Intifada Ketiga di Kaki Langit?

HEBRON, Tepi Barat (IPS) – SEBUAH kelompok baru Palestina yang disebut Batalyon Gabungan Nasional (NUB), beranggotakan warga Palestina dari lintas spektrum politik, menyerukan pemberontakan rakyat Palestina atau intifada ketiga. Pada saat bersamaan, intelijen Israel memperingatkan kondisi di kawasan Tepi Barat sudah matang untuk revolusi rakyat Palestina berikutnya.

Peringatan ini muncul setelah adanya protes dan bentrokan antara tentara Israel dan pemuda Palestina di seluruh kota dan pinggiran kota di Tepi Barat selama sepekan, yang menewaskan Muhammad Salayma, 17 tahun, di tangan seorang penjaga perbatasan Israel di Hebron.

Sebuah video yang diedarkan selama seminggu oleh anggota-anggota NUB dari Hamas, Fatah, Jihad Islam, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), mengumumkan pembentukan organisasi itu merupakan sarana konsolidasi perjuangan melawan Israel.

Kendati menekankan dukungan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui Palestina sebagai negara peninjau non-anggota, mereka menyatakan akan berjuang untuk memulihkan “seluruh Palestina –dari laut hingga sungai.”

“Ini adalah awal dari Intifada rakyat Palestina ketiga, yang meledak dari jantung kota Hebron dan akan menyebar ke seluruh Palestina,” demikian pernyataan dalam video itu.

Anggota-anggotanya kemudian mengancam akan menculik tentara Israel bila Pasukan Keamanan Israel (IDF) tak menghentikan penangkapan warga Palestina. Jika Israel terus membunuh rakyat Palestina dengan impunitas, mereka akan membalasnya.

NUB juga menuntut penghapusan semua pos pemeriksaan IDF di Tepi Barat, membebaskan semua tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel, penarikan warga Israel dari seluruh tanah Palestina yang diduduki, dan menyerahkan semua pendapatan pajak Israel yang dibayarkan Otoritas Palestina (PA) sejak PBB meningkatkan status Palestina.

NUB juga menuntut agar Israel membuka seluruh jalur perbatasan serta pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza yang terkepung.

Kelompok ini mengeluarkan pernyataan pada Jumat lalu, hari penembakan fatal terhadap Salayma, setelah tentara Israel mengklaim bahwa Salayma mengancam mereka dengan pistol plastik. Namun, saat IPS bicara dengan anggota keluarga Salayma, gambaran ceritanya sungguh berbeda.

“Saya meragukan Muhammad punya pistol plastik. Saya percaya tentara Israel meletakkan senjata itu di dekatnya setelah menembaknya,” kata Muhammad Salayma Sr., paman korban yang juga seorang polisi PA.

“Saat itu hari ulangtahunnya dan dia keluar untuk membeli kue ulangtahun. Untuk sampai ke toko dia harus melewati pos pemeriksaan militer Israel dan melewatinya lagi ketika kembali ke rumah. Jika dia punya pistol tiruan, mesin x-ray (sinar elektromagnetik) akan mendeteksi,” kata Salayma kepada IPS.

“Dia pelajar yang bahagia dan pintar, dan mewakili tim gulat Palestina di Prancis. Dia sedang dalam perjalanan pulang rumah dengan kue ulangtahunnya dan kami harus percaya bahwa dia tiba-tiba mencoba mengalahkan sekelompok tentara Israel yang bersenjata berat dan terlatih dengan pistol plastik? Dia tidak sebodoh itu,” kata Nashim Salayma, 22 tahun, saudara sepupu Muhammad Salayma, kepada IPS.

Organisasi HAM Israel, Palestina, dan internasional telah mendokumentasikan segudang kasus selama bertahun-tahun di mana warga Palestina ditembak mati tentara Israel dalam perkara yang bisa diperdebatkan.

Namun, yang tak perlu diperdebatkan lagi: pembunuhan terakhir itu memicu kemarahan massa –ratusan pemuda Palestina tumpah ke jalan-jalan di Hebron pada Kamis lalu untuk melampiaskan amarah terhadap pasukan Israel, melemparkan batu dan membakar ban. Puluhan orang terluka dalam bentrokan berikutnya, beberapa luka serius oleh peluru tajam, peluru karet, dan gas airmata. Protes menyebar ke kota-kota dan pinggiran kota lainnya di Tepi Barat.

IPS menyaksikan bentrokan di Hebron sehari setelah pawai besar-besaran dari pendukung Hamas yang merayakan 25 tahun pembentukan organisasi itu.

Inilah kali pertama selama bertahun-tahun PA mengizinkan Hamas menggelar unjuk rasa di Tepi Barat. Ini juga menjadi langkah terbaru menuju rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah yang berafiliasi ke PA, dua faksi politik utama yang hingga kini saling bermusuhan.

Langkah kecil ke arah persatuan itu diikuti dengan meningkatnya kekuatan politik Hamas dalam perang Gaza terbaru, yang menyatukan rakyat Palestina dari seluruh faksi. Pasukan keamanan dari kedua kelompok juga secara drastis mengurangi jumlah penangkapan angota oposisi.

Akibatnya, kekuatan Hamas di Tepi Barat membesar. Ini, ditambah pemindahan sejumlah tahanan Hamas dari Gaza ke Tepi Barat yang akan dilakukan Israel, akan lebih mengkonsolidasikan kehadiran organisasi Islam itu di sini.

Selain itu, mempersiapkan basis perlawanan lain terhadap pendudukan Israel mungkin gagal atau bubar karena PA kekurangan dana akibat Israel terus menahan lebih dari satu juta dolar pajak warga Palestina.

PA adalah sumber penghidupan bagi ratusan ribu warga Palestina. Ketergantungan mereka, diprediksi para ahli terkemuka menyebabkan pengangguran massal, niscaya akan muncul dari pembubaran PA, yang akan membuat rakyat Palestina lebih putus asa.

Pembicaraan damai Israel-Palestina di titik nadir. Kemarahan rakyat Palestina kian memuncak dengan adanya serangan para pemukim Israel dan tak berhentinya penjarahan tanah Palestina. Di sisi lain, impian rakyat Palestina sebagai negara tersendiri kian mantap setelah meningkatnya pengakuan internasional.

Sementara itu, Shin Bet, badan intelijen dalam negeri Israel, menyatakan kerusuhan yang meluas di kawasan Tepi Barat dapat menyuburkan perkembangan suatu prasarana yang berpotensial mendukung intifada ketiga, menurut laporan media-media Israel. [Mel Frykberg]

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik

Komisi HAM Muslim akan Diluncurkan

Oleh Carey L. Biron

WASHINGTON (IPS) – BERTEMU untuk kali pertama di Washington, perwakilan komisi HAM dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang baru saja terbentuk menyatakan mereka berencana mulai melakukan kerja sesungguhnya pada akhir bulan ini.

“Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah menguraikan isu-isu prioritas. Kini kami berencana mulai bekerja untuk menyoroti isu-isu itu dalam kelompok-kelompok kerja akhir bulan ini di Jeddah,” kata ketua komisi, Siti Ruhaini Dzuhayatin, kepada wartawan di Washington, Kamis pekan lalu.

“Secara khusus, komisi ini diharapkan menghapus kesalahan persepsi atas masalah ketidakcocokan yang dirasakan antara Islam dan prinsip-prinsip HAM universal.”

Pada poin terakhir, dia dan orang-orang yang terlibat dalam lembaga baru ini menekankan bahwa mandat komisi adalah menangani hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks penerapan universal –bahwa komisi takkan mencoba menerapkan pemahaman HAM cangkokan apapun seperti yang ditapis melalui Islam. Mereka juga menegaskan OKI sendiri lembaga politik, bukan agama.

Didirikan pada 1969 dan mewakili 56 negara dan Otoritas Palestina, OKI adalah organisasi antarpemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gagasan membentuk sebuah lembaga HAM di bawah OKI kali pertama mengemuka pada 2005 saat negara-negara anggota menyepakati rencana 10 tahun ke depan yang mencakup pembentukan komisi itu.

Rencana 10 tahun itu juga merupakan sebuah upaya besar untuk mendefiniskan ulang identitas OKI, yang mengacu seputar gagasan moderasi dan modernisasi. Pada pertengahan 2011, OKI secara resmi mendirikan Komisi HAM Permanen Independen dan memilih 18 anggota komisi, yang akan menjalankan peran penasihat bagi Dewan Menteri Luar Negeri OKI.

Para anggotanya terdiri dari pengacara, aktivis, akademisi dan diplomat, serta empat perempuan, termasuk ketua komisi, seorang sosiolog asal Indonesia. Masing-masing kawasan utama OKI –Asia, Afrika, dan dunia Arab– mendapat alokasi enam anggota komisi.

Pada Kamis, Siti Ruhaini Dzuhayatin melaporkan bahwa komisi telah menghabiskan setahun terakhir untuk merumuskan kerangka acuan dan aturan prosedur. Satu bagian penting dari proses itu adalah menyepakati area prioritas, yang mencakup isu perempuan dan anak, hak politik dan minoritas, serta konflik Israel-Palestina.

Selama empat dekade masa jabatan OKI, topik terakhir itu menjadi salah satu penentu bagi lembaga, yang kini dianggap sebagai agenda tetap.

“Ini bukan dari sudut pandang politik, tapi lebih perspektif HAM,” catatnya. “Misalnya, bagaimana konflik mempengaruhi kehidupan warga, terutama perempuan dan anak-anak; hak mereka atas pembangunan, hak perdamaian, keamanan dan pendidikan.”

Kapasitas penasihat

Di luar cakupan yang luas itu, rincian lebih kecilnya belum diputuskan mengenai proses anggota komisi memilih isu mana yang difokuskan. Rizwan Sheikh, direktur eksekutif sekretariat sementara komisi di Jeddah, berkata kepada IPS bahwa komisi akan menerima agenda dari atas dan bawah, yang berarti dari Dewan Menteri Luar Negeri OKI dan akar rumput.

Otonomi dan independensi komisi menjadi penentu bagi orang-orang yang terlibat dalam lembaga baru itu, sebagaimana dipertanyakan banyak pengamat luar. Seperti dimandatkan, masing-masing anggota komisi akan dicalonkan oleh negara masing-masing dan kemudian dipilih, melalui pemungutan tertutup, oleh Dewan Menteri Luar Negeri.

Namun Sheikh menekankan bahwa ini akan menjadi kebijaksanaan kolektif  dari komisi untuk memutuskan bagaimana dan kapan melanjutkan agendanya.

“Anggaran dasar yang mengaturnya memberikan komisi sebuah tingkat independensi yang belum pernah ada dalam kerja OKI selama empat dekade terakhir –untuk kali pertama dalam sejarahnya, OKI membentuk sebuah lembaga yang terdiri atas ahli-ahli independen,” kata Sheikh.

“Independensi selanjutnya dijamin oleh fakta bahwa sifat badan ini sebagai penasihat. Bila hal ini tak terlaksana, akan ada pertimbangan politik tertentu yang dapat menunggangi kerja komisi. Tapi jelas bahwa ini adalah sebuah badan penasihat yang memberi dorongan kepada komisi … untuk bertindak dengan cara jujur dan bersahaja dalam memberikan pendapatnya.”

Begitu mulai bekerja pada akhir Desember, beberapa isu yang mungkin bisa komisi tawarkan pendapatnya, saran Sheikh, meliputi kekerasan terhadap perempuan, buruh anak, anak-anak dalam konflik bersenjata, dan topik-topik lebih sensitif seperti pernikahan di bawah umur, hak untuk pendidikan, dan sejenisnya.

Pada dua sesi permulaan yang digelar komisi tahun ini, kekerasan terbaru terhadap Muslim Rohingya di barat Myanmar, pertumparan darah di Suriah, dan pembakaran Alquran di Afghanistan merupakan perihal yang dicatat paling mendesak.

Demikian juga resolusi terbaru PBB, didukung OKI, yang menentang intoleransi beragama, meski tindakan ini memicu kekhawatiran awal di antara kelompok-kelompok HAM saat OKI mendorong sebuah larangan global atas “penodaan agama”, sikap itu kemudian berbalik.

Lihat dan Tunggu

Untuk saat ini, para anggota komisi memutuskan, sebagai salah satu langkah awal, mereka akan meminta setiap negara anggota OKI untuk menyampaikan semua undang-undang nasional yang relevan dengan bidang-bidang prioritas komisi, sehingga komisi dapat mulai menguji dan membandingkan praktiknya saat ini.

Namun, anggaran lembaga ini –yang akan diberikan negara-negara anggota OKI– belum diketahui publik. Padahal, keberhasilan komisi bergantung pada satu bagian informasi ini, yang juga akan menyodorkan pandangan seberapa aktif negara-negara anggota bersedia dan memungkinkan komisi bekerja semestinya.

“Kami sangat berharap lembaga ini menjadi independen dan punya alat untuk berpendapat kepada negara-negara anggota OKI serta menegaskan kembali HAM universal,” ujar Joelle Fiss, peneliti senior Human Rights First, kelompok advokasi berbasis di Washington, kepada IPS.

Seperti halnya Fiss, banyak pengamat menahan diri untuk menilai prospek komisi baru ini.

“Tiap kali sebuah lembaga internasional yang sangat dihormati seperti OKI peduli isu semacam ini, itu penting,” kata Ibrahim Hooper, jurubicara Dewan Hubungan Amerika-Islam, kelompok kebebasan sipil Muslim terbesar di AS, kepada IPS.

“Kita akan lihat sejauh mana ia berperan. Tapi untuk sekarang ia patut didukung pejabat pemerintahan AS dan negara lain. Akhirnya, tentu saja, kita perlu mengevaluasi pekerjaan komisi untuk melihat bahwa ia menangani isu-isu khusus dunia Muslim.”*

Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik