Kantongi Izin KIP, Lembaga Lokal Bisa Pantau Pilkada

Banda Aceh-Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada, wajib kantongi ijin dan syarat-syarat yang diterapkan oleh KIP Aceh. Hal tersebut dikatakan Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, Rabu (14/3).



“Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada di Aceh tahun 2012 harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KIP Aceh,” ujarnya.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu profil lembaga, legalisasi lembaga, informasi detail tentang fokus pemantauan dan  nama-nama orang yang ikut memantau serta  alamat yang ingin dipantau.

“Bagi yang tidak ada surat izin dari kami, maka tidak sah,” ujarnya.[rahmat]

Katahati Institute Ikut Pantau Pilkada

Banda Aceh – Katahati Institute secara resmi telah terdaftar sebagai pemantau Pilkada Aceh 2012. Keterlibatan Katahati Institute sebagai lembaga pemantau tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Rabu (14/3).

Katahati Institute telah memenuhi syarat dari KIP Aceh dan resmi dinyatakan sebangai  pemantau pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota. Selain itu, Katahati Institute juga diberikan surat izin dan kartu nama kepada setiap peserta yang ikut memantau pilkada di beberapa daerah tersebut.

Daerah yang dipantau oleh lembaga katahati institute antaranya Provinsi Aceh,  Banda Aceh, Aceh Besar,  Sabang, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Bener  Meriah, dengan jumlah anggota yang ikut memantau sebanyak 82 orang dari seluruh kabupaten kota dan Provinsi Aceh. [rahmat]

Tim Seleksi Bentukan Presiden Tak Sesuai UU

[caption id="attachment_2798" align="alignleft" width="249" caption="Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)"][/caption]

Jakarta - Tim seleksi yang dibentuk Presiden bertentangan dengan isi dan jiwa UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasalnya, tim seleksi KPU yang berjumlah 11 orang tersebut tidak ada satupun tokoh dari daerah, akan tetapi didominasi oleh unsur pendukung pemerintah dan parpol yang berkuasa, seperti Mendagri Gamawan Fauzi dan Amir Syamsuddin (Dirjen Kesbang Tanri  Bali).

“Pansel KPU yang dibentuk Presiden, jelas akan menghancurkan upaya pembentukan KPU yang bersifat nasional dan independent,” ujar Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino, Senin (12/12).

Di samping itu, Girindra mengatakan, masuknya dua mantan KPU 2004, juga perlu dipertanyakan karena mereka tidak lolos seleksi anggota KPU 2009. Serta layak dipertanyakan, karena bagaimanapun atas keputusan-keputusan KPU 2004, mengakibatkan 4 (empat) Komisioner KPU 2004 termasuk Ketua dijebloskan ke dalam penjara.

Sementara Imam Prasojo, tidak dapat menghapus ‘cacat politik’, karena pernah terpilih sebagai komisioner KPU 2004. Namun tanpa alasan jelas di tahun awal, meninggalkan tanggung jawab dan mengabaikan amanat rakyat dan negara untuk melaksanakan pemilu dengan mengundurkan diri dari KPU.

Padahal, dalam pembentukan tim seleksi, Presiden telah menyalahi Pasal 12 ayat (4) yakni, tim seleksi harus memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik, memiliki kredibilitas dan integritas, memahami permasalahan Pemilu serta memiliki kemampuan dalam melakukan rekruitmen dan seleksi.

“Dengan demikian, Tim seleksi yang dibentuk Presiden bertentangan dengan isi dan jiwa UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu di atas,” akhiri Girindra.[]