Korban Jamboe Keupok Bangun Tugu Kejahatan Negara

Bakongan - Para korban pembantaian aparat keamanan di Jamboe Keupok, Bakongan, Aceh Selatan 17 Mei 2003, mendirikan tugu peringatan tragedi kemanusiaan. Ditugu tersebut ditulis kronologis kejadian dan nama korban. Pembangunan dilakukan secara bergotong-royong, bahkan ibu-ibu bersama-sama mengangkut pasir dari pantai sejauh 500 meter dari lokasi.

“Negara melakukan kejahatan, kami tidak ingin melupakan, apalagi sampai sekarang keadilan dan tanggungjawab negara belum terwujud,” tegas Saburan, salah seorang anak korban, Jum’at (28/11)

Tugu dibangun persis di kompleks kuburan massal 16 korban pembantaian. Hari ini pembangunan diperkirakan rampung. Selepas shalat Jum’at, korban akan mengelar doa bersama sekaligus meresmikan tugu tersebut.

“Tugu ini penting sebagai bukti sejarah, setidaknya menjadi pengobat hati kami sebagai korban dan kami tetap menuntut hak kami,” jelas Saburan.

Fery Kusuma (KontraS Aceh) dan Syahminan Zakaria (LBH Banda Aceh) datang ke Desa Jamboe Keupok atas undangan korban untuk menyaksikan secara langsung proses pembuatan tugu.

Fery Kusuma, menyatakan simpati pada kebersamaan warga dan korban. Lansia dan anak-anak ikut terlibat membantu. Bahkan seorang siswa kelas 5 sekolah dasar, Jefri Saputra turut memumungut batu. Dia anak dari Hasanuddin, salah seorang korban Jamboe Keupok.  Fery berharap pemerintah terketuk hatinya untuk memenuhi hak-hak korban.

“Ini perkara hukum dan HAM, pemerintah harus proaktif menyelesaikan hak-hak korban. Korban Jamboe Keupok berharap pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan mereka dan korban pelanggaran HAM di Aceh,” kata Fery.

Menurut Fery, pemerintah Indonesia harus segera membentuk KKR dan pengadilan HAM seperti yang diamanatkan oleh MoU Helsinki. []

Wagub: Singapura Ingin Investasi di Aceh

Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar mengatakan, Singapura serius ingin berinvestasi untuk pengembangan ekonomi di Aceh. Hal ini terungkap saat dirinya bertemu dengan Wakil Duta Besar Singapura, Gerard Ho, Kamis (27/10) di ruang kerja Wagub.

"Kita banyak membahas potensi ekonomi dan investasi di Aceh yang memungkinkan untuk dilakukan pengusaha dari Singapura," ujar Muhammad Nazar ketika dihubungi Acehcorner.com, Kamis (27/10) malam.

Kepada Wakil Dubes negeri Jiran tersebut, Muhammad Nazar mengatakan, Aceh memiliki potensi kekayaan alam yang cukup melimpah terutama sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Dalam pertemuan itu juga dibahas bagaimana memfungsikan sejumlah pelabuhan seperti Sabang, Krueng Raya Aceh Besar, Krueng Geukueh Aceh Utara dan Kuala Langsa untuk mendukung sektor perdagangan Aceh.

"Pengembangan pelabuhan itu sebagai salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan, sebab pelabuhan-pelabuhan itu letaknya sangat strategis karena di jalur lintas internasional," kata Muhammad Nazar.

Selain di bidang pengembangan ekonomi, jela Wagub, Pemerintah Aceh juga akan bekerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Singapura.

"Banyak hal yang kami bicarakan, dari soal pengembangan ekonomi sampai hal-hal yang terkait dengan peningkatan SDM,” ungkapnya.

Menurut Wagub, Wakil Duta Besar Republik Singapura untuk Indonesia Gerard Ho didampingi konsul Republik Singapura di Pekan Baru Gavin Chay mengungkapkan, saat ini puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di jajaran Pemerintahan Aceh mengikuti pelatihan peningkatan SDM di Singapura. []

Wow, Gerakan 99 Akan Duduki Banda Aceh

[caption id="attachment_785" align="alignleft" width="175" caption="Gerakan duduki Banda Aceh pada Selasa (1/11) - Ist"][/caption]

Banda Aceh – Gerakan 99 persen pada Selasa (1/11) akan menduduki Banda Aceh. Aksi ini merupakan gerakan sosial untuk melawan 1 persen manusia manusia rakus.

“Mari kawan, kita adalah 99% umat manusia yang melawan 1% manusia rakus yang merampas tanah dan sumber daya alam,” demikian status yang ditulis di akun page facebook Duduki Banda Aceh yang terus meminta dukungan melalui dunia maya.

Rencana aksi tersebut muncul dalam rapat di Kantor Komunitas Tikar Pandan pada Rabu (26/10) diikuti puluhan lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa,aktifis, pekerja sosial, seniman dan organisasi masyarakat dan kepemudaan. Mereka sepakat menggelar acara Occupy Banda Aceh yang dipusatkan di Taman Sari.

Rangkaian kegiatan Gerakan 99% Duduki Banda Aceh dimulai Konferensi Pers pada Kamis (27/10) pukul 14.00 Wib, dilanjutkan nonton bareng dan diskusi film Battle in Seattle, Jumat (28/10). Selanjutnya, diskusi kasus perampasan Sumber Daya Alam Aceh, Sabtu (29/10) pukul 16.00.

Kemudian, pada Minggu (30/10) kegiatan pembagian selebaran Occupy Banda Aceh.  Seruan bersama dan Petisi Penyelamatan SDA Aceh akan dilakukan pada Senin (31/10).

“Dalam konteks Aceh, kita lihat dan rasakan bersama, rakyat Aceh tidak merasakan kesejahteraan dari sumber daya alam Aceh yang melimpah seperti tambang mineral, gas alam, hutan,” ujar M. Fauzan Febriansyah, Koordinator Kampanye Acara kepada Acehcorner.com, kemarin.

Fauzan juga mengajak semua kalangan masyarakat untuk ikut bergabung dalam aksi ini. “Siapa saja dapat bergabung, lepaskan atribut organisasi/parpol/ormas, kita datang sebagai individu/warga negara yang kritis dan perduli akan nasib generasi-generasi setelah kita,” tegasnya

Seluruh rangkaian kegiatan, kata Fauzan, berpusat di Taman Kota, sisi utara Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. [Zier]

Enam Kandidat Dinyatakan Mampu Baca Al Quran

Banda Aceh - Enam pasangan balon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan lulus uji mampu baca Quran yang diselenggarakan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (26/10) pagi.

"Keputusan dewan juri memutuskan keenam kandidat mampu baca Al-Quran. Jadi, tiga pasangan calon yang mengikuti proses ini dinyatakan mampu membaca Quran," kata Ketua Kelompok Kerja Uji Mampu Baca Quran Komisi Independen Pemilihan Aceh Teungku Akmal Abzal dalam konferensi pers di Media Center KIP, Rabu siang.

Menurut Akmal Abzal, penilaian itu disampaikan oleh empat juri yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran (LPTQ) Aceh.

Uji mampu baca Quran berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman pada pukul 10.00 WIB. Masing-masing kandidat diharuskan membaca enam ayat di juz 1-29 dan satu surat di Juz Amma (juz 30). Kandidat yang mendapat giliran pertama yaitu Teuku Suriansyah, disusul Irwandi Yusuf, Muhyan Yunan, Muhammad Nazar, dan Nova Iriansyah. Kandidat paling akhir yaitu Teungku Ahmad Tajuddin.

Uji mampu baca Quran disaksikan masyarakat Kota Banda Aceh. Tes juga disiarkan secara langsung melalui siaran TVRI Stasiun Banda Aceh dan Radio Republik Indonesia (RRI) Banda Aceh serta Radio Baiturrahman. Siaran ulang akan disiarkan di Aceh TV pada Rabu (26/10) sore dan malam.

Teungku Akmal Abzal menyebutkan, KIP tidak melakukan koreksi dan intervensi terhadap hasil uji mampu baca Quran para kandidat ini. "Dewan juri telah melakukan penilaian dengan sangat objektif," kata Akmal. "Mengenai penentuan siapa nilai tertinggi atau terendah, itu ranahnya dewan juri. KIP sama sekali tidak terlibat."

Uji mampu baca Quran merupakan salah satu persyaratan kelengkapan pencalonan dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tingkat provinsi dan 17 kabupaten/kota. Dari 17 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilukada, sebut Akmal, hanya empat daerah yang belum melaksanakan uji baca Quran. Keempat daerah itu adalah Aceh Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Lhokseumawe.

"Keempat daerah itu akan melaksanakan uji besok (Kamis, 27/10/2011). Jadi bisa dikatakan, besok final semua uji baca Quran," sebut dia.

Sementara dari 13 daerah yang sudah melaksanakan uji kemampuan baca Quran, hanya Aceh Utara yang belum mengumumkan hasilnya. Dari hasil uji kemampuan uji baca Quran di 13 kabupaten/kota itu, tiga kandidat dinyatakan tidak lolos. "Jadi, sejauh ini dari beberapa kabupaten/kota yang sudah melaksanakan uji baca Quran, tiga orang yang tidak lolos yaitu satu orang di Aceh Singkil, satu di Aceh Timur, dan satu di Aceh Barat Daya," tandas Akmal Abzal.

Menurut Akmal, kandidat di Aceh Singkil yang tidak lolos baca Quran karena yang bersangkutan menolak untuk mengikuti tes. "Ini merupakan salah satu syarat yang wajib diikuti. Kalau tidak ikut, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur," tambah Akmal. [KIP Aceh]

Balon Gubernur Ikuti Uji Mampu Baca Al Quran

[caption id="attachment_764" align="alignleft" width="300" caption="Cagub Muhammad Nazar menperdalam bacaaan bersama Cawagubnya Nova Iriansyah menjelang tes baca Quran di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (26/10). Sebanyak tiga pasangan kandidat dari jalur perseorangan dan partai maju dalam pilkada yang akan digelar pada 24 Desember nanti. Putra GP"][/caption]

Banda Aceh – Tiga pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Rabu (26/10) pagi mengikuti uji baca Al Quran di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Mereka adalah Tgk Ahmad Tajuddin atau Abi Lampisang berpasangan dengan H.T.Suriansyah, Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah, serta Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan. Para balon Gubernur dan Wakil Gubernur memakai baju koko warna putih dan peci.

H.T.Suriansyah tampil sebagai peserta pertama dengan membaca Surah Yunus, Surah An-Nur,dan surah Al-A’la (1-19). Gubernur incumbent Irwandi Yusuf tampil di urutan kedua membacakan surah Ar–Ra’du, Surah Thaha, dan Surah Al-Lail. Setelah Irwandi, giliran Muhyan Yunan yang membacakan Surah Al-Anfal, Saba’ dan Al-Balad.

Peserta keempat, Muhammad Nazar (wakil gubernur saat ini) yang diusung Partai Dekmorat, PPP dan SIRA ini membacakan masing-maing enam ayat dari surah Al-Araf, Al-Qashah (76-68),  At-Thariq.

Di urutan kelima, tampil Nova Iriansyah, calon wakil gubernur Muhammad Nazar. Mantan Ketua Demokrat Aceh ini membacakan enam ayat dari surah Yusuf,Ar-Rum (28-30), dan Surah Al – Alaq.

Urutan terakhir tampil Ahmad Tajudin yang dikenal dengan nama Abi Lampisang membacakan surat An-Nahl (ayat 71-73), An-Nur (ayat 21-23), Al-A’la (1-19)

Pantauan Acehcorner.com, hanya Muhammad Nazar dan Abi Lampisang yang terlihat lancar dan fasih makhrajnya. Nazar malah mampu menghipnotis pengunjung yang hadir. Sementara bakal calon lain tersendat-sendat.

“Lagee kameng jak ateuh batee,” ujar beberapa penonton yang hadir.

Bacaan mereka dinilai oleh dewan juri dari PTQ, MPU dan Kemenag, ditambah 1 orang sekretaris yang diketuai Tgk Jailani Mahmud. Hasilnya nanti akan diserahkan ke KIP dan diumumkan ke publik.

 

 

KIP Aceh Panggil Komisioner Aceh Singkil

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan memanggil lima komisioner KIP Aceh Singkil terkait kisruh di tubuh lembaga penyelenggara pemilihan umum tersebut.

"Kami sudah melayangkan surat pemanggilan. Kami harapkan mereka hadir memenuhinya, Jumat (28/10), agar kisruh di tubuh KIP Aceh Singkil bisa diselesaikan dengan baik," kata anggota KIP Aceh, Yarwin Adi Dharma di Banda Aceh, Senin.

Selain itu, kata Yarwin, yang juga koordinator wilayah Aceh Singkil KIP Aceh, pihaknya juga akan memintai klarifikasi Sekretaris KIP Aceh Singkil terkait kisruh tersebut.

Ia mengatakan, kisruh itu mencuat setelah tiga komisioner, Syahrial Raf, Abdul Muhri, dan Rafli Nurdin, mengajukan mosi tidak percaya kepada KIP Aceh Singkil Ahmad Fansuri.

"Mosi tidak percaya itu terjadi karena mereka menilai kinerja ketuanya kurang baik. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut mengingat pilkada tinggal dua bulan lagi," katanya.

Pilkada Bupati Aceh Singkil dan wakilnya, kata dia, digelar 24 Desember 2011. Pilkada tersebut digelar bersamaan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh.

Selain mosi tidak percaya itu, kata Yarwin, Ketua KIP Aceh Singkil tersebut dikabarkan juga akan melaporkan tiga komisioner ke pihak kepolisian dengan alasan pencemaran nama baik.

Menurut dia, jika kisruh tersebut tidak diselesaikan dengan baik, tentu berimbas kepada kesiapan KIP Aceh Singkil menggelar pilkada bupati dan Gubernur Aceh.

"Kami panggil mereka untuk meminta klarifikasi, mengapa mosi tidak percaya dan laporan ke polisi itu bisa terjadi. Kami harapkan masalah ini tidak berlanjut," kata dia.

Menurut Yarwin, kisruh serupa pernah juga terjadi di tubuh KIP Aceh Selatan. Masalah internal tersebut sudah diselesaikan dengan baik setelah KIP Aceh turun tangan.

"Kami berharap tidak terjadi masalah internal di KIP kabupaten/kota menjelang pilkada, sehingga menyebabkan terhambatnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh maupun bupati serta wali kota di 17 kabupaten/kota lainnya," pungkas dia. [Antara]

Hasil Rapat MUNA: Tunda Pilkada!

Banda Aceh – Rapat para ulama yang dihadiri pengurus Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) seluruh Aceh dan Pengurus RASA di Asmara Haji, Minggu (23/10) menyerukan agar pelaksanaan Pilkada Aceh merujuk pada Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Tidak boleh dilaksanakan Pilkada di Aceh sebelum konflik regulasi selesai,” demikian sikap para ulama dalam seruannya yang ditujukan kepada seluruh rakyat Aceh, dan diterima Acehcorner.com, Senin (24/10) malam.

Selain meminta Pilkada sesuai UUPA, para ulama juga meminta semua pihak menghormati isi perjanjian damai yang telah disepakati antara RI dan GAM seperti tertuang dalam MoU Helsinki.

“Jadi semua elemen yang ada di Aceh maupun luar Aceh kami minta tidak mengeluarkan statemen yang dapat memperkeruh suasana perdamaian,” seru mereka.

Mereka juga meminta masyarakat Aceh agar selalu berdoa agar perdamaian Aceh terjaga dan tak mudah dihasut, difitnah dan apalagi sampai bermusuhan.

“Kami memohon kepada masyarakat agar berdoa di setiap tempat untuk keselamatan MoU Helsinki, UUPA  dan perdamaian hakiki di bumi Aceh,” tegas mereka dalam pernyataan sikap yang diterima Acehcorner.com, kemarin.

Informasi yang diterima Acehcorner.com menyebutkan, rapat tersebut selain dihadiri pengurus MUNA, juga hadir dari RASA, MPU dan HUDA.

Namun, Sekretaris Jenderal HUDA, Tgk Faisal Ali, saat ditanyakan kebenaran soal keputusan rapat tersebut mengaku tidak tahu menahu. “Hana lon tupue, yang jelas HUDA hana kamoe tupue,” jawabnya melalui pesan singkat, Senin (24/10) malam.

Tgk Faisal Ali juga membantah pihaknya dari HUDA ikut dalam rapat tersebut. Menurut dia, HUDA tidak ikut dalam rapat. “Kemungkinan MPU hana cit,” ujar Tgk Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal.

Ketika Acehcorner.com mengonfirmasi pengurus MUNA, Tgk Ali, terkait hasil rapat tersebut, hingga berita ini diturunkan belum menjawab pesan singkat yang dikirimkan.

Sementara aktivis MUNA, Tgk Ahmadi Matang Lada, ketika dikonfirmasi Acehcorner.com membenarkan adanya rapat. “Menurot info na rapat tapi pue keuh bak asrama haji, kureung loen tupue,” ujarnya sembari mengaku sudah lama tidak mengikuti lagi aktivitas MUNA. []

Polisi Gelar Rekonstruksi Pemukulan Tgk Saiful

[caption id="attachment_725" align="alignleft" width="278" caption="Sejumlah petugas dari Polres Pidie sedang memperagakan adegan pemukulan Tgk Saiful di Masjid Raya Keumala, Senin (24/10)."][/caption]

Sigli - Polres Pidie, Senin (24/10) menggelar rekonstruksi pemukulan Tgk Saiful Bahri, khatib masjid yang dikeroyok anggota Partai Aceh (PA) di Masjid Raya Keumala,Pidie beberapa waktu lalu.

Rekonstruksi dimulai pukul 10.45 dan berakhir pukul 12.10. Puluhan aparat keamanan dari Polres Pidie ikut mengawal jalannya rekonstruksi sebanyak delapan adegan tersebut.

Para tersangka yang dihadirkan, masing-masing Tgk Ilyas Abubakar dan Mukhtaruddin. Sementara para saksi yaitu Hasan Basri dan Zulkifli.

Saat rekonstruksi, Tgk Saiful memakai baju koko putih, kain sarung dan peci. Dia didampingi pengacaranya dari Tim Pembela Muslim (TPM).

"Ketika saya sedang memberikan khutbah, Ilyas menginterupsi 'jangan kampanye di sini', kemudian Mukhtaruddin maju ke depan menarik baju koko saya," ujar Tgk Saifu saat rekonstruksi.

Saksi mata Zulkifli menyebutkan, saat Tgk Saiful ditarik baju, dari arah belakang mimbar muncul Ilyas dan menendang korban. "Setelah itu terjadilah pengeroyokan sampai Tgk Saiful jatuh dari mimbar," ujar saksi.

Saat terjatuh, kata Zulkifli, beberapa anggota PA lain ikut menginjak sampai Tgk Saiful lari keluar masjid. Namun Tgk Saiful masih dikejar.

"Sebelum sampai pintu keluar, beberapa anggota PA masih sempat meninju korban," tambah saksi.

Beberapa anggota masyarakat ikut menyaksikan adegan reka ulang yang dikawal ketat aparat keamanan. []

Calon Gubernur Tak Hadiri Rapat Teknis Uji Al Quran

Banda Aceh - Tiga bakal calon gubernur (cagub) Aceh tidak menghadiri rapat teknis uji baca Al Quran di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kamis (20/10).

"Ketidakhadiran mereka sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pencalonan. Tapi, rapat ini penting agar mereka paham tata cara uji baca Al Quran," kata Ketua Tim Fasilitasi Uji Baca Al Quran KIP Aceh Tgk Akmal Abzal.

Ketiga bakal calon gubernur yang tidak hadir tersebut, yakni Irwandi Yusuf, Tgk Ahmad Tajuddin, dan Muhammad Nazar. Dalam rapat tersebut mereka diwakili utusannya.

Sedangkan pasangan ketiga bakal calon wakil gubernur hadir dalam rapat tersebut, yakni Muhyan Yunan yang berpasangan dengan Irwandi Yusuf. Teuku Suriansyah, pasangan Tgk Ahmad Tajuddin, dan Nova Iriansyah, pasangan Muhammad Nazar.

Menurut dia, rapat teknis ini menjelaskan kapan pelaksanaan dan tempat uji baca Al Quran. Kemudian, apa saja yang dinilai, serta waktu yang diberikan kepada masing-masing bakal calon.

Ia mengatakan, uji baca Al Quran tersebut dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 26 Oktober 2011. Uji baca Al Quran tersebut disiarkan langsung melalui radio dan televisi.

Sedangkan dewan juri, katanya, terdiri dari unsur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

Tgk Akmal Abzal menyebutkan, tata cara pengujian dibagi tiga kategori, pertama bakal calon wajib membaca tiga ayat yang terkandung dalam juz satu hingga 15.

"Kategori kedua, bakal calon diharuskan membacakan tiga ayat yang terkandung dalam juz 16 hingga 30. Dan terakhir setiap bakal wajib membacakan satu surat juz Amma. Waktu diberikan selama 15 menit," katanya.

Aspek yang diuji, sebut dia, yakni tajwid atau cara membaca Al Quran dengan lafal atau ucapan yang benar. Kemudian, kefasihan dalam membaca dan serta adab atau kehalusan dalam melafazkan Al Quran.

"Selain itu, dalam rapat teknis tersebut juga dilaksanakan pencabutan nomor urut yang akan tampil pertama dalam uji baca Al Quran," kata kata Tgk Akmal Abzal.

Adapun urutan tampil dalam uji baca Al Quran tersebut, yakni pertama Teuku Suriansyah, kedua Irwandi Yusuf, diikuti Muhyan Yunan, Muhammad Nazar, Nova Iriansyah dan terakhir Tgk Ahmad Tajuddin. [Antara]

Massa KMPA Tuntut Pemkab Pidie Tunda Pilkada

Sigli - Seribuan massa dan anggota Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (KMPA) Pidie menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemkab dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Pidie menunda Pilkada, Kamis (20/10). Tuntutan mereka disetujui. Seperti dilansir Harian Aceh kemarin, sejak pukul 08.00 WIB, ratusan massa menumpangi truk, pick up, bus sekolah, dan sepeda motor, mulai memadati halaman Gedung Meusapat Ureueng Pidie. Mereka datang dari seluruh
kecamatan di Pidie.

Koordinator aksi, T Syawal, didampingi Ketua KMPA Pidie, Mustakim RE, kemudian berorasi di gedung itu. Mereka meminta DPRK, Pemkab dan KIP Pidie segera menunda Pilkada sementara waktu sebelum adanya penyelesaian konflik regulasi yang sesuai UUPA dan MoU Helsinki demi menyelamatkan perdamaian.

Massa kemudian datangi Gedung DPRK sekira pukul 10.30 WIB. Seluruh anggota Dewan diminta keluar dari gedung untuk mendengarkan pernyataan sikap dari massa dan KMPA.

Tak lama berselang, seluruh anggota Dewan dari Fraksi Partai Aceh termasuk pimpinan DPRK Pidie, Abdul Hamid, memenuhi permintaan massa.
Sebagai butir pertama, DPRK Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi bahwa pelaksanaan Pilkada cacat hukum, karena akan berdampak rusaknya stabilitas politik, keamanan dan gagalnya perdamaian.

Ketua DPRK Pidie, Abdul Hamid, menandatangani tuntutan massa dan KMPA itu. DPRK Pidie mendukung aksi masyarakat yang meminta Pilkada Pidie ditunda sampai adanya payung hukum yang jelas, dan pelaksanaan Pilkada harus sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan lain yang berlaku.

Massa kemudian mendatangi Sekretariat Pemkab Pidie. Pemkab juga diminta hal nyaris sama, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak rasional dan dipaksakan, karena masih ada perselisihan hukum dan politik, serta perlu menghentikan segala pembiayaan dana Pilkada sementara waktu.
Sekdakab Pidie M Iriawan dan sejumlah pejabat teras jajaran Pemkab Pidie mewakili Bupati Pidie Mirza Ismail yang masih berada di Jakarta dalam rangka dinas, menandatangani butir kedua tersebut.

Di tempat yang sama, seluruh komisioner KIP Pidie diminta hadir untuk menandatangani pernyataan sikap ketiga. Pihak KIP pun hadir, antara lain Ketua KIP Pidie Junaidi Ahmad, didampingi dua anggotanya M Diah Adam dan Mulyadi Makmuman.

KIP Pidie diminta mendukung dan bersedia menyatakan sikap resmi, bahwa menolak pelaksanaan Pilkada dan menghentikan semua tahapan Pilkada sementara waktu sampai tuntasnya penyelesaian konflik regulasi dan adanya kepastian hukum serta dukungan politik dari semua pihak.
Maka KIP Pidie menyatakan sikapnya, antara lain mendukung aspirasi masyarakat Pidie yang meminta Pilkada di Pidie ditunda hingga selesainya konflik regulasi sesuai hukum dan mekanisme yang ada.

KIP Pidie juga diminta melaksanakan Pilkada sesuai UUPA dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena UUPA merupakan aspirasi dan inspirasi masyarakat Aceh dan pada prinsipnya KIP Pidie berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada sesuai UUPA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usai Junaidi Ahmad membaca pernyataan sikap KIP Pidie, sekitar pukul 13.30 WIB, massa pun mengakhiri aksi dan kembali ke daerah asalnya masing-masing. [Harian Aceh]

KIP Banda Aceh Sosialisasi Pemilukada

[caption id="attachment_682" align="alignleft" width="300" caption="Ketua Pokja sosialisasi dan kampanye KIP Banda Aceh, Munawar Syah, saat memberikan materi di hadapan para peserta/Foto KIP Banda Aceh"][/caption]

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh menggelar sosialisasi tahapan Pemilukada kepada kalangan mahasiswa, Ormas, OKP di Hotel Diana, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (18/10).

Ketua KIP Banda Aceh, Aidil Azhari, berharap melalui sosialisasi tersebut para mahasiswa, Ormas dan OKP menyukseskan Pemilukada dan berlangsung damai. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh puluhan peserta dari perwakilan lembaga di Banda Aceh.

“Untuk kota Banda Aceh mudah-mudahan berjalan lancar, saya harapkan Ormas, OKP mengawal pemilu di Banda Aceh,” ujarnya sembari berharap para mahasiswa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar ikut serta dalam Pemilukada.

Ketua Pokja Sosialisasi dan Kampanye KIP Kota Banda Aceh, Munawar Syah saat menjawab pertanyaan dari seorang peserta terkait kampanye di dunia mangatakan, hingga kini belum ada peraturan yang mengatur kampanye di jejaring sosial.

“Belum ada ketentuan yang spesifik yang mengatur tentang ini. Kami baru menerima surat dari komisi penyiaran, namun tak ada aturan kampanye di media sosial,” sebut Munawar Syah. [Zier]

Perampok Sikat Rp3,3 Miliar Dana BRI Beureunuen

Beureuneun – Aksi perampokan bersenjata api menimpa BRI Cabang Beureuneun, Mutiara Timur, Selasa (18/10) sekitar pukul 17.10. Kawanan perampok berhasil membawa kabur uang Rp3,3 miliar dalam aksi sehabis salat Magrib tersebut.

Informasi yang diterima Acehcorner.com menyebutkan, saat melakukan aksinya, para perampok mengendarai mobil dan menggunakan senjata api laras panjang dan pendek.

Kronologis kejadian, aksi para perampok terjadi saat kantor sedang tutup kas. Para karyawan sedang memasukkan uang ke dalam brankas. Tiba-tiba masuk dua orang menggunakan helm memakai baju kemeja putih mendekati meja custumer.

"Kemudian berbalik arah keluar dan kembali lagi ke meja dengan mengeluarkan senjata api. Mereka juga meminta Hp karyawan," sebut sumber yang tak mau namanya ditulis dengan alasan keamanan.

Sementara Satpam, saat itu sedang tertidur di kursi ruang tunggu. "Pelaku sekitar 5 orang menggunakan AK lipat, dua orang memakai FN. Mereka juga membawa 9 unit Hp karyawan," ungkapnya. "Pelaku juga mengurung karyawan di ruang kepala unit," tambahnya.

Informasi yang diperoleh dari Har (37) menyebutkan, sempat terjadi aksi tembak-tembakan antara perampok dan polisi yang tiba ke lokasi. “Sempat terjadi kontak tembak antara polisi dan para perampok,” ujarnya.

“Mereka ada 6 orang,” sebutnya. Namun, hingga berita ini diturunkan, Acehcorner belum memperoleh keterangan dari pihak kepolisian, sehingga para pelaku belum diketahui dari kelompok mana. []

Survei ORI: Masyarakat Dukung Pemilukada Tepat Waktu

[caption id="attachment_668" align="alignleft" width="300" caption="Pemaparan hasil survei ORI di The Palace Cafe, Selasa (18/10) | Ist"][/caption]

Banda Aceh - Masyarakat Aceh mendukung pelaksanaan Pemilukada tepat waktu. Demikian hasil survey terbaru Occidental Research Institute (ORI) terhadap 1.442 responden di delapan kabupaten/kota di Aceh. Selain itu, mayoritas responden juga mendukung sikap Partai Aceh yang tidak mendaftarkan calonnya untuk mengikuti Pemilukada dengan alasan ingin mengawal dan mengimplementasikan UUPA secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis pendekatan, kualitatif dan kuantitatif, selama lima hari (10-15 Oktober). Jumlah responden dari delapan kabupaten/kota masing-masing 180 responden. Para responden ini, kata Direktur ORI, Maimun Lukman, meliputi tiga karakter, kelas atas, menengah dan masyarakat kelas  bawah.

"Tingkat kesalahan data (margin of error) kita perkirakan 3 persen,”ungkap Direktur ORI, Maimun Lukman, di The Palace Cafe, Selasa(18/10).

Maimun memaparkan, sebanyak 861 dari 1442 responden atau 59,8 persen menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilukada Aceh tepat waktu. Sedangkan sebanyak 477 orang atau 33,1 persen yang diwawancara menolak pelaksanaan Pemilukada dengan berbagai alasan. Sisanya, 7,2 persen atau 104 orang tidak mau memberikan jawaban.

Lima daerah yang memperoleh dukungan pelaksanaan Pemilukada Aceh tepat waktu, lanjut dia, adalah Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Sedangkan tiga kabupaten yang respondennya paling banyak menolak adalah Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie.

“Rata-rata responden yang menolak Pemilukada mengaku karena kader Partai Aceh tidak ikut mendaftar. Mereka juga khawatir akan terjadi keributan lagi nantinya,”papar Dosen Ilmu Politik di Unsyiah ini.

Sementara Budi Azhari, peneliti senior ORI menambahkan bahwa walaupun banyak masyarakat yang mendukung Pemilukada, namun mayoritas diantara mereka juga menyatakan dukungannya atas sikap Partai Aceh yang tidak mencalonkan diri dengan alasan ingin menyempurnakan UUPA.

Sebanyak 892 responden atau 61,9 persen menyatakan mendukung Partai Aceh karena tidak ikut Pemilukada. Sementara 229 responden atau 15,9 persen tidak mendukung sikap Partai Aceh, dan 321 responden lainnya atau 22,3 persen tidak memberikan jawaban.

“Alasan masyarakat yang mendukung sikap Partai Aceh karena mengaku konsisten untuk menjaga UUPA sesuai MoU Helsinki. Sedangkan yang menolak karena takut menyebabkan konflik politik yang berkepanjangan,”pungkas Budi yang juga dosen IAIN Ar Raniry ini. []

Pembangunan Jalan Pantai Barat Aceh Tuntas 2012

Meulaboh - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan pembangunan ruas jalan Calang (Aceh Jaya)-Meulaboh (Aceh Barat) sepanjang 49,1 kilometer ditargetkan tuntas pada November 2012.

"Kami berharap pembangunan ruas jalan ini bisa tuntas 2012, sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir barat dan selatan Aceh," kata Irwandi di Meulaboh, Selasa (18/10) saat peletakan batu pertama pembangunan jembatan Pasie Mali, Sama Tiga, Aceh Barat.

Peletakan batu pertama itu turut dihadiri Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan Kepala Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya, Muhyan Yunan serta sejumlah tokoh di Aceh Barat.

Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Sama Tiga dengan Meulaboh atau berjarak sekitar 200 kilometer arah barat Kota Banda Aceh dibangun dengan menggunakan dana otonomi khusus dan APBA.

Sementara pembangunan ruas jalan Calang-Meulaboh, Sumber dananya dibiayai seluruhnya oleh Multi Donor Fund (MDF) dengan total anggaran mencapai Rp330 miliar.

Gubernur menjelaskan, pembangunan jalan tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahap yakni Lueng Gayo - Arongan Lambalek sepanjang 18 km, Arongan Lambalek - Gampong Pante Breueh sepanjang 12,2 km dan terakhir Gampong Pante Breueh-Meulaboh sepanjang 18,9 km.

"Pembangunan jalan ini menggunakan sistem konstruksi yang tidak kalah dengan jalan Banda Aceh-Calang yang pembangunannya didanai oleh USAID," katanya.

Irwandi menambahkan, pembangunan jembatan Pasie Mali juga sebagai upaya memberikan akses yang lebih cepat bagi masyarakat kecamatan Sama Tiga, sebelumnya hanya menggunakan rakit penyebrangan menuju Meulaboh.

"Ruas jalan Pantai Barat sangat strategis dan penting bagi pembangunan Aceh yang berkeadilan dan pemerataan dengan harapan upaya mensejahterakan masyarakat dapat terwujud," demikian Irwandi. [Antara]

Fakhrurradzie Sekjen Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana

Banda Aceh – Pemimpin Redaksi Acehkita.com, Fakhrurradzie M Gade akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana (FJAPB), Senin (17/10) sekitar pukul 15.00 WIB.

Radzie—panggilan akrab Fakrurradzie—terpilih secara aklamasi setelah tujuh kandidat lain mengundurkan diri. Dalam pemilihan di ruang Darul Imarah The Pade Hotel, seluruh peserta berjumlah 32 orang sepakat menetapkan Radzie sebagai Sekjen FJAPB periode 2011-2013.

[caption id="attachment_648" align="alignleft" width="300" caption="Fakhrurradzie M Gade saat menyampaikan sambutan setelah terpilih secara aklamasi sebagai Sekjen FJAPB, Senin (17/10) | Misdarul Ihsan"][/caption]

“Secara aklamasi peserta menetapkan Fakhrurradzie sebagai Sekjen FJAPB,” ujar Nurdin Hasan yang bertindak sebagai pemandu pemilihan.

Salah seorang peserta, Imran MA, jurnalis Tempo mengatakan Radzie cocok sebagai Sekjen. “Fakhrurradzie sangat cocok jadi Sekjen. Dia orangnya bijaksana dan mampu mengemban amanah para jurnalis yang tergabung dalam forum jurnalis sadar bencana,” ujar Imran.

Sementara Fakhrurradzie kepada Acehcorner.com mengatakan dirinya sama sekali tak terpikir akan terpilih. Menurutnya, terpilih sebagai Sekjen merupakan beban yang harus diembannya.

“Jangan setelah dipilih, nanti saya ditendang keluar. Saya mohon bantuan dari rekan-rekan,” ujarnya.

Selama tiga hari, para jurnalis dari berbagai media mengikuti Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) wartawan sadar bencana yang digelar DRR-A-UNDP. Selain pembentukan forum jurnalis, kegiatan tersebut juga berhasil merumuskan kode etik jurnalis yang dikenal dengan Deklarasi Sesar Darul Imarah. Nantinya, kode etik tersebut akan menjadi aturan dan panduan bagi para jurnalis yang meliput bencana. []

Gempa 5,8 SR Guncang Simeulue

Banda Aceh – Gempa berkekuatan 5,8 SR mengguncang kepulauan Sinabang, Senin (17/10) dinihari sekitar pukul 00.16 WIB. Namun, gempa tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami.

Informasi yang dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di 2.40 Lintang Utara dan 96.13 Bujur Timur atau 27 km sebelah barat daya Sinabang dengan kedalaman gempa 28 KM.

Getaran gempa Simeulue tersebut terasa juga di Tapaktuan dan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui kerusakan dan korban jiwa akibat gempa tersebut. []

Kawanan Gajah Rusak Tanaman Warga Kluet Tengah

[caption id="attachment_636" align="alignleft" width="409" caption="Seorang petani memperlihatkan tanaman sawitnya yang dirusak kawanan gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) liar di desa Simpang Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan, Sabtu (30/1). FOTO ANTARA/Irwansyah Putra"][/caption]

Banda Aceh - Sekawanan gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang diperkirakan mencapai tujuh ekor merusak tanaman perkebunan milik warga di desa Alue Keujreun Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

"Sudah hampir satu tahun, puluhan hektare tanaman perkebunan seperti jagung, nilam, padi dan palawija lainnya dirusak kawanan gajah liar. namun hingga saat ini tidak ada upaya penanggulangan yang dilakukan pihak terkait," kata tokoh masyarakat Aleu Keujreun, Ali (53) seperti dilansir kantor berita ANTARA, Minggu (16/10).Selain merusak tanaman padi dan palawija, kawananan gajah liar itu juga telah merusak puluhan pondok di perkebunan petani di daerah yang berada di pedalaman kemukiman Manggamat itu.

Tenaga pengajar di SD Negeri Alue Keujreun itu juga mengatakan pasca kejadian seorang ibu rumah tangga tewas diinjak gajah akhir September 2011, banyak warga hingga saat ini telah menelantarkan lahan dan tanaman perkebunannya.

"Kondisi saat tersebut sangat memprihatinkan bahkan tidak sedikit warga Alue Keujren yang hingga saat ini tidak berani lagi berkebun karena takut dikejar kawanan gajah liar itu, apa lagi sejak meninggalnya seorang wanita saat mengambil air di pinggiran sungai Lawe Melang," katanya.

Menurutnya, aparat Gampong (Desa) Alue Keujreun telah berulang kali melaporkan gangguan satwa dilindungi itu ke pihak Kecamatan Kluet Tengah dengan harapan agar dapat segera ditanggulangi namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda akan dilakukan penanggulangan.

Menurutnya, upaya pengusiran dengan tradisional telah dilakukan oleh warga seperti membuat api unggun dan membakar mercon, namun belum menunjukan hasil yang memuaskan.

"Kami sangat berharap ada penanganan dari pihak terkait, sehingga petani dapat kembali bercocok tanam dengan tenang," katanya. [Antara]

TA Khalid Gugat Tahapan Pemilukada ke MK

Banda Aceh – Calon Gubernur yang gagal mendaftar,  TA Khalid, rencananya akan menggugat tahapan Pemilukada yang sedang dilakukan KIP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Insya Allah, pada Senin (17/10) rencananya kita akan daftarkan gugatan ke MK," kata TA Khalid ketika dihubungi Acehcorner.com via seluler, Minggu (16/10). Gugatan tersebut, kata Khalid, dilakukan atas nama pribadi.

Dasar gugatannya, kata Khalid, karena Surat Keputusan (SK) KIP Aceh tentang tahapan Pilkada Aceh mengalami cacat hukum dan inkonstitusional. Karena itu, Khalid meminta MK membatalkan seluruh tahapan Pemilukada yang saat ini sedang berlangsung.

Menurut TA Khalid, KIP Aceh telah melanggar Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal juga telah melanggar asas ketertiban penyelenggaraan.

"KIP Aceh harus membuat jadwal tahapan 210 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, tapi ini tidak dilakukan KIP Aceh," ujar Khalid yang juga mantan Ketua DPRK Lhokseumawe.

Khalid menambahkan, bentuk ketidakpastian hukum pelaksanaan Pilkada Aceh terdapat pada Pasal 59 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, “Masa verifikasi daftar dukungan calon perseorangan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran calon."

Namun, lanjutnya, dalam keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan, keputusan itu dilaksanakan mulai tanggal 09 Juli 2011 s/d tanggal 22 Juli 2011. Hal ini jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam keputusan KIP Aceh tersebut. "Gara-gara regulasi tidak jelas saya tidak dapat mendaftar sebagai kandidat calon Gubernur Aceh," pungkasnya. [Ihsan]

MPR Minta KPU Kaji Ulang Regulasi Pemilukada di Aceh

Banda Aceh – Anggota MPR RI, H.T. Bachrum Manyak, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk mengkaji ulang regulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di Aceh. Bachrum beralasan aturan yang digunakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh terkesan lemah dan  multitafsir.

Pernyataan itu disampaikan Bachrum saat menjadi pemateri pada Focus Group Dicussion (FGD) Empat Pilar Kehidupan Bernegara yang digelar di The Pade Hotel, Banda Aceh, Sabtu (15/10). FGD dua hari bertema “Review terhadap Sistem dan Implementasi Otonomi Khusus di Indonesia” dilaksanakan MPR RI bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).

“KPU Pusat selaku atasan langsung KIP agar dapat meninjau kembali tahapan Pemilukada yang sedang dijalankan. KPU Pusat perlu mempelajari secara teliti dan detil apakah syarat-syarat melaksanakan Pemilukada di Aceh seperti diamanatkan dalam Undang-undang No 11 tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah terpenuhi atau belum,” kata Bachrum di hadapan sekitar 100-an peserta FGD.

KPU juga diminta agar melihat kembali apakah qanun yang digunakan KIP untuk menetapkan tahapan Pemilukada masih relevan dan memungkinkan digunakan dengan kondisi Aceh saat ini, mengingat sejumlah pasal dalam Qanun Nomor 7 tahun 2006 bertentangan dengan aturan hukum lebih tinggi.

“Melihat kisruh yang terjadi di Aceh saat ini, KPU patut kiranya melakukan peninjauan kembali proses tahapan Pemilukada yang ditetapkan KIP karena belum ada regulasi yang jelas. Qanun yang digunakan KIP terkesan lemah dan multitafsir,” ungkap Bachrum, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh.

Dia juga menyatakan, ada perangkat pendukung Pemilukada yang diatur dalam UUPA, seperti perekrutan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang seharusnya menjadi kewenangan DPRA dan DPRK. Tetapi, fakta yang terjadi perekrutan anggota Panwaslu dilakukan oleh Bawaslu.

“Sebenarnya Bawaslu hanya mensahkan dan melantik anggota Panwaslu yang telah direkrut oleh DPRA dan DPRK. Langkah Bawaslu merekrut Panwaslu merupakan pengangkangan terhadap lembaga DPRA dan DPRK di Aceh serta telah melanggar UU PA,” tegasnya.

Berdasarkan masukan dari berbagai kalangan di Aceh, Bachrum menyatakan, aturan pelaksana Pemilukada yang menjadi pedoman KIP Aceh dianggap lemah, karena Qanun Nomor 7 tahun 2006 kurang cocok dilaksanakan seiring telah terjadi perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat nasional tentang Pemilukada.

“Sebagai contoh adalah apabila ada terjadi sengketa hasil Pemilukada harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sementara dalam qanun itu masih diselesaikan oleh Mahkamah Agung,” katanya.

Kelemahan lain dalam Qanun No 7 tahun 2006, jelas Bachrum, menyangkut keanggotaan Panwaslu, dimana di dalamnya disebutkan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat yang independen.

“Lalu, pertanyaannya apakah anggota Panwaslu yang telah direkrut Bawaslu beberapa waktu lalu sudah memenuhi unsur seperti yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 7 tahun 2006,” katanya.

Bachrum mengharapkan agar jangan ada kesan pelaksanaan Pemilukada di Aceh “dipaksakan” dengan menggunakan regulasi yang lemah. Untuk itu, dia mengajak semua pihak mengedepankan kemaslahatan masyarakat Aceh demi kemajuan dan kemakmuran daerah ini. []

Tujuh 'Incumbent' Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Banda Aceh - Tujuh calon kepala daerah maupun wakilnya yang masih menjabat atau "incumbent" menjalani pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Zainoel Abidin, Sabtu (15/10).

Selain tujuh calon "incumbent", tes pemeriksaan kesehatan juga diikuti 63 bakal calon lainnya. Pemeriksaan kesehatan ditangani langsung tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh.
Adapun calon "incumbent" tersebut, yakni Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh), Mawardy Nurdin (Wali Kota Banda Aceh), Zulkifli Zainon (Wali Kota Langsa), H Ibnu Hasim (Gayo Lues).Kemudian, Illiza Saaduddin Djamal (Wakil Wali Kota Banda Aceh), Nasruddin Abubakar (Wakil Bupati Aceh Timur), dan Saifuddin Razali (Wakil Wali Kota Langsa).

Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga diikuti Bupati Aceh Utara nonaktif, Tgk Ilyas A Hamid. Yang bersangkutan dinonaktifkan sejak 10 Oktober 2011 karena menjadi terdakwa korupsi Rp220 miliar.

Ketua IDI Cabang Aceh Fahcrul Jamal mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh fisik para bakal calon. Selain fisik, mereka juga diharuskan menjalani psikotes.

"Sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan, para bakal calon kepala daerah ini diwajibkan berpuasa selama 12 jam. Pemeriksaan berlangsung selama enam jam," katanya.

Ia mengatakan, pemeriksaan melibatkan 50 dokter dan tenaga medis yang ahli di bidangnya masing-masing. Saat bertugas, mereka memegang teguh independensinya.

"Saya memastikan bahwa kami tidak akan berpihak kepada kandidat manapun. Hasil pemeriksaan ini akan kami rekomendasikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai lembaga penyelenggara pilkada," katanya.

Sementara, Ketua Tim Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah KIP Aceh Yarwin Adi Darma mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah syarat lulus tidaknya kandidat sebagai calon

"Kami tidak menerima hasil pemeriksaan secara keseluruhan. Kami hanya menerima rekomendasi hasil pemeriksaan, yakni mampu atau tidak mampu," katanya.

Ia mengatakan, hasil rekomendasi tim pemeriksa kesehatan ini tidak akan diumumkan ke publik. Namun, jika ada kandidat dinyatakan tidak mampu maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

"Lulus tidaknya para bakal calon ini menjadi calon akan diputuskan 7 November 2011. Selain tes kesehatan ini, para bakal calon juga akan menjalani uji baca Al Quran," katanya.

Ia menyebutkan, jumlah kandidat keseluruhan yang mengikuti pemeriksaan kesehatan mencapai 260 orang, enam orang di antaranya bakal calon gubernur dan wakil gubernur.

Pemeriksaan kesehatan dilangsungkan empat gelombang. Gelombang pertama, Sabtu (15/10) sebanyak 70 kandidat. Gelombang kedua, Minggu (16/10), diikuti 72 kandidat. Selebihnya pada Sabtu (22/10) dan Minggu (23/10). [Antara]

Anggota DPRA Asal DP-4 Didesak Mundur

Banda Aceh - Massa Gerakan Mahasiswa Gayo mendesak anggota DPR Aceh asal daerah pemilihan (DP)-4 mundur dari kursi dewan karena tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat di tiga kabupaten. Desakan tersebut disampaikan belasan pengunjuk rasa dalam demonstrasi di Gedung DPRA, Jumat (14/10). Dalam aksinya, mereka hanya diam, tidak menyampaikan orasinya.

Pada unjuk rasa yang dikawal puluhan polisi dan personel Satuan Pamong Praja (Satpol PP) itu, massa mahasiswa membentang spanduk bertuliskan "Firmandez cs adalah kolonialisme masyarakat Gayo."

Adapun anggota DPRA dari DP-4 Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, yakni H Firmandez (PKPI), HM Husen T Banta (Partai Golkar), HM Yahya Abdullah (Partai Aceh), Samsul Bahri Ben Amiren (Partai Aceh).

Kemudian, Tgk HM Wali Alkhalidi (Partai Aceh), Adly Tjalok Bin Ibrahim (Partai Aceh), Ilham (Partai Aceh), Ibnu Rusdi (Partai Demokrat), Bukhari MY (PAN), Drs Anwar Idris (PPP).

"Kami mendesak mereka mundur karena tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah," kata Waladan Yoga, juru bicara aksi.

Padahal, kata dia, para anggota DPRA itu mendapat dana aspirasi. Namun, dana tersebut hanya ditujukan untuk daerah tertentu saja. Padahal, masyarakat Gayo ikut memilih mereka.

"Tidak ada bukti nyata mereka kepada masyarakat Gayo selama duduk di parlemen. Kalau tidak mundur dari DPRA, kami akan terus menyuarakan agar mereka tidak lagi dipilih pada Pemilu 2014," ketus dia.

Waladan Yoga menambahkan, sejatinya para politikus yang mengataskan nama rakyat harus peduli melihat penderitaan masyarakat atau setidaknya peka terhadap kebutuhan konstituen mereka di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Ironisnya, sebut dia, setelah duduk di legislatif, tidak ada perjuangan yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan fisik dan nonfisik lainnya.

"Mereka hanya diam, tidak meneriakkan kepentingan masyarakat Gayo. Kami tidak akan pernah mengakui legitimasi mereka di DPRA sebelum terpenuhinya kesejahteraan serta pembangunan di Aceh Tengah dan Bener Meriah," ujar Waladan Toga.

Usai menyampaikan aspirasinya lewat spanduk, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan menyuarakan desakan mundur ini di Aceh Tengah dan Bener Meriah. [Antara]

Biaya Cetak Kertas Suara Rp10,5 Miliar

[caption id="attachment_556" align="alignleft" width="170" caption="Robby Syahputra"][/caption]Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan biaya cetak kertas suara pilkada gubernur dan wakil gubernur mencapai Rp10,5 miliar.

"Anggarannya sudah tersedia. Kini tinggal menunggu penetapan pasangan calon," kata Ketua Divisi Perencanaan Program Keuangan dan Logistik KIP Aceh Robby Syah Putra, seperti dilansir kantor berita ANTARA, Jumat (14/10).

Robby mengatakan, sudah ada tiga pasangan bakal calon yang terdaftar. Ketiga pasangan bakal calon tersebut masih harus mengikuti verifikasi dan sejumlah tes sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

"Tes ini untuk menentukan apakah mereka layak ditetapkan sebagai calon atau tidak. Setelah ada kepastian siapa saja pasangan calonnya, baru bisa ditentukan pencetakan kertas suaranya," katanya.

Ketiga pasangan tersebut masing-masing dua dari calon perseorangan, yaitu pasangan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan serta Tgk Ahmad Tajuddin dan Teuku Suriansyah, serta satu pasangan lagi diusung partai politik, Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah.

Dalam mencetak kertas suara, kata Robby, KIP Aceh akan bekerja sama dengan rekanan. Penentuan rekanan tersebut dilakukan melalui proses tender proyek pengadaan.

Menurut dia, proses lelang pengadaan kertas suara ini akan dibuka 8 November 2011. Setiap perusahaan peserta tender wajib mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan.

"Spesifikasinya termasuk jenis dan berat kertas serta syarat khusus lainnya. Sedangkan berapa ukuran kertas suara yang akan dicetak baru bisa diketahui setelah penetapan calon," katanya.

Ia mengatakan, kertas suara tersebut dicetak sesuai daftar pemilih tetap ditambah 2,5 persen. Tambahan ini sebagai persediaan jika ada kertas suara yang rusak saat penyortiran.

"Banyaknya kertas suara yang akan dicetak juga belum diketahui karena daftar pemilih tetap (DPT) belum ditetapkan. Sedangkan pemilih sementara mencapai 3,34 juta orang lebih," ujarnya.

Ia menambahkan, kertas suara tersebut harus selesai dicetak paling lama awal Desember 2011. KIP baru akan menerima pengadaan tersebut setelah kertas suaranya berada di gudang KIP kabupaten/kota.

"Setelah kertas suara diterima, KIP kabupaten/kota akan menyortirnya kembali untuk melihat apakah ada kertas suara yang rusak atau tidak," demikian Robby Syah Putra.[Antara]