Tgk Saiful Datangi LPSK

Jakarta – Teungku Saiful, khatib yang dianiaya anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh, Ilyas Abubakar cs, Selasa (11/10) hari ini mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jl.Proklamasi, Jakarta.

Tgk Saiful yang ditemani pengacaranya dari Tim Pembela Muslim (TPM), Safaruddin, SH datang ke Kantor LPSK Jakarta pukul 9.20 Wib. “Tgk Saiful diterima oleh Satgas IV, Arif dan Betty,” ujar Safaruddin saat menghubungi Acehcorner.com, Selasa (11/10).

Dalam pengaduannya Tgk saiful menceritakan kronologis kejadian penganiaan, dan penanganan perkaranya oleh polisi sampai dia dipanggil sebagai saksi atas laporan dari Ilyas Abubakar.

Kepada LPSK, kata Safaruddin, Tgk Saiful juga menyerahkan beberapa dokumen atara lain surat keterangan tanda lapor, surat pembritahuan perkembngan hasil penyidkan dari Polres Pidie.

“Permohonan Tgk Saiful telah diregister di LPSK dengan No. 276 /P.UP2-LPSK/X/2011,” pungkas Safaruddin yang mengaku sedang berada di Kantor LPSK saat menghubungi Acehcorner.com. []

DPR Sahkan UU Intelijen dan Komisi Yudisial

Jakarta - DPR RI mengesahkan lagi dua rancangan undang-undang menjadi undang-undang yakni RUU tentang Intelijen Negara dan RUU tentang Komisi Yudisial pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (11/10). Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso mengetukkan palu masing-masing tiga kali sebagai tanda disahkannya RUU tentang Intelijen Negara serta RUU tentang Komisi Yudisial setelah seluruh anggota DPR RI yang hadir menyatakan persetujuannya.

"Dengan persetujuan dari seluruh anggota DPR yang hadir maka bertambah dua UU lagi yang disahkan oleh DPR," katanya.

Menurut dia, dengan disahkannya UU Intelijen maka operasi intelijen di Indonesia akan berjalan lebih baik serta ada koridor humum yang jelas.

Dengan diberilakukannya UU tentang Intelijen, kata dia, diharapkan lembaga maupun aparat intelijen bisa lebih kuat dan lebih cermat, sehingga tidak ada lagi kecolongan informasi termasuk aksi teror.

Pada rapat paripurna tersebut, DPR RI juga mengesahkan RUU tentang Komisi Yudisial menjadi UU.

Menurut Priyo, UU tentang Komisi Yudisial yang baru disahkannya ini merupakan revisi dari UU tentang Komisi Yudisial sebelumnya, guna menguatkan kewenangannya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim.

"DPR RI merevisi UU tentang Komisi Yudisional karena memandang kewenangan Komisi Yudisial perlu dikuatkan," kata Priyo.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan catatan atas pengesaqhan UU tentang Komisi Yudisial.

Menurut dia, pada pasal 37 ayat 3 dan 5 diberi penjelasan bahwa cukup jelas calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud ayat 1.

Kemudian pada pasal 28 menyebut ada tim seleksi.

"Ini harus diperjelas lagi agar tidak ada kerumitan hukum seperti calon pimpinan KPK, sehingga kemudian tidak ada lagi perdebatan-perdebatan," katanya.

Politisi PKS ini juga meminta Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, agar menjelaskan koreksi atas catatannya. [Antara]

Uji Baca Al Quran Disiarkan Langsung

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan uji baca Al Quran bagi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur akan disiarkan langsung media elektronik.

"Uji baca Al Quran ini akan disiarkan lewat televisi dan radio," kata Ketua Kelompok Kerja Uji Baca Al Quran KIP Tgk Akmal Abzal seperti dilansir kantor berita Antara, Senin (10/10).

Ia mengatakan, uji baca Al Quran tersebut dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 26 Oktober 2011. Masing-masing bakal calon akan diuji tiga tim juri independen.

Tgk Akmal Abzal menyebutkan, tata cara pengujian dibagi tiga kategori, pertama bakal calon wajib membaca tiga ayat yang terkandung dalam juz satu hingga 15.

Kategori kedua, kata dia, bakal calon diharuskan membacakan tiga ayat yang terkandung dalam juz 16 hingga 30. Dan terakhir setiap bakal wajib membacakan satu surat juz Amma.

"Jadi, dalam uji baca Al Quran nantinya masing-masing bakal calon wajib membaca enam ayat dan satu surat juz Amma yang ditentukan tim penguji," kata Akmal Abzal.

Ia menyebutkan, aspek yang diuji yakni tajwid atau cara membaca Al Quran dengan lafal atau ucapan yang benar. Kemudian, kefasihan dalam membaca dan serta adab atau kehalusan dalam melafazkan Al Quran.

Untuk tajwid, kata dia, nilainya 50, fasih 30 poin dan 20 poin untuk adab. Setiap calon harus mampu mengumpulkan nilai minimal 50. Kalau di bawah nilai minimal, maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu.

"Mampu tidak seorang bakal calon akan mempengaruhi penetapan status dari bakal calon menjadi calon peserta pilkada, yang digelar 24 Desember 2011," kata Akmal Abzal.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh digelar 24 Desember 2011. Pemilihan itu digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota beserta wakilnya.

Hingga batas akhir pendaftaran, 7 Oktober 2011, hanya tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar. Yakni dua pasangan dari jalur perseorangan dan satu pasangan dari partai politik.

Dua pasangan dari jalur perseorangan, yakni Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan serta Ahmad Tajuddin dan Teuku Suriansyah, sedangkan dari partai politik, yaitu Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah. []

Gubernur Minta Bupati Tak Diblokir Dana Pilkada

Banda Aceh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengingatkan para bupati maupun wali kota tidak memblokir dana yang digunakan membiayai pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Para bupati maupun wali kota saya ingatkan tidak memblokir dana pilkada. Pemblokiran dana tersebut merupakan tindak pidana," tegas Gubernur seperti dikutip kantor berita ANTARA, Senin.Pilkada di Aceh digelar 24 Desember 2011. Pemilihan kepala daerah tersebut digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pilkada 17 bupati/wali kota beserta wakilnya.

Sebelumnya, pemblokiran dana pilkada pernah dilakukan Bupati Pidie Mirza Ismail. Akibat pemblokiran tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie terpaksa membekukan penyelenggara pilkada tingkat kecamatan dan gampong (desa) karena honorarium mereka tidak terbayar.

Menurut Irwandi, pemblokiran dana pilkada di Kabupaten Pidie tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pilkada di kabupaten itu yang juga digelar serentak 24 Desember 2011.

"Tindakan pemblokiran ini pelanggaran. Oleh karena itu, saya menyarankan KIP sebagai penyelenggara pilkada melaporkan pelanggaran tersebut ke kepolisian," katanya.

Gubernur menegaskan, pilkada merupakan agenda demokrasi lima tahunan yang wajib didukung pemerintah daerah. Dukungan tersebut di antaranya mengalokasikan dana hibah bagi terselenggaranya proses tersebut.

"Pilkada ini merupakan kewajiban melanjutkan pemerintahan dengan memilih kepala daerah secara berkala. Karena itu, jika ada bupati yang menahan dana pilkada, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana," tegas dia.

Selain itu, ia juga mengimbau para bupati/wali kota di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengawal agenda demokrasi tersebut, sehingga berjalan lancar sesuai tahapan yang ditetapkan penyelenggara.

"Jika ada hambatan, para bupati/wali kota diharapkan mengambil langkah strategis guna menyelamatkan proses pemilihan kepala daerah tersebut, sehingga tetap terlaksana tepat waktu," kata Irwandi Yusuf.[]

Aktivis GMA Sudah Dibebaskan

[caption id="attachment_377" align="alignleft" width="150" caption="Sopian"][/caption]

Banda Aceh - Sebelas aktivis Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) yang ditangkap  pihak kepolisian Resort Banda Aceh, Minggu (9/10) malam karena tidak mengantongi izin sudah dibebaskan pada Senin (11/10). Mereka dibebaskan polisi pukul 16.15 WIB setelah adanya jaminan dari pihak keluarga serta desakan dari sejumlah elemen sipil di Banda Aceh.

Pantauan wartawan yang turut ke lokasi, pukul 14.00 WIB, sejumlah elemen sipil seperti LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, serta KontraS Aceh mendatangi markas kepolisian Resort Banda Aceh. Pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk membebaskan para pendemo.

Sementara di luar gedung, puluhan mahasiswa dan anak punk juga tampak menggelar aksi yang menuntut kepolisian membebaskan teman-teman mereka. Aksi para mahasiswa ini mendapat dukungan dari pengguna jalan raya serta dikawal oleh para intel polisi berpakaian preman.

”Kita cuma menuntut kawan-kawan dibebaskan. Aksi semalam adalah murni aspirasi mahasiswa serta bukan pendukung Partai Aceh seperti yang diberitakan salah satu media lokal,”ungkap Sopian, koordinator aksi dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP, kemarin.

Sopian menjelaskan, dari 11 peserta aksi yang ditahan, enam di antaranya mahasiswa Unsyiah, yaitu Aulia, Safruddin, Fakhrurrazi, Basyaruddin, Zikrilullah, serta Helmi Rizal. Dua lainnya dari Universitas Serambi Mekkah, seperti Irfan Evendi dan M. Nakhrawi S.

Sedangkan tiga lainnya anak Punk yang ikut demo dengan bernyanyi bersama demontran dan ikut tertangkap, yaitu Yudi Febrian, Ademay Sandi dan Rislu Aria Saputra.

Dalam aksi yang digelar malam hari ini, aktivis GMA petinggi meminta Partai Aceh tidak hanya sibuk dengan perebutan kekuasaan serta memprotes pencabutan pasal 256 UUPA tentang calon independent. Padahal, masih banyak pasal-pasal dalam UUPA yang belum terealiasi, seperti pembebasan Napol Aceh, KKR serta pengadilan HAM.

Pukul 14.00 WIB, Kasatreskim Polres Banda Aceh, AKP M Ishariadi, serta jajaran akhirnya mengelar pertemuan tertutup dengan demontran dan koalisi elemen sipil Aceh. Pihaknya berjanji akan membebaskan para demontran, termasuk anak punk, jika ada penjamin dari pihak keluarga.

”Mereka kenakan wajib lapor serta tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari,”ungkap Kasatreskim seusai pertemuan kepada wartawan. Pukul 16.15 WIB, 11 pendemo yang ditangkap-pun akhirnya dibebaskan. Para demontran kemudian membubarkan diri dengan tertib. []

Mahasiswa Poros Leuser Kecam Polisi

[caption id="attachment_374" align="alignleft" width="150" caption="Waladan Yoga"][/caption]

Banda Aceh – Tindakan represif aparat kepolisian saat membubarkan aksi Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) di Simpang Lima, Banda Aceh, Minggu (9/10) mendapat kecaman keras dari mahasiswa.

Sekretaris Jenderal Forum Bersama (Forbes) Mahasiswa Poros Leuser, Waladan Yoga, mengutuk tindakan represif tersebut dan menyebut polisi bukan pengayom masyarakat yang baik.

“Seharusnya polisi mengayomi masyarakat, bukan malah memukuli dan menangkap mahasiswa dengan cara yang tidak pantas,” tulis Waladan Yoga dalam rilis yang diterima Acehcorner.com, Senin (10/10).

Menurut Yoga, tindakan tersebut membuktikan lembaga kepolisian masih menutup ruang kebebasan berpendapat. Apa yang dilakukan polisi, katanya, bisa mencederai arti perdamaian yang tumbuh subur di Aceh.

“Polisi model begini tak layak hidup berdampingan dengan semangat demokrasi yang mulai tumbuh di era damai, mereka adalah polisi warisan masa lalu,” tulisnya.

Yoga menambahkan, apapun alasannya, polisi tak berhak membubarkan aksi damai mahasiswa. Apa yang dilakukan polisi, lanjutnya, bisa melukai perasaan masyarakat dan mencederai kebebasan berekspresi.

“Pihak kepolisian harus meminta maaf kepada masyarakat Aceh secara terbuka atas tindakan represifnya terhadap generasi muda Aceh,” pungkas Yoga seraya meminta agar aktivis GMA segera dibebaskan tanpa syarat. []

Jumlah Aktivis yang Ditangkap Bertambah

Banda Aceh - Jumlah aktivis yang ditangkap polisi saat menggelar aksi damai di Simpang Lima, Banda Aceh, Minggu (9/10) malam bertambah menjadi delapan orang. Selain mereka, tiga anggota Punk juga diamankan karena ikut dalam aksi.

"Mereka yang ditangkap bukan enam orang seperti ditulis sejumlah media online, melainkan delapan orang," ujar Ketua BEM FKIP Unsyiah, Sofyan, saat menghubungi Acehcorner.com, Senin (10/10) dinihari. Selain para aktivis, kata Sofyan, aparat keamanan dari Poltabes Banda Aceh juga ikut membawa tiga orang dari komunitas Punk Banda Aceh.

"Mereka (anggota Punk) turut ditangkap karena ikut dalam aksi," katanya. Namun, Sofyan tak bisa merincikan nama-nama aktivis dan anggota Punk yang ditangkap tersebut.

Juru Bicara GMA, Akbar, saat dikonfirmasi kembali juga mengaku tidak mengetahui siapa di antara dua orang yang ikut dibawa. "Handphone mereka semunya disita dan dalam keadaan non aktif," ujarnya. Selain itu, lanjut Akbar, dia tidak bisa hafal satu per satu nama anggota aksi, karena mereka berasal dari sejumlah perguruan tinggi.

Sebelumnya diberitakan enam aktivis Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) ditangkap polisi, Minggu (9/10) malam ketika menggelar aksi menuntut pembebasan Tapol/Napol, pembentukan KKR dan Pengadilan HAM. []

Enam Aktivis GMA Ditangkap

Banda Aceh – Enam aktivis Gerakan Mahasiswa Aceh (GMA) ditangkap polisi dari Poltabes Banda Aceh, Minggu (9/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB saat menggelar aksi damai di Simpang Lima, Banda Aceh.

Keenam aktivis yang ditangkap masing-masing Safruddin (mantan Ketua BEM FKIP Unsyiah), Fakhrurrazi (Koordinator Lapangan), Zikrullah, Basyaruddin Asya, Aulian Nur, dan seorang lagi tidak diketahui namanya.

“Mereka semuanya dibawa ke Poltabes,” ujar Juru Bicara GMA, Akbar kepada Acehcorner, Minggu (9/10) malam.

Menurut Akbar, penangkapan tersebut karena pihak kepolisian menganggap aksi itu tidak mengantongi izin.

“Padahal, untuk menggelar aksi damai, kita tidak perlu izin, hanya pemberitahuan kepada kepolisian,” tegasnya sembari menambahkan, aksi tersebut melibatkan 50 peserta dari perwakilan Universitas yang ada di Banda Aceh.

Akbar menjelaskan, penangkapan tersebut tak memiliki dasar hukum, apalagi mereka hanya menggelar aksi damai. “Kita minta teman-teman kita dibebaskan,” harapnya.

Kepada wartawan, Akbar menjelaskan, dalam aksi damai tersebut mereka menuntut pembebasan Tapol/Napol Aceh, pembentukan KKR dan Pengadilan HAM.

Hingga berita ini diturunkan, Acehcorner.com belum memperoleh keterangan dari pihak kepolisian. Namun, informasi penangkapan tersebut sudah beredar luas di jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter.

"Menurut info, besok (hari ini, red) mereka akan dibebaskan," timpal anggota GMA yang lain.[]

Duh, Mantan Kadis PU Aceh Barat Mesum Lagi

Meulaboh - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Barat nyaris diamuk massa jika polisi tak mengamankannya. Pejabat berinisial SJ tersebutketangkap basah sedang berduaan di dalam mobil bersama teman wanitanya.
Kapolres Aceh Barat AKBP Artanto melalui Kapolsek Johan Pahlawan Ibda Sulin Ismaini, Sabtu menjelaskan, pasangan tersebut diamankan karena nyaris diamuk massa saat kedapatan berduaan dalam mobil."Mereka berdua nyaris diamuk warga karena diduga melakukan mesum dalam mobil, karena itu mereka sudah kita amankan dan orang pertama yang memergoki pasangan ini adalah keluarga pejabat itu sendiri," kata Sulin.

Keterangan dihimpun dari Aguslinar, istri pejabat pemerintah Aceh Barat itu, kejadian tersebut merupakan kali kedua dilakukan SJ.

Semula dia juga pernah diamuk massa saat membawa seorang wanita ke Kabupaten Nagan Raya, risikonya ia dinonjobkan dari jabatan kepala dinas dan kemudian dinobatkan sebagai staf biasa.

Kelakukan tidak terpuji SJ yang kedua kalinya itu terjadi pada Jumat (7/10) sekitar pukul 21.00 WIB, ia dipergoki istrinya sendiri sedang berduaan dengan wanita lain di dalam mobil saat melintas di jalan Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan.

Saat itu juga warga setempat yang ikut menyaksikan perang mulut langsung datang menghajar wajah pria dua anak itu.

Keterangan Aguslinar kepada wartawan tingkah suaminya itu sudah mulai dicurigai, sehingga rasa penasaran tersebut dilanjutkan dengan mengikuti mobil bernomor polisi BL 55 AF milik suaminya.

"Saya sebenarnya sudah kasihan dengan keadaan dialami suami saya itu, dulu sudah pernah ditangkap dengan istri orang, sekarang dia nekat lagi dengan pacarnya itu," sebut istrinya kepada wartawan di Mapolsek Johan Pahlawan.

Mengenai kebenaran status wanita yang dibawa SJ tersebut aparat kepolisian terus mencari titik terang guna menyelamatkan konflik keluarga pejabat ini, karena ada informasi wanita adalah istri muda SJ.

Menurutnya, apabila penangkapan tersebut terbukti perbuatan khalwat, maka akan diproses secara hukum qanun Provinsi Aceh tentang khalwat. Sementara apabila benar telah menikah maka dimintakan bukti pernikahan mereka.

"Kita akan mengupayakan kondisi keluarga mereka membaik bukan memperburuk, apabila memang dia bersalah maka nanti ada tindakan dari qanun Provinsi tentang khlawat," pungkasnya. [Antara]