Banda Aceh - Tiga lembaga pemantau Pilkada Aceh, Lembaga Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Gerakan Antikorupsi (GeRAK) dan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) dinyatakan memenuhi syarat dan terakreditasi.
"Dari enam yang mengambil formulir, baru tiga lembaga yang sudah akreditasi, karena telah memenuhi persyaratan," kata Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau KIP Aceh Yarwin Adi Dharma seperti dilansir Antara, Kamis (6/10).
Sedangkan tiga lembaga lain yang belum melengkapi persyaratan, yaitu The Asian Network for Free and Fair Election (Anfrel) dari Thailand, Aceh Future, dan pemantau dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
"Jika ketiga lembaga tersebut tidak melengkapi persyaratan hingga 24 November 2011, kami tidak akan mengeluarkan akreditasi sebagai pemantau Pilkada Aceh," katanya.
Pemungutan suara pilkada digelar 24 Desember 2011. Pemungutan suara tersebut digelar serentak dengan pemilihan 17 bupati/wali kota seluruh Aceh.
Menurut Yarwin, berkas yang harus dilengkapi meliputi profil lembaga, jumlah anggota serta berapa orang yang akan dilibatkan memantau Pilkada Aceh dan sumber dana kegiatan.
"Dalam pemberkasan tersebut juga wajib dilampirkan rencana wilayah pemantauan, apakah di seluruh Aceh atau hanya di beberapa kabupaten/kota saja," paparnya.
Khusus pemantau asing, kata dia, mereka harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya aturan keimigrasian.
"Kami tidak ingin kehadiran pemantau asing melahirkan masalah keimigrasian. Maka, setiap pemantau asing yang ingin memantau proses pilkada di Aceh wajib melaporkan ke imigrasi," tegas Yarwin Adi Dharma. [ed/ant]
Sedangkan tiga lembaga lain yang belum melengkapi persyaratan, yaitu The Asian Network for Free and Fair Election (Anfrel) dari Thailand, Aceh Future, dan pemantau dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
"Jika ketiga lembaga tersebut tidak melengkapi persyaratan hingga 24 November 2011, kami tidak akan mengeluarkan akreditasi sebagai pemantau Pilkada Aceh," katanya.
Pemungutan suara pilkada digelar 24 Desember 2011. Pemungutan suara tersebut digelar serentak dengan pemilihan 17 bupati/wali kota seluruh Aceh.
Menurut Yarwin, berkas yang harus dilengkapi meliputi profil lembaga, jumlah anggota serta berapa orang yang akan dilibatkan memantau Pilkada Aceh dan sumber dana kegiatan.
"Dalam pemberkasan tersebut juga wajib dilampirkan rencana wilayah pemantauan, apakah di seluruh Aceh atau hanya di beberapa kabupaten/kota saja," paparnya.
Khusus pemantau asing, kata dia, mereka harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya aturan keimigrasian.
"Kami tidak ingin kehadiran pemantau asing melahirkan masalah keimigrasian. Maka, setiap pemantau asing yang ingin memantau proses pilkada di Aceh wajib melaporkan ke imigrasi," tegas Yarwin Adi Dharma. [ed/ant]
