Partai SIRA Dukung Pencoblosan 9 April

Banda Aceh – Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) mendukung hasil keputusan rapat pleno KIP Aceh yang menetapkan tanggal pencoblosan 9 April. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai SIRA, T Banta Syahrizal, keputusan KIP sudah melalui pertimbangan yang cukup matang.



[caption id="attachment_4129" align="alignleft" width="205" caption="Teuku Banta Syahrizal"][/caption]

“Dari sisi politis, hukum dan keadilan serta kesempatan yang sama bagi seluruh kontestan beserta timnnya, pertimbangan KIP sudah cukup matang,” ujar T Banta Syahrizal dalam pernyataan yang diterima AcehCorner.Com, Senin (30/1)

Karena itu, Banta meminta kepada seluruh kandidat kepala daerah beserta kelompok politik pendukungnya bisa menerima dengan lapang dada keputusan ini.

“Mari kita hentikan polimik yang terkadang hanya terjebak pada kepentingan kelompok semata. Juga perdebatan yang cenderung lebih masuk pada ranah bertahan di cara pandang masing-masing, kita transformasi ke perdebatan yang lebih substansial dalam ranah pengoptimalan partisipasi politik untuk perbaikan demokrasi dan tata kelola pemerintahan,” harapnya.

Menurutnya, dengan menerima secara lapang dada keputusan KIP, titik batas minimum kesejahteraan seluruh rakyat bisa lebih cepat terwujud dan terus maju.

Banta berharap setelah penetapan hari pencoblosan tidak ada lagi polemic dan menghentikan perdebatan yang tidak perlu. “Mari kita semua berpolitik dengan santun dan baik, semoga momentum pemilukada ini bisa kita jadikan sebagai ajang untuk pendidikan politik bagi seluruh rakyat Aceh, dan agar seluruh rakyat bisa melihat dan menilai siapa sebenarnya calon pemimpin yang akan bisa membawa damai Aceh selamat dan berkelanjutan, rakyatnya bisa tambah cerdas dan sejahtera.” pungkasnya. []

AJI: Media Aceh Masih Berpihak Dalam Pilkada

Banda Aceh - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai media di Aceh dalam memberitakan persoalan pilkada masih berpihak pada kontestan dan belum efektif serta menempatkan diri dalam membela kepentingan rakyat.

[caption id="attachment_5796" align="alignleft" width="200" caption="Mukhtaruddin Yacob"][/caption]

"Media dan wartawan di Aceh dalam soal pilkada masih banyak jurnalis memberitakan keinginan konstestan, namun sangat sedikit bahkan hampir tidak ada yang menyuarakan kepentingan rakyat," kata Ketua AJI Banda Aceh Mukhtaruddin Yakob seperti dilansir kantor berita ANTARA, Selasa (31/1).

Dijelaskannya, proses panjang dalam penyelenggaraan pilkada di Aceh telah membuat media terpolarisasi dalam kepentingan elit dan kandidat.

"Saya tidak ingin mengatakan media di Aceh gagal memberikan informasi dan pendidikan untuk rakyat, namun media di daerah ini hanya belum mampu menyajikan pemberitaan yang informatif dan berimbang," imbuhnya.

Menurutnya, persoalan ini terjadi dikarenakan jurnalis di Aceh belum memiliki kapasitas yang baik dalam melihat berbagai persoalan terkait pilkada.

"Peran media dan lembaga pers sendiri masih sangat ego sektoral," tukasnya.

Ia juga menyatakan, keberpihakan media dalam pilkada di Aceh bukan sesuatu hal yang baru.

"Jelas sekali media di Aceh ini berpihak," tegasnya.

Dicontohkannya, dalam buku "A Long Time Coming" yang ditulis wartawan Newsweek tentang kemenangan Barack Obama pada pemilihan Presiden di Amerika Serikat, maka di sana jelas sekali bahwa The New York Times itu berpihak pada Obama.

"Jadi media itu berpihak sesuatu hal yang lumrah, namun persoalannya adalah motif atas keberpihakan itu, nah media di Aceh dan beberapa oknum wartawan berpihak motifnya untuk keuntungan pribadi, ini yang menjadi soal," tandasnya.[Antara]

BMKG: Aceh Masih Berpeluang Hujan

Banda Aceh- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Aceh masih berpeluang hujan ringan dan sedang hingga dua hari mendatang. Kasi observasi dan informasi BMKG stasiun meteorologi Blang Bintang Aceh Besar Suprapto di Banda Aceh, Selasa mengatakan, prakiraan hujan ringan hingga sedang tersebut berpeluang turun pada sore atau malam hari.

Adapaun wilayah yang mengalami intensitas hujan ringan itu diantaranya Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Meulaboh (Aceh Barat) dan Takengon (Aceh Tengah).

Selanjutntya, tinggi gelombang di perairan Aceh diperkirakan mencapai 0.5 hingga 1.25 meter, sementara di perairan utara dan timur 0,5-0,75 meter dan pesisir barat dan selatan Aceh 0,5 sampai 1,25 meter.

"Tinggi gelombang di perairan Aceh masih aman untuk nelayan, namun tetap harus mewaspadai. Cuaca di wilayah Aceh masih di bawah pengaruh lokal," katanya.

Sedangkan angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan 0,5 sampai 25 km/jam dengan ketinggian permukaan sampai 3000 feet.[Antara]

Fotografer Aceh Belajar Kamera Lubang Jarum

Reporter: PutraHidayatullah

Banda Aceh-Delapan fotografer Aceh mengikuti pembuatan kamera lubang jarum di Taman Sari, Banda Aceh, Indonesia.  Salma Indria Rahman, aktivis Rumah Pohon Activity dari Jakarta, menjadi tutor pelatihan selama dua hari.

“Hari ini kita lebih fokus bagaimana membuat kamera dan besok baru akan mengambil gambar,"  kata Ahmad Ariska, inisiator pelatihan, Senin (30/1) lalu.

Muksalmina, salah seorang peserta, mengatakan pelatihan  kamera lubang jarum sangat berguna, ia dapat belajar dasar fotografi.

"Saat menggunakan kamera lubang jarum fotografer harus fokus dan berhati-hati dan hasilnya sangat natural," jelasnya.

Membuat kamera lubang jarum memerlukan bahan sederhana seperti kotak korek api, botol coca cola dan Fuji Film.

"Saya sangat senang, ini hal yang sangat unik. Orang bisa mengambil foto tanpa harus menghabiskan banyak uang untuk membeli kamera, ” RA. Karamullah, salah seorang peserta.

Salma berharap semoga fotografer Aceh mengetahui cara membuat kamera lubang jarum. Selain itu, fotografer Aceh dapat mengikuti perayaan ulang tahun komunitas kamera lubang jarum seluruh Indonesia 17 Agustus mendatang.

Kamera lubang jarum sudah digunakan abad ke empat. Kamera tanpa lensa ini digunakan Aristoteles dan Euclid telah menjelaskan teknik ini. Pada abad ke lima, seorang filsuf Cina, Mo Jing juga telah menerapkan teknik sederhana ini dan bekerja sangat luar biasa.[mjc]

KIP Tetapkan Pilkada Aceh 9 April 2012

Banda Aceh- Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KIP kabupaten/kota menetapkan pemilihan kepala daerah provinsi dan 17 kabupaten/kota bergeser dari 16 Februari 2012 menjadi 9 April 2012.

"Keputusan penetapan tanggal pemungutan suara ini berdasarkan hasil rapat pleno KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota," kata Yarwin Adi Dharma, komisioner KIP Aceh, di Banda Aceh, Senin (30/1).

Sebelumnya, kata dia, Pilkada Aceh dijadwalkan digelar 16 Februari 2012. Namun, karena ada putusan sela Mahkamah Konstitusi, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon.

Selain putusan sela itu, kata dia, Mahkamah Konstitusi dalam putusan akhirnya 27 Januari 2012 memutuskan Pilkada Aceh digelar paling lambat 9 April 2012.

"Putusan sela itu memerintahkan kami membuka pendaftaran pasangan bakal calon sejak 17 hingga 24 Januari 2012. Pendaftaran tidak dibatasi hanya calon dari partai politik, tetapi juga calon perseorangan," katanya.

Menurut dia, karena ada pasangan bakal calon perorangan yang mendaftar, tidak memungkinkan bagi KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota melaksanakan pilkada pada 16 Februari 2012.

"Secara teknis, ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai jadwal semula. Butuh waktu yang mencukupi untuk memverifikasi pasangan bakal calon, terutama dari perseorangan," ujar dia.

Selain itu, sebut dia, pertimbangan lainnya karena KIP Pidie juga ingin melaksanakan pilkada bersamaan dengan pilkada provinsi.

"Sebelumnya KIP Pidie sempat mengusulkan penundaan karena masalah anggaran. Tapi, masalah itu sudah selesai dan KIP Pidie ingin menyesuaikan kembali tahapan bersamaan dengan pilkada provinsi dan pilkada 16 kabupaten/kota," kata dia.

Dengan pergeseran jadwal tersebut, berarti terjadi empat kali perubahan hari pemungutan suara pilkada Aceh. Pertama 14 November 2011, 24 Desember 2011, 16 Februari 2012, dan terakhir 9 April 2012.

"Kami berharap jadwal 9 April ini tidak berubah lagi. Kalau terjadi perubahan kembali, akan menyulitkan KIP Aceh maupun KIP kabupaten/kota, terutama dari sisi anggaran," ungkap Yarwin Adi Dharma.[Ant]

Pendemo Tuntut Pilkada Di Aceh Tepat Waktu

Banda Aceh- Sekitar seratus pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pilkada Damai mendesak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melaksanakan pemilihan gubernur dan 17 bupati tepat waktu.

Dalam aksinya di Kantor KIP Aceh di Banda Aceh, Senin (30/1), pengunjuk rasa menegaskan pilkada tidak boleh bergeser dari jadwal yang telah tetapkan, yakni 16 Februari 2012.

Yusuf Qardhawi, orator aksi, mengatakan kalau pilkada Aceh bergeser dikhawatirkan akan melahirkan konflik. KIP Aceh harus bertanggung jawab jika ini terjadi.

"Kami akan membawa massa lebih banyak lagi jika KIP Aceh menggeser jadwal pilkada. Apa susahnya melaksanakan pilkada tepat waktu, yakni 16 Februari 2012," ketus dia.

Sementara itu, Waladan Yoga, koordinator aksi, menegaskan tidak ada alasan KIP menunda pilkada. Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya tidak memerintahkan KIP Aceh menunda pilkada.

"Kami mendesak KIP Aceh melaksanakan pilkada sesuai jadwal yang telah ditetapkan. KIP jangan terjebak kepentingan politik tertentu yang memaksakan kehendaknya menunda pilkada Aceh," tegas dia.

Unjuk rasa sempat memanas ketika demonstran berupaya masuk ke kantor KIP yang dijaga sejumlah polisi. Aksi massa ini dipicu karena Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputra kembali masuk kantor.

Sebelumnya, Ilham sempat menjumpai pengunjuk rasa dan menyampaikan beberapa pernyataan. Namun, suara Ilham tidak terdengar sehingga massa menyorakinya.

Ilham akhirnya hanya mendengarkan orasi pengunjuk rasa. Setelah beberapa saat di tempat aksi berlangsung, Wakil Ketua KIP Aceh itu masuk kembali ke dalam.

Namun, Ilham kembali menjumpai massa setelah pengunjuk rasa berupaya menerobos masuk melalui pintu yang dijaga polisi. Akhirnya massa mundur setelah Ilham keluar menjumpai pengunjuk rasa.

Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Syahputa mengatakan, pihaknya hanya sebagai penyelenggara serta menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pilkada dilaksanakan paling lambat 9 April 2012.

"Secara teknis, kami tidak memungkinkan melaksanakan pilkada pada 16 Februari 2012. Jadwalnya sedang kami rapatkan dengan KIP kabupaten/kota," ujar Ilham.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, massa Koalisi Masyarakat untuk Pilkada Damai memutuskan bertahan di kantor KIP Aceh menunggu hasil rapat pleno terkait penetapan jadwal pilkada Aceh.[Antara]

Wagub Minta Maaf kepada Rakyat Aceh

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar meminta maaf kepada seluruh rakyat Aceh dan juga para pendukung serta kader Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 8 Februari 2012.

"Sebagai manusia, banyak hal yang masih belum saya lakukan dan penuhi atas janji yang dulu pernah saya ucapkan, dan untuk itu dengan sisa jabatan yang hanya tinggal satu minggu lagi, izinkanlah saya pamit dan minta maaf," katanya pada acara konsolidasi dan silatuhrami Pengurus Komite Pimpinan Wilayah Partai SIRA,  di Banda Aceh, Minggu (29/1).

Nazar yang mencalonkan menjadi gubernur Aceh itu menyatakan, selama lima tahun mendampingi Gubernur Aceh banyak hal yang sudah diperbuat guna membangun daerah dan juga rakyat, namun tentunya masih banyak ang harus diperbaiki dan dilanjutkan.

"Jika Allah SWT menghendaki dan mempercayakan saya kembali untuk memimpin Aceh pada periode mendatang, Insya Allah saya akan melanjutkan kembali rencana-rencana yang belum selesai dan juga menunaikan janji saya yang belum terpenuhi kepada rakyat," tuturnya.

Menurutnya, dengan akan berakhirnya masa jabatan Wagub, dirinya akan berkonsentrasi penuh untuk kembali bekerja guna meraih dukungan rakyat agar dipercaya kembali oleh rakyat untuk memimpin Aceh nantinya.

"Jika rakyat Aceh kembali mempercayai saya, maka saya dan Bapak Nova Iriansyah siap melanjutkan kembali pembangunan dan perdamaian di Aceh," tukasnya.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, Nazar meminta semua pihak untuk melihat keputusan tersebut dengan arif dan bijaksana.

"Ditundanya pilkada hingga April mendatang bukanlah kemenangan pihak-pihak tertentu, ini adalah kemenangan rakyat, dan juga kemenangan perdamaian di Aceh," ungkapnya.

Untuk itu, Nazar meminta kepada semua pihak untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dirinya berprinsip bahwa pilkada yang akan diselenggarakan di Aceh adalah bagian dari upaya untuk memperkuat perdamaian.

"Kalau dinilai dari aspek logistik, tentu keputusan MK tersebut jelas-jelas merugikan banyak pihak, terutama para calon, namun tentunya kerugian tersebut nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan masa depan perdamaian Aceh," imbuhnya.

Oleh karena itu, Nazar mengharapkan, ditundanya pilkada hingga April mendatang justru akan membuat pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota lebih berkualitas dan lebih matang dalam penyelenggaraannya.

"Peran semua pihak, aktivis LSM, partai politik, lembaga pengawas pemilu dan juga KIP sangat penting untuk memastikan kualitas pilkada di Aceh agar lebih baik daripada pemilu legislatif 2009," ujarnya. [Antara]

Selama Januari, Aceh Diguncang Gempa 10 Kali

Banda Aceh - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Meulaboh, Aceh Barat, mencatat sudah lebih 10 kali wilayah tersebut digoyang gempa selama Januari 2012.

"Jumlah itu hanya dalam skala kecil yang sempat tercatat di BMKG, karena kekuatan goyangannya dirasakan masyarakat belum terhitung gempa berkekuatan 5,0 skala richter ke bawah dan gempa susulan," kata Kepala BMKG Pantai Barat Edi Darlupti di Meulaboh, Minggu (29/1).

Pernyataan tersebut menyikapi laporan gempa terakhir melanda pantai barat Aceh berkekuatan 5,2 skala richter pada 28 Januari 2012, pukul 21.47.18 WIB berkisar delapan detik berlokasi di 1.99 LU, 96,50 BT.

Gempa tersebut, kata Edi, hanya dirasakan sebagian masyarakat di wilayah itu, sebab pusat gempa berada 81 kilometer tenggara Kabupaten Simeulue, Aceh, di kedalaman 40 kilometer.

Jelas Edi Darlupti, penyebab kawasan pantai barat Aceh rentan digoyang gempa karena letak geografisnya diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia, dan menurut amatan jalur lintang ini merupakan kawasan jalur gempa.

"Kawasan pantai barat merupakan jalur gempa, karena itu daerah ini rentan terjadi gempa, dan di antara delapan kabupaten wilayah ini, Kabupaten Simeulue merupakan daerah dominan," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut dikatakan, kawasan pantai barat yang didiami sekitar dua juta penduduk Aceh merupakan sasaran utama gempa berkekuatan antara 5,0 sampai guncangan terhebatt 9,3 SR pada Minggu 26 Desember 2004 yang menghantarkan puluhan ribuan jiwa meninggal.

Untuk itu, selain kawasan tersebut membutuhkan alarm tsunami sebagai upaya pertama menekan tingginya resiko bencana alam gempa, keberadaan masyarakat daerah itu juga membutuhkan pemetaan dan pembekalan pengurangan resiko bencana alam.

Lanjutnya, pemetaan dan pembekalan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana alam sudah dilakukan oleh pemerintah daerah demikian halnya pelatihan simulasi gempa dan tsunami.

"Pemetaan kawasan bencana alam itu sudah kita lakukan bersama muspida baru-baru ini, namun kita masih terbatas adanya alarm peringatan tsunami yang ditempatkan di kawasan pesisir laut seperti di kota Banda Aceh," pungkasnya. [Antara]

KIP Aceh: Dua Pasang Bakal Calon Perseorangan Gugur

BANDA ACEH, 29 Januari 2012 -- Komisi Independen Pemilihan Aceh memastikan tidak akan melakukan verifikasi dukungan dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang maju melalui jalur perseorangan. Sebab, kedua pasangan ini tidak menyerahkan berkas persyaratan seperti diatur KIP Aceh.

Keputusan ini diambil KIP Aceh dalam rapat pleno yang digelar di Banda Aceh, Sabtu dan Ahad (28-29/1). Pleno dipimpin Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh, Wakil Ketua Ilham Saputra, Nurjani Abdullah, Akmal Abzal, Robby Syahputra, dan Zainal Abidin.

Kedua pasang bakal calon yang tidak menyerahkan persyaratan lengkap itu adalah Fakhrulsyah Mega berpasangan dengan Zulfinar dan Hendra Fadli yang berduet dengan Yuli Zuardi Rais.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah mengatakan, dua pasangan calon itu tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) angka 2, Pasal 24, dan Pasal 26 Keputusan KIP No 12/2011 tentang pencalonan.

"Kita tidak melakukan verifikasi karena dua bakal calon ini tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan per desa seperti yang disyaratkan. Jadi otomatis gugur," kata Nurjani di Banda Aceh usai rapat pleno, Ahad (29/1).

ua pasang bakal calon ini mendaftar di KIP Aceh pada detik-detik terakhir pembukaan pendaftaran, 24 Januari tengah malam. Kala itu, kedua bakal calon ini tidak menyerahkan rekapitulasi berkas dukungan KTP.

Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah Aceh, kandidat dari jalur perseorangan harus menyerahkan dukungan KTP sebesar 3 persen dari jumlah penduduk. Sementara kandidat dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, harus meraih dukungan 15 persen suara di parlemen.[Rilis]

 

KIP Pidie Tunggu Putusan KIP Aceh

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie masih menunggu keputusan KIP Provinsi Aceh terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pilkada di daerah itu.

"Hingga kini kami belum menetapkan pasangan calon karena masih harus menunggu keputusan KIP Aceh," kata Ketua KIP Pidie Junaidi di Banda Aceh, Sabtu.

Keputusan KIP Aceh tersebut menyangkut adanya jadwal penyesuaian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusannya pilkada di Provinsi Aceh digelar selambat-lambatnya 9 April 2012.

Sebelumnya, pilkada di Aceh digelar serentak antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan 17 bupati/wali kota pada 16 Februari 2012, termasuk di Kabupaten Pidie.

Ia mengatakan, KIP Pidie belum menetapkan pasangan calon karena adanya miskomunikasi dengan pemerintah daerah terkait pencairan anggaran pilkada.

Akibatnya, KIP Pidie sempat mengusulkan penundaan pilkada bupati dan wakil bupati. Padahal, pilkada tersebut direncanakan digelar serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Namun, usulan penundaan pilkada sudah dibatalkan karena Bupati dan DPRK Pidie sudah menyetujui pencairan anggaran pilkada. Kini, kami tinggal menunggu jadwal penyesuaian," katanya.

Ia menyebutkan, hingga kini ada sembilan pasangan bakal calon yang mendaftar. Delapan di antaranya mendaftar pada tahapan normal yang dibuka 1 hingga 7 Oktober 2012.

Satu pasangan lainnya mendaftar setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi atas gugatan Mendagri terhadap KPU dan KIP Aceh menyangkut sengketa kewenangan lembaga negara, yang dikeluarkan 17 Januari 2012.

Keputusan itu memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon gubernur, bupati dan wali kota yang belum mendaftar selama tujuh hari.

Atas putusan itu, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon yang belum mendaftar, sejak 17 hingga 24 Januari 2012.

"Pasangan yang mendaftar setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi, yakni Sarjani dan M Iriawan. Pasangan ini didaftarkan Partai Aceh," kata Junaidi.

Sedangkan delapan pasangan yang mendaftar sebelumnya, yakni H Saiful Anwar- Sofyan Ali Basyah (perseorangan), Tgk H Ghazali Abbas Adan-Zulkifli Juned (perseorangan).

H Gunawan Adnan-H Adami Gade (perseorangan), H Salman Ishak-H Saifuddin Harun (perseorangan), HT Khairul Basyar-Muhammad MTA (partai politik).

Selain itu, pasangan Masri-Zainal (perseorangan), Tgk H Yusri Ahmad-Helmi MAgrik (perseorangan) dan Fadhlullah berpasangan dengan Ramzi yang juga dari jalur perseorangan.[Antara]

PWI-Walhi Gelar Lokakarya Penyelamatan Hutan Gambut Aceh

Banda Aceh - Persatuan Wartawan Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (PWI-Walhi) menggelar lokarkarya penyelamatan dan perlindungan hutan rawa gambut di Provinsi Aceh.

"Kerja sama lokakarya PWI dan Walhi itu bertujuan membentuk persamaan persepsi dan aksi dalam rangka advokasi serta upaya penyelamatan dan perlindungan hutan rawa gambut di Aceh," kata Ketua PWI Cabang Aceh Tarmilin Usman di Banda Aceh, Sabtu.

Lokakarya yang akan diikuti sedikitnya 150 peserta dari elemen sipil, aparatur pemerintah dan pemerhati lingkungan serta para wartawan media cetak dan elektronik di Aceh berlangsung pada 2 Februari 2012 di Kota Banda Aceh.

Dijelaskan, lokakarya sehari sebagai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN ke-66) itu juga diharapkan terbentuknya hubungan kerja sinergis dan konstruktif antar komponen dan lembaga terkait, terutama insan pers dan LSM di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

"Kami juga berharap dari lokakarya itu dapat menggali dan mencari jalan keluar bersama terhadap permasalah yang ada terkait perlindungan hutan rawa gambut dan lingkungan hidup," katanya Tarmilin Usman.

Dikatakan, lokakarya sehari itu juga akan menghadiri sejumlah narasumber antara lain Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar sebagai pembicara kunci, pejabat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, perwakilan legislatif (DPRA) dan aktivis lingkungan hidup.

"Sebagai insan pers juga memiliki peran penting dalam mengawal dan mengkampanyekan isu-isu kerusakan hutan dan lingkungan hidup khususnya di Aceh, terutama terkait dengan upaya penyelamatan rawa gambut di daerah ini," kata Tarmilin Usman.

Sementara itu, Direktur eksekutif Walhi Aceh TM Zulfikar menjelaskan bahwa provinsi ini mempunyai hutan tropis seluas 3,25 juta hektare dan diperkirakan memiliki kandungan karbon sebesar 415 juta ton.

"Secara tidak langsung, pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota di Aceh merespon solusi degradasi hutan melalui perdagangan karbon. Dari peluang itu maka Aceh dengan otoritas khusus (UUPA) membuka peluang untuk menyatakan bahwa secara legislasi kawasan ekosistem Lueser (KEL) tidak boleh lagi di eksploitasi," katanya.

Namun dipihak lain, TM Zulfikar menyebutkan luas hutan Aceh banyak menyusut akibat gerusan perkebunan kelapa sawit di sejumlah kabupaten di provinsi ini.

"Karenanya kami menilai bahwa pengerusan hutan menjadi perkebunan yang paling memprihatinkan terjadi di kawasan rawa Tripa di kawasan pantai barat Pulau Sumatera. Untuk itu, melalui lokakarya ini kami harapkan adanya aksi bersama bagi penyelamatan hutan rawa gambut di Aceh," kata dia menjelaskan.

Oleh sebab itu, pers dinilai memiliki fungsi strategis dalam mengkampanyekan upaya penyelamatan lingkungan hidup khususnya di kawasan rawa gambut atau rawa tripa di pesisir barat Pulau Sumatera tersebut.[Antara]

Wagub: Terima Saja Putusan MK

#Jangan Ada Yang Bikin Masalah Baru

Banda Aceh-Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar yang juga kandidat Gubernur Aceh periode 2012 - 2017 yang diusung PD, PPP dan Partai Lokal SIRA menyatakan putusan final MK, Jumat 27/01 di Jakarta, yang memberi celah hukum kepada KPU/ KIP Aceh tentang batas waktu maksimal pencoblosan Pilkada Aceh tanggal 9 April tahun ini sudah layak serta rasional.

"Saya ikut menyerukan semua pihak menerima saja putusan MK itu dan sebaiknya tidak ada lagi complain baru," seru Nazar tegas.

"Berikan waktu kepada KIP bekerja maksimal sehingga kualitas demokrasi lebih terjamin dan lebih baik dari pemilu 2006 maupun 2009," tambahnya.

Katanya, semua orang harus memahami situasi Aceh yang dinamis bercampur baur dengan transisi serta karakteristik konflik menuju perdamaian yang lebih baik. Jadi memang ada hal-hal unik bisa saja terjadi di Aceh meskipun belum tentu ada di daerah-daerah lain. Apalagi sebahagian orang Aceh juga senang ketika dianggap aneh. Termasuk dalam kasus proses pelaksanaan Pilkada kali ini yang berlarut-larut.

“Maka saya tidak heran dengan keadaan ini. Saya sudah menduga dan sering menyebutkan dari dulu kemungkinan besar Pilkada yang layak memang April. Soalnya dulu PA dan kawan-kawan Partai lain belum mendaftar dan mengatakan tidak akan mendaftar."

Kata Nazar lagi, terakhir mereka berjuang untuk pembukaan pendaftaran. Nah inipun didukung pihaknya.

"Saya sebagai Wagub maupun sebagai kandidat memberikan masukan agar diperpanjang saja asalkan tidak melampaui April supaya PA dan lain-lain bisa mendaftar kandidatnya. Sampai tadi pagi sebelum putusan final MK saya masih koordinasi dengan beberapa pihak di nasional untuk kebaikan bersama,” lanjutnya lagi.

Memenangkan dan Menyelematkan Aceh Lebih Penting!
Nazar mengatakan, sebagai kandidat yang sudah terlebih dahulu mendaftar sebenarnya pergeseran jadwal memang lumayan merugikan dari sisi logistik. Namun, tambahnya lagi, kandidat wakil nya, Nova Iriansyah, lebih melihat bagaimana memenangkan Aceh secara keseluruhan, bukan hanya bicara Pilkada yang berjangka pendek itu.

Katanya, Pilkada hanya bahagian kecil yang sangat penting bagi Aceh dan harus menjadi bahagian dari penguatan perdamaian serta demokrasi yang berperadaban. Demikian pula, kata Nazar, jika Pilkada 16 Februari berarti baru seminggu jabatannya sebagai Wagub berakhir.

“Artinya masih setengah-setengah incumbentlah! Tetapi sekali lagi kita tidak hanya memenangkan kandidat, jauh lebih penting menyelamatkan, mencerdaskan dan menyejahterakan Aceh. Itulah yang hendak kami lakukan. Maka kita dukung pergeseran jadwal Pilkada ke April,” lanjut Nazar.

Jadi sekarang, katanya lagi, sebaiknya semua kandidat, pendukung dan konstituen masing-masing tetap mengutamakan penyelamatan Aceh yang sedang damai dan membangun.

“Saya juga mengharapkan tidak ada lagi elit-elit baik di tingkat lokal maupun nasional yang memboncengi perbedaan pandangan tentang Pilkada Aceh. Mari kita semua ikut menyelamatkan, mencerdaskan dan menyejahterakan Aceh dengan benar,” pungkasnya.[]

Lagi, Tower PLN Digergaji OTK di Aceh Utara

Aceh Utara—Aksi penumbangan tower milik PT PLN (Persero) tampaknya tak kunjung usai. Kali ini tower saluran teganggan tinggi (sutet) No 297 milik PLN Aceh di Desa Tanjong Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, kembali digergaji oleh orang tak dikenal (OTK).

[caption id="attachment_5660" align="alignleft" width="300" caption="Petugas PLN sedang memperbaiki dudukan tower yang digergaji OTK di kawasan di Desa Tanjong Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Jumat (27/1).| Iskandar Usman"][/caption]

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan, di lokasi kejadian terlihat empat sisi kaki tower telah putus digergaji OTK. Namun, tower itu tidak tumbang karena posisinya berdekatan dengan tower lainnya (kabel tower itu bersambung dengan tower lain). Lokasi tower  sekitar dua kilometer arah timur Kota Panton Labu, yang terletak di perkebunan pisang milik warga.

Petugas dari TNI dan polisi dengan senjata lengkap tiba dan berjaga- jaga di lokasi usai mengetahui insiden tersebut. Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol CZI Wakhyono  juga tiba di lokasi kejadian. Supervisor PLN Lhokseumawe dan Aceh Utara, Andika (50) menyebutkan, pihaknya mengetahui tower tersebut digergaji ketika dua petugas pengontrol tower memeriksa kondisi tower.

Pihaknya PLN  kini sedang mengerjakan perbaikan tower yang digergaji dengan cara membongkar kaki dudukan tower. Lalu akan disambung dengan besi lain, kemudian akan dicor. Perbaikan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sampai tiga hari. Akibat aksi ini, sebut Andika, pihak PLN mengalami kerugian sekitar Rp 20 juta.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE, memperkirakan, tower itu digergaji tiga hari lalu. Hal itu ditandai  dari bekas kaki tower yang digergaji sudah berkarat. Pihak kepolisian, katanya, menemukan dua mata gergaji di lokasi kejadian.

“Kami sudah lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dan mendata  saksi-saksi  yang akan dimintai keterangannya dan mengejar pelaku,” demikian Farid kepada wartawan.[]

Wali Kota Apresiasikan Netralitas HMI

Langsa—Wali Kota Langsa Drs Zulkifli Zainon mengapresiasikan komitmen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langsa untuk tetap bersikap netral dalam Pemilukada mendatang. Hal itu disampaikan Wali Kota saat pelantikan kepengurusan HMI Cabang Langsa Periode 2011-2012 dibawah Rahmadhani dan Irwan Musa, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum,di aula Cakradonya, Kamis (26/1).

“Saya menyambut baik peryataan ketua Badko HMI dan ketua HMI Cabang Langsa yang menyatakan bahwa organisasi HMI akan bersikap netral dalam Pemilukada nanti. HMI diharapkan juga mampu menjadi organisasi kader yang terus membangun kordinasi dengan pemerintah,” kata Zulkifli Zainon.

Ketua Badko HMI Aceh, Zainal Fikri dalam sambutannya mengatakan, pelantikan kepengurusan di organisasi merupakan salah satu mekanisme syarat resminya kepengurusan tersebut untuk menjalakan berbagai program kerja dalam menjalankan roda organisasi.

“Artinya dengan telah dilantik tersebut, maka kepengurusan HMI Cabang Langsa sudah resmi dibawah kepemimpinan saudara Rahmadhani dan Irwan Musa berdasarkan SK dari PB HMI di Jakarta. Juga sudah bisa menyiapkan beberapa agenda organisasi untuk menyusun program kerja dan agenda lainnya,” sebut Zainal.

Pada kesmepatan itu, dirinya juga mengharapkan kepengurusan HMI Cabang Langsa periode 2011-2012 agar dapat menjaga amanah organisasi dengan sebaik mungkin. Juga dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah sebagai control social dan dengan lintas OKP lainnya sebagai jaringan kerja organisasi.

Hadir pada kesempatan tersebut, pengurus KAHMI, Ketua KNPI Langsa, Ketua KNPI Aceh Timur, mahasiswa, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.[]

Pegawai Kantor Camat Dirampok dan Dihipnotis

Langsa—Seorang pegawai kantor Camat Ranto Peureulak, ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan, Gampong Birem Puntong, Kecamatan Langsa Barat, atau seputaran kawasan jalan Medan-Banda Aceh, sekira pukul 20.00 WIB, Jumat (26/1).

Kapolres Langsa, AKBP Yosi Muhamarta melalui Kapolsek Langsa Barat, AKP.Edwin Aldro kepada wartawan mengatakan, dugaan sementara Khadijah (47) menjadi  korban tindak kekerasan,  namun motif pastinya belum diketahui karena sejak kamis pihaknya masih melakukan proses penyelidikan.

“Sementara itu di TKP hanya  ditemukan sebuah tas hitam dalam kondisi kosong dan telah di kembalikan ke suami korban,” terangnya.

Katanya, Khadijah, yang juga warga Desa Cot Keh, Peureulak, Aceh Timur, dirampok oleh pelaku yang belum diidentifikasi. Sebelum dirampok, korban dihipnotis hingga tak sadarkan diri. Di tubuh korban ditemukan bekas luka sayatan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp.58 juta. Korban kini juga masih dirawat di RSU Langsa untuk mendapatkan perawatan medis.

Sopirnya Bilang ‘Pas’

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aceh Corner.com, kejadian yang menimpa korban terjadi di dalam angkutan umum Sudako, Kamis (26/1) sekitar pukul 15.30 WIB. Korban pergi dari rumah menuju ke Bank BNI Cabang Langsa untuk mengambil uang milik abangnya yang dikirim ke rekening korban.

"Jumlah uang yang saya ambil semuanya sebesar Rp 58 juta, punya abang saya sebesar Rp 45 juta yang rencananya akan dipergunakan untuk membeli tambak dan sisanya punya saya," kata Khadijah, saat ditemui wartawan di RSU Langsa.

Dia menceritakan, setelah penarikan uang selesai, dirinya langsung keluar dari bank untuk kembali ke rumah. Saat saya menunggu angkutan Sudako,  ada seorang ibu-ibu yang juga baru keluar dari bank. Setelah angkutan tiba, mereka pun langsung naik Sudako.

“Tapi, setelah kami naik tiba-tiba supir angkutan bertanya kepada ibu tersebut dengan kata-kata “pas”, dan dijawab ibu itu ‘pas’,” ujar Khadijah, seraya mengaku tidak tahu apa maksud percakapan supir angkutan.

Dia menambahkan, selama dalam angkutan, sang ibu tersebut  menawarkan kepada dirinya bedak. Berselang beberapa menit perjalanan, Sudako berhenti dan menaikkan seorang penumpang pria. Pria tersebut langsung menepuk pundak korban sebanyak tiga kali sambil berkata “beli aja bu bedak itu”.

“Setelah pundak saya ditepuk saya langsung merasakan antara sadar dan tidak. Dalam kondisi itu, sepertinya saya dibawa ke toko mas untuk membeli mas dan ibu itu pun juga membeli mas.  Namun entah apa yang terjadi ternyata setelah sadar saya telah berada di RSUD Langsa. Saat ini  yang saya rasakan saat ini luka memar di lengan kiri dan wajah dan  bekas luka  senjata tajam di punggung saya,” ungkap Khadijah.[]

Pengamat: Pilkada Jadi “Pertarungan” Sesama Mantan GAM

Banda Aceh- Peneliti senior lembaga Centra Politika Mashudi SR memprediksikan bahwa pilkada di Aceh nantinya akan menjadi "pertarungan" sesama mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), karena sudah terpecah untuk mendukung calonnya.

"Saya melihat bahwa pilkada Aceh akan menjadi pertarungan dan rivalitas sejati antara pasangan Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan dan Zaini Abdullah/Muzakir Manaf yang sama-sama didukung oleh mantan anggota GAM," katanya di Banda Aceh, Jumat (27/1).

Ia menjelaskan, jika analisis berdasarkan "face to face", kedua pasangan tersebut sangat jelas bahwa masing-masing pasangan memiliki potensi yang sama untuk memenangi pilkada Aceh.

"Irwandi Yusuf merupakan calon `incumbent` yang berkuasa penuh atas mesin birokrasi, jadi tentunya dapat mempengaruhinya guna memaksimalkan dukungan untuk pemenangnnya, dan selain itu popularitas Irwandi saat ini dipengaruhi oleh efektivitas program andalannya, yaitu Jaminan Kesehatan Aceh yang diterima luas oleh masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, tambah Mashudi, beberapa kelebihan dari Irwandi adalah beliau memiliki gaya tersendiri dalam mengelola pemeritahan dan juga "style" sehari-harinya.

Menurutnya, selain itu juga eksistensi Irwandi di GAM dulunya hingga saat ini juga masih berpengaruh besar.

"Beberapa mantan panglima wilayah eks GAM juga sudah merapat ke Irwandi, sebut saja beberapa nama besar di GAM Lingadiansyah, Muharamm Idris, Sofyan Daud, tentu mereka juga punya basis massa yang akan menambah pundi-pundi suara untuk Irwandi," jelasnya.

Ditambahkannya, pasangan Irwandi yakni Muhyan Yunan juga berpotensi besar untuk mendulang suara, hal ini jika dilihat dari sosoknya yang merupakan birokrat tulen yang memiliki jejaring birokrasi hingga ke daerah dan juga nasional, selain itu juga beliau adalah Ketua Kosgoro yang merupakan underbow Partai Golkar.

"Tentunya dengan keberadaan Muhyan di Kosgoro akan mendorong para kader-kader Partai Golkar di daerah juga untuk memenangkan pasangan ini, dan suara Golkar juga besar di beberapa wilayah di Aceh, terutama di kawasan Aceh bagian tengah, ditambah lagi sosok Muhyan yang mewakili suara barat selatan Aceh," sebutnya.

Mashudi juga menilai dukungan dari Partai Nasional seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh kompetitornya.

"PKS itu memiliki basis massa yang jelas, dan begitu juga PKB," tukasnya.

Sementara itu, pasangan Zaini Abddullah/Muzakir Manaf memiliki basis massa ideologi dan mereka menguasai hampir seluruh wilayah timur Aceh yang merupakan daerah berpenduduk terbanyak di Aceh.

"Pasangan ini merupakan mantan GAM tulen yang sangat dihormati dan disegani di masyarakat luas, tentunya hal ini berpengaruh besar bagi masyarakat dalam memilih mereka," ungkapnya.

Dijelaskannya, Dokter Zaini Abdullah adalah penjaga ideologi GAM dahulunya dan memiliki kedekatan dengan Alm Hasan Tiro, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang dinilai oleh masyarakat akan melanjutkan perjuangan GAM untuk menyejahterakan rakyat Aceh.

"Tranformasi GAM ke Partai Aceh itu terwakili oleh Zaini Abdullah, dan beliau sosok yang menginspirasi pada kader partai untuk bekerja maksimal memenangkan pasangan ini pada pilkada nanti," tuturnya.

Selain itu juga, Muzakir Manaf yang mendampingi Zaini Abdullah adalah sosok yang santun dan memiliki wibawa.

"Muzakir Manaf itu mantan Panglima GAM, dan saat ini juga merupakan Ketua Partai Aceh serta Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) yang memiliki rentang kendali secara organisasi hingga ke pelosok, tentunya sebagai pimpinan mudah baginya untuk mengendalikan dan menggerakkan organisasi untuk bekerja secara penuh untuk merebut simpati rakyat dan mendulang suara," sebutnya.

Disebutkannya, sebagai ketua partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen Aceh dan juga di beberapa kabupaten/kota tentunya Muzakir Manaf akan juga mendayagunakan potensi untuk melakukan aksi-aksi politik pemenangan dan juga penggalangan massa.

"Kekurangan dari pasangan ini adalah belum mendapat dukungan secara terbuka dari partai nasional, hingga saat ini baru Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung mereka," imbuhnya.

Dilain pihak, tentunya kehadiran Muhammad Nazar/Nova Iriansyah akan menjadi kuda hitam dalam pilkada Aceh.

"Posisi Nazar sebagai wagub juga berpotensi besar untuk memecah suara birokrasi yang dikuasi oleh Irwandi, selain itu juga Nazar memiliki hubungan yang baik dengan para pengusaha nasional dan lokal yang merupakan sumber logistik yang baik dalam pemenangan pemilu," jelasnya.

Selain itu juga, sebagai mantan aktivis dan dosen di IAIN, Wagub Aceh ini memiliki kedekatan dengan beberapa ulama di Aceh.

"Saya melihat dukungan ulama dan aktivis LSM juga sangat besar untuk Nazar," imbuhnya.[Antara]

Simulasi Gempa dan Tsunami Versi Anak.

Meulaboh-Tepat pukul 10.13 WIB, gempa kuat berpotensi tsunami melanda kota Meulaboh, Aceh Barat. Para siswa SD 3 Meulaboh yang sedang belajar di kelas dengan sigap melindungi diri mereka di bawah meja. Kemudian setelah gempa reda, dengan tertib dan cekatan mereka bergerak menuju ke lapangan sekolah sambil tak lupa melindungi kepala dengan tas masing-masing.

Begitulah gambaran skenario dan suasana yang terjadi saat dilakukannya drill atau simulasi penyelamatan diri dari bencana gempa dan tsunami yang diikuti oleh 235 siswa-siswi dan dibantu oleh 20 guru lain dari SD di Meulaboh.

Simulasi ini adalah implementasi dari standard operational procedure (SOP) atau prosedur operasional standar  “ramah anak” yang telah dirumuskan dan dikembangkan oleh para siswa SD.

Hal inilah yang membuat SOP dan simulasi ini berbeda dengan SOP bencana lain yang pernah ada. Karena mulai dari proses penyusunananya, pemetaan lokasi, hingga jalur evakuasi dilakukan oleh anak-anak sendiri dan berlangsung partisipatif. Sedangkan guru hanya memfasilitasi dan mengawasi proses tersebut agar dapat berjalan dengan baik.

“Ini merupakan salah satu program kita dalam menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat khususnya anak-anak dalam menghadapi bencana seperti gempa dan tsunami,” papar Fahmi Yunus, National Project Coordinator DRR-A, UNDP.

Katanya, tidak hanya di Aceh Barat, simulasi seperti ini juga dilakukan secara serentak di empat kabupaten lain, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Tidak hanya jenis bencana gempa dan tsunami, SOP ini juga membahas petunjuk standar untuk jenis bencana lainnya seperti banjir, gunung api, longsor, tergantung potensi bencana yang sering terjadi di daerah-daerah tersebut.

“Jadi, simulasi ini dilakukan untuk jenis bencana yang berbeda tergantung potensi dan kerawanannya serta memperhatikan konteks lokal daerah masing-masing,” tambah Fahmi Yunus.

Aceh Barat merupakan salah satu wilayah yang mengalami kehancuran saat diterpa bencana tsunami tahun 2004 lalu dan menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk itu, kabupaten ini termasuk salah satu daerah yang masyarakatnya perlu diberikan pemahaman secara terus menerus tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Kami sangat senang dan berterimakasih karena kegiatan simulasi ini dilakukan di sekolah kami. Praktik-praktik seperti ini pasti akan sangat berguna bagi para siswa,” kata Bu Nurliana Kepala Sekolah SD 3 Meulaboh.

Simulasi ini merupakan salah satu kegiatan DRR-A, UNDP dengan dukungan pendanaan dari Multi Donor Fund guna membangun budaya keselamatan di tingkat sekolah. Selain pihak sekolah, kegiatan ini juga melibatkan instansi lain seperti BPPD, Dinas Pendidikan, dan PMI setempat. [Release]

Putusan MK Sangat Politis dan Aneh

Banda Aceh - Humas Seuramoe Irwandi-Muhyan Thamren Ananda menilai putusan MK menolak gugatan utama yang diajukan oleh Mendagri, menguatkan putusan sela dangan memerintahkan KIP untuk melakukan penyesuaian tahapan Pilkada dan hari pencoblosan selambat-lambatnya 9 April sangat kental nuansa politis serta aneh.

"Putusan tersebut terkesan sangat politis dan sedikit aneh, karena dalam putusan sela sebelumnya tidak disebutkan penyesuaian tahapan pilkada Aceh," ujar Thamren menanggapi putusan final MK soal Pilkada Aceh, Jumat (27/1).

Namun, kata Thamren, pihaknya sama sekali tidak terganggu dengan putusan tersebut dalam upaya pemenangan Irwandi-Muhnya. Pihaknya akan berusaha dewasa dan taat hukum dalam merespon putusan MK.
"Kita akan menghormati putusan tersebut serta mengajak semua pihak untuk menghormatinya juga," sebutnya.

Menurutnya, bola panas pilkada Aceh kini berada di KIP Aceh untuk menentukan hari H-nya. Pihaknya dan seluruh kandidat yang telah ditetapkan akan melihat dulu hasil pleno KIP provinsi, apakah akan membuat jadwal yang merugikan para kandidat yang telah ditetapkan atau tidak.

"Secara kompromistis mungkin kami bisa menerima kalau digeser selama satu minggu sampai dua minggu, tetapi bila lebih dari itu mungkin kami akan mengajukan gugatan ke KIP Aceh," kata Thamren yang juga Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh (PRA).

Menurut dia, kompromi tersebut dilakukan sebagai bentuk niat baik atau political will mereka dalam menjaga stabilitas politik di Aceh.

"Namun bila politicall will kami direspon dengan kebijakan yang terus menerus merugikan kami, mungkin kita akan menempuh cara-cara hukum," ancam aktivis yang dulu getol menyorot kinerja pemerintahan Irwandi-Nazar.

Pasalnya, sambung dia lagi, keputusan sela MK sebelumnya tidak dijalankan oleh KIP secara maksimal.

"Yang harus dipahami, ini bukan kondisi ideal, jadi kita jangan mengharap pada tahapan yang sangat ideal," pungkasnya sembari menyebutkan bahwa tahapan ideal telah diberikan oleh KIP pada pendaftaran awal, tapi tidak dimanfaatkan.()

MK: Pilkada Aceh Paling Lambat 9 April

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kelonggaran kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk menyesuaikan jadwal tahapan Pilkada dan pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 9 April 2012.

"Komisi Independen Pemilihan Aceh hanya dapat menyesuaikan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh 2012-2017 sesuai dengan kondisi yang ada dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemungutan suara dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012," kata ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Jumat (27/1)

Sidang dimulai pukul 08.30 pagi tadi, Mahkamah Konstitusi kembali bersidang soal perkara sengketa kewenangan terkait pilkada Aceh. Setelah mendengar keterangan para pihak, sidang dilanjutkan pukul 11.00 untuk mendengarkan putusan majelis hakim. (Antara)

Tujuh Kandidat Pilkada Jalani Tes Kesehatan

Banda Aceh- Tujuh kandidat pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, Kamis (26/1).

Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Yarwin Adi Dharma mengatakan, ketujuh kandidat tersebut merupakan bakal calon bupati, wali kota, beserta wakilnya di sejumlah kabupaten/kota.

"Mereka yang diperiksa ini umumnya kandidat yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran maupun bakal calon dari kabupaten/kota yang jauh dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh," katanya.

Tujuh kandidat tersebut, yakni bakal calon wali kota Banda Aceh TB Herman, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Simeulue Tgk Alias Nurdin dan Rahmad SH.

Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Aceh Singkil Rudi Rizal dan Syahrima serta calon wali kota dan wali kota Lhokseumawe Alfian Lukman berpasangan dengan Amri bin Ibni.

Ia mengatakan, pemeriksaan kesehatan tujuh kandidat tersebut ditangani tim khusus medis dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh. KIP Aceh hanya memfasilitasi pemeriksaan kesehatan kandidat.

"Sebelumnya, kami juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan 22 pasangan bakal calon. Tiga di antaranya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh," katanya.

Menurut Yarwin, para kandidat tersebut mendaftar setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka pendaftaran pasangan calon selama tujuh hari.

Ia menyebutkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka pendaftaran sejak 17 hingga 24 Januari 2012.

"Sedangkan kandidat lainnya sudah menjalani pemeriksaan kesehatan pada Senin (23/1). Tujuh kandidat ini susulan karena mendaftar di hari terakhir pendaftaran," kata dia.

Pemilihan gubernur dan 17 bupati/wali kota di Provinsi Aceh dijadwalkan digelar serentak pada 16 Februari 2012. Namun KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota telah mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan jadwal pemungutan suara pada 9 April.

"Usulan ini sebagai dampak putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon. Kami berharap usulan ini diterima," kata Yarwin Adi Dharma.[Antara]

Beraksi di Depan Kantor PA, Dua Perampok Runyoh Dihambo Massa

Peureulak-Dua perampok asal Pekanbaru dan Palembang, Rabu (25/1) sekira pukul 11.30 WIB, runyoh dihambo massa, saat kedapatan mencuri uang dalam bagasi Honda Vario milik M Amin, salah satu anggota KPA Sagoe Nurul A’la, Ranto Peureulak, yang diparkir di depan kantor Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur di Peureulak. Kedua pelaku adalah Bramawijaya asal Garden Riau dan Yudi Smichail asal Kayu Agung Palembang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Aceh Corner.com di lokasi kejadian menyebutkan, bahwa kedua pelaku diduga sebelumnya sudah membuntuti korban M Amin sejak dari Bank Aceh Peureulak. Korban yang sebelumnya menarik uang sebanyak Rp 25 juta, kemudian pergi ke kantor PA untuk mengikuti rapat.

Di saat korban dan sejumlah anggota PA lainnya sedang mengikuti rapat, kedua korban datang menggunakan sepmor Jupiter MX BL 5169 FG.

Disaat keduanya beraksi dengan cara mencongkel kunci bagasi Vario, sejumlah warga yang berada di kantor PA melihat aksi mereka. Tanpa dikomando, massa kemudian melakukan pengejaran sehingga kedua pelaku babak belur. Masih untung, pelaku berhasil diamankan oleh aparat ke Makoramil Peureulak.

Beberapa saat kemudian, kedua pelaku dijemput oleh personel Polsek Peureulak untuk diamankan dan dimintai keterangan.

Akibat aksi amuk massa itu, massa tumpah ruah di depan kantor PA dan Makaromil Peureulak. Kedua pelaku di hadapan personel polisi mengaku, bahwa mereka awalnya hanya berniat mencuri HP milik korban M Amin yang diletakkan dalam bagasi sepmor.

Namun saat bagasi dibuka mereka melihat uang dalam bagasi dan langsung diambil. Saat ditanya kapan datang ke Aceh Timur, keduanya mengaku baru tiba tadi malam dan mengaku akan menjual baju bekas.

M Amin, pemilik Honda Vario mengaku, uang yang diletakkannya dalam bagasi Vario berjumlah Rp 25 juta. Meski uang berhasil diselamatkan, ia mengaku sebesar Rp 5 juta uang miliknya raib. Kedua pelaku yang ditangkap tersebut langsung ditinjau oleh Kapolsek Peureulak Iptu Samsuar AM.[]

KIP Tolak Pendaftaran Sultan Alamsyah-T Rafli

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menolak pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dengan wakil gubernur berasal dari jalur perseorangan, Sultan Alamsyah-T. Rafli Agam, karena tidak memenuhi dukungan minimal yang dipersyaratkan.

"Kami tidak bisa menerima pendaftaran pasangan calon perseorangan ini karena tidak mampu menyerahkan syarat dukungan minimal," kata Tgk Akmal Abzal, komisioner KIP Aceh di Banda Aceh, Rabu.

Pasangan itu yakni Sultan Alamsyah, bakal calon gubernur dan T Rafli Agam, bakal calon wakil gubernur. Keduanya mendatangi KIP Aceh Selasa (24/1) sekitar pukul 23.10 WIB atau kurang dari satu jam sebelum penutupan pendaftaran pasangan bakal calon.

Kedatangan pasangan itu diterima Ketua KIP Aceh Abdul Salam didampingi tiga komisioner KIP Aceh yakni Tgk Akmal Abzal, Nurjani Abdullah, dan Robby Syah Putra.

Menurut Akmal Abzal, pasangan Sultan Alamsyah dengan T. Rafli Adam tidak mampu menyerahkan syarat minimal dukungan calon perseorangan yakni 148 ribu lembar fotokopi kartu tanda penduduk.

"Jumlah syarat minimal tersebut dihitung berdasarkan persentase tiga persen dari jumlah penduduk Aceh berdasarkan yang serahkan Pemerintah Aceh. Jumlah penduduk tersebut sekitar 4,9 juta jiwa," katanya.

Namun, kata dia, pasangan itu hanya menyerahkannya 20 ribu lembar fotokopi KTP. Dengan sejumlah sebanyak itu, KIP Aceh langsung menolak pasangan tersebut.

Sultan Alamsyah mengaku bersama pasangannya memiliki dukungan dalam bentuk fotokopi KTP mencapai 200 ribu lembar. Namun, hanya diserahkan sekitar 20 ribu lembar.

"Malam ini kami hanya bisa membawa 20 ribu lembar, selebihnya akan menyusul. Untuk membawa semuanya butuh waktu, apalagi pendaftaran tinggal beberapa saat lagi," katanya.

Dalam surat pendaftarannya, Sultan Alamsyah, kelahiran 1972 tercatat sebagai penduduk Gampong Lhok, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Rafli Agam, kelahiran 1974, warga Gampong Riseh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Komisi Independen Pemilihan Aceh membuka pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dengan wakil gubernur untuk ketiga kalinya tersebut atas perintah putusan sela Mahkamah Konstitusi nomor 1/SKLN-X/2012 tertanggal 17 Januari 2012, selama tujuh hari.

Berdasarkan putusan tersebut, KIP Aceh membuka pendaftaran pasangan bakal calon sejak 17 hingga 24 Januari 2012. Pasangan bakal calon yang mendaftar diusung partai politik, gabungan partai politik maupun perseorangan atau independen.

Pemilihan gubernur dengan wakil gubernur dijadwalkan 16 Februari 2012. Pemilihan itu digelar serentak dengan pilkada 17 di antara 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. [Antara]

PKS Aceh Dukung Irwandi

Banda Aceh -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh dilaporkan mendukung pasangan calon gubernur Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan, Selasa (24/1) malam sekitar pukul 23.00 Wib di kediaman Irwandi Yusuf kawasan Lamprit, Banda Aceh.

Informasi kepastian dukungan PKS tersebut diperoleh AcehCorner.Com dari seorang tim pemenangan Irwandi-Muhyan, Thamren Ananda, Selasa (24/1) malam. Pilihan PKS Aceh mendukung Irwandi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada damai di Aceh.

"PKS memiliki komitmen pilkada yang damai di Aceh, karenanya PKS mendukung pasangan Irwandi-Muhyan," ungkap Ketua DPW PKS Aceh, Tgk Ghufran Zainal Abidin.

Kedatangan Ketua PKS di kediaman Irwandi didampingi oleh Sekretaris DPW PKS Aceh H. Iskandar Syah yang juga Ketua pemenangan Pilkada Aceh untuk Irwandi Muhyan serta sejumlah pengurus teras partai dakwah tersebut.

Dalam pertemuan itu Irwandi, didampingi Muhyan Yunan, Ketua Seuramoe Ligadinsyah dan ketua harian Seuramoe, Muharam M Nur serta sejumlah tim sukses.

Dukungan PKS itu sekaligus untuk menampik peryataan Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf yang menyebutkan soal dukungan partai-parti politik terhadap kandidat yang diusung oleh PA.

"Kami (PKS) sudah membentuk tim pemenangan pilkada Aceh dua bulan lalu, dan selama itu pula yang kami lakukan adalah sosialisasi internal," kata Gufran.

Sementara Irwandi usai pertemuan itu menyatakan dukungan PKS tersebut sudah dinyatakan sejak lama. "Karena itu ketika saya baca berita ada pernyataan dari Muzakir Manaf soal PA didukung parpol lain kecuali Demokrat dan PPP, saya langsung SMS Ustadz Gufran: Selamat telah bersama PA," ungkap Irwandi sambil melirik kearah Gufran.

Awalnya pertemuan ‘politik’ tersebut dijadwalkan digelar di Hermes Palace Hotel, namun kemudian dialihkan ke kediaman Gubernur Irwandi Yusuf di Jalan Salam, Lamprit. []

6 Kandidat Lulus Uji Baca Quran

Banda Aceh - Enam bakal kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh dinyatakan lulus uji mampu baca Quran yang berlangsung pada Selasa (24/1). Mereka adalah pasangan baru yang mendaftar setelah Mahkamah Konstitusi membuka kran pendaftaran pemilihan selama tujuh hari.

Uji mampu baca Al Quran berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Selasa pagi. Enam kandidat yang ikut tes adalah pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Partai Aceh), Hendra Fadli-Yuli Zuardi Rais (Perseorangan), dan  Fakhrulsyah Mega-Zulfinar (Perseorangan).

Uji baca Quran tahap ketiga ini mendapat perhatian luas masyarakat yang memadati Masjid Raya Baiturrahman. Fakhrulsyah Mega mendapat giliran pertama, disusul kemudian Yuli Zuardi Rais, Muzakir Manaf, Zulfinar, Hendra Fadli, dan diakhiri oleh Zaini Abdullah. Masing-masing kandidat diharuskan membaca enam ayat dan satu surat. Pembacaan Quran ini dinilai meliputi tajwid, kefasihan bacaan, dan adab dalam membaca Quran.

Ketua Kelompok Kerja Uji Baca Quran KIP Aceh Akmal Abzal mengatakan, untuk bisa lulus dalam uji mampu baca Quran, kandidat harus mampu mengumpulkan nilai minimal 50 poin.

"Setelah mendapat penilaian dari dewan juri, maka keenam-enam kandidat dinyatakan lulus atau mampu membaca Al Quran," kata Akmal Abzal kepada wartawan di Media Center, Selasa siang.

Akmal menambahkan, uji mampu baca Quran Selasa kemarin merupakan tahap ketiga yang digelar KIP. Sebelumnya, KIP telah menguji pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Teungku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, dan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah. Sementara pada tahap kedua, KIP menguji pasangan Darni Daud-Ahmad Fauzi.

"Kita tetap memperlakukan semua kandidat sama, dengan metoda yang sama, dan juri yang sama pula," ujarnya.

Akmal menyebutkan, setelah hakim penilai berembuk, maka mereka menyimpulkan bahwa: Zulfinar meraih peringkat pertama perolehan nilai. Namun, KIP tidak mengumumkan nilai yang dicapai. Peringkat kedua diraih Zaini Abdullah, disusul kemudian Hendra Fadli, Muzakir Manaf, Yuli Zuardi Rais, dan terakhir Fakhrulsyah Mega.

Sementara uji mampu baca Quran terhadap 19 pasang kandidat di kabupaten/kota akan dilakukan oleh KIP masing-masing daerah. Namun hingga hari ini, KIP daerah belum melaksanakan uji baca Quran.

KIP membuka pendaftaran calon hingga pukul 00 WIB, Selasa (24/1). Hingga kini, sudah ada 22 pasang kandidat yang mendaftar setelah MK membuka keran pendaftaran pada 17 Januari lalu. Mereka berasal dari unsur partai dan calon perseorangan. []

Walikota Subulussalam Diadukan ke Komnas HAM

Subulussalam-Walikota Subulussalam diadukanYayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) ke Menko Kesra, Ombudsman dan Komnas HAM terkait tidak dioperasikannya Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Subulussalam.

“Rumah sakit ini telah diresmikan oleh Menkokesra RI, Agung Laksono pada 7 Juli 2011 silam dan telah dilengkapi dengan berbagai sarana, baik gedung, Alkes maupun tenaga kerja,” jelas Koordinator YARA, Safaruddin, Selasa (24/1).

Menurutnya, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut terlihat jelas adanya pengabaian oleh walikota Subulussalam mengenai hak kesehatan bagi warganya.

“Walikota telah melanggar Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, karena kesehatan merupakan hak asasi manusia,” jelas Safaruddin.

Sikap ketidakpedulian walikota Subulussalam, kata Safaruddin, juga telah mengabaikan UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan cita-cita dari UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

“Untuk itu kami memohon kepada Menteri Kesehatan RI, Komnas HAM dan Ombusdman RI untuk menindak secara tegas Walikota Subulussalam atas pengabaian hak-hak kesehatan Masyarakat di Kota Subulussalam,” pungkasnya.[]

KIP: Tak Ada Intervensi Uji Alquran

Banda Aceh- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menegaskan tidak akan mengintervensi dewan hakim uji kemampuan baca Al Quran untuk meluluskan kandidat tertentu.

"Uji baca Al Quran sudah berlangsung dan kini kami menunggu putusan dewan hakim. Kami tidak akan mempengaruhi putusan dewan hakim," kata Ketua Tim Uji Mampu Baca Al Quran KIP Aceh Tgk Akmal Abzal di Banda Aceh, Selasa (24/1).

Ia mengatakan, KIP Aceh hanya memfasilitasi uji baca Al Quran ini. Semua proses penilaian diserahkan kepada dewan hakim yang terdiri unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kementerian Agama, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Menurut dia, setelah dewan hakim menggelar rapat dan memutuskan hasilnya, maka akan diserahkan kepada KIP Aceh untuk selanjutnya diumumkan kepada publik.

"Kami hanya menerima dua putusan, yakni dinyatakan mampu atau tidak mampu. Jika ada kandidat yang dinyatakan tidak mampu, maka akan mempengaruhi lulus tidaknya yang bersangkutan sebagai calon," ungkap dia.

Uji kemampuan baca Al Quran merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi setiap pasangan kandidat. Syarat ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh.

Sebelumnya, tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur menjalani uji kemampuan baca Al Quran di Masjid Raya Baiturrahman, Selasa (24/1).

Ketiga pasangan tersebut yakni, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh. Sedangkan Fakhrulsyah Mega dan Zulfinar serta Hendra Fadli dan Yulizuardi Rais mendaftarkan diri lewat jalur perseorangan.

Tgk Akmal Abzal mengatakan, dua dari tiga pasangan tersebut belum mendaftarkan diri secara resmi. Namun, keduanya sudah mengikuti uji baca Al Quran dan pemeriksaan kesehatan.

"Kalau nanti mereka mendaftar, maka mereka tidak perlu lagi mengikuti uji baca Al Quran dan pemeriksaan kesehatan. Saya yakin mereka akan mendaftar. Kalau tidak, mana mungkin mereka ikut-ikutan tes mengaji," ketus Tgk Akmal Abzal.

Ia mengatakan, pendaftaran ditutup Selasa (24/1) pukul 23.59 WIB. Pendaftaran pasangan bakal calon tersebut dibuka selama tujuh hari, sejak 17 Januari 2012.

Pendaftaran pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dibuka kembali berdasarkan putusan sela Mahkamah Konstitusi. Putusan itu keluar setelahnya adanya gugatan Mendagri terhadap KPU dan KIP Aceh terkait sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Sebelumnya, KIP Aceh telah menetapkan empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai kontestan pilkada, yakni Tgk Ahmad Tajuddin-T Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, dan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah.

Pemilihan gubernur Aceh dijadwalkan 16 Februari 2012, digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Namun, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mengusulkan pergeseran jadwal menjadi 9 April 2012 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai dampak keluarnya putusan sela lembaga peradilan tersebut.[Antara]

Pasangan Cagub Jalani Tes Baca Alquran

Banda Aceh- Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh mengikuti uji kemampuan baca Al Quran di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa (24/1).

Ketiga pasangan tersebut, pasangan Zaini Abullah-Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh serta pasangan Fakhrulsyah-Zulfinar dan Hendra Fadli-Yulizuardi Rais dari calon independen.

Ketua Dewan Hakim Uji Kemampuan Al Quran Tgk Jailani Mahmud mengatakan, masing-masing peserta diwajibkan membacakan enam ayat dan satu surat pendek.

"Setiap peserta juga sudah mengetahui ayat dan surat apa saja yang akan dibaca dua jam sebelum acara ini. Selain itu, masing-masing peserta juga sudah mencabut nomor urut tampil sebelum uji baca Al Quran ini berlangsung," katanya.

Ia mengatakan, aspek yang diuji, yakni tajwid atau cara membaca Al Quran dengan lafal atau ucapan yang benar. Kemudian, kefasihan dalam membaca dan serta adab atau kehalusan dalam melafazdkan Al Quran.

Untuk tajwid, kata dia, nilainya 50, fasih 30 poin dan 20 poin untuk adab. Setiap calon harus mampu mengumpulkan nilai minimal 50. Kalau di bawah nilai minimal, maka yang bersangkutan dianggap tidak mampu.

"Setiap peserta diberikan waktu maksimal selama 20 menit. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri," kata Tgk Jailani Mahmud.

Sementara, Ketua Tim Fasilitasi Uji Baca Al Quran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tgk Akmal Abzal mengatakan, uji kemampuan baca Al Quran ini merupakan syarat yang harus dipenuhi para bakal calon.

"Kalau tidak ikut atau dinyatakan tidak mampu membaca Al Quran, maka bakal calon tersebut dinyatakan gugur. Sedangkan pengumumannya tergantung keputusan dewan hakim," ungkap Tgk Akmal Abzal.[]

42 Naskah Kuno Aceh Direstorasi

Banda Aceh-Sebanyak 42 Naskah Kuno milik Tarmizi A. Hamid, kolektor manuskrip Aceh direstorasi oleh pihak Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Restorasi kitab kuno ini berlangsung selama dua hari, Minggu (22/1) dan baru selesai Senin (23/1).

[caption id="attachment_5540" align="alignleft" width="225" caption="42 Kitab Kuno Aceh milik pribadi Tarmizi A. Hamid direstorasi oleh PKPM"][/caption]

Menurut Tarmizi A. Hamid, kitab kuno miliknya sebenarnya berjumlah 482 naskah dan pihaknya telah mengajukan tawaran restorasi pada pemerintah setahun yang lalu. Namun, dikarenakan keterbatasan dana PKPM hanya bisa merestorasi manuskrip sebanyak 42 buah saja dan baru tahun ini terlaksana.

“Saya merasa senang dengan adanya perhatian dari kawan-kawan mengenai manuskrip kuno ini. Apalagi pihak terkait mau me-restorasi kitab-kitab koleksi saya meskipun pada awalnya hanya ditargetkan 30 buah manuskrip saja,” ungkap Tarmizi A. Hamid, kolektor manuskrip Aceh di dampingi Hermansyah, M.A. Hum, ahli filolog Aceh pada Aceh Corner, Senin (23/1).

“Alhamdulillah dengan adanya restorasi ini, kondisi kertas yang mulai lapuk dimakan usia akan terselamatkan dan teks-teks yang hampir hancur bisa di perbaiki dengan tisu Jepang,” terangnya, seraya mengatakan bahwa kertas untuk restorasi ini hanya bisa didapatkan dari negeri sakura mengutip penjelasan dari ahli kutikologi dari Jepang, Dr. Kazuhiro Arai.

Sebenarnya, kata Tarmizi A. Hamid, kondisi koleksi manuskrip kitab kunonya masih bagus. Namun, dengan adanya restorasi ini, Ia mengatakan akan bertambah bagus lagi sehingga para peminat manuskrip kuno Aceh akan mudah membaca dan mengkajinya kembali.

“Adapun naskah-naskah yang direstorasi oleh PKPM tersebut antaranya adalah kitab-kitab yang menyangkut fiqih, tasawuf, sejarah dan ilmu kesehatan,” tambah Tarmizi.

Sumbangan dan Membuka Pintu

[caption id="attachment_5541" align="alignleft" width="180" caption="Tarmizi A. Hamid"][/caption]

“Siapa saja boleh mendatangi koleksi pribadi ini, baik mahasiswa dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk membaca dan mengkaji kitab warisan leluhur Aceh ini,” jelasnya.

Sang kolektor ini berharap, koleksi manuskripnya ini nanti bermanfaat bagi anak cucu Aceh. Ia juga berharap adanya donatur yang mau menyumbang dana baik itu untuk restorasi kitab kuno, memberikan catalog serta penelitian di pustaka miliknya tersebut.

“Ya, atas nama pribadi, saya berharap ada orang-orang yang mau membantu melestarikan budaya Aceh ini ke depannya,” pungkasnya.[]

GNCI Usung Aiyub-Hasbi Jadi Cawalkot Banda Aceh

Banda Aceh - Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) Aceh mencalonkan Aiyub Ahmad dan Hasbi Badai sebagai Calon Walikota/Wakil walikota Banda Aceh priode 2012-2017, dalam pesta demokrasi Pilkada Aceh, Senin (23/1). Pasangan ini maju melalui jalur perseorangan (independen).

“Ya, kami mencalonkan Aiyub Ahmad dan Hasbi Badai sebagai calon walikota dan wakil di Banda Aceh. Kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh,” ujar Ketua GNCI, Safaruddin kepada AcehCorner.Com

Menurutnya, pasangan ini akan didukung penuh oleh GNCI Aceh beserta jaringannya.

Aiyub Khan merupakan mantan Kandepag Banda Aceh serta mantan penyiar radio Baiturrahman, sementara Hasbi Badai adalah salah satu pemohon penghapusan pasal 256 UUPA yang membatasi calon independen hanya untuk Pilkada 2006. Permohonan tersebut dikabulkan oleh MK dengan membatalkan pasal tersebut. []

SMUR: Ada Kandidat Lakukan Kampanye Terselubung

Banda Aceh- Aktivis Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) mendesak panwaslu untuk memantau adanya aktivitas kampanye terselubung para calon kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Ketua Komite Pimpinan Wilayah SMUR Aceh Barat Zulhelmi Ridwan di Meulaboh, Senin (23/1) mengatakan, kampanye terselubung para calon bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur itu dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat.

"Kalau panwaslu terus membiarkan adanya aktivitas kampanye para calon kepala daerah, kita khawatir ini akan mengarah kepada konflik internal mereka sendiri, seharusnya panwaslu turun dan memberikan sanksi bagi yang sudah jelas-jelas kedapatan," katanya menegaskan.

Ia menjelaskan, hal itu jelas sangat melanggar etika demokrasi, karena pemerintah sudah menetapkan masa kampanye dimulai 30 Januari 2012 dan hal itu juga belum pasti masih dalam wacana.

Menurut Zulhelmi, prilaku menyimpang dilakukan para calon kepala daerah ini meskipun dalam skala kecil namun dampaknya akan membesar saat implementasi kepemerintahannya kedepan usai terpilih menjadi kepala daerah priode 2012-2017.

"Ini merupakan ciri-ciri pemimpin bertopeng atau koruptor, jelas-jelas belum sampai masanya berkampanye sudah mencuri waktu dan pastinya akan menjadi sebuah penyakit yang kronis nantinya," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihak pengawas tidak hanya cukup melakukan penurunan spanduk dan baliho yang terpajang sebelum waktunya, namun yang lebih fatal adalah kampanye terang-terangan mengadakan pertemuan dengan masyarakat.

Ia menyebutkan, dari sejumlah lokasi pantauannya kalangan mahasiswa ini, kandidat sudah mulai menaburkan janji dalam acara formal bersama masyarakat, bahkan ada yang sudah membagikan selebaran pasangan lengkap dengan nomor urut yang harus dicoblos masyarakat.

Menurut aktivis mahasiswa yang akrap disapa bogel ini, para calon kepala daerah yang maju pada pilkada, bukanlah orang bodoh yang tidak mengetahui aturan main, namun mereka melanggar etika demokrasi karena tidak ada satupun pihak yang berani menindaknya.

"Dan saya yakin pula, kalau panwaslu juga mengetahui permainan ini, namun dengan alasan serba keterbatasan mereka belum mampu melakukan sebuah tindakan, jadi bagaimana hukum di negara Indonesia ini dapat ditegakkan?," katanya.[Antara]

Kandidat Pemilukada Lakukan Tes Kesehatan

Banda Aceh- 28 kandidat kepala daerah di Provinsi Aceh, Senin (23/1), menjalani tes kesehatan yang merupakan salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai kontestan pilkada di provinsi itu. Pemeriksaan kesehatan itu dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUD) Banda Aceh. Tes kesehatan yang berlangsung sehari penuh tersebut, meliputi pemeriksaan seluruh fisik masing-masing kandidat.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUD) Banda Aceh, Taufik Mahdi mengatakan masing-masing kandidat ditangani sejumlah dokter yang ahli di bidangnya. Katanya, pemeriksaan melibatkan tim medis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh. Pemeriksaan terdiri organ tubuh maupun fisik bagian luar.

“Hasil pemeriksaan akan diumumkan sehari kemudian setelah dokter yang dilibatkan menggelar rapat pleno memutuskan hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan malam nanti, tim yang terlibat dalam proses pemeriksaan kandidat kepala daerah dan wakilnya ini akan menggelar rapat plenonya. Kemudian, baru pihaknya dapat mengumumkan hasilnya.

Sementara, Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Yarwin Adi Dharma mengatakan, kandidat yang menjalani pemeriksaan kesehatan adalah mereka yang telah mendaftarkan diri.

"Dari 14 pasangan tersebut, satu di antaranya bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang didaftarkan Partai Aceh, yakni Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf," katanya.

Selebihnya, kata dia, pasangan bakal calon bupati/wali kota beserta wakilnya. Umumnya, pasangan tersebut didaftarkan Partai Aceh yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

"Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pasangan bakal calon. Jika tim pemeriksa menyatakan tidak mampu, maka akan berpengaruh lulus tidaknya seorang kandidat sebagai kontestan pilkada," katanya.

Adapun 13 pasangan dari kabupaten/kota yang ikut menjalani tes kesehatan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, yakni pasangan bakal calon wali kota Sabang dan Kota Lhokseumawe.

Serta pasangan bakal calon bupati Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeuleu, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, dan Bener Meriah.

Pasangan bakal calon gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya tersebut mendaftar setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran pasangan bakal calon.

Berdasarkan keputusan itu, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka kembali untuk ketiga kalinya pendaftaran pasangan bakal calon terhitung sejak 17 hingga 24 Januari 2012.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dijadwalkan 16 Februari 2012 dan digelar serentak dengan pilkada 17 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

Namun, KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan pergeseran jadwal menjadi 9 April 2012. Usulan pergeseran tersebut sebagai dampak putusan sela Mahkamah Konstitusi.[ant/red]

Zaini-Muzakir Ikut Tes Baca Alquran Pada Selasa

Banda Aceh- Kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf kembali akan mengikuti proses verifikasi berikutnya, yaitu uji kemampuan baca Alquran pada Selasa (24/1). Uji kemampuan baca Alquran ini akan dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Akmal Abzal, Ketua Tim Uji mampu Baca Alquran, menghimbau masyarakat untuk menyaksikan kegiatan itu. Jika tidak bisa datang ke masjid raya, Akmal menghimbau agar masyarakat bisa mendengarnya melalui siaran RRI Banda Aceh atau bisa menyaksikan siaran tundanya di TVRI Aceh dan Aceh TV pada sore hari.

Sebelumnya, pada pagi pukul 07.30 WIB, akan dilakukan undian untuk menentukan ayat dan surah yang akan dibaca kedua kandidat. Tes uji mampu baca Alquran merupakan salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai calon yang akan ikut dalam Pilkada Aceh. KIP sudah mempersiapkan semua kegiatan itu secara matang.

“Semua sudah kita siapkan. Termasuk dewan juri dari tiga unsur lembaga juga sudah bersedia,” kata Ketua Tim Uji Baca Alquran Tgk Akmal Abzal.

Sama seperti sebelumnya, uji baca Alquran ini melibatkan tim penguji independen dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Departemen Agama dan Lembaga Pengujian Tilawatil Quran (LPTQ).

KIP juga mengumumkan bahwa hari Selasa (24/1) ini (sesuai putusan sela Mahkamah Konstitusi) merupakan hari terakhir bagi kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota yang baru untuk mendaftar di KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota.

Walaupun KIP sudah melaksanakan tes kesehatan dan uji kemampuan baca Alquran, tapi peluang untuk mendaftar bagi kandidat baru tetap terbuka sampai pukul 24.00 WIB.

Serangkaian verifikasi yang dilakukan KIP Aceh ini merupakan upaya mereka untuk mematuhi putusan MK yang mengharuskan KIP untuk membuka pendataran kandidat baru, melakukan pemeriksaan dokumen, melakukan verifikasi dan penetapan calon hanya dalam waktu tujuh hari.

"Kita tetap akan berupaya untuk mematuhi putusan MK itu. Makanya kita lakukan proses verifikasi secara simultan,” kata Ketua KIP Abdul Salam Poroh. Jika nanti ada kendala, maka KIP akan menyampaikan kepada MK untuk menjadi pertimbangan sebelum ada putusan final.[]

Gubernur Aceh Segera Resmikan Proyek Strategis di Lima Titik

Banda Aceh- Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dari tanggal  24 s/d 30 Januari 2012 direncanakan akan melakukan peresmian dan serah terima  sejumlah proyek strategis yang bersumber dari APBN dan APBA tahun 2008-2011 di lima lokasi di Aceh.

Kelima lokasi peresmian dan serah terima  proyek-proyek strategis tersebut adalah Tangse (Pidie),  Kota Lhokseumawe,  Kuala Idi (Aceh Timur), serta Blangkejren (Gayo Lues),  serta  Kota Banda Aceh.

Proyek-proyek yang akan diresmikan  tersebut  bersumber dari APBN dan APBA 2011, sedangkan yang akan diserahterimakan  kepada Pemerintah Kabupaten/Kota adalah  sejumlah proyek-proyek strategis yang bersumber dari APBN dan APBA 2008-2011.

“Proyek-proyek yang akan diserahterimakan kepada Kab/Kota ini adalah proyek yang telah siap dan fungsional. Penyerahan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kab/Kota  penting  dilakukan karena di samping proyek tersebut berada di Kab/Kota juga agar selanjutnya operasionalisasi dan perawatan proyek-proyek tersebut dapat ditangani Pemerintah Kab/Kota,” ujar Kabag Humas Pemerintahan Aceh, Usamah El Madny, Minggu (22/1).

Lanjut Usamah, akhir dari road show peresmian proyek-proyek strategis tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 dengan lokasi di Jembatan Santan, Kota Banda Aceh.

Di Banda Aceh, Gubernur secara simbolis akan meresmikan  sejumlah proyek yang terletak  di sebelas kab/kota yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Simeulu, Singkil dan Subulussalam.

“Proyek-proyek dari sebelas kabupaten/kota yang akan diresmikan tersebut meliputi  Jembatan Santan Banda aceh, Jembatan lambaro (Penggandaan) Aceh Besar, jalan Terusan Panglima Nyak Makam, jalan akses New Town Banda Aceh, jembatan Krueng Gapa, jembatan krueng Meurhak Aceh Jaya, Retention Basin Lam Jame Banda Aceh, gedung pengujian kenderaan bermotor Aceh Besar, Jembatan alue Akie Nagan raya, jembatan Lama Tuha Abdya,  Jalan RR Lanting Labuhan Bajo Simeulu, Jalan Naserehe-Langi Simeulu, Pesantren Terpadu Singkil, Pesantren terpadu  Subulussalam, 120 munit  Perumahan Korban Bencana Singkil. Juga pada kesempatan tersebut akan diserahterimakan 2670 unit RSS,” rincinya.

Pemilihan lima lokas peresmian dan serah terima proyek-proyek strategis APBN/APBA 2008-2011 tersebut, dimaksudkan untuk mempersingkat waktu dan memperpendek jarak.

“Proyek-proyek di kab/kota, baik yang bersumber dari APBN maupun APBA memang harus segera diserahterimakan Gubernur kepada Bupati/walikota agar ada kepastian pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perawatan selanjutnya,” lanjut Usamah dalam siaran persnya pada Aceh Corner.

“Dengan telah diserahterimakan proyek-proyek tersebut, selanjutnya menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mendayagunakan proyek-proyek tersebut sebaik mungkin untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.[release]

Garam Bireuen Menuju Industri

Bireuen – Garam yang selama ini dikelola secara tradisional di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, segera menuju industrialisasi seiring dimulainya pembangunan pabrik garam beryodium senilai Rp.561 juta lebih.

Pembangunan pabrik yang mampu memproduksi tiga ton garam beryodium dalam sehari ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bireuen, Nurdin Abdul Rahman, Sabtu (21/1).

Pabrik garam itu dibangun Aceh Development Fund (ADF) dan tiga mitranya, Fakultas Teknik Unsyiah, An-Nisaa’ Centre, dan Perkumpulan BIMA melalui Program Teknologi Ramah Lingkungan untuk Industri Proses Perikanan (Terapan). Program berbasis masyarakat itu dibiayai dari hibah Multi Donor Fund (MDF) melalui proyek Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) Aceh.

Program Manager Terapan, Faisal Hadi mengatakan, peletakan batu pertama itu adalah sesuatu yang sangat progresif, karena garam Bireuen yang selama ini diproduksi secara tradisional akan segera menuju industri dengan proses pengolahan peralatan mesin.

“Garam yang dihasilkan secara tradisional bakal ditampung oleh pabrik untuk selanjutnya diolah, sehingga menghasilkan 30 ton garam beryodium perhari. Dengan begitu petani garam tradisional tidak mengalami kesulitan lagi dalam memasarkan hasil garam mereka seperti yang selama ini terjadi,” katanya.

Faisal menyebutkan bahwa pihaknya juga akan memberikan berbagai macam pelatihan kepada para pengurus koperasi perempuan yang telah dibentuk dan masyarakat penerima manfaat program Terapan secara berbarengan dengan pembangunan fisik pabrik.

“Dengan demikian, industri iodisasi garam di Kecamatan Jangka ini akan bisa terus berkembang dan berkelanjutan meskipun program Terapan nanti telah berakhir pada Agustus mendatang,” katanya seraya berharap perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk terus mendampingi masyarakat.

Prof Yusny Sabi, Ketua Dewan Pembina ADF, dalam sambutannya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen terus membina koperasi perempuan yang telah dibentuk melalui program Terapan sehingga perekonomian warga masyarakat pesisir meningkat.

“Kita masuk ke sini, karena diterima dan tidak diperas ketika pembangunan. Saya yakin masyarakat telah berpikir jauh ke depan karena dengan berdirinya pabrik garam beryodium ini akan memberikan manfaat yang besar bagi warga Jangka dan masyarakat Bireuen,” tutur mantan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Yusny mengingatkan semua pihak yang terlihat dalam pembangunan industri iodisasi garam itu untuk serius mengelola pabrik yang dibangun. “Kita sadar bahwa program yang menjanjikan ini bisa saja macet kalau kita tidak serius mengelolanya,” katanya.

Dengan hadirnya industri garam beryodium itu, maka garam yang dihasilkan masyarakat Bireuen akan lebih berkualitas dengan standar nasional sehingga dapat menembus pasar modern. Apalagi nanti garam yang diproduksi pabrik tersebut dikemas dengan baik untuk dapat dipasarkan hingga keluar Aceh.

“Kami harap kepada Bupati Bireuen untuk memikirkan pemasaran garam ini sehingga pendapatan petani garam meningkat karena sudah bernilai ekonomi dan garam yang diproduksi lebih berkualitas,” katanya.

Fakriah, ketua koperasi perempuan “Rahmat Kamoe Meusira” yang menjadi penerima manfaat industri iodisasi garam menyatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kesejahteraan petani dan pedagang garam di Bireuen. Jumlah anggota koperasi yang baru terbentuk pada 3 Oktober 2011 adalah 125 orang.

“Koperasi ini masih lemah di semau sisi baik manajemen maupun keuangan. Dengan ini kami menyatakan membuka diri kepada semua pihak untuk turut memberikan dukungan, bimbingan, binaan dan arahan sehingga fungsi dari koperasi perempuan dapat kami jalankan untuk mewujudkan kesejahteraan petani garam Bireuen,” katanya.

Sementara itu, Bupati Bireuen Nurdin Abdul Rahman menyatakan pihaknya akan berusaha untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir melakukan berbagai macam kegiatan pembangunan seperti program Terapan.

Dia juga memerintahkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM agar terus memberikan pendampingan kepada koperasi perempuan itu serta memikirkan pemasaran sehingga garam yang diproduksi pabrik tersebut bisa menembus pasar modern.

“Saya sangat yakin industri garam yang kita bangun di Jangka ini akan terus berkembang sebab pabrik yang kita mulai bangun hari ini akan memproduksi garam berkualitas sesuai standar nasional. Dengan demikian, perlu dipikirkan pemasaran sehingga garam diproduksi dari pabrik ini dapat diterima pasar,” katanya.[]

Senin, Pemeriksaan Kesehatan untuk Kandidat Baru

Banda Aceh – Rapat koordinasi antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh –selaku tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah—dan KIP Aceh, Sabtu (21/1) akhirnya memutuskan, pemeriksaan kesehatan untuk para kandidat kepala daerah yang baru mendaftar pascaputusan sela Mahkamah Konstitusi, akan dilaksanakan pada Senin, 23 Januari 2012. KIP dan IDI Aceh menghimbau agar kandidat baru yang sudah mendaftar di KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk mengikuti tes kesehatan itu di RS  Umum Zainoel Abidin (RSUZA)  Banda Aceh.

Sebelumnya, kepada wartawan di Banda Aceh, Ketua IDI Aceh Fachrul Djamal mengatakan kalau pemeriksaan kesehatan itu membutuhkan waktu normal dua minggu.  Tapi dalam kondisi darurat seperti saat ini --  setelah MK memerintahkan KIP membuka pendaftaran bakal calon yang baru, verifikasi dan penetapan kandidat dalam tujuh hari -- IDI Aceh terpaksa harus pula melakukan persiapan secara mendadak untuk mendukung keputusan MK tersebut.

“Pokoknya kita siap mendukung KIP Aceh untuk mempercepat proses pemeriksaan kesehatan ini,” kata Fachrul Djamal. Setelah melakukan evaluasi internal  dan menyederhanakan sistem administrasi,  akhirnya IDI Aceh mengaku siap melaksanakan pemeriksaan kesehatan tersebut pada Senin (23/1).

“Untuk memperlancar proses, tim pemeriksaan siap bekerja maksimal hingga malam hari,” tambah Fachrul Djamal.

KIP Aceh pun langsung menyambut baik kesiapan tersebut dengan memutuskan pemeriksaan kesehatan berlangsung pada Senin.

“Lewat pemberitaan ini, kami menghimbau agar semua kandidat yang sudah mendaftar di KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan itu di RSUZA,” kata Yarwin Adi Dharma, anggota KIP Aceh yang merangkap Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Calon. Pemeriksaan kesehatan berlangsung mulai pagi pukul 08.00 WIB  dan akan berakhir pada sore hari.

Peserta tidak perlu meminta surat rekomendasi ke KIP sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan seperti halnya pemeriksaan kandidat terdahulu. Semua proses adiministrasi dilakukan di RSUZA. Para peserta diminta untuk membawa uang kontan sebagai biaya pemeriksaan kesehatan, masing-masing sebesar Rp 7,5 juta per orang.

“Petugas KIP akan stand by di RSUZA untuk melayani proses administrasi pada kandidat,” tegas Yarwin. Agar proses berjalan lancar, tim kampanye calon dihimbau untuk membantu kelancaran proses administrasi, sehingga para kandidat fokus untuk pemeriksaan kesehatan saja.

KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota sebenarnya masih membuka pendaftaran untuk kandidat baru hingga 24 Januari 2012. Untuk mengatasi ini, Yarwin menghimbau agar kandidat yang akan mendaftar pada 24 Januari, sebaiknya ikut dalam  pemeriksaan kesehatan pada Senin ini.

“Jadi bisa saja mendahulukan pemeriksaan kesehatan, baru setelah itu mendaftar sebagai kandidat di KIP,” tambah Yarwin.

Para peserta yang ikut tes kesehatan ini diwajibkan berpuasa delapan jam sebelum pemeriksaan. KIP juga meminta para peserta membawa pas foto terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing dua lembar.

Pemeriksaan kesehatan yang mendadak ini merupakan langkah KIP untuk mematuhi putusan MK yang memerintahkan membuka pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon baru hanya dalam waktu tujuh hari. Jika ada rangkaian tahapan pencalonan itu yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tujuh hari, maka KIP akan menyampaikan permasalahan itu ke MK sebagai bahan pertimbangan sebelum MK menjatuhkan putusan  final terkait gugatan Mendagri ke KPU dan KIP Aceh.[]

PAN Dukung Cagub Partai Aceh

Banda Aceh- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan mendukung pencalonan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang didaftarkan Partai Aceh sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi itu.

"Dukungan ini sudah kami sampaikan secara lisan. Dalam waktu dekat ini, kami akan mengeluarkan surat dukungan secara resmi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Aceh Anwar Ahmad di Banda Aceh, Sabtu.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf didaftarkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (20/1).

Selain secara lisan, dukungan tersebut juga diperlihatkan sejumlah pengurus teras PAN Aceh yang ikut hadir mendaftarkan pasangan tersebut.

Menurut dia, PAN mendukung pasangan Partai Aceh tersebut karena program kerja yang ditawarkan sesuai dengan visi dan misi partai berlambang matahari tersebut.

"Kami mendukungnya karena sepanjang pasangan itu punya visi yang sama dengan PAN dalam membangun daerah," kata Anwar Ahmad, yang juga Wakil Bupati Aceh Besar.

Dalam memberikan dukungan, kata dia. PAN tidak melihat siapa pasangan atau apapun. Tapi, yang penting adalah ada kesamaan pandangan melihat bagaimana membangun Aceh di masa mendatang.

"Selain kami, DPP juga menyatakan dukungannya dan secara lisan sudah disampaikannya. Nanti, DPP akan mengeluarkan surat dukungan resmi," ujar Anwar Ahmad.

Zaini Abdullah merupakan mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga tokoh yang ikut menandatangani nota kesepahaman damai RI dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Sedangkan Muzakir Manaf adalah mantan Panglima Angkatan Bersenjata GAM dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh.

Partai Aceh merupakan satu-satunya partai lokal di provinsi itu yang memiliki suara mayoritas di DPRA hasil pemilu legislatif 2009 dengan 33 kursi dewan, sedangkan PAN memiliki lima kursi di DPRA.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf didaftarkan setelah adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota membuka pendaftaran pasangan bakal calon selama tujuh hari sejak 17 hingga 24 Januari 2012.

Pilkada gubernur dan wakil gubernur digelar 16 Februari 2012, bersamaan dengan pemilihan 17 bupati/wali kota di Aceh. Namun, jadwal tersebut diusulkan bergeser pada 9 April 2012 sebagai dampak putusan sela Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, KIP Aceh menetapkan empat kontestan pilkada yakni Tgk Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi dan Muhammad Nazar-Nova Iriansyah.[Antara]

Wagub Aceh Beri Selamat untuk Kandidat PA

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh sekaligus kandidat Gubernur Aceh periode 2012 - 2017 yang diusung Partai Demokrat, PPP dan Partai SIRA memberikan ucapan selamat serta apresiasi kepada Partai Aceh yang telah mulai mendaftarkan para kandidat bupati/walikotanya di sejumlah daerah, termasuk kandidat Gubernur-Wagub ke KIP Aceh.



[caption id="attachment_5424" align="alignleft" width="300" caption="Mantan petinggi GAM Nashruddin ben Ibrahim mengalungkan bunga untuk kandidat Gubernur Muhammad Nazar"][/caption]

Dalam pernyataan kepada wartawan, Nazar mengaku menelepon langsung Muzakkir Manaf melalui telpon selulernya pada Jumat (20/1). Dirinya mengaku mendapatkan SMS dari kawan-kawan PA sehari sebelumnya untuk ikut berdoa agar pendaftaran berjalan baik.

"Alhamdulillah kita semua menyambut baik dan ini menambah kawan lagi dari jalur partai politik yang mendaftar ke KIP, meski sebelumnya PA sempat menyampaikan tidak akan mendaftar. Tetapi ruang hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dapat mendorong PA untuk ikut berpartisipasi. Tentu kita senang. Para kandidat lain bagi kami adalah kawan dan pemimpin. Siapa yang layak biarkan rakyat nanti yang menentukan," ujar Nazar.

Beberapa hari sebelum putusan MK yang membuka ruang pendaftaran ulang di KIP Aceh bagi para peminat yang ingin maju sebagai kandidat, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar juga telah memberikan sinyal melalui beberapa kali pernyataannya di media bahwa lebih baik ditambah saja jadwal pendaftaran di KIP supaya film demokrasinya lebih bagus serta dinamis.

"Kita juga rutin membangun komunikasi khusus dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mendorong solusi terbaik dalam Pilkada Aceh, terutama tidak mempermasalahkan jika MK membuka celah hukum bagi KIP untuk membuka pendaftaran kandidat beberapa hari lagi serta jalur independen juga tetap harus diakomodir," jelasnya.

Bangun Demokrasi, Jangan Bikin Masalah Lagi!

Sementara itu, ke sekian kalinya Nazar kembali menyerukan kepada seluruh kandidat, timses dan masyarakat untuk mau membangun demokrasi serta peradaban politik yang baik, berkualitas dan sehat. Jangan ada lagi yang bikin masalah setelah putusan MK yang membenarkan KIP Aceh membuka pendaftaran bagi para kandidat baru.

"Sudah cukuplah pengalaman Aceh terjebak konflik selama seratus tahun lebih sejak 1873, sehingga hanya sedikit ruang damai dan celah pembangunan.  Bagaimana mau baik dan maju kalau setelah kita bangun ada yang merusak lagi? Ya, tidak mungkin, paling-paling saling menyalahkan terus," kata Nazar.

Karena itulah, jelas pentolan SIRA ini, dirinya merindukan lahirnya Pemilukada yang damai, demokratis dan sehat. Sudah cukup pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak terlalu demokratis. Menurut mantan anggota Majelis GAM ini, sekarang saatnya rakyat Aceh diberikan pendidikan politik melalui proses-proses Pilkada supaya tidak ada lagi masyarakat yang memilih para pemimpin karena takut dan terpaksa atau terintimidasi.

"Tetapi mereka harus memilih karena keinginan sendiri, demokratis, jujur dan setelah melihat atau mempelajari calon-calon pemimpin mereka. Sehingga demokrasi dan politik membawa manfaat untuk pembangunan serta perdamaian Aceh, bukan menimbulkan hambatan-hambatan perdamaian," pungkas tokoh yang menggerakkan dua juta massa untuk menuntut Referendum Aceh pada 1999 silam ini. []

Wagub Aceh Beri Selamat untuk Kandidat PA

Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh sekaligus kandidat Gubernur Aceh periode 2012 - 2017 yang diusung Partai Demokrat, PPP dan Partai SIRA memberikan ucapan selamat serta apresiasi kepada Partai Aceh yang telah mulai mendaftarkan para kandidat bupati/walikotanya di sejumlah daerah, termasuk kandidat Gubernur-Wagub ke KIP Aceh.



[caption id="attachment_5424" align="alignleft" width="300" caption="Mantan petinggi GAM Nashruddin ben Ibrahim mengalungkan bunga untuk kandidat Gubernur Muhammad Nazar"][/caption]

Dalam pernyataan kepada wartawan, Nazar mengaku menelepon langsung Muzakkir Manaf melalui telpon selulernya pada Jumat (20/1). Dirinya mengaku mendapatkan SMS dari kawan-kawan PA sehari sebelumnya untuk ikut berdoa agar pendaftaran berjalan baik.

"Alhamdulillah kita semua menyambut baik dan ini menambah kawan lagi dari jalur partai politik yang mendaftar ke KIP, meski sebelumnya PA sempat menyampaikan tidak akan mendaftar. Tetapi ruang hukum yang diberikan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya dapat mendorong PA untuk ikut berpartisipasi. Tentu kita senang. Para kandidat lain bagi kami adalah kawan dan pemimpin. Siapa yang layak biarkan rakyat nanti yang menentukan," ujar Nazar.

Beberapa hari sebelum putusan MK yang membuka ruang pendaftaran ulang di KIP Aceh bagi para peminat yang ingin maju sebagai kandidat, Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar juga telah memberikan sinyal melalui beberapa kali pernyataannya di media bahwa lebih baik ditambah saja jadwal pendaftaran di KIP supaya film demokrasinya lebih bagus serta dinamis.

"Kita juga rutin membangun komunikasi khusus dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional untuk mendorong solusi terbaik dalam Pilkada Aceh, terutama tidak mempermasalahkan jika MK membuka celah hukum bagi KIP untuk membuka pendaftaran kandidat beberapa hari lagi serta jalur independen juga tetap harus diakomodir," jelasnya.

Bangun Demokrasi, Jangan Bikin Masalah Lagi!

Sementara itu, ke sekian kalinya Nazar kembali menyerukan kepada seluruh kandidat, timses dan masyarakat untuk mau membangun demokrasi serta peradaban politik yang baik, berkualitas dan sehat. Jangan ada lagi yang bikin masalah setelah putusan MK yang membenarkan KIP Aceh membuka pendaftaran bagi para kandidat baru.

"Sudah cukuplah pengalaman Aceh terjebak konflik selama seratus tahun lebih sejak 1873, sehingga hanya sedikit ruang damai dan celah pembangunan.  Bagaimana mau baik dan maju kalau setelah kita bangun ada yang merusak lagi? Ya, tidak mungkin, paling-paling saling menyalahkan terus," kata Nazar.

Karena itulah, jelas pentolan SIRA ini, dirinya merindukan lahirnya Pemilukada yang damai, demokratis dan sehat. Sudah cukup pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya yang tidak terlalu demokratis. Menurut mantan anggota Majelis GAM ini, sekarang saatnya rakyat Aceh diberikan pendidikan politik melalui proses-proses Pilkada supaya tidak ada lagi masyarakat yang memilih para pemimpin karena takut dan terpaksa atau terintimidasi.

"Tetapi mereka harus memilih karena keinginan sendiri, demokratis, jujur dan setelah melihat atau mempelajari calon-calon pemimpin mereka. Sehingga demokrasi dan politik membawa manfaat untuk pembangunan serta perdamaian Aceh, bukan menimbulkan hambatan-hambatan perdamaian," pungkas tokoh yang menggerakkan dua juta massa untuk menuntut Referendum Aceh pada 1999 silam ini. []

Ligadinsyah: Kita Apresiasi Niat Baik PA

Banda Aceh - Juru Bicara Pusat Seuramoe Irwandi-Muhyan, Ligadinsyah menyambut baik pendaftaran pasangan Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, Jumat (20/1). Menurut Ligadinsyah, pendaftaran itu menunjukkan niat baik PA untuk menjaga kondisi Aceh yang kondusif.



[caption id="attachment_5407" align="alignleft" width="203" caption="Ligadinsyah / net"][/caption]

"Kami sangat bangga dengan pendaftaran kandidat dari Partai Aceh, ini menunjukkan niat baik PA untuk menjaga situasi Aceh tetap kondusif," ujar Ligadinsyah dalam pernyataan yang diterima AcehCorner.Com, Jumat (20/1) menanggapi pendaftaran kandidat dari Partai Aceh.

Ligadinsyah berharap pasangan yang dikenal dengan Zikir tersebut dapat berkompetisi secara fair, demokratis, dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kehadiran kandidat Gubernur dari PA membuat tim Seuramoe Irwandi-Muhyan semakin bersemangat karena sudah ada kompetitor yang lumayan.

"Semoga rakyat Aceh bisa menilai dengan bijak proses Pilkada Aceh selama ini," pungkasnya. []