Jelang Penetapan DPT, KIP Gelar Pelatihan DP Tools

Banda Aceh - Menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar pelatihan Bimbingan Teknis DP Tools bagi 40-an komisioner KIP kabupaten/kota dan staf Komisi Pemilihan Umum daerah.
Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilihan KIP Aceh Akmal Abzal mengatakan, daftar pemilih tetap akan diumumkan pada 28 Desember nanti. "Kita berharap, pada saat DPT diumumkan, semua masyarakat yang mempunyai hak pilih sudah terdaftar untuk bisa memberikan hak suara pada pemilihan 16 Februari 2012 nanti," harap Akmal.

Pencatatan DPS sudah diperpanjang sejak KIP mengeluarkan Keputusan No 26/2011. Lalu sejak tanggal 21 Desember lalu, itu sudah memasuki masa pencatatan dan pelaporan daftar pemilih tambahan, hingga 27 Desember nanti. "Untuk itu, diharapkan warga dan semua pihak yang berkepentingan dengan Pemilukada memberikan masukan," kata Akmal Abzal di hadapan peserta pelatihan Bimbingan Teknis DP Tools di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Sabtu (24/12).

Akmal meminta agar data pemilih tetap yang akan dikeluarkan nantinya betul-betul akurat dan dapat dipertangungjawabkan. "Krisis kepercayaan para kontestan (terhadap penyelenggara pemilihan) itu pada akurasi data," ujar Akmal.

Untuk itu, ia berpesan kepada KIP kabupaten/kota untuk melibatkan banyak pihak dalam menentukan daftar pemilih. "Dalam merekapitulasi data, baik di tingkat PPK maupun kabupaten/kota, libatkan Panwas, kalau perlu tim sukses, unsur muspida dan pihak-pihak terkait," tambahnya. "Sehingga terbangun transparansi data."

Akmal juga menyebutkan bahwa UU No 15/2011 telah mengamanatkan bahwa data pemilih sudah harus kelar 30 bulan sebelum hari pemilihan. Makanya, KPU Pusat akan memulai program pemilihan legislatif mendatang dengan tahapan pendaftaran pemilih.

Sementara itu, Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra saat membuka acara ini menyebutkan, pemilihan umum kepala daerah akan dilaksanakan pada 16 Februari 2012 mendatang.

"KIP Aceh yakin dengan jadwal yang telah ditetapkan. Baru-baru ini KIP telah mengadakan pertemuan dengan gubernur, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri," ujar Ilham.

 Serangkaian pertemuan itu, sebut Ilham, membuat KIP semakin yakin bahwa pemilukada akan berlangsung seperti jadwal yang telah ditetapkan KIP. "KIP tidak sendiri. Banyak pihak yang membantu menyukseskan pemilukada," tandasnya. []

Bulog Aceh Salurkan Raskin Ke-13

Banda Aceh - Badan urusan logistik (Bulog) Divisi regional (Divre) Aceh menyatakan pihaknya mulai mendistribusikan jatah beras masyarakat miskin (Raskin) ke-13 yang dijatahkan untuk provinsi itu sejak pertengahan Desember 2011.



"Kami telah mengintruksikan seluruh kabupaten/kota di Aceh segera mendistribusikan jatah raskin ke-13 ke keluarga penerima manfaat sesuai pagu yang telah ditanda tangani Gubernur Aceh Irwandi Yusuf,? kata Kadivre Bulog Aceh, Fachriani di Banda Aceh, Jumat (23/12).

Disebutkannya, pemerintah pusat memberikan jatah Raskin ke-13 untuk Aceh sebanyak satu bulan penyaluran yakni 7.946 ton dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 529.752 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

"Tambahan jatah tersebut merupakan program yang diberikan secara nasional oleh Pemerintah Pusat dan Aceh juga mendapat jatah yang sama," katanya.

Dijelaskannya, ada beberapa kabupaten/kota di provinsi paling ujung barat Indonesia itu telah mendistribusikan beras masyarakt miskin itu ke keluarga penerima manfaat.

Masing-masing kabupaten/kota itu adalah Banda Aceh dengan realisasi penyaluran sekitar 41 persen, Lhokseumawe 86 persen, Takengon 86 persen, Langsa 13 persen, Meulaboh 82 persen, Sigli 48 persen, Kutacane 83 persen dan Blang Pidie 34 persen.

"Kami terget seluruh jatah raskin tersebut telah diterima keluarga penerima manfaat pada 31 Desember 2011," katanya.

Pemerintah Pusat memberikan jatah raskin untuk provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu pada 2011 sebalum adanya penambahan raskin ke-13 sebanyak 95.355 ton.

Pihaknya berharap masyarakat penerima manfaat tidak khawatir, karena seluruh jatah yang telah dialokasikan pemerintah untuk keluarga penerima manfaat akan diterima sesuai jadwal.

"Kami optimistis seluruh jatah raskin yang diberkan pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh akan tuntas sebelum akhir tahun ini," demikian Fachriani.[Antara]

Ratusan "Outsourcing" Padati Ruang Sidang Pengadilan

Banda Aceh - Ratusan "outsourcing" memadati ruang sidang Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Banda Aceh, Jumat (23/12), mendengarkan langsung persidangan gugatan mereka terhadap PT Pertamina Field Rantau, Aceh Tamiang.



Kehadiran pekerja kontrak tersebut membuat ruang sidang penuh sesak. Bahkan banyak dari mereka terpaksa mendengarkan persidangan dari luar ruang.

Kendati begitu, proses persidangan berjalan lancar, walau sesekali terdengar deringan telepon genggam. Sejumlah polisi bersenjata laras panjang turut mengamankan jalannya persidangan.

Persidangan dengan majelis hakim diketuai Syukri SH MHum dan didampingi dua hakim anggota, Firmansyah dan Yuheri Salman, mengagendakan mendengar keterangan empat saksi dari PT Pertamina, selaku tergugat.

Saksi Syahril, mengaku bertugas di bagian sumber daya manusia di perusahaan tersebut, menjelaskan, seluruh "outsourcing" PT Pertamina Field Rantau, ditangani pihak ketiga, perusahaan penyedia jasa pekerja.

"Perusahaan penyedia jasa tersebut memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Kebutuhan tersebut dibayarkan sesuai kontrak oleh PT Pertamina," ujarnya.

Menyangkut pengangkatan "outsourcing" sebagai pegawai tetap PT Pertamina, katanya, ada persyaratan yang ditetapkan perusahaan. Seperti batasan umur, pengalaman kerja, dan pendidikan terakhir.

"Kalau "outsourcing" dikontrak oleh perusahaan penyedia jasa pekerja. Masa kontrak selama setahun. Semua pekerja kontrak itu tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus Cabang Federasi Pembangunan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Aceh Tamiang Anjasmara mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan karena PT Pertamina melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

"Pekerja kontrak ini dipekerjakan pada tugas pokok yang seharusnya dikerjakan pegawai tetap PT Pertamina Field Rantau. Ini pelanggaran Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003," katanya.

Selain itu, kata dia, pekerja kontrak ini sudah dipekerjakan lebih dari lima tahun. Namun, kontrak kerja ini dilakukan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja yang berganti-ganti.

"Tindakan ini melanggar Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 220/Men/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain," ujar dia.[Antara]

Pemerintah Lanjutkan Pendidikan Punk

Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh akan segera melakukan pendidikan lanjutan untuk para punkers asal Banda Aceh, yang telah menjalani pembinaan  10 hari di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar.

Materi pembekalan bagi punkers konseling, agama dan bela negara. Pendidikan lanjutan ini tidak di SPN, melainkan balai kota Banda Aceh. Hal itu diungkapkan Illiza Sa'aduddin Djamal, Wakil Walikota Banda Aceh.

"Senin ini kita akan bentuk, membicarakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan, anak punk akan kita undangan," ujar Illiza, usai pelepasan para punkers, Jum'at (23/12).

Upaya meredam perkembangan  punk di Banda Aceh, juga dilakukan dengan melancarkan razia rutin. Namun menurut Illza, pemerintah Kota Banda Aceh, tidak memerangi punk melainkan mencegah budaya buruk punk.

"Mereka ini (punkers) akan kita jadikan punkers Islami, mereka boleh bereksperi namun harus Islami," jelas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Menurut Illiza, punk tidak Islami itu jika merujuk ke Inggris. "Punk Inggris" membawa budaya buruk narkoba, sex menyimpang dan anti negara.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga akan menerbitkan aturan-aturan untuk komunitas yang dianggap melanggar syariat Islam, termasuk di dalamnya punk.

"Soal punk akan kita masukkan dalam Qanun Akidah dan Akhlak, satu atau dua bulan ke depan akan ada qanunnya," jelas Illiza. []

Tujuh Tahun Hilang, Bocah Tsunami Kembali

Meri Yulanda alias Wati, 14 tahun, bocah yang hilang saat tsunami tujuh tahun silam kini kembali ke keluarganya di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Ia kembali dalam kondisi pinggang terkilir dan rambut gundul.

Ibrahim Nur, 60 tahun, kakek Meri, menyatakan cucunya mengalami penyiksaan dari seorang janda yang mengasuhnya di Kajhu, Aceh Besar selama bertahun-tahun. "Cucu saya dipaksa untuk mengemis sampai malam, kalau tidak mendapat uang dipukul," jelas Ibrahim, Jum'at (23/12).

Lebih lanjut, Ibrahim menjelaskan aparat kepolisian setempat telah mendatangi rumah keluarga untuk mengumpulkan informasi tindak kekerasan tersebut. Namun belum diketahui tindak lanjutnya.

Saat tsunami terjadi, Meri masih berusia tujuh tahun. Ia bersama Yulisa, 13 tahun, kakaknya telah diselamatkan ayahnya dan ditempatkan di atas toko. Namun ayahnya, meninggalkan keduanya untuk menyelamatkan salah seorang tetangga yang hanyut dibawa gelombang. Naas saat sang ayah kembali dan berhasil selamatkan tetangga, Meri dan Yulisa telah hilang bersama gelombang susulan.

"Menurut Meri, ia bertemu janda yang mengasuhnya di terminal Meulaboh, dari situ ia dibawa ke Banda Aceh," jelas Ibrahim.

Usaha pencarian Meri dan Yulisa dilakukan keluarga pada masa tanggap darurat, setelah  itu Meri diyakini hilang. Sementara, Yulisa hingga kini masih hilang.

Kisah kembalinya Meri bermula dari kekerasan yang dilakukan ibu asuhnya beberapa waktu. Ia tidak membawa uang hasil mengemis.

"Kalau begini terus kamu mau makan apa? Sebaiknya, kamu pulang saja ke orang tua kamu di Meulaboh," kata ibu asuh Meri yang sampai sekarang misterius itu.

Sebelum keterminal Banda Aceh, Meri diberitahukan nama  kedua orang tuanya; Tarmiyus dan Yusnidar serta kampung asalnya. Sesampai di terminal Meulaboh, ia berjalan kaki tak tahu tujuan. Di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, seorang tukang becak menanyai tujuannya, Rabu (21/12).

"Meri diantar ke rumah kepala desa, setelah memberitahukan identitas orang tua, saya dipangil untuk menjemputnya," jelas Ibrahim.

Yusnidar yakin Meri anaknya. Keyakinannya berdasarkan tanda hitam sejak lahir dipinggul, leher serta tahi lalat di pelipis kanan.

"Yusnidar kan ibunya, punya pandangan beda. Kalau saya masih perlu mencari tahu lagi," kata Ibrahim.

Memperingati kembalinya Meri dan tujuh tahun tsunami, pihak keluarga akan mengelar syukuran dua hari berturut-turut sejak Minggu (25/12). Pihak keluarga akan berdoa semoga Yulisa turut kembali. []

Belasan Gajah Rusak Kebun Karet di Nagan

Meulaboh - Belasan gajah liar mengamuk dan merusak perkebunan karet milik warga di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Camat Seunagan Timur T Rachmad Syah SE yang dihubunggi dari Meulaboh, Kamis (22/12) mengatakan, sebelum belasan gajah mengancurkan perkebunan rakyat, satwa dilindungi itu diusik keberadaanya oleh warga setempat yang resah karena berkeliaran dipemukiman mereka.

"Untuk laporan resmi berapa kerugian masyarakat, belum ada laporan, karena belum ada yang mengadu kepemerintah kecamatan, dan amukan gajah liar itu memang benar adanya," katanya.

Sebut Rachmad, keberadaan satwa liar itu berjarak sekitar 12 kilometer dari pusat kota kecamatan dan harus menyeberanggi sungai agar sampai ke kawasan perkebunan karet dan kelapa sawit milik rakyat.

Jelasnya, di kawasan setempat ada lima desa yakni Blang Lanjong, Tuwie Meubrong, Blang Tengku, Pila dan Kandid yang didiami oleh ribuan kepala keluarga yang berkerja sebagai petani di kebun karet.

Lanjutnya, semula warga setempat tidak bermaksud mengusik keberadaan satwa ini, akan tetapi karena khawatir akan lalu lalang serta melihat kawanan gajah mencari makan di kebun, warga setempat berinisiatif mengusirnya.

"Setelah dicoba usir, ternyata gajah-gajah ini kembali ke perkebunan warga dan dia marah kemudian menghancurkan apa yang dilihatnya, dan belum ada pihak yang mampu menanggani hal itu," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, malahan kawanan binatang berbelalai panjang tersebut sudah pernah datang ke pusat kota kecamatan menakuti warga, meskipun belum ditemukan adanya korban jiwa, namun kerugian masyarakat ditaksirkan dalam angka cukup besar.

Kata Rachmad, pemerintah kecamatan sudah berulang kali memintakan penanganan dari pihak pemerintah provinsi Aceh agar mengirimkan anggota Badan Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) untuk turun menanggani agar masyarakat tidak resah dan gajah liar itu tidak mengamuk.

Ia menyebutkan, pemerintah kabupaten dalam hal ini tidak mampu berbuat banyak, karena belum memiliki pawang gajah yang ampuh atau BKSDA yang profesional menanggani konflik warga dengan satwa dilindungi tersebut.

"Kita mengharapkan pemerintah provinsi Aceh dalam hal ini untuk segera turun membantu daerah, karena kita disini tidak cukup mahir mengusir mereka, malahan nanti warga disini yang kembali jadi sasarannya," katanya.[Antara]

Di Tengah Kontroversi, Bank Aceh Cairkan Pinjaman Pemko Langsa Rp20 Miliar

Langsa - Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Bank Aceh Cabang Langsa mencairkan pinjaman  untuk Pemko Langsa sebesar Rp 20 milyar dari Rp 30 milyar yang diajukan. Padahal pengajuan pinjaman ke Bank Aceh yang dilakukan Pemko Langsa  dengan alasan defisit anggaran, penuh dengan kontroversi dan mengundang kecaman berbagai pihak.

Pimpinan Cabang Bank Aceh Langsa, H Bambang Irawansyah kepada Aceh Corner,  Kamis (22/12), membenarkan bahwa pihaknya telah menyetujui pinjaman sebesar Rp 20 milyar dari yang diajukan Pemko Langsa sebesar Rp 30 Milyar.

Menurutnya, pencairan pinjaman sebesar Rp 20 Milyar untuk Pemko Langsa itu dilakukan pada awal Desember 2011, setelah melalui proses pengkajian, penelitian berbagai persyaratan serta persetujuan Bank Aceh Pusat.

“Ya pada awal Desember sudah kita cairkan pinjaman untuk Pemko Langsa Rp 20 milyar. Karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Bahkan, Bank Aceh Pusat juga sudah memberikan persetujuannya,” kata Bambang.

Dikatakannya, kredit yang disalurkannya kepada Pemko Langsa itu berada pada posisi aman, karena Bank Aceh akan memotong langsung uang yang ada, dari rekening Pemko Langsa di Bank Aceh setiap jatuh tempo.

“Jadi kita tidak khawatir, karena setelah kita kaji dengan teliti, Pemko Langsa pasti sanggup mengembalikan pinjamannya,” demikian kata Bambang.

Menyikapi pinjaman Pemko Langsa  ke Bank Aceh,  Ketua Umum Korp Alumni HMI (Kahmi) Langsa M.Khairurradi Ibrahim kepada  Aceh Corner mengatakan, sah-sah saja bila Pemko Langsa mengambil pinjaman atau kredit pada Bank Aceh atau lembaga keuangan lainnya. Karena hal itu dibenarkan oleh ketentuan yang ada, apalagi kalau pinjaman yang diambil itu diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat Langsa. Hanya saja, katanya, yang perlu dipertanyakan mengapa tiap tahun Pemko Langsa mengalami defisit anggaran.

“Kalau memang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memenuhi target, lantas kenapa dipaksakan belanja daerah yang tinggi-tinggi, sehingga angka defisit terus terjadi setiap tahun,” kata M Khairurradi.

Sebelumnya, Ketua DPRK langsa M. Zulfri ST mengancam akan menggugat secara hukum Bank Aceh Cabang Langsa, apabila tetap mencairkan pinjaman sebesar Rp 20 milyar yang diajukan oleh Pemko Langsa. Karena, proses pengajuan pinjaman yang dilakukan Pemko Langsa telah mengangkangi aturan hukum yang ada.

“Kalau Bank Aceh mencairkan pinjaman itu, maka pihak Bank yang akan menanggung resiko ketika hutang tidak dibayarkan. Bahkan kita akan lakukan gugatan hukum bila hal ini terjadi,” ujar M Zulfri.

Dikatakannya, proses pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pemko Langsa sebesar Rp 20 milyar kepada Bank Aceh, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bermakna illegal. Dengan beralasan  defisit anggaran, Pemko Langsa secara sepihak telah mengajukan pinjaman ke Bank Aceh, melalui mekanisme dan proses yang illegal.

Karena itu, M Zulfri meminta pihak Bank Aceh agar tidak mencairkan pinjaman Pemko Langsa, supaya tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

“Ketika proses yang illegal ditempuh untuk mencari pinjaman di Bank Aceh, maka kami melihat aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan atas kejahatan ini. Bahkan kita tetap komit untuk tidak mengalokasikan anggaran guna pembayaran hutang ini ditahun berikutnya,” kata M Zulfri.[T. Syafrizal]

Mahasiswa Galang Dana untuk Korban Banjir Aceh Timur

Banda Aceh- Belasan Mahasiswa galang dana untuk korban banjir Aceh Timur, Kamis (22/12), di Simpang Lima, Banda Aceh. Rencananya, dana yang sudah terkumpul sebanyak Rp2,2 juta tersebut, akan diserahkan dalam bentuk sembako.

“Malam sabtu rencananya kita akan turun langsung kelapangan,” kata koordinator lapangan, Zait.

Katanya, mereka hanya membantu untuk dua titik terparah saja, yaitu kecamatan Banda Alam dan Lokop. Hal ini dikatakannya karena uang yang terkumpul sangat minim.

"Ini merupakan hari kadua, dan besok terakhir kami melakukan aksi mengumpulkan sumbangan,” ujarnya.

Sementara itu, Forum Paguyuban Mahasiswa se-Aceh (FPMA), FKM Serambi Mekkah, Farmasi Jambo Tapee dan Gema-Petir, berencana juga akan turun ke jalan guna menggalang dana untuk korban banjir di Aceh Timur.

“Ini merupakan aksi solidaritas kami untuk meringankan korban,” pungkas Mufit, Ketua FPMA.[]

KIP Gelar Training Perhitungan Suara

Banda Aceh -  Sejumlah penanggungjawab Kelompok Kerja Pemungutan dan Perhitungan Suara dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota mengikuti pelatihan training of trainer selama tiga hari di Hotel Oasis Banda Aceh. Diharapkan, pelatihan ini mampu meningkatkan kapasitas penanggungjawab perhitungan suara baik di tingkat kabupaten/kota hingga ke KPPS.

Training of Trainer berlangsung sejak Senin hingga Rabu (19-21/12). Untuk melatih para ketua Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP dari 23 kabupaten/kota serta bagian sub juknis, KIP menggandeng Australian Aid. Pelatihan tiga hari ini dibahani oleh Ilham Saputra (Wakil Ketua KIP Aceh yang juga Ketua Pokja Pemungutan Suara).

Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan, ToT pemungutan dan perhitungan suara sangat penting untuk meminimalisasi kesalahan dan kekeliruan dalam proses perhitungan suara. Untuk itu, KIP Aceh mengundang ketua Pokja Perhitungan Suara dan Kepala Sub-bag Juknis KIP kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan ini.

"Kita berharap, mereka nantinya bisa ikut memberikan pelatihan terhadap PPK, dan kemudian PPK bisa men-train ke PPS, dan hingga ke KPPS," kata Ilham Saputra di Banda Aceh, Rabu (21/12).

Menurut Ilham, pelatihan ToT ini juga penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap para petugas dalam memahami aturan pemungutan dan perhitungan suara. "Sehingga dalam mengisi formulir C1 bisa mudah. Mengisi formulir C1 itu kan punya rumus-rumusnya. Misalnya berapa surat suara yang sah, surat suara yang digunakan berapa, itu harus balance," lanjut Ilham.

Tujuan akhirnya, agar hasil pemilihan tidak berpeluang untuk dipersoalkan. "Kita berharap dengan ini bisa dilakukan perhitungan suara secara benar dan meminimalisasi kesalahan," sebut dia.[]