juga digelar Komunitas Panteue yang dinakhodai Ampuh Devayan di sebuah café di Banda Aceh, Selasa (27/12) malam lalu.. Sejumlah seniman dan budayawan di Aceh. Nabhani membacakan risalah penobatan Iskandar Muda sebagai sultan Aceh yang ke-20. Iskandar Muda dideklarasikan sebagai raja pada 10 Februari 1607. Ia merupakan sultan ke-20 dari 40 raja yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam.[]

Wasekjen Partai SIRA: Jujur Kita Terkejut

Banda Aceh -  Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (DPP Partai SIRA) Teuku Banta Syahrizal mengaku terkejut saat menerima surat pengunduran diri Muhammad MTA dari Partai SIRA. Menurutnya, dari aspek ralasi kepartaian antara saudara MTA dengan jajaran DPP harmonis-harmonis saja.



[caption id="attachment_4129" align="alignleft" width="205" caption="Teuku Banta Syahrizal"][/caption]

“Jujur awalnya kita terkejut. Kita sangat menyayangkan dan merasa kehilangan, karena seorang kader, petinggi partai, dan teman bersama memilih tidak mau bersama lagi dalam satu partai. Namun dalam berpolitik selalu ada pilihan-pilihan,” ujarnya ketika dimintai tanggapan terkait mundurnya Muhammad MTA dari Ketua Bidang Internal dan keanggotan Partai SIRA.

Namun, pihaknya membantah jika disebutkan petinggi Partai SIRA tidak menggubris surat soal desakan digelarnya Rapimsus.

“Tudingan ini tidak benar. DPP punya penilaian tersendiri terhadap permintaan beliau, sehingga tidak mungkin menggelar Rapimsus hanya untuk membahas persoalan yang saudara MTA minta,” ujar Teuku Banta yang akrab disapa Banta ini.

Banta menjelaskan, Partai SIRA memang akan menggelar Rapimsus, tapi tidak tergesa-gesa seperti permintaan MTA.  Menurutnya, SIRA sudah mengagendakan menggelar Rapimsus pada pertengahan Januari 2012 untuk bahas persoalan konsolidasi pemenangan kandidat calon-calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai SIRA pada Pemilukada 2012 ini.

“Juga kita akan bahas langkah konsolidasi partai untuk persiapan menghadapi verifikasi Depkumham, KPU/KIP dan pemenangan partai pada pemilu 2014 nanti,” ujarnya sembari menyebutkan permintaan dari MTA juga menjadi salah satu agenda yang akan dibahas termasuk memberikan klarifikasi.

Bahkan, lanjut Banta, sebelum Rapimsus digelar, pihaknya mengharapkan adanya komunikasi antara MTA dengan Ketua MTP, karena ada hal yang harus saling mengklarifikasi antara kedua orang ini terkait komunikasi yang tersendat.

“Partai ini kan kita bangun secara kekeluargaan, setara dan relasi yang kita dorong adalah relasi yang humanis dan saling mengisi, maka menjadi lebih bijak jika ada kesalahpahaman antara sesama kader diselesaikan secara kekeluargaan dan saling memahami,” jelas pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Aceh Jaya pada Pilkada 2006 silam.

Apalagi, sambungnya, persoalan yang dipaparkan MTA terkait hal personal dengan personal, sementara para pengurus dan teman-teman hanya media informasi saja.

“Jadi saling mengklarifikasi secara personal adalah langkah awal yang sangat baik,” katanya menyarankan.

Terlepas dari itu semua, sebutnya, sekarang saudara MTA sudah mundur dari pengurus dan anggota partai. Pihaknya hanya mengaku berat melepaskan kepergian Muhammad MTA.  Namun, karena ini sudah menjadi sikap final dari dia, pihaknya hanya bisa mengucapkan selamat jalan.

“Terima kasih atas seluruh sumbangsih tenaga, fikiran dan kerja keras, cerdas dan ikhlas saudara dalam membangun dan menjaga partai kita ini,” lanjutnya. “Semoga kita akan bisa terus berbuat yang terbaik untuk menyelamatkan, mencerdaskan, dan menyejahterakan Aceh, meskipun kita tidak separtai lagi. Doa kami semoga MTA semakin bisa lebih optimal berjuang untuk Aceh di komunitas politik yang Tgk pilih kemudian hari,” pungkasnya. []

Muhammad MTA Mundur dari Partai SIRA

Banda Aceh – Ketua Bidang Internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (DPP Partai SIRA), Muhammad MTA, Kamis (29/12) mundur dari Partai yang dibentuk aktivis referendum itu.



[caption id="attachment_4119" align="alignleft" width="300" caption="Halaman account facebook Tuwanku MTA yang memposting surat pengundurannya dari Partai SIRA"][/caption]

Tanda-tanda pengunduran diri Muhammad MTA sudah mulai berhembus sejak 22 Desember lalu saat meminta DPP Partai SIRA menggelar Rapimsus meminta klarifikasi dari Ketua MTP Partai SIRA Muhammad Nazar terhadap permasalahan yang terjadi sehingga berpengaruh langsung terhadap kelangsungan Partai dan para kadernya.

“Saya sudah memberikan limit waktu sejak 22-28 Desember kepada DPP untuk menggelar Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus). Karena tanpa Rapimsus atau sejenisnya meminta klarifikasi dari Muhammad Nazar maka Partai SIRA akan terus ditimpa fitnah berkepanjangan,” kata Muhammad MTA dalam surat pengunduran dirinya yang juga diposting di account Facebook miliknya, Kamis (28/12) malam.

Menurut dia, pihak DPP Partai SIRA bukannya menyahuti surat dia melainkan malah menggelar rapat yang dihadiri Muhammad Nazar dan meminta dirinya duduk khusus dengan Ketua MTP, dan menghindari Rapimsus  sebagai wadah klarifikasi.

“Maka saya menolak dengan tegas untuk duduk bersama Muhammad Nazar, karena persoalannya bukan antara saya dengan dia, melainkan lebih ke persoalan internal yang diciptakan Muhammad Nazar,” tulis MTA dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan ke DPP Partai SIRA.

Dalam suratnya, selain mundur dari Ketua Internal Partai SIRA, Muhammad MTA juga menyatakan mundur dari keanggotaan Partai SIRA.

Hingga berita ini diturunkan, AcehCorner.Com belum berhasil memperoleh keterangan dari petinggi Partai SIRA terkait pengunduran seorang kadernya. []

 

BRA Aceh Selatan: Jangan Ada yang Bermain di Air Keruh

Tapak Tuan - Ketua Badan Re-integrasi Aceh (BRA) Aceh Selatan, Misbah, mengharapkan agar orang-orang yang senang bermain di air keruh, tidak menjadikan masyarakat korban konflik sebagai motor dalam mencapai tujuannya. Hal ini dikatakannya setelah adanya unjuk rasa masyarakat korban ke BRA Pusat, Selasa (27/12) lalu.

“Sebelum melakukan unjuk rasa ke BRA Pusat, Keuchik dan perwakilan masyarakat Simpang Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan pertemuan dengan Ketua BRA Aceh Selatan yang didampingi oleh Pendamping Kecamatan Bakongan Timur, Baizawi Har, guna mempertanyakan sisa rumah korban konflik yang belum dibangun di Desa Simpang Kecamatan Bakongan Timur,” katanya, Kamis (29/12) .

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, perwakilan kecamatan ini menanyakan jumlah 25 unit rumah bantuan. Padahal, lanjutnya, BRA Aceh Selatan telah memberikan jatah untuk Desa Simpang tersebut sebanyak 10 unit dari 34 unit kuota Kecamatan Bakongan Timur.

“Pemberian kuota sebanyak ini, mengingat Desa Simpang setiap tahunnya, mulai dari tahun 2008, 2009 dan 2010 menjadi prioritas utama di Kecamatan Bakongan Timur. Sudah 106 unit yang telah dibangun dari 131 jumlah total data rumah korban konflik yang masuk ke BRA Kabupaten Aceh Selatan,” jelas Misbah.

Karena tidak bisa memberikan jatah lebih, tambah Misbah, Ia menyarankan agar korban konflik yang selama ini mengaku belum terdaftar agar bisa mengklarifikasikannya ke BRA Pusat. Alasannya, mengingat waktu yang sudah mendesak, sementara  BRA Aceh Selatan telah memberikan tenggang waktu selama 4 hari bagi masyarakat korban konflik Desa Simpang Kecamatan Bakongan Timur guna melengkapi persyaratan atau perlengkapan administrasi.

“Namun masyarakat Desa Simpang menolak kuota 10 unit tersebut dan tetap menuntut harus 25 unit untuk Tahun 2011 ini,” ujarnya.

Lanjut Misbah, berhubung SK Bupati harus secepatnya ditandatangani dan dikirim ke BRA Pusat Banda Aceh, maka Ketua BRA Aceh Selatan bersama dengan Pendamping Kecamatan Bakongan Timur akan memprioritaskannya pada tahun 2012 mendatang.

“Inilah awal mula terjadinya permasalahan di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan,” ketusnya lagi seperti yang dirilis dalam siaran pers ke Aceh Corner.

Terang Misbah, proses verifikasi penerima bantuan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya Kecamatan Bakongan Timur telah dilaksanakan pada tahun 2007, yang melibatkan unsur Muspika (Kantor Camat, Polsek dan Danramil), Unsur KPA dan Tokoh Masyarakat dalam tiap-tiap Kecamatan.

Menindaklanjuti proses tersebut, terang Misbah, BRA Pusat bersama-sama dengan BRA Kabupaten Aceh Selatan kemudian melakukan Re-verifikasi atau pendataan ulang pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 2008. Proses ini, sebutnya juga melibatkan Keuchik, saksi Tuha Peut Gampong 2 (dua) orang mengetahui Camat setempat, yang bertujuan untuk finalisasi jumlah data rumah korban konflik untuk di ‘Buku Putihkan’.

Pun begitu, pada tahun 2009, banyak pengaduan dari masyarakat korban konflik yang belum masuk ke dalam data Re-verifikasi Buku Putih. Karenanya, BRA Pusat bersama-sama dengan BRA Aceh Selatan kembali menerima data melalui proposal yang berisi Surat Keterangan dari Keuchik yang menyatakan yang bersangkutan sebagai Korban Konflik dan mengisi formulir complain.

“Proses ini disebut dengan Prosedure Komplain, dari data Prosedur Komplain tersebut telah kita cross cek ke lapangan yang dibantu dengan Pendamping Kecamatan masing-masing yang juga melibatkan pelaku-pelaku konflik sehingga data tersebut sudah final dan akurat serta layak untuk dibantu,” tegasnya.

Maka, tambah Misbah, 27 Unit rumah yang tertera dalam SK Bupati Tahun 2011 berasal dari data Prosedure Komplain tersebut.

“Kami mengharapkan kepada BRA Pusat agar dapat sesegera mungkin menyalurkan bantuan rumah untuk Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun Anggaran 2011, guna menghindari terjadinya permasalahan baru di kemudian hari. Kami juga berharap pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Selatan yang belum mendapat bantuan, agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.[rel]

Dewan Minta Pemkab Tindak Warga Atim yang Buat KTP Bener Meriah

Idi - Ketua DPRK Aceh Timur, Tgk Alauddin, meminta kepada Pemkab Aceh Timur menindak tegas masyarakat Aceh Timur yang bermukim di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur, namun membuat e-KTP di Bener Meriah.

[caption id="attachment_4060" align="alignleft" width="150" caption="Tgk Alaudin"][/caption]

Menurut Dewan, Blang Seunong sudah jelas masuk wilayah Aceh Timur berdasarkan surat keputusan (SK)  Gubernur Aceh, sehingga kisruh tapal batas di sana sudah berakhir dengan keluarnya SK tersebut.

“Jika ingin membuat e-KTP di Kabupaten Bener Meriah, silahkan tinggal di sana. Jangan coba-coba mencaplok kawasan Aceh Timur dengan berbagai upaya. Sebab wilayah  Desa Blang Seunong dan beberapa dusun di sana merupakan kawasan Aceh Timur yang sah secara undang- undang. Dalam hal ini Pemkab Aceh Timur harus bertindak secepat mungkin,” tegas Tgk Alauddin, kepada AcehCorner.Com, Kamis (29/12).

Menurutnya, tapal batas Kabupaten Aceh Timur dan Kabupten Bener Meriah sudah jelas sesuai dengan keputusan Gubernur Aceh yang dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. Kata Tgk Alauddin, tidak ada lagi istilah warga Aceh Timur yang bermukim  di Desa Blang Seunong, tapi mengklaim dirinya berada di wilayah Kabupaen Bener Meriah. Karena itu, mereka wajib memiliki KTP Aceh Timur.

Ia juga berharap berharap kepada Pemkab Aceh Timur untuk segera mengambil tindakan terhadap warga yang mencoba membuat e-KTP di kabupaten tetangga itu. “Jika mereka memilih KTP Bener Meriah,  silahkan tinggal dalam wilayah Bener Meriah. Wilayah Aceh Timur jangan diganggu gugat oleh kabupaten lain, dan jangan mengatur urusan rumah tangga Aceh Timur, “demikian Alauddin, yang juga politisi Partai Aceh

Persoalan tapal batas wilayah pedalaman Aceh Timur di Kecamatan Pante Bidari yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah, terus berbuntut panjang. Awal masalah itu mencuat setelah Camat Syiah Utama, Bener Meriah, Hudaidi mengirimkan surat kepada bupati setempat agar mengeluarkan larangan pengeboran minyak oleh Trianggle Pase Inc, yang mengelola sumur gas peninggalan Exxon Mobil, di Desa Blang Seunong.

Surat itu tembusannya disampaikan kepada perusahaan eksploitasi minyak tersebut mengundang reaksi keras dari Muspika Pante Bidari, Aceh Timur. Selasa (28/12/2010), Camat Pante Bidari Burhanuddin SH bersama unsur Muspika dan Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin sempat meninjau langsung beberapa desa yang dikabarkan mendapat SK keuchik dari Bener Meriah itu. []

Anggota DPRK Pidie: Perdamaian Aceh Terancam Gagal

Sigli – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Fraksi Partai Aceh, Suadi Sulaiman mengatakan, kesepahaman perdamaian Aceh terancam gagal karena pemerintah pusat tidak berkomitmen menjaganya.

Menurut mantan Juru Bicara GAM Pidie ini, perkembangan perdamaian Aceh tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab menjaga keutuhan perdamaian.

“Berbagai kebijakan pemerintah pusat terkait Aceh cenderung mengabaikan kekhususan Aceh seperti termaktub dalam MoU Helsinki, UUPA No 11/2006 serta Inpres No 15/2005 tentang nota perdamaian,” ujar pria yang akrab disapa Adi Laweueng ini, kepada AcehCorner.Com, Kamis (29/12).

Adi Laweung mencontohkan, pemaksaan Pilkada Aceh yang tidak berpegang utuh pada komitmen perdamaian bisa merusak kekhususan Aceh. “Salah satu contohnya domain politik cukup kentara dan Pilkada Aceh dikuasai oleh Kemenpolhukam. Padahal sebenarnya itu menjadi wewenang Kemendagri. Ini kan sikap inkonsistensi pemerintah yang berdamai dengan Aceh,” tandasnya.

Suhadi juga menyayangkan sikap Presiden SBY yang diam, seakan-akan Perdamaian Aceh bukan tanggungjawabnya sebagai Presiden. Menurutnya, presiden wajib punya sikap, mau melanjutkan perdamaian atau mau menghancurkan serta membawa Aceh kembali ke ranah konflik. “Presiden wajib bicara jangan memaksakan pihak lain untuk berdamai, sedangkan pemerintah sendiri menggiring ke konflik baru,” tegasnya sembari mengkritik pertemuan di Kemenkopolhukam, Rabu (28/12) lalu sebagai pertemuan ilegal, karena tidak terwakili semua pihak terutama yang menandatangani MoU Helsinki.

“Saya pikir, janganlah membuat grop dalam menjalankan perdamaian ini yang berakhir dengan kehancuran, berjalanlah sesuai dengan yang sudah disepakati,” harapnya. []