KIP Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih 75 Persen

Banda Aceh- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada gubernur dan wakil gubernur minimal mencapai 75 persen dari 3,2 juta pemilih.

"Kami berharap target ini bisa tercapai, sehingga bisa melebihi partisipasi masyarakat memilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 lalu," kata Yarwin Adi Dharma, komisioner KIP Aceh di Banda Aceh, Kamis (5/1).

Menurut dia, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2009 di atas 70 persen. Karena itu, KIP menargetkan tingkat partisipasi pilkada di atas persentase pemilihan umum sebelumnya.

"Kalau bisa, tingkat partisipasi pada pilkada 2012 ini melebih target. Paling tidak di atas 80 persen. Tingkat partisipasi pilkada ini bisa menjadi tolok ukur pemilu di masa mendatang," katanya.

Ia mengatakan, tingkat partisipasi pemilih tersebut bisa meningkat kalau masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak pilih pada pilkada dijadwalkan 16 Februari 2012.

"Kami, KIP Aceh, mengajak semua masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya dalam menentukan kepala daerah untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh digelar 16 Februari 2012. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh diikuti empat kontestan, yakni pasangan Tgk Ahmad Tajuddin-T Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, dan Muhammad Nazar berpasangan dengan Nova Iriansyah.[Antara]

Panwaslu Atim Minta Cawabup Turunkan Atribut Kampanye

Idi-Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur mengimbau kepada pasangan calon bupati di sana agar membersihkan atribut kampanye,  karena pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak tepat waktu. Panwaslu juga menyatakan, telah melayangkan surat edaran untuk menertibkan atribut kampanye kepada masing- masing kandidat calon bupati. 

[caption id="attachment_4482" align="alignleft" width="200" caption="Irhamsyah"][/caption]

“Dengan  keluarnya SK KIP Aceh Timur N0 1 Tahun 2012 tentang penetapan nomor urut pasangan cabup/cawabup. Panwaslu  telah melayangkan surat bernomor 070/273/Panwaslu-Atim/ I/2012 mengenai penertiban atribut kampanye atau kampanye diluar jadwal kepada seluruh pasangan,” kata Ketua Panwaslu Aceh Timur, Irhamsyah SH, kepada AcehCorner.Com, Rabu (4/1).

Menurut Irhamsyah, himbauan pihaknya juga berdasarkan peraturan KPU N0 14 tahun 2010 tentang pedoman teknis kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan keputusan KIP Aceh N0 26 tahun 2011 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Sementara itu,  Zainal Abidin .SE,  Divisi Pengawasan Panwaslu Aceh Timur menambahkan, saat ini seluruh peserta pemilu telah ditetapkan menjadi calon, maka dengan demikian, serta merta segala sesuatu yang menyangkut dengan peraturan pelaksanaan pilkada harus ditaati

“Jangan lagi mencari celah untuk mengakal-akali proses tahapan pelaksanaan pilkada 2012. Karena kampanye tidak dimulai pada masa verifikasi KTP dan 3 hari setelah penetapan calon. Seharusnya seluruh pasangan calon bupati harus lebih cerdas dalam melakukan sosialisasi untuk mengenalkan dirinya kepada publik, karena ini akan berpengaruh terhadap indikasi pelanggaran pilkada,” ungkap Zainal.

Dia menambahkan, himbauan yang dilakukan pihak Panwaslu lebih bertujuan untuk mengurangi gesekan antar sesama tim kampanye di lapangan. Dalam hal ini, Panwaslu Kabupaten Aceh Timur  juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan kepolisian sektor di masing- masing kecamatan untuk menyusun langkah penertiban dan pembersihan seluruh atribut calon yang direncanakan mulai  tanggal 9-13 Januari 2012.

Panwaslu, kata dia, telah menyurati seluruh pasangan cabup/cawabup untuk menertibkan dan membersihkan seluruh atribut dan alat peraga kampanye yang telah dipasang diluar jadwal kampanye. Sementara jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh, yaitu pada tanggal 30 Januari 2012-12 Februari 2012. Dalam surat itu, tegas Irhamsyah dan Zainal, seluruh calon  untuk menertibkan dan membersihkan atribut kampanyenya mulai tanggal 4-6 Januari 2012.[]

16 Januari, Pendaftaran untuk Pemantau Ditutup

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan menutup masa pendaftaran bagi para pemantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 16 Januari. Sejauh ini, sudah delapan lembaga yang mendaftar sebagai pemantau Pemilukada.

Ketua Kelompok Kerja Pemantauan KIP Aceh Yarwin Adi Dharma menyebutkan, masa pendaftaran untuk pemantau akan ditutup sebulan sebelum hari pemungutan suara. "Jadi masih ada 12 hari lagi untuk masa pendaftaran," kata Yarwin.

Untuk itu, Yarwin berharap, jika ada lembaga yang berencana melaksanakan pemantauan Pemilukada, untuk segera mendaftar ke KIP sebelum 16 Januari. "Setelah tanggal 16 Januari nanti, kami tidak lagi melayani pendaftaran untuk para pemantau," ujarnya.

Untuk pemantau nasional atau lokal, bisa mendaftar langsung ke KIP Aceh dengan melengkapi beberapa dokumen, antara lain profil organisasi, akta organisasi,  serta melampirkan nama staf dan  wilayah pantauan.  Lembaga pemantau juga wajib untuk menegaskan soal alokasi anggaran yang mereka siapkan untuk kegiatan pemantauan ini.

KIP Aceh, tambahnya,  tidak menyediakan anggaran untuk lembaga pemantauan.  Lembaga yang ingin memantau Pemilukada harus menyiapkan sendiri anggaran untuk operasional mereka.

Khusus  untuk pemantau asing,  sebelum mendaftar ke KIP Aceh, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

Sejauh ini, sudah delapan lembaga yang mendaftar sebagai pemantau, yaitu Aceh Institute, Forum LSM Aceh, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, Acheh Future, Katahati Institute, dan Asian Network for Free and Fair Election (ANFFREL). Lembaga disebut terakhir berbasis di Bangkok, Thailand.

Yarwin menyebutkan, ANFFREL, Forum LSM Aceh, dan Aceh Institute belum memperoleh akreditasi dari KIP. "Tapi persyaratan yang mereka ajukan sudah lengkap. Hanya saja mereka belum mendaftar ulang ke kita," sebut Yarwin. []

KIP Imbau Masyarakat Tak Percaya Isu Tunda Pemilukada

Banda Aceh – Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mendukung keputusan KIP dalam menjalankan Pemilukada Aceh, rupanya masih saja diragukan sebagian orang.  Terbukti, di kalangan politisi lokal di Aceh, tetap saja beredar rumor bahwa Pemilukada Aceh bakal ditunda. Bahkan beredar pesan pendek yang menyebutkan Presiden RI akan mengeluarkan Keppres atau Perpres terkait dengan penundaan Pemilukada Aceh.

Berkaitan dengan isu ini, KIP Aceh kembali menegaskan bahwa semua kabar itu sama sekali tidak benar.  “Sampai sekarang KIP tetap bekerja sesuai aturan hukum yang belaku. Tahapan yang sudah disusun KIP juga semuanya berdasarkan kepada hukum. Jadi jangan percaya dengan isu itu,” kata Akmal Abzal, anggota KIP Aceh yang membidangi soal sosialisasi, Senin (19/12).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Akmal menegaskan bahwa Pemilukada Aceh tetap berjalan sesuai dengan keputusan KIP No 26 tahun 2011,  di mana pemungutan suara akan berlangsung 16 Februari 2012.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa Pemilukada Aceh ditunda, itu sama sekali tidak punya alasan hukum,” katanya.

KIP sendiri sampai sekarang tidak pernah mendapat informasi kalau Presiden akan mengeluarkan Perpu atau Keppres terkait penundaan Pemilukada. Karenanya, Akmal mengimbau kepada masyarakat Aceh agar tidak percaya dengan rumor yang tidak berdasarkan hukum tersebut.

Katanya, KIP akan menjalankan tahapan sesuai yang sudah mereka tetapkan. Pada 28 Desember 2011 ini  KIP akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT).

“Makanya, kami minta masyarakat Aceh untuk melihat apakah nama mereka sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika belum, sebaiknya beritahukan kepada petugas PPS setempat agar dicatatkan,” kata Akmal.

Jika KIP sudah menetapkan calon pemilih tetap (DPT), maka tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan diri bagi yang belum tercatat sebagai pemilih.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh mengatakan, saat ini KIP telah mengumumkan DPS di berbagai tempat, termasuk di meunasah, kantor kepala desa, masjid, dan tempat-tempat lainnya.

“Semua tahapan sudah kami jalankan secara transparan,” katanya.

Ia berharap sikap transparan yang diperlihatkan KIP Aceh selama ini mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kalau ada isu Pemilukada yang sifatnya tidak punya kekuatan hukum,  sebaiknya jangan percaya,” ujar Poroh.

Selain mengumumkan DPS, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota juga sudah menjalankan uji kesehatan dan tes baca Alquran kepada semua calon. Untuk calon independen,  sedang berlangsung verifikasi tahap kedua. Pada 30 Desember 2011, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota akan mengumumkan nama-nama bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon.

Selanjutnya, pada 31 Desember 2011 akan dilakukan pengundian untuk menentukan nomor urut masing-masing calon kepala daerah tersebut. Kampanye akan berlangsung pada 30 Januari 2012 hingga 12 Februari  2012. Selanjutnya minggu tenang sampai 15 Februari 2012, dan keesokan harinya berlangsung pemungutan suara.[rel]

KIP Pidie Kembali Tunda Tahapan Pemilukada

Sigli - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie, mulai Senin (12/12) secara resmi menghentikan seluruh tahapan Pemilukada bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk tes baca Al- Qur'an.

“Penghentian tahapan Pemilukada terhadap pasangan Balon Bupati, berdasarkan rapat pleno Komisioner KIP setempat,” ungkap Ketua KIP Pidie Junaidi Ahmad pada Aceh Corner.

Menurut Junaidi, penghentian tahapan ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk membayar honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Katanya, penundaan tersebut juga erat kaitannya terhadap surat permohonan penundaan yang dilayangkan KIP setempat, medio November lalu yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri, melalui Bupati, DPRK setempat dan Gubernur Aceh.

Lanjut Junaidi, berdasarkan surat KPU Pusat pada 7 November lalu bahwa keputusan penundaan tinggal menunggu supervisi dari KIP Aceh, termasuk penundaan uji baca Al-Qur'an terhadap Balon Bupati.

"Keputusan penundaan tahapan Pemilukada di Pidie secara menyeluruh, baik pendataan tambahan pemilih maupun tahapan uji baca Al-Qur'an"sebut Junaidi.

Menurut dia, penundaan ini belum ditentukan batas waktunya, sepanjang pihak KIP Aceh belum melakukan respon dan supervisinya, juga terhadap itikad Pemkab Pidie untuk menyetujui pencairan dana lanjutan tahapan Pemilukada di Pidie.

“Intinya penundaan Pemilukada di Pidie yang diputuskan KIP, bukan desakan dari pihak manapun. Tetapi atas dasar tidak disetujuinya proses pencairan anggaran yang menyebabkan penyelenggara Pemilukada di Pidie tidak bisa bekerja secara optimal," pungkasnya.[Uki]