04 Oktober 2011

KIP Aceh Minta Warga Kritisi DPS

Banda Aceh - Pekan ini tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh mulai berlanjut ke pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). Terhitung 5-25 Oktober, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa-desa akan mengumumkan DPS di tempat-tempat umum, kelurahan, dan papan pengumuman desa, dan pusat keramaian masyarakat.
Warga Aceh yang berhak memilih dalam Pemilukada diminta untuk membaca pengumuman tersebut dan memastikan bahwa nama mereka sudah terdaftar dalam DPS tersebut.


Anggota KIP Aceh Akmal Abzal selalu pananggungjawab Kelompok Kerja Panitia Pendaftaran pemilih (Pantarlih) dalam Pemilukada Aceh mengharapkan agar semua elemen masyarakat mau membaca DPS tersebut.


“Jika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS tersebut, sebaiknya melapor ke Panitia Pemungutan suara (PPS) di tingkat desa,” katanya.

Masyarakat yang berhak memilih adalah mereka yang lahir setidaknya 24 Desember 1994 atau pada hari pemungutan suara nanti, yakni pada 24 Desember 2011 sudah berusia 17 tahun.

Dalam menentukan DPS itu, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota menggunakan data yang tertera dalam Daftar Penduduk Potensial Pilkada (DP4) dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Menurut data di tingkat Provinsi, jumlah penduduk Aceh hingga tahun 2011 ini sebanyak 4.953.262 orang. Dari jumlah tersebut, yang dinyatakan sebagai pemilih potensial sebanyak 3.342.039 orang.

“Tapi ini hanya data sementara untuk rujukan saja. Sangat penting bagi kita untuk menyesuaikannya dengan data di lapangan. Makanya DPS itu perlu kita sampaikan lagi ke publik,” kata Akmal.

Kalau masyarakat merasa ada data yang salah atau namanya tidak tercantum, maka diberi kesempatan untuk melapor ke PPS di desa masing-masing.

Daftar DPS itu akan diumumkan selama 21 hari.  Selama masa itu, petugas PPS akan membuka diri untuk menerima semua laporan masyarakat terkait dengan nama-nama yang tertera atau yang pantas menjadi pemilih. Selanjutnya pada 26 – 28 Oktober, PPS  akan menambahkan  data pemilih tambahan atau mungkin juga mengurangi data yang ada, sebagai merevisi DPS yang diumumkan tersebut.

Setelah semua data diperbaiki, maka pada 1 – 3  November 2011, PPS akan mengumumkan daftar pemilih tambahan sesuai dengan laporan yang mereka terima dari masyarakat.  “Pengumumannya juga kita tempelkan di tempat-tempat umum,” tambah Akmal.  Sampai tahap inipun, PPS masih memberi ruang bagi masyarakat untuk melapor jika ada yang dianggap salah.

Jika proses ini sudah terlalu, maka selanjutnya pada 4 November, PPS akan menetapkan DPS itu menjadi pemilih tetap (DPT).  Data inipun juga akan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

“Kalau sudah tercatat dalam DPT, maka tidak ada lagi peluang komplain atau pengaduan dari masyarakat yang bisa kami terima.  DPT adalah data terakhir menyangkut orang yang berhak memilih,” kata Akmal.

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar masyarakat Aceh menggunakan kesempatan ini untuk membaca dengan teliti DPS yang diumumkan di lingkungan mereka. Akmal juga berharap para tokoh masyarakat, partai dan organisasi massa mau mendorong konsituennya untuk memperhatikan dengan teliti DPS yang diumumkan tersebut.

Melihat data pemilih sementara yang mencapai 3,3  juta, Akmal memperkirakan jumlah Tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pemilukada Aceh nanti berkisar 9.766 TPS. Dalam setiap TPS maksimal terdapat 600 pemilih. Tapi data ini sangat berpotensi  untuk berubah sesuai dengan laporan dari masyarakat saat diumumkannya DPS mulai hari ini. [ihsan]

Beru Simeutuah yang Malang

Banda Aceh - Malang benar nasib Beru Simeutuah, bayi asal Wih Nareh, Pegasing, Aceh Tengah. Bayi pasangan Prawira (36) dan Nikmah Yani (32) ini menderita ensefelokel (pembengkakan selaput otak) sejak lahir. Akibatnya, bayi berumur delapan bulan ini harus menjalani dua kali operasi.

Penyakit yang diderita Beru membuat pertumbuhan otaknya tidak berjalan normal. Meski sudah dua kali operasi, kondisi bungsu dari empat bersaudara ini belum juga membaik. Bahkan, operasi pertama pernah mengalami kegagalan.

Menurut Nikmah Yani, sejak lahir delapan bulan lalu, bayinya langsung dirawat di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Namun, karena tak cukup alat dan tenaga ahli, bayi tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Untuk memudahkan pembuangan cairan di kepala sang bayi, pihak rumah sakit harus memasang selang. Meski cairannya mengering, kini di kening bayi tersebut ada lobang yang cukup dalam.

“Lobang itu hanya bisa ditutupi bila dilakukan operasi dengan mengangkat tulang rusuk si bayi,” ujar sang Ibu.

Terkait biaya pengobatan, Nikmah Yani mengatakan, selama ini biaya operasi dan pengobatan berasal dari bantuan pihak keluarganya dan hasil pendapatan sang suaminya yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang cat di salah satu cabang perusahaan rokok di Banda Aceh.

“Biaya pengobatan anaknya dan juga operasi ditanggung program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” kata Nikmah.

Namun, lanjutnya, tidak semua kebutuhan obat tercover melalui program JKA. Nikmah sekarang sangat gundah, karena menurut dokter untuk mengembalikan fungsi otak pascaoperasi, anaknya harus mengonsumsi obat dengan harga Rp1 juta per minggu. “Kata dokter agar jaringan otaknya dapat kembali berfungsi dengan normal,” katanya lirih.

Beru Simetuah atau perempuan yang mulia membutuhkan bantuan untuk membantu biaya pengobatannya.

Untuk memudahkan mengontrol perkembangan penyakit anaknya, kedua orang tuanya terpaksa mengontrak rumah di Blok D, komplek perumahan bantuan masyarakat China, Neuheun, Aceh Besar. [ihsan]

ADF Ajak Dukung ‘Garamku tak Asin Lagi’

Banda Aceh - Aceh Development Fund (ADF) mengajak publik, khususnya masyarakat Aceh, untuk mendukung film dokumenter ‘Garamku tak Asin Lagi’ karya dua putra Aceh, Jamaluddin Phonna  dan Azhari, sebagai film favorit pemirsa dalam Eagle Awards Metro TV 2011.

Direktur Eksekutif ADF, Afrizal Tjoetra mengatakan, Selasa (4/10), alasan pihaknya mengajak publik mendukung film itu, karena tempat pembuatan film dokumenter itu terletak di lokasi program Teknologi Ramah Lingkungan untuk Industri Proses Perikanan (Terapan) yang dikerjakan ADF dan mitranya yaitu di Kecamatan Jangka, Bireuen. ADF adalah sebuah LSM yang berpusat di Banda Aceh.

Dukungan ADF terhadap film dokumenter hasil karya sineas muda Aceh itu adalah dengan cara mengirim SMS sebanyak-banyaknya agar film tersebut terpilih sebagai film favorit pemirsa. ADF juga akan memasang spanduk ajakan kepada publik untuk mendukung film itu di tempat-tempat strategis di Aceh.

“Kami sangat mengharapkan dukungan masyarakat Aceh agar film ‘Garamku Tak Asin Lagi’ dapat memenangkan nominasi favorit pemirsa. Bagi anda yang ingin mendukung, silahkan ketik: Eagle [spasi] Garam, kirim ke 9899,” ujar Afrizal seraya menyebutkan bahwa batas pengiriman SMS dukungan hingga 25 Oktober mendatang.

Dijelaskan bahwa ADF akan membangun pabrik garam beryodium di Kecamatan Jangka, Bireuen, untuk meningkatkan produktifitas garam masyarakat setempat yang selama ini dikelola secara tradisional.

“Pemilik industri garam beryodium yang segera dibangun itu adalah para petani garam yang tergabung dalam koperasi,” katanya seraya menambahkan pabrik itu nanti akan mengolah kembali garam yang diproduksi warga setempat sehingga mampu bersaing dengan garam impor.

Jamaluddin dan Azhari –sutradara film dokumenter itu yang sedang menimba ilmu di Malang, Jawa Timur– menyambut baik dukungan ADF. Keduanya juga berterima kasih atas inisiatif ADF yang menggalang dukungan masyarakat Aceh agar film mereka bisa meraih prestasi pilihan pemirsa.

Jamaluddin berharap agar masyarakat Aceh mau memberikan dukungan kepada mereka agar film yang menceritakan tentang nasib petani garam tradisional di Kecamatan Jangka, bisa meraih predikat favorit pemirsa Eagle Awards tahun ini.

Disebutkan, film ‘Garamku Tak Asin Lagi’ akan diputar di Stasiun Metro TV pada Rabu  (5/10) malam pukul 20:05 WIB. Bagi yang tidak sempat menonton Rabu malam, siaran tunda film itu ditayangkan pada 12 dan 19 Oktober 2011 pukul 11.05 pagi.

Afrizal berharap agar masyarakat Aceh meluangkan waktu untuk menonton film karya sineas muda Aceh tersebut. “Kita patut memberikan dukungan bagi anak muda Aceh yang telah menghasilkan karya membanggakan yang masuk finalis lima besar Eagle Award tahun ini,” katanya.

Jamaluddin menyatakan, film dokumenter mereka bercerita tentang perjuangan sekelompok perempuan yang mempertahankan produksi garam tradisional di tengah gencarnya impor garam dari luar negeri.[]

03 Oktober 2011

Irwan Djohan ke KIP Pakai Perahu

[caption id="attachment_140" align="alignleft" width="300" caption="Irwan Djohan saat mendaftar ke KIP | Istimewa "]Irwan Djohan[/caption]

Banda Aceh – Pasangan bakal calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, Teuku Irwan Djohan dan Teungku Alamsyah, resmi mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh, Senin (3/10). Uniknya, pasangan ini datang ke KIP menggunakan perahu yang dinaikkan ke mobil trailer.

Sebelum tiba ke kantor KIP di Jalan Imam Bonjol, Banda Aceh, pasangan ini terlebih dulu melakukan konvoi keliling Kota Banda Aceh dengan rute dari Jembatan Lamjame ke Simpang Dodik, lalu ke Simpang Jam (Taman Sari) menuju Simpang Surabaya, Simpang Jambo Tape, kemudian menuju Simpang Mesra. Dari sini konvoi tiga ratusan pendukung menuju kantor KIP.

Massa pendukung Teuku Irwan Djohan dan Tgk. Alamsyah didominasi atribut warna oranye tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Kota (KOMPAK) beserta puluhan becak, nelayan dan ibu-ibu. Sejak pukul 09.00 mereka telah berkumpul di Jembatan Lamjame-Ulee Pata yang menjadi titik start konvoi menuju kantor KIP Banda Aceh.

“Kami menggunakan perahu nelayan ini selain karena unik juga merupakan ide dari masyarakat nelayan pesisir Lamjame, Ulee Pata, Alue Naga, Tibang, dan daerah lain di pesisir Banda Aceh,” kata Teuku Irwan Djohan dalam rilis yang diterima Acehcorner.Com, Senin (3/10).

Menurut putra  HT Djohan ini, selama ini masyarakat nelayan banyak terlibat dan aktif dalam kampanye.

“Kita telah memiliki program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang  selama ini tidak tersentuh dengan program peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Saat mendaftar, kedua pasangan ini menyerahkan 4.004 KTP dukungan dari syarat minimal 2.900 KTP yang diminta KIP Banda Aceh untuk menutupi kekurangan jumlah KTP pada verifikasi tahap pertama. Berkas pendaftaran dan berkas dukungan KTP diterima oleh Ketua KIP Banda Aceh Aidil Azhary bersama kominisioner KIP Banda Aceh lainnya.[zier]

09 Mei 2011

Kekuatan Mengikat Putusan MK

Oleh Taqwaddin - Opini

POLEMIK mengenai diakomodir atau tidaknya calon kepala daerah dari unsur perseorangan (independen) masih juga terjadi. Pro-kontra tentang hal tersebut bergeliat pada tataran elit politisi di DPRA pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 256 UUPA bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

11 Desember 2010

Pesan Terakhir Teungku Abdullah Syafie

"Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah SWT agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini (Aceh) merdeka". 

Itulah wasiat terakhir Panglima Gerakan Aceh Merdeka Abdullah Syafei yang tewas dalam kontak senjata di kawasan perbukitan Jimjiem, Kecamatan Bandarbaru, Kabupaten Pidie, Selasa (22/01). Wasiat yang dibuat sebulan silam, seolah firasat Syafei bahwa kematiannya memang telah dekat. 

08 Desember 2010

Kolom: “Esai dengan Gaya”

Oleh Farid Gaban, Pena Syndicate

PENGANTAR
Dalam dunia sastra, esai dimasukkan dalam kategori non-fiksi, untuk membedakannya dengan puisi, cerpen, novel dan drama yang dikategorikan sebagai fiksi.
Membuka halaman-halaman koran atau majalah, kita akan menemukan banyak esai atau opini. 

03 Desember 2010

Kehormatan Jurnalisme

Oleh Masmimar Mangiang

Deskripsi
Wartawan membicarakan banyak hal, menyangkut orang banyak. Karena itu, banyak yang harus di- lakukan, mulai dari penataran, pengaturan, bredel, sampai aksi kekerasan. Dunia tak pernah bebas dari persoalan ini. Dalam masa yang panjang, kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi jadi topik perdebatan. Kebebasan harus terus diperjuangkan.

Bila Konglomerat Merambah Bisnis Media

Deskripsi
Lima tahun reformasi ditandai dengan tumbuh dan gugurnya sejumlah media. Dan konglomerat mulai menancapkan kehadirannya di lahan yang dulu sarat idealisme itu.