Aceh dan Musem Luah Blang

KAMIS (22/3) merupakan hari pertama kampanye terbuka. Para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyampaikan visi dan misi di sidang paripurna DPRA dan DPRK. Berbagai program cet langet dibungkus rapi dalam visi dan misi itu. Kalau dipikir-pikir, program mereka tak jauh berbeda, semuanya  bermuara pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan sekaligus menjaga perdamaian tetap abadi. Mereka begitu bersemangat membuat rakyat terbius sekaligus terlena pada program-program mereka.

Ini memang lagi musim jual kecap. Tak perlu heran, jika di setiap tempat digelar kecap dagangan, dari kecap berkualitas bagus, sampai kecap basi. Mereka selalu berteriak, “Inilah kecap nomor satu!” Tak ada yang mau disebut menjual kecap nomor dua. Para penjual ini pun sudah cukup pandai peh tem karena memang semuanya jago olah.

Oh ya, mereka juga berkali-kali menandatangani ikrar mewujudkan Pilkada damai. Mereka juga sering mengikrarkan akan bersaing secara sehat, tak menggunakan cara-cara kasar, intimidasi dan teror. Untuk membuktikan keseriusannya mereka produktif mengumumkannya di media. Meski di sisi lain, kita kerap disuguhi fakta yang berbeda.

Bagi saya, inilah saat di mana Aceh memasuki musem luah blang. Suatu musim di mana sejumlah hal tabu yang sebelumnya tak boleh dilakukan, menjadi dibolehkan. Hukum dibuat menjadi lebih longgar. Sanksi ditiadakan.

“Syi perjelas dilee pue musem luah blang?” interupsi seorang kawan saya. Dia memang paling kritis dan selalu memperhatikan hal-hal kecil.

Baiklah, saya akan bercerita dulu soal musem luah blang. Ada atau tidaknya interupsi itu, istilah musem luah blang memang perlu diperjelas. Sebab, sudah tabiat kita di sini, sering membungkus suatu ketidakjelasan ditutup dengan ketidakjelasan lain. Akibatnya, benar-benar menjadi tak jelas!

Secara bebas (terjemahan dari bahasa Aceh ke bahasa melayu) musem luah blang dapat diterjemahkan sebagai ‘musim luas lahan/sawah’. Kedengarannya sangat lucu, bukan? Inilah kelemahan dari penerjemahan: membuat martabat suatu bahasa menjadi rendah makna yang dikandungnya ketika dialihbahasakan.

Istilah musem luah blang merujuk pada kondisi saat petani melakukan panen secara serentak (koh pade). Saat musim koh pade  masyarakat di kampung-kampung (terutama kaum perempuan) senang bukan kepalang. Inilah saatnya mereka memanen hasil dan mengumpulkan rupiah dengan cara menjadi pengangkut nimbai (ukuran satu ikat batang padi seukuran genggaman orang dewasa).

Sawah-sawah yang sebelumnya dipenuhi tanaman padi, kini mulai polos berganti hamparan jeundrang dan jerami. Para kaum perempuan lalu lalang di sawah, berpindah dari satu sawah ke sawah lain, untuk angkut nimbai.

Masyarakat di Aceh rata-rata menanam padi dua kali dalam setahun. Sesekali bahkan bisa hingga tiga kali, sering disebut padi salah musim. Maka musem luah blang di Aceh terjadi dua kali setiap tahun, kadang sampai tiga kali.

Dulu saat teknologi pertanian belum maju (belum ada sistem irigasi) serta masyarakat masih mengandalkan hujan (sawah tadah hujan), musem luah blang bisa berlangsung lama. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Selesai panen biasanya masyarakat hanya menunggu sebentar dan kemudian bersiap-siap menanam lagi.

Saat musem luah blang, masyarakat akan melepaskan ternak secara bebas. Anak-anak mulai bermain layang-layang di sawah, sebagian lain memilih bermain bola. Ada masyarakat menanam cabai, jagung, tembakau, kedelai atau semangka. Jika tak punya lahan sendiri, mereka menyewa lahan orang lain. Intinya, masyarakat bisa melakukan sesuatu secara bebas.

Namun, saat musim tanam, hal-hal tersebut menjadi ‘haram’ dilakukan. Tak boleh sesuka hati. Jika ingin menanam padi harus dilakukan di lahan sendiri, tak boleh di lahan orang lain. Bagi pemilik ternak tak boleh melepaskan ternah sembarangan. Anak-anak tak boleh bermain layang-layangan, lebih-lebih bermain bola. Bermain di lampoh soh saja yang dekat dengan sawah warga bisa berisiko jika bola jatuh mengenai tanaman padi.

Jika tak mengindahkan larangan-larangan ini alamatnya bisa celaka. Bagi pemilik ternak, jangan harap ternaknya kembali ke kandang dalam kondisi normal. Masih syukur jika dagingnya masih bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi. Bagi anak-anak yang bermain layang atau bola pasti akan keunong geulawa. Bolanya bisa ditebas.

Saya pikir, penjelasan singkat di atas bisa memberi gambaran (meski sedikit) untuk membedakan antara musem luah blang dan musim tanam. Jika boleh membuat tamsilan, saya ingin menamsilkan musem luah blang dengan kondisi kita hari ini, sementara musim tanam seperti masa saat Aceh masih dibalut konflik dan dalam cengkeraman militer (darurat militer).

Saya yakin semua kita punya memori tentang kondisi Aceh ketika berada dalam suasana darurat militer. Bagi yang punya memori pendek dan gampang lupa, bolehlah saya mengajak kita kembali ke saat darurat militer. Hukum yang berlaku adalah hukum militer. Bendera yang boleh dikibarkan adalah merah putih. Media tak boleh sembarang menulis. Wartawan yang meliput harus memiliki surat atau izin dari penguasa militer (Penguasa Darurat Militer Daerah-PDMD). Orang tak boleh sembarangan berleha-leha, sebab sering risikonya mati. Demonstrasi menentang negara dilarang. Rapat-rapat, lebih-lebih rapat gelap dipantau. Pokoknya serba diawasi.

Kini pantangan-pantangan itu sudah tak ada lagi bersebab kesepahaman MoU Helsinki. Istilah yang beberapa tahun belakangan sering disebut, diulang-ulang dengan semangat sambil menepuk dada. Sebab, MoU itu dianggap pencapaian tertinggi, meski sebenarnya adalah sebuah kecelakaan sejarah. Sebuah pengkhianatan pada cita-cita dan ideologi, terutama jika dikaitkan dengan sikap ‘kita akan berdamai jika merdeka adalah solusinya’.

Kita pun masuk dalam musem luah blang. Hal-hal yang saat musim tanam berlabel ‘tabu’ menjadi bebas dilakukan. Jik dulu saat bermain layang-layang kita tak pernah berkelahi, kini karena benang layang kita bergesekan dan tersangkut pada benang layang kawan harus meu-roro-darah. Jika dulu saat bermain bola kita berjibaku hingga berjatuhan, patah pate, kita masih bisa tertawa, kini hanya karena keunong sumbo kita tak lagi saling bicara. Kita menjadi gampang mengumbar istilah ‘pengkhianat’ yang dulu hanya ditujukan untuk sang musuh.

Ah, ini kan lagi musem luah blang! Boleh peulheuh layang ubee-be panyang beunueng, tapi tak boleh melampaui layangku! Begitu titah anda sekarang. Hom hai!

Aceh dan Musem Luah Blang

KAMIS (22/3) merupakan hari pertama kampanye terbuka. Para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyampaikan visi dan misi di sidang paripurna DPRA dan DPRK. Berbagai program cet langet dibungkus rapi dalam visi dan misi itu. Kalau dipikir-pikir, program mereka tak jauh berbeda, semuanya  bermuara pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan sekaligus menjaga perdamaian tetap abadi. Mereka begitu bersemangat membuat rakyat terbius sekaligus terlena pada program-program mereka.

Ini memang lagi musim jual kecap. Tak perlu heran, jika di setiap tempat digelar kecap dagangan, dari kecap berkualitas bagus, sampai kecap basi. Mereka selalu berteriak, “Inilah kecap nomor satu!” Tak ada yang mau disebut menjual kecap nomor dua. Para penjual ini pun sudah cukup pandai peh tem karena memang semuanya jago olah.

Oh ya, mereka juga berkali-kali menandatangani ikrar mewujudkan Pilkada damai. Mereka juga sering mengikrarkan akan bersaing secara sehat, tak menggunakan cara-cara kasar, intimidasi dan teror. Untuk membuktikan keseriusannya mereka produktif mengumumkannya di media. Meski di sisi lain, kita kerap disuguhi fakta yang berbeda.

Bagi saya, inilah saat di mana Aceh memasuki musem luah blang. Suatu musim di mana sejumlah hal tabu yang sebelumnya tak boleh dilakukan, menjadi dibolehkan. Hukum dibuat menjadi lebih longgar. Sanksi ditiadakan.

“Syi perjelas dilee pue musem luah blang?” interupsi seorang kawan saya. Dia memang paling kritis dan selalu memperhatikan hal-hal kecil.

Baiklah, saya akan bercerita dulu soal musem luah blang. Ada atau tidaknya interupsi itu, istilah musem luah blang memang perlu diperjelas. Sebab, sudah tabiat kita di sini, sering membungkus suatu ketidakjelasan ditutup dengan ketidakjelasan lain. Akibatnya, benar-benar menjadi tak jelas!

Secara bebas (terjemahan dari bahasa Aceh ke bahasa melayu) musem luah blang dapat diterjemahkan sebagai ‘musim luas lahan/sawah’. Kedengarannya sangat lucu, bukan? Inilah kelemahan dari penerjemahan: membuat martabat suatu bahasa menjadi rendah makna yang dikandungnya ketika dialihbahasakan.

Istilah musem luah blang merujuk pada kondisi saat petani melakukan panen secara serentak (koh pade). Saat musim koh pade  masyarakat di kampung-kampung (terutama kaum perempuan) senang bukan kepalang. Inilah saatnya mereka memanen hasil dan mengumpulkan rupiah dengan cara menjadi pengangkut nimbai (ukuran satu ikat batang padi seukuran genggaman orang dewasa).

Sawah-sawah yang sebelumnya dipenuhi tanaman padi, kini mulai polos berganti hamparan jeundrang dan jerami. Para kaum perempuan lalu lalang di sawah, berpindah dari satu sawah ke sawah lain, untuk angkut nimbai.

Masyarakat di Aceh rata-rata menanam padi dua kali dalam setahun. Sesekali bahkan bisa hingga tiga kali, sering disebut padi salah musim. Maka musem luah blang di Aceh terjadi dua kali setiap tahun, kadang sampai tiga kali.

Dulu saat teknologi pertanian belum maju (belum ada sistem irigasi) serta masyarakat masih mengandalkan hujan (sawah tadah hujan), musem luah blang bisa berlangsung lama. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Selesai panen biasanya masyarakat hanya menunggu sebentar dan kemudian bersiap-siap menanam lagi.

Saat musem luah blang, masyarakat akan melepaskan ternak secara bebas. Anak-anak mulai bermain layang-layang di sawah, sebagian lain memilih bermain bola. Ada masyarakat menanam cabai, jagung, tembakau, kedelai atau semangka. Jika tak punya lahan sendiri, mereka menyewa lahan orang lain. Intinya, masyarakat bisa melakukan sesuatu secara bebas.

Namun, saat musim tanam, hal-hal tersebut menjadi ‘haram’ dilakukan. Tak boleh sesuka hati. Jika ingin menanam padi harus dilakukan di lahan sendiri, tak boleh di lahan orang lain. Bagi pemilik ternak tak boleh melepaskan ternah sembarangan. Anak-anak tak boleh bermain layang-layangan, lebih-lebih bermain bola. Bermain di lampoh soh saja yang dekat dengan sawah warga bisa berisiko jika bola jatuh mengenai tanaman padi.

Jika tak mengindahkan larangan-larangan ini alamatnya bisa celaka. Bagi pemilik ternak, jangan harap ternaknya kembali ke kandang dalam kondisi normal. Masih syukur jika dagingnya masih bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi. Bagi anak-anak yang bermain layang atau bola pasti akan keunong geulawa. Bolanya bisa ditebas.

Saya pikir, penjelasan singkat di atas bisa memberi gambaran (meski sedikit) untuk membedakan antara musem luah blang dan musim tanam. Jika boleh membuat tamsilan, saya ingin menamsilkan musem luah blang dengan kondisi kita hari ini, sementara musim tanam seperti masa saat Aceh masih dibalut konflik dan dalam cengkeraman militer (darurat militer).

Saya yakin semua kita punya memori tentang kondisi Aceh ketika berada dalam suasana darurat militer. Bagi yang punya memori pendek dan gampang lupa, bolehlah saya mengajak kita kembali ke saat darurat militer. Hukum yang berlaku adalah hukum militer. Bendera yang boleh dikibarkan adalah merah putih. Media tak boleh sembarang menulis. Wartawan yang meliput harus memiliki surat atau izin dari penguasa militer (Penguasa Darurat Militer Daerah-PDMD). Orang tak boleh sembarangan berleha-leha, sebab sering risikonya mati. Demonstrasi menentang negara dilarang. Rapat-rapat, lebih-lebih rapat gelap dipantau. Pokoknya serba diawasi.

Kini pantangan-pantangan itu sudah tak ada lagi bersebab kesepahaman MoU Helsinki. Istilah yang beberapa tahun belakangan sering disebut, diulang-ulang dengan semangat sambil menepuk dada. Sebab, MoU itu dianggap pencapaian tertinggi, meski sebenarnya adalah sebuah kecelakaan sejarah. Sebuah pengkhianatan pada cita-cita dan ideologi, terutama jika dikaitkan dengan sikap ‘kita akan berdamai jika merdeka adalah solusinya’.

Kita pun masuk dalam musem luah blang. Hal-hal yang saat musim tanam berlabel ‘tabu’ menjadi bebas dilakukan. Jik dulu saat bermain layang-layang kita tak pernah berkelahi, kini karena benang layang kita bergesekan dan tersangkut pada benang layang kawan harus meu-roro-darah. Jika dulu saat bermain bola kita berjibaku hingga berjatuhan, patah pate, kita masih bisa tertawa, kini hanya karena keunong sumbo kita tak lagi saling bicara. Kita menjadi gampang mengumbar istilah ‘pengkhianat’ yang dulu hanya ditujukan untuk sang musuh.

Ah, ini kan lagi musem luah blang! Boleh peulheuh layang ubee-be panyang beunueng, tapi tak boleh melampaui layangku! Begitu titah anda sekarang. Hom hai!

Tarmizi: Pemilukada di Gayo Akan Sukses dan Damai

Takengon- Penjabat Gubernur Aceh, Tarmizi A. Karim merasa yakin masyarakat dataran tinggi Gayo akan bergerak secara kolektif kolegial dalam mendukung keberhasilan Pemilukada Aceh 2012 yang bermartabat.

“Melihat antusiasnya dukungan masayarakat dataran tinggi Gayo terhadap pelaksanaan Pemilukada, kami yakin pemilukada akan sukses dan damai disini,” ujarnya, Rabu (21/3) di Takengon, saat bertemu dengan tujuh kepala daerah dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Bireun, Pidie Jaya dan Pidie dalam rangka sosialisasi Pemilukada damai tahun 2012.

Kepada seluruh masyarakat yang ada di tujuh daerah tersebut, Tarmizi ingin memastikan dukungan penuh terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilukada Aceh yang aman damai dan jauh dari intimidasi.[]

Kantongi Izin KIP, Lembaga Lokal Bisa Pantau Pilkada

Banda Aceh-Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada, wajib kantongi ijin dan syarat-syarat yang diterapkan oleh KIP Aceh. Hal tersebut dikatakan Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, Rabu (14/3).



“Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada di Aceh tahun 2012 harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KIP Aceh,” ujarnya.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu profil lembaga, legalisasi lembaga, informasi detail tentang fokus pemantauan dan  nama-nama orang yang ikut memantau serta  alamat yang ingin dipantau.

“Bagi yang tidak ada surat izin dari kami, maka tidak sah,” ujarnya.[rahmat]

Katahati Institute Ikut Pantau Pilkada

Banda Aceh – Katahati Institute secara resmi telah terdaftar sebagai pemantau Pilkada Aceh 2012. Keterlibatan Katahati Institute sebagai lembaga pemantau tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Rabu (14/3).

Katahati Institute telah memenuhi syarat dari KIP Aceh dan resmi dinyatakan sebangai  pemantau pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota. Selain itu, Katahati Institute juga diberikan surat izin dan kartu nama kepada setiap peserta yang ikut memantau pilkada di beberapa daerah tersebut.

Daerah yang dipantau oleh lembaga katahati institute antaranya Provinsi Aceh,  Banda Aceh, Aceh Besar,  Sabang, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Bener  Meriah, dengan jumlah anggota yang ikut memantau sebanyak 82 orang dari seluruh kabupaten kota dan Provinsi Aceh. [rahmat]

KIP Tentukan Lokasi dan Jadwal Kampanye

Banda Aceh-Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menentukan jadwal dan lokasi kampanye terbuka bagi kontestan pemilihan umum kepala daerah 2012. Masing-masing kandidat akan memperoleh kesempatan rata-rata sebanyak 55 kali kampanye terbuka.

Penentuan lokasi dan jadwal kampanye dilakukan KIP pada Selasa (13/3) bersama para tim sukses masing-masing kandidat di aula KIP Aceh. Ikut dihadiri pula oleh pejabat Pemerintah Aceh, perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak Kepolisian Daerah.

Ketua Kelompok Kerja Kampanye KIP Aceh Zainal Abidin menyebutkan, kampanye akan dimulai pada 22 Maret dan berakhir pada 5 April. Pada tanggal 22 Maret, seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur akan menyampaikan visi dan misi di hadapan sidang paripurna DPRA.

Lalu pada 23 dan 30 Maret, kampanye diliburkan karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan hari Jumat. "Kita menyepakati tidak ada kampanye dalam bentuk rapat umum. Tapi kalau kampanye dialogis, itu boleh," kata Zainal Abidin kepada wartawan, Selasa (13/3) siang.

Menurut Zainal, masing-masing kandidat akan memperoleh kesempatan menggelar kampanye terbuka rata-rata sebanyak 55 kali di 23 kabupaten/kota. Di tiap daerah, masing-masing kandidat akan mendapat jadwal kampanye minimal dua kali dan maksimal tiga kali.

Kampanye calon gubernur, kata Zainal, tidak akan dilakukan secara bersamaan di sebuah daerah. Dia mencontohkan, jika kandidat A mendapat jatah kampanye di Banda Aceh, maka kandidat B akan berkampanye di daerah lain.

"Kampanye calon gubernur juga tidak boleh satu titik dengan kampanye calon bupati dan calon walikota," ujar Zainal. "Tidak boleh di satu tempat yang sama. Masing-masing punya lokasi yang berbeda."

Lokasi kampanye yang tidak digunakan oleh kandidat yang telah ditentukan, juga tidak boleh digunakan untuk berkampanye kandidat yang lain. "Kalau tidak menggunakan lapangan kampanye, maka kandidat harus melapor ke KIP," ujarnya.

Kampanye dibolehkan digelar dalam kurun waktu dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Iskandar Hasan mengimbau agar kampanye tidak dilakukan secara terbuka, karena alasan keamanan. Dalam penentuan jadwal dan lokasi kampanye tadi, KIP telah menyampaikan imbauan Kapolda Aceh tersebut. Namun semua tim sukses bersepakat untuk tetap menyelenggarakan kampanye secara terbuka (rapat umum). []

KIP Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih 75 Persen

Banda Aceh- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada gubernur dan wakil gubernur minimal mencapai 75 persen dari 3,2 juta pemilih.

"Kami berharap target ini bisa tercapai, sehingga bisa melebihi partisipasi masyarakat memilih pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 lalu," kata Yarwin Adi Dharma, komisioner KIP Aceh di Banda Aceh, Kamis (5/1).

Menurut dia, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2009 di atas 70 persen. Karena itu, KIP menargetkan tingkat partisipasi pilkada di atas persentase pemilihan umum sebelumnya.

"Kalau bisa, tingkat partisipasi pada pilkada 2012 ini melebih target. Paling tidak di atas 80 persen. Tingkat partisipasi pilkada ini bisa menjadi tolok ukur pemilu di masa mendatang," katanya.

Ia mengatakan, tingkat partisipasi pemilih tersebut bisa meningkat kalau masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak pilih pada pilkada dijadwalkan 16 Februari 2012.

"Kami, KIP Aceh, mengajak semua masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih berpartisipasi aktif menggunakan hak politiknya dalam menentukan kepala daerah untuk lima tahun ke depan," ujarnya.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh digelar 16 Februari 2012. Pemilihan tersebut digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh diikuti empat kontestan, yakni pasangan Tgk Ahmad Tajuddin-T Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, dan Muhammad Nazar berpasangan dengan Nova Iriansyah.[Antara]

Soal Anggaran, KIP Bisa Gunakan Dana 2011

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, masih bisa menggunakan anggaran yang dialokasikan pada 2011 untuk pemilihan 2012. Sebab, dana pemilukada yang dihibahkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilihan tak perlu dikembalikan pada masa berakhirnya tahun anggaran (31 Desember –red.).

Penggunaan dana hibah oleh KPU atau KIP diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44/2007 Pasal 28 ayat (5) dan Peraturan Menteri No 37/2010, Bab IV, Angka XI, serta Surat Edaran Mendagri No 900/2288/SJ.

Sekretaris KIP Aceh Djasmi Has menyebutkan, untuk memperkuat posisi KIP Aceh, Menteri Dalam Negeri dalam waktu dekat akan mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota di Aceh .

“Insya Allah akan keluar dalam waktu dekat. Itu sangat dibutuhkan di kabupaten/kota terkait penggunaan anggaran pemilukada,” kata Djasmi Has di Banda Aceh, Senin (19/12).

Penggunaan dana hibah pemilukada, kata Djasmi, tak bisa dibatasi hingga akhir tahun. Sebab, ada kalanya tahapan pemilukada bisa saja dilakukan hanya beberapa bulan atau sebulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

"Jadi penggunaan dana hibah pemilukada ini berbeda dengan anggaran yang digunakan oleh SKPD/SKPA," ujar Djasmi sembari mengutip Peraturan Mendagri No 37/2010: "Dalam hal terdapat sisa belanja hibah pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, disetor ke kas daerah paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pemilukada".

Menurut Djasmi, dana di SKPD/SKPA yang tersisa hingga berakhirnya tahun anggaran harus dikembalikan ke dalam pos dana SILPA. Sedangkan sisa dana KPU atau KIP akan dimasukkan ke pos penerimaan lain yang sah.

"Otomatis anggaran 2011 masih bisa digunakan pada tahun 2012 karena tahapan pemilukada belum berakhir, dan dana itu tidak perlu disetor ke kas daerah. Sebab, laporan pertanggungjawaban anggaran pemilukada disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya seluruh tajapan penyelenggaraan pemilukada," lanjut Djasmi.

Djasmi menyebutkan, surat edaran yang akan dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri tak hanya mengatur soal penggunaan anggaran, tapi juga soal masa tahapan pemilihan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya disebutkan bahwa proses tahapan pemilukada berlangsung selama delapan bulan.

Namun Keputusan Sela Mahkamah Konstitusi yang diperkuat dengan Keputusan MK No 108/PHPU.D-IX/2011 memerintahkan KIP untuk melanjutkan pemilihan setelah sebelumnya membuka kembali masa pendaftaran selama 10 hari. KIP juga diminta menyesuaikan jadwal dan tahapan pemilukada sebagai konsekuensi melaksanakan putusan sela Mahkamah Konstitusi.

Djasmi menambahkan, masa tahapan pemilukada sekarang melebihi delapan bulan. "Jadi, dalam Surat Edaran nanti masa kerja pemilukada dari delapan bulan menjadi 12 bulan. Bahkan kita mengusulkan bila perlu masa kerjanya disesuaikan sesuai kebutuhan," lanjutnya.[]

KIP Imbau Masyarakat Tak Percaya Isu Tunda Pemilukada

Banda Aceh – Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mendukung keputusan KIP dalam menjalankan Pemilukada Aceh, rupanya masih saja diragukan sebagian orang.  Terbukti, di kalangan politisi lokal di Aceh, tetap saja beredar rumor bahwa Pemilukada Aceh bakal ditunda. Bahkan beredar pesan pendek yang menyebutkan Presiden RI akan mengeluarkan Keppres atau Perpres terkait dengan penundaan Pemilukada Aceh.

Berkaitan dengan isu ini, KIP Aceh kembali menegaskan bahwa semua kabar itu sama sekali tidak benar.  “Sampai sekarang KIP tetap bekerja sesuai aturan hukum yang belaku. Tahapan yang sudah disusun KIP juga semuanya berdasarkan kepada hukum. Jadi jangan percaya dengan isu itu,” kata Akmal Abzal, anggota KIP Aceh yang membidangi soal sosialisasi, Senin (19/12).

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Akmal menegaskan bahwa Pemilukada Aceh tetap berjalan sesuai dengan keputusan KIP No 26 tahun 2011,  di mana pemungutan suara akan berlangsung 16 Februari 2012.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa Pemilukada Aceh ditunda, itu sama sekali tidak punya alasan hukum,” katanya.

KIP sendiri sampai sekarang tidak pernah mendapat informasi kalau Presiden akan mengeluarkan Perpu atau Keppres terkait penundaan Pemilukada. Karenanya, Akmal mengimbau kepada masyarakat Aceh agar tidak percaya dengan rumor yang tidak berdasarkan hukum tersebut.

Katanya, KIP akan menjalankan tahapan sesuai yang sudah mereka tetapkan. Pada 28 Desember 2011 ini  KIP akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT).

“Makanya, kami minta masyarakat Aceh untuk melihat apakah nama mereka sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Jika belum, sebaiknya beritahukan kepada petugas PPS setempat agar dicatatkan,” kata Akmal.

Jika KIP sudah menetapkan calon pemilih tetap (DPT), maka tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan diri bagi yang belum tercatat sebagai pemilih.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh mengatakan, saat ini KIP telah mengumumkan DPS di berbagai tempat, termasuk di meunasah, kantor kepala desa, masjid, dan tempat-tempat lainnya.

“Semua tahapan sudah kami jalankan secara transparan,” katanya.

Ia berharap sikap transparan yang diperlihatkan KIP Aceh selama ini mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kalau ada isu Pemilukada yang sifatnya tidak punya kekuatan hukum,  sebaiknya jangan percaya,” ujar Poroh.

Selain mengumumkan DPS, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota juga sudah menjalankan uji kesehatan dan tes baca Alquran kepada semua calon. Untuk calon independen,  sedang berlangsung verifikasi tahap kedua. Pada 30 Desember 2011, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota akan mengumumkan nama-nama bakal calon yang dinyatakan lolos verifikasi sebagai calon.

Selanjutnya, pada 31 Desember 2011 akan dilakukan pengundian untuk menentukan nomor urut masing-masing calon kepala daerah tersebut. Kampanye akan berlangsung pada 30 Januari 2012 hingga 12 Februari  2012. Selanjutnya minggu tenang sampai 15 Februari 2012, dan keesokan harinya berlangsung pemungutan suara.[rel]

Cawabup Pidie: KIP Pidie Sewenang-wenang

[caption id="attachment_2500" align="alignleft" width="300" caption="Muhammad MTA"][/caption]

Banda Aceh - Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menghentikan seluruh tahapan Pemilukada di Pidie mengundang kecaman dari bakal calon Wakil Bupati Pidie Muhammad MTA. Menurutnya, sikap KIP Pidie tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan kelembagaan.

"Keputusan KIP Pidie menunda karena alasan tidak ada dana sangat subjektif dan irrasional," kata Cawabup Pidie yang berpasangan dengan Teuku Khairul Basyar (Pon Walet) kepada AcehCorner.Com, Selasa (13/12).

Padahal, kata Muhammad, dalam APBK 2011 yang disahkan DPRK Pidie jelas ada plotan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Jika kemudian Bupati tidak mengucurkan anggaran, lanjutnya, berarti Bupati telah melanggar perintah UU dan sumpah jabatan.

"Maka KIP Pidie tidak boleh turut serta melegitimasi bahwa di Pidie tidak ada anggaran. KIP Pidie seharusnya harus berupaya sebaik mungkin agar Bupati mau mengucurkan anggaran," saran MTA yang juga petinggi Partai SIRA ini.

Jika pun tersendat, lanjut dia, maka KIP berkewajiban menempuh jalur hukum, bukan lepas tangan.

"Walaupun kemudian tindakan supervisi KIP Aceh terhadap Pilkada Pidie menjadi sebuah solusi, tetapi KIP Pidie tidak boleh melakukan tindakan penundaan Pilkada dengan alasan apapun selain penundaan sesuai dengan perundang-undangan yang objektif," tandasnya.

Ditanya, langkah apa yang akan ditempuh pihaknya terkait sikap KIP, MTA mengaku mereka akan tetap menunggu Pilkada dilaksanakan.

"Cuma sikap KIP itu tidak beralasan dan tak rasional. Mau ditunda atau pun tidak itu terserah saja," katanya.

Herannya, sambung dia, kalau KIP sudah tahu tak ada dana kenapa berani menjalankan tahapan Pemilukada.

"Makanya kita ingatkan, kalau tindakan penundaan itu sebuah tindakan melanggar UU, seharusnya dikomunikasikan dengan bupati, kalau tetap tak mempan, ya tempuh jalur hukum," tegas balon yang diusung Partai Demokrat, PKS dan Partai SIRA.

Selain itu, sebutnya, KIP juga perlu meminta arahan lembaga terkait yang lebih tinggi. ()

Polri Wajib Pastikan Aceh Aman

Banda Aceh - Anggota Komisi III DPR HM Nasir Djamil meminta aparat kepolisian untuk memastikan dan menjamin bahwa situasi keamanan di Aceh tetap kondusif, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi itu.

"Jika polisi tidak mampu mengungkap pelaku dari dua kali pelemparan granat di Kota Banda Aceh itu, maka akan membuat suasana di Aceh tidak kondusif menjelang pilkada," katanya seperti yang dilansir ANTARA di Banda Aceh, Jumat.

Hal itu disampaikan menanggapi dua kali kasus pelemparan granat di lokasi terpisah di Kota Banda Aceh. Ledakan granat menimpa kantor tim sukses bakal calon gubernur-wakil gubernur pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.

Kemudian, ledakan granat kembali terjadi di depan wisma Lampriek Kota Banda Aceh yang mengakibatkan tiga warga cedera ringan pada Kamis (1/12) malam.

Nasir Djamil juga menilai teror granat itu merupakan bukti awal yang kalau tidak segera diantisipasi oleh aparat keamanan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan suasana "huru-hara" di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

Sementara itu, Wagub Aceh Muhammad Nazar mengimbau warga tidak terprovokasi dengan aksi-aksi peledakan granat yang terjadi di Kota Banda Aceh.

"Masyarakat tidak perlu resah dan terprovokasi dengan aksi kriminal itu dan berupaya terus menjaga dan mengawal proses perdamaian. Jadikan pilkada sebagai momentum jaga perdamaian," kata dia.

Masyarakat Aceh, kata Muhammad Nazar, sudah lelah hidup dalam suasana konflik. Konflik puluhan tahun silam itu telah menelan ribuan korban jiwa dan harus dijadikan sebagai pengalaman buruk agar tidak terulang lagi di masa kini dan mendatang.

Pihaknya prihatin dengan aksi teror yang telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa tersebut.

Karenanya, ia juga meminta aparat keamanan segera menangkap dan mengusut hingga tuntas kasus teror granat serta kegiatan krimanal bersenjata di Aceh.[] (Antara)

Gubernur Minta Bupati Tak Diblokir Dana Pilkada

Banda Aceh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengingatkan para bupati maupun wali kota tidak memblokir dana yang digunakan membiayai pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Para bupati maupun wali kota saya ingatkan tidak memblokir dana pilkada. Pemblokiran dana tersebut merupakan tindak pidana," tegas Gubernur seperti dikutip kantor berita ANTARA, Senin.Pilkada di Aceh digelar 24 Desember 2011. Pemilihan kepala daerah tersebut digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pilkada 17 bupati/wali kota beserta wakilnya.

Sebelumnya, pemblokiran dana pilkada pernah dilakukan Bupati Pidie Mirza Ismail. Akibat pemblokiran tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie terpaksa membekukan penyelenggara pilkada tingkat kecamatan dan gampong (desa) karena honorarium mereka tidak terbayar.

Menurut Irwandi, pemblokiran dana pilkada di Kabupaten Pidie tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini dikhawatirkan menghambat pilkada di kabupaten itu yang juga digelar serentak 24 Desember 2011.

"Tindakan pemblokiran ini pelanggaran. Oleh karena itu, saya menyarankan KIP sebagai penyelenggara pilkada melaporkan pelanggaran tersebut ke kepolisian," katanya.

Gubernur menegaskan, pilkada merupakan agenda demokrasi lima tahunan yang wajib didukung pemerintah daerah. Dukungan tersebut di antaranya mengalokasikan dana hibah bagi terselenggaranya proses tersebut.

"Pilkada ini merupakan kewajiban melanjutkan pemerintahan dengan memilih kepala daerah secara berkala. Karena itu, jika ada bupati yang menahan dana pilkada, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana," tegas dia.

Selain itu, ia juga mengimbau para bupati/wali kota di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh mengawal agenda demokrasi tersebut, sehingga berjalan lancar sesuai tahapan yang ditetapkan penyelenggara.

"Jika ada hambatan, para bupati/wali kota diharapkan mengambil langkah strategis guna menyelamatkan proses pemilihan kepala daerah tersebut, sehingga tetap terlaksana tepat waktu," kata Irwandi Yusuf.[]

Jelang Batas Akhir Pendaftaran

Ketika saya tiba di kantor KIP selepas magrib, puluhan personil polisi terlihat sudah siaga di kantor beralamat di Jalan T Nyak Arief tersebut. Saya lihat sebagian mereka asyik mengobrol di warung kopi, sebagian lagi lalu lalang sambil menenteng senjata. Ada juga yang mengendap dalam gelap.

“Ada apa sampai harus bawa-bawa senjata segala,” gumam saya dalam hati. Spontan saya bertanya-tanya, apakah ini ada kaitannya dengan keputusan Partai Aceh yang tak jadi mendaftar ke KIP karena menganggap tahapan Pilkada tak sesuai MoU dan UUPA.

Setelah memarkir sepeda motor, saya masuk ke kantor KIP lewat pintu samping. Sepi. Hanya ada satu-dua orang yang saya lihat lalu lalang. “Anda dari mana?” seorang Satpam menghampiri saya dan bertanya dengan sopan setelah melihat saya membaca beberapa informasi di papan pengumuman.

“Saya dapat informasi malam ini ada balon Gubernur yang akan mendaftar,” saya menjawab singkat, sambil terus memelototi beberapa informasi di papan tersebut.

“Oh, itu saya kurang tahu. Coba saja ke Media Center, itu di belakang,” jawabnya menunjuk ke belakang sambil memperlihatkan arah menuju Media Center.

“Iya, terima kasih.” Dia sudah berlalu mendahului saya.

Lima menit kemudian, saya pun keluar dari kantor KIP. Satpam tadi yang sedang duduk bersama personil polisi kembali menunjukkan arah Media Center.

***

Di Media Center sudah ada Fakhrurradzie, Ansari, Haris ST dan beberapa wartawan lain. Radzie—sapaan akrab lelaki Keumala, Pidie ini baru saja selesai makan malam. Ansari dari Serambi Indonesia sedang membuka-buka internet. Di sebelahnya, Hidayatullah dari The Globe Journal lagi asyik membalas chatting di Facebook. Sementara Haris ST dari Harian Aceh baru selesai mencuci tangan. Dia berdiri di pintu mengobrol bersama temannya. Di tangannya terselip rokok Sampoerna Mild. Dia belum membakarnya.

“Oi…apa kabar, makin sehat saja,” dia menyapa dengan mengangkat tangan begitu melihat saya. Saya membalas.

“Bagaimana jam berapa pak Wagub mendaftar,” dia bertanya kemudian. Saya menggeleng.

Saya mengeluarkan rokok dan menyulutnya.

“Pinjam korek dulu,” pintanya.

Tak lama, Radzie keluar, bergabung bersama kami. Pria yang bekerja di Media Center KIP ini bukan perokok. Kami kemudian terlibat pembicaraan. Dari soal situs berita hingga balon gubernur.

Jam hampir menjelang pukul 21.00. Satu per satu teman-teman wartawan mulai menyambangi Media Center KIP. Mereka sedang memburu berita.

Banyak sekali beredar informasi soal pasangan yang akan mendaftar ke KIP menjelang batas akhir penerimaan pendaftaran. Namun, informasi tersebut sulit diverifikasi. Soalnya, pengirimnya tak jelas.

Beredar SMS, Partai Aceh memastikan akan tetap mendaftar, meski sudah mengeluarkan pernyataan tak akan ikut tahapan Pilkada yang sedang dijalankan KIP.

“Ini ada SMS bahwa Partai Aceh sudah menyiapkan berkas, tinggal mendaftar saja,” Misdarul Ihsan memperlihatkan pesan yang diterimanya. Misdarul Ihsan adalah wartawan mungil bekerja sebagai kontributor RCTI.

“Tak tahu siapa yang mengirim, jangan-jangan ini hanya ulah pihak yang anti PA,” jawab yang lain.

Sebagian wartawan yang mencoba mengecek kebenaran informasi tersebut harus gigit jari. Tak ada pihak GAM yang mau memberi keterangan.

Fokus wartawan kini ke sosok Muhammad Nazar. Menurut orang dekatnya, Wakil Gubernur Aceh tersebut akan mendaftar menjelang batas akhir penerimaan pendaftaran calon.

“Pukul 22.00 beliau akan mendaftar ke KIP,” jawab orang dekatnya.

Dalam beberapa pernyataan, tokoh pejuang Referendum ini sudah memastikan akan maju lewat partai politik. Tapi, hingga pukul 20.20 belum ada informasi pasti. Saya beberapa kali mengontak menanyakan kebenaran kabar yang beredar bahwa dirinya akan dipasang dengan Ir Nova Iriansyah, kader Demokrat yang duduk di DPR RI.

“Teungoh tapreh SK dari Demokrat,” jawabnya singkat.

Sepuluh menit kemudian, masuk pesan singkat. Pengirimnya, Faisal Ridha, Ketua Muhammad Nazar Center.

“Insya Allah kita diberi kesempatan untuk menyelamatkan, mencerdaskan dan mensejahterakan Aceh,” ujarnya sembari mengabarkan bahwa kepastian Demokrat yang berkoalisi dengan PPP diterima pihaknya pukul 20.00 WIB.

Tak lama, masuk juga kabar bahwa Partai Golkar-PAN memastikan mengusung Tarmizi A Karim dan Sulaiman Abda sebagai bakal calon Gubernur dai Wakil Gubernur. Mereka juga akan mendaftar menjelang penutupan batas pendaftaran. Namun, Sulaiman Abda, tak membalas pesan singkat ketika saya konfirmasi kebenaran informasi tersebut. Ketika dihubungi, handphonenya dalam kondisi menunggu. Saat dihubungi kembali, Sulaiman tak mengangkat handphonenya.

***

Jam menunjukkan pukul 22.45 WIB. Wartawan yang berkumpul di kantor KIP mulai gelisah. Sebagian dari mereka lalu lalang, antara pintu masuk kantor KIP dan Media Center. Sebentar-sebentar mereka membuka handphone, sibuk mengirim SMS ke sana-ke mari.

Mereka terus menghubungi para calon dan tim sukses, sekedar menanyakan kepastian tiba di KIP.

Tapi calon yang ditunggu belum ada tanda-tanda merapat ke KIP. Tiap ada mobil yang masuk ke pelataran kantor KIP, para wartawan ini sudah sigap mencegat dengan kamera dalam posisi menyala.

Satu jam lagi, batas akhir pendaftaran bakal calon Gubernur ditutup. Wartawan masih tetap setia menunggu.

“Mereka mengatakan jam 22.00 tiba di KIP, apa tidak jadi?” Fakharurradzie seperti bertanya pada diri sendiri.

“Jangan-jangan saat kita sedang menunggu, Partai Aceh sudah mendaftarkan calonnya,” Ihsan setengah bercanda. Ihsan dan beberapa temannya sedang mengobrol di ruang konferensi pers, Media Center.

Mereka yang memburu deadline mulai pasrah. Sebentar-sebentar melihat jam.

“Sudah jam 1 lebih,” teriak Anshari dari sebelah. Ternyata Anshari hanya bercanda. Memang, jarum jam di dinding kantor Media Center menunjuk pada angka 1 lewat 10 menit. Ketika dipelototi, jarumnya tak bergerak. Jam itu mati. [Fiek]

KIP Terima Berkas Muhammad Nazar-Nova Iriansyah

Banda Aceh – Komisi Pemilihan Independen (KIP) Aceh menerima berkas pasangan  Muhammad Nazar – Ir Nova Iriansyah, balon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung Partai Demokrat, PPP dan Partai SIRA, Jumat (7/10) pukul 23.30 malam atau setengah jam sebelum batas akhir masa pendaftaran ditutup.

“Berkas pasangan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah sudah kita terima, dan berkasnya lengkap,” ujar  Wakil Ketua KIP Ilham Saputra, saat menerima berkas pendaftaran Muhammad Nazar dan Nova, Jumat (7/10) malam.

Namun, kata Ilham, berkas tersebut akan diverifikasi kembali apakah data yang tercantum dalam berkas sudah benar. Verifikasi tersebut, kata Ilham, bisa memakan waktu hingga satu minggu.

“Yang akan kita verifikasi, misalnya, apakah benar Muhammad Nazar pernah sekolah di sekolah yang dilampirkan dalam berkas,” kata Ilham.

Saat pendaftaran, dari Partai Demokrat hadir Ketua Umum Mawardy Nurdin, Amir Helmi, Dalimi dan jajaran pengurus, sementara dari Ketua PPP Faisal Amin, Ihsanuddin bersama rombongan. Jika rombongan Partai Demokrat datang bersamaan dengan para simpatisan Muhammmad Nazar, lain halnya dengan rombongan PPP. Mereka datang ketika prosesi pendaftaran calon berlangsung. Tak kurang 200 massa dari SIRA, Demokrat dan PPP hadir saat pendaftaran.

Sementara Nova Iriansyah sendiri tidak ikut dalam rombongan. Nova dikabarkan sedang berada di Jakarta.

Hingga batas akhir pendaftaran balon, hanya tiga pasangan yang sudah mendaftar, dua dari jalur perseorangan, dan satu pasangan dari partai politik. Sementara Partai Aceh tak jadi mendaftarkan calonnya.

"Hanya tiga calon yang sudah mendaftar, dua dari perseorangan dan satu dari parpol. Ini sudah cukup," kata Ketua KIP Abdul Salam Poroh.[]