Pembangunan Terminal Abes Tak Bermanfaat

Jantho – Terminal angkutan umum yang berlokasi di Saree, Aceh Besar, dikeluhkan kurang bermanfaat dan sama sekali tidak mendukung trek angkutan umum yang terpaksa memberikan pajak ketika melewati jalan Banda Aceh-Medan tersebut. Hal ini diutarakan Ramli, seorang sopir L-300, asal Ulee Glee, Pidie Jaya, Senin (28/11).

“Terminal dibuat hanya untuk mengambil pajak jalan saja, tidak hidup sama sekali. Tak efektif,” ujarnya menyikapi minimnya calon penumpang angkutan umum yang menunggu mobil di terminal tersebut.

Selain terkesan sepi penumpang, terminal Aceh Besar tersebut juga dirasakan kurang bermanfaat bagi para pemilik atau sopir angkutan umum, karena tidak adanya fasilitas penunjang yang diberikan kepada para sopir.

“Sekali lewat ya bayar. Kalau gak bayar, dikejar sama patroli,” tambahnya lagi.

Sebagai pengguna jalan yang dipungut biaya, Ramli merasa kesal dengan adanya terminal tersebut yang sama sekali tidak mendukung, bahkan menggenjot calon penumpang bagi kendaraan umum seperti miliknya tersebut.

“Ya, seharusnya ke depan adalah konsep atau pun cara meramaikan terminal ini. Minimal, setiap kami masuk ke terminal, ada penumpang. Kalau tidak, ya di pelihara monyet-monyet dalam terminal supaya saat kita “dipaksa” masuk, tahu apa yang dilihat oleh penumpang dan terminal tidak sepi,” selorohnya.[]

DISHUBKOMINTEL Gelar Workshop PRB

Banda Aceh - Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (DISHUBKOMINTEL) Aceh menggelar workshop Training of Trainer (ToT)-Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Pade Hotel, Aceh Besar, Senin (28/11).

Agenda tersebut diikuti 40 jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana (FJAPB) serta kelompok perempuan dari Banda Aceh dan Aceh Besar.

"Kita berharap peserta bisa menjadi penyuluh di tempat masing-masing, sebagai upaya pengurangan bencana," kata Bambang Hendro Samekto, konsultan UNDP.

Menurut Drs A. A Aziz, Kabid Manajemen Layanan Informasi dan Media DISHUBKOMINTEL, lewat workshop peserta akan meningkat pengetahuannya terkait kebencanaan dan mampu menjadi fasilitator.

"Kita berharap media dapat memberikan referensi kebencanaan pada masyarakat, dan ibu-ibu meneruskan pengetahuannya untuk keluarga dan lingkungan sekitar," jelas Aziz.

Workshop yang didukung UNDP ini membahas modul penyuluhan banjir, tanah longsor, puting beliung, tsunami dan gempa bumi. Agenda berakhir, Kamis (30/11).[]

Bupati Ramli Interogasi Wanita Dihamili Ayah Tiri

Meulaboh - Bupati Aceh Barat, H Ramli, Ms menginterogasi dua warganya Inisial AY (24) dan bapak tirinya ID (50) karena terindikasi melakukan hubungan suami istri sehingga hamil empat bulan.

Kasat Pol PP dan WH Aceh Barat, Jhon Aswir, di Meulaboh, Minggu mengatakan, penangkapan kedua pelangar Qanun Provinsi Aceh nomr 13 tahun 2007 tentang zinah itu sekitar pukul 10.18 WIB Minggu malam dalam razia gabungan menyambut 1 Muharam 1433 H.

"Mereka langsung diinterogasi oleh Bupati Aceh Barat, Ramli,Ms karena berdasarkan laporan masyarakat, si wanita sudah ditinggal suaminya, namun ia tiba-tiba sudah hamil, dan diduga karena perbuatan ayah tirinya yang masih tinggal serumah," kata Jhon.

Keberadaan dua warga Desa Rundeng Kecamtan Johan Pahlawan Aceh Barat itu, jelasnya, sudah meresahkan masyarakat setempat sehingga pihak pertama yang membuat pengaduan adalah aparat desa mereka.

Tegas Jhon apabila prilaku tersebut terbukti dilakukan keduanya terancam hukuman cambuk di muka umum sebanyak lima kali, sebagaimana ketentuan diterakan dalam Qanun pemerintah Aceh nomor 13 tahun 2007. Bupati Aceh Barat sebagai pihak pertama yang melakukan interogasi kepada dua tersangka itu tidak berhasil mengorek rahasia pribadi mereka, sehingga pemerintah daerah terpaksa membuat pemanggilan kepada aparat desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut untuk mencari kebenaran khasus itu.

"Kita menindaklanjuti dengan memanggil aparat desa setempat yang sudah membuat pengaduan, kalau mereka terbukti proses hukum akan berlaku, dan apabila tuduhan itu tidak benar maka yang mengadu harus bertangung jawab," tegas Jhon.

Dalam operasi gabungan sambut 1 Muharam 1433 H tersebut, sejumlah kafe di daerah itu juga ikut mendapat teguran cukup serius dari aparat keamanan yang terdiri dari Polisi Militer, Kepolisian, Sat Pol PP dan WH dengan mengunakan lima unit mobil patroli.

Adapun kafe yang diperingatkan yang disinyalir menampung pelaku maksiat meusum hingga pertengahan malam dengan kondisi cafe berlampu remang-remang dikhawatirkan memicu kemarahan warga apabila tidak diperingatkan.

Menurut Jhon upaya pendekatan secara persuasif selama ini sudah dijalan pemerintah daerah dalam upaya penerapan syariat islam di bumi Teungku Umar secara kaffah namun pemilik kafe masih ogah dengan aturan itu.

"Sebenarnya kita juga melakukan razia di hotel-hotel pada operasi peringatan sambut 1 Muharam 1433 H, namun karena cukup lama memproses tersangka penzinah, kita tidak cukup waktu lagi," pungkasnya. [Antara]

Abaikan Jalan Rusak, Warga Blokir Lintas Peureulak-Lokop

[caption id="attachment_1717" align="alignleft" width="300" caption="Warga Blokir Jalan Rusak | Iskandar Usman"][/caption]

Peureulak - Lantaran lama dibiarkan rusak dan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Peureulak-Ranto Peureulak-Peunarun- Lokop, Kabupaten Aceh Timur, diblokir ratusan warga, Sabtu (26/11) pagi. Aksi pemblokiran jalan membuat kemacetan panjang akibat kendaraan roda empat tidak dibenarkan melintasi pemblokiran.

Patauan Aceh Corner, jalan diblokir dengan cara dibentangkan kayu balok di tengah jalan di beberapa titik. Totalnya jalan yang diblokir sepanjang 30 kilo meter. Aksi itu merupakan akumulasi kemarahan warga di sana akibat jalan yang dilintasi truk berbadan besar, rusak parah dan tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, sejumlah perusahaan swasta yang berada di kawasan pedalaman tersebut dituding tidak peduli terhadap pembangunan jalan.

Titik yang diblokir warga, yakni mulai dari Beurandang, Gedong Janeng, Buket Batu, Krueng Tuan, Lubok Bayah, Alue Anoe, Lapangan Heli, Sikabut, Sarah Nyala, Alur Canang dan Batu Tiga. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Ranto Peureulak dan Peunarun.

Selain meletakkan kayu balok di atas jalan, warga juga menanam pohon sawit dan pisang di atas badan jalan tersebut. Warga mengancam jika pemerintah tidak segera member jawaban kapan jalan sentra yang digunakan warga itu diperbaiki, maka mereka akan tetap bertahan di lokasi untuk memblokir jalan.

Puluhan kendaraan roda empat terdiri dari truk pengangkut sayur- sayuran, tertahan tidak bisa melewati lokasi pemblokiran pertama di kawasan Beurandang. Supir truk mengaku tidak mengetahui jika hari ini akan ada aksi pemblokiran jalan.

“Jika tahu kami pasti tidak belanja ke Medan,” kata Umar, penjual sayur di lokasi pemblokiran.

Menurut Ilyas Muhammad, salah seorang warga, aksi pemblokiran dilakukan sejak pukul 07.00 WIB. “Kerusakan jalan ini telah berlangsung sejak tahun 2008 silam dan sampai hari ini tidak ada tanda-tanda perbaikan. Kami sangat dirugikan akibat kondisi jalan seperti ini, apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini kondisi jalan dipenuhi lumpur dan sulit dilewati, “ ujar Jamian (35).

Menurut dia,  kerusakan jalan diperparah akibat mobil-mobil pengangkut hasil kebun dari beberapa perusahan perkebunan yang beroperasi di wilayah itu yang mengangkut sawit menggunakan jalan tersebut dengan kapasitas melebihi tonase mencapai 35 ton. Sedangkan badan jalan yang dapat menghubungkan Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Lues itu, hanya mampu menahan beban mobil-mobil bermuatan ringan.

Untuk perbaikan jalan tersebut pihak perusahan perkebunan sangat minim perhatiannya. Mereka dituding hanya meraup untung saja. Kades Berandang, Usman Hanafiah menambahkan, jika pihak pemerintah belum turun dan membuat perjanjian untuk perbaikan jalan tersebut, maka pihaknya mengaku akan terus memblokir jalan tersebut.

Sekda Aceh Timur, Syaifannur SH, MM, yang dihubungi Acehcorner via telepon selulernya, mengaku sudah menghubungi Kadis PU M. Yusuf Adam. “Saya sudah sampaikan masalah ini kepada Pak Yusuf Adam. Karena ini tanggung jawab provinsi, beliau sudah sampaikan ke pihak provinsi dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi,” jawabnya singkat.[]

Transworld Kembali Survei Migas Lepas Pantai Aceh Timur

Idi — Perusahaan eksploitasi migas asal Amerika, Transworld Seruway Eksploiration pada November 2011-Januari 2012, kembali merencanakan melakukan survey di lepas pantai Aceh Timur. Dua tahun sebelumnya, perusahaan tersebut juga telah melakukan kegiatan seismik, bahkan pencanangan itu sempat dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Namun, kapal dan peralatan perusahaan yang sempat stanby di lepas pantai Bagok, langsung angkat jangkar sehingga kabar Transworld melanjutkan eksploitasi migas di sana sempat tak terdengar lagi. Informasi Transworld akan melakukan survey kembali diperoleh Acehcorner dari Sekretaris Panglima Laot Lhok Idi, Aceh Timur, Muhajir Khairom, Sabtu (26/11) di Idi.

Menurut Ajir (nama panggilan_red), pihaknya selaku organisasi yang menaungi para nelayan sudah mendapat pemberitahuan terkait ganti rugi rumpon (tuasan). Tawaran pihak Transworld mengenai ganti rugi rumpon itu akan dimusyawarahkan secara internal oleh lembaga hukom adat laot, Minggu (27/11) di Kantor UPTD Pelabuhan Idi Rayeuk.

“Agendanya adalah lembaga dan nelayan akan menginformasikan serta memaparkan capaian hasil dari pertemuan dengan utusan Transworld di kantor DKP Aceh Timur. Kemudian, masyarakat nelayan akan memutuskan harga rumpon sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah ada tiga perusahaan yang bergerak di sektor eksploitasi migas di Aceh Timur. Di antaranya PT Medco E&P Malaka atau yang disebut dengan Blok A, PT Pacific Oil & Gas di Kecamatan Ranto Peureulak, dan PT Triangle Pase Inc berada di Kecamatan Pante Bidari.[]

Grafiti Anti-Monarkhi Meluas Di Tembok Saudi Timur

Qatif - Slogan-slogan anti keluarga kerajaan telah tersebar di tembok-tembok di wilayah Syiah bagian timur Arab Saudi, tempat bentrokan-bentrokan mematikan dengan pasukan keamanan, kata seorang juru foto AFP, Jumat.

Keluarga As-Saud, yang berkuasa, harus "memikul tanggung jawab atas darah para martir", "Turunkan Mohammed bin Fahd" bin Abdul Aziz, gubernur Provinsi Timur kerajaan itu, demikian antara lain tulisan di jalanan kota Qatif.

Pasukan keamanan ditempatkan di jalan masuk ke Qatif dan melakukan patroli, meskipun tidak ada insiden dilaporkan pada saat kunjungan yang diorganisir oleh pihak berwenang Saudi bagi para wartawan yang bermarkas di Riyadh.

Menurut pemerintah dan sumber medis, empat orang telah ditembak hingga tewas dalam kerusuhan sejak Ahad di wilayah timur yang sebagian besar warganya Syiah dari kerajaan yang dominan Muslim Sunni itu.

Pangeran Mohammed bin Fahd telah berjanji bahwa kementerian dalam negeri akan menyelidiki kematian-kematian itu.

Pada Jumat, beberapa ulama Syiah pada shalat mingguan (Shalat Jumat) telah minta pada pemerintah untuk maju dengan isyarat yang mendamaikan ke arah masyarakat mereka, yang sering mengeluhkan telah dipinggirkan di negara Teluk yang kaya minyak itu.

"Pemerintah telah diminta untuk melakukan langkah yang menenteramkan untuk mengakhiri diskriminasi dalam upaya menyembuhkan luka itu," kata Sheikh Hassan Saar, saat rekannya ulama Hassan Nimr minta pemerintah "untuk tidak meragukan kesetiaan masyarakat Syiah".

Bagaimanapun, mufti Arab Saudi Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, dikutib di surat kabar Okaz, menuduh bahwa "para pembuat masalah di Qatif adalah anggota sebuah geng yang menerima perintahnya dari luar negeri", dalam sindiran pada Iran yang sebagian besar warganya Syiah.

Di Iran, seorang ulama senior garis keras mengatakan pada Jumat bahwa dinasti kerajaan Saudi seharusnya melepaskan kekuasaan, memperingatkan bahwa nasib presiden Mesir Hosni Mubarak yang digulingkan menunggu Raja Abdullah.

"Anda harus melepaskan kekuasaan dan meninggalkannya pada rakyat. Meraka akan mendirikan pemerintahan rakyat," kata Ayatollah Ahmad Jannati dalam shalat mingguan di Universitas Teheran.[](Antara)

Peserta Prajab Gagalkan Aksi Perampokan di Sultan Hotel

Banda Aceh - Upaya perampokan terhadap Khairuddin Daka, 57, seorang pensiunan yang sedang berada di Sultan Hotel, Rabu (23/11) sekitar pukul 20.00 berhasil digagalkan oleh tamu di hotel tersebut.
Informasi yang diterima The Aceh Corner menyebutkan, korban yang tinggal di Lamteumen Barat saat itu sedang duduk di lobby hotel menunggu temannya. Saat itu korban membawa uang yang baru diambilnya dari BRI Cut Meutia.

"Khairuddin membawa uang Rp70 juta yang dimasukan dalam tas, katanya untuk bayar utang," ujar sumber yang minta namanya tidak ditulis.

Saat sedang duduk di lobby, korban menerima telp dari temannya dan langsung menuju lantai 5. Namun, ketika tiba di lantai 5 muncul tersangka berinisial Su, 43, yang mencoba merampas tas milik korban. Korban pun berteriak minta tolong.

"Korban sempat mengalami luka gores terkena pisau milik tersangka,"sambung sumber tadi.

Saat itu, lanjutnya, ada tamu yang sedang mengikuti prajabatan. Korban mendapat pertolongan, sementara tersangka langsung diamankan dan dibawa ke lobby. Tak lama datang petugas dari SPK Polres dan membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. ()

Mendagri: Sengketa Pilkada Lebih Efisien di Tangani PT

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) akan lebih efisien jika ditangani di Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung apabila ada banding.

"Akan lebih sederhana jika bisa diselesaikan di bawah (daerah), biaya jauh lebih murah," katanya saat ditemui setelah rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri dan jajaran Kemdagri, di Jakarta, Senin.

Menurut Mendagri, penyelesaian kasus sengketa di pengadilan tinggi, dari segi biaya jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan penanganan kasus di Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah telah menuangkan usulan penyelesaian sengketa pilkada di pengadilan tinggi dan MA di dalam RUU Pilkada yang menjadi inisiatif pemerintah.

Ia menuturkan untuk menghindari penyelesaian kasus yang berlarut-larut di daerah, maka dapat diberlakukan batas waktu penanganan setiap kasus sengketa pilkada di pengadilan tinggi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, masih ada alternatif lain yang sedang dibahas untuk menyelesaikan sengketa pilkada di daerah yaitu dengan membentuk pengadilan ad hoc.

"Atau buat pengadilan ad hoc saja, untuk sengketa pilkada. Setelah selesai, maka pengadilan itu juga selesai," katanya.

Menurut Mendagri, kedua alternatif penyelesaian sengketa pilkada ini nanti akan dibicarakan bersama dengan DPR untuk menentukan mana yang lebih efektif dan adil.

Menanggapi wacana ini, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap mengatakan usulan tersebut harus dikaji lebih mendalam. Namun, ia mengingatkan sebaiknya jangan terlalu mudah mengganti sistem yang sudah berjalan.

"Jadi bukannya menyelesaikan masalah, malah membuat masalah baru, seperti tambal sulam saja. Nanti pasti kita bahas secara komprehensif," katanya.

Sementara itu, dalam raker dengan Komisi II, Mendagri menjelaskan RUU Pilkada saat ini sudah diharmonisasi dan terus dilakukan pembulatan serta pemantapan konsepsi. Ia berharap RUU ini dapat dibahas di DPR pada Desember 2011, bersamaan dengan RUU tentang Pemerintahan Daerah.(ANTARA)

Kakwarda: Pramuka Berperan Minimal di Level Gampong

Banda Aceh - Ketua Kwartir daerah (Kakwarda) Pramuka Aceh Muhammad Nazar mengharapkan anggota pramuka di provinsi itu minimal dapat berkiprah dalam pembangunan gampong/desa.

"Saya berharap anggota pramuka Aceh dapat berkiprah dalam pembangunan di berbagai sektor di provinsi ini, minimal berkontribusi dalam pembangunan pemerintahan di level gampong," katanya di Aceh Besar, Senin.

Hal itu disampaikannya di sela-sela membuka kursus mahir tingkat dasar (KMD) untuk pembina gugus depan tingkat kecamatan di Aceh Besar dan kota Banda Aceh yang berlangsung, 21-27 November 2011.

Pelatihan tingkat dasar yang diikuti sebanyak 100 peserta tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kemampuan pembina organisasi itu agar dapat membina generasi bangsa yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut Nazar, pramuka merupakan salah satu wadah untuk membina dan memperbaiki mentalitas serta karakter anak bangsa agar mampu menjadi pemimpin negeri yang profesional.

"Anggota pramuka kedepan harus andil bagian dalam memimpin negeri ini agar menjadi lebih baik," katanya.

Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh mengatakan pramuka juga sebagai salah satu media untuk mencengah generasi muda di Tanah Air agar tidak terjebak dengan penggunaan narkoba.

Karena itu, Nazar mengajak seluruh gugus depan dapat proaktif dalam mendidik dan membina generasi muda melalui kegiatan kepramukaan.

Ia menambahkan, Kwarda Pramuka Aceh terus berupaya untuk terus eksis dan mempertahankan prestasinya yang telah diraih dibergai event tingkat nasional dan internasional.

Pada Jambore Asia Pasifik di Mount Makiling, Los Banos, Filipina 2009 kontingen Aceh berhasil meriah dua dari lima medali yang dilombakan yakni festival pakaian adat dan traian tradisonal.

Selanjutnya, pada Jambore Asia Pasifik di Suncheon, Korea Selatan, 2010 kontingen Aceh mewakili Indonesia berhasil meraih tiga award, masing-masing penjelajahan di Nagan Folk Village, prestasi kegiatan kepanduan dan prestasi dalam pergaulan serta kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.(ANTARA)