WASHINGTON (IPS) – MENYUSUL amandemen atas sebuah Undang-undang (UU) AS yang berlaku sekian lama, warga di negeri ini kini akan mendapatkan berita yang diproduksi pemerintah AS.
Pada 2 Juli, UU Pertukaran Informasi dan Pendidikan AS, juga dikenal sebagai UU Smith-Mundt, mulai berlaku, mencabut larangan terhadap Departeman Luar Negeri dan badan-badan penyiaran internasional AS untuk menyebarluaskan materi program mereka di dalam batas-batas AS.
Dewan Pengawas Penyiaran (BBG), badan pemerintah federal AS yang mengawasi semua media internasional yang didanai pemerintah AS, menyatakan bahwa individu yang tinggal di AS kini akan memiliki akses ke sejumlah besar informasi baru.
“Ini adalah jurnalisme berkualitas peraih penghargaan,” ujar Lynne Weil, jurubicara BBG, “jadi mengapa warga Amerika tak boleh melihat dan mendengarkannya dalam siaran berkualitas?”
BBG kini dapat menanggapi secara positif permintaan terhadap konten dari “media, kampus, organisasi nonpemerintah, dan individu-individu yang berbasis di AS.” Artinya, para penyedia berita nasional dan lokal di AS dapat merilai materi yang diproduksi sumber-sumber BBG bila mereka menginginkan.
Para pengkritik menyebut berita yang didanai pemerintah dan disebarkan di dalam negeri ini mirip propaganda. Tapi BBG berpandangan langkah ini menunjukkan sebuah kemajuan dalam transparansi AS, krena warga negara kini punya pemahaman lebih baik mengenai jenis informasi apa yang disebarluaskan pemerintahnya ke luar negeri.
Namun, penting dicatat, warga AS juga dapat mengakses materi BBG melalui internet.
Kantor-kantor berita jaringan BBG termasuk Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty, the Middle East Broadcasting Networks (Alhurra TV and Radio Sawa), Radio Free Asia, and the Office of Cuba Broadcasting (Radio and TV Marti).
Weil menegaskan, bahkan sebelum ada perubahan itu, media AS dapat mengutip laporan dari organisasi-organisasi berita itu. Bedanya, kini mereka dapat menyiarkan seluruh materi.
Propaganda?
Dalam pernyataannya, BBG menyatakan mereka mencoba “mengajak dan terhubung orang-orang di seluruh dunia dalam mendukung kebebasan dan demokrasi.”
Berbeda dari sumber berita independen dan tradisional, BBG kepanjangan tangan dari Departemen Luar Negeri dan didanai sepenuhnya dari uang pajak yang diperuntukkan untuk “diplomasi publik”.
“Diplomasi publik,” menurut Pusat Diplomasi Publik University of Southern California (USC), “dikembangkan sebagian untuk menjauhkan kegiatan pemberian informasi pemerintahan di luar negeri dari istilah ‘propaganda’, yang mengandung konotasi buruk.”
UU Smith-Mundt ditetapkan tahun 1948, pada awal Perang Dingin, untuk memberi hak kepada pemerintah melakukan diplomasi publik di luar negeri, dan sejak itu menghadapi oposisi serius.
Pada 1970-an, menjelang akhir Perang Vietnam, Senator AS William Fulbright memimpin langkah untuk memblokir akses kantor-kantor berita yang disponsori AS ke konsumen domestik. Dia menulis sebuah buku yang isinya mengecam berita-berita pemerintah sebagai propaganda dan berkata bahwa kantor-kantor berita itu “harus diberi kesempatan untuk mendapat tempat selayaknya di pusara reruntuhan Perang Dingin.”
Weil menolak tuduhan terbuka itu bahwa organisasi BBG terlibat dalam propaganda.
“Propaganda adalah sebuah istilah merendahkan dan tak bisa diterapkan terhadap apa yang dilakukan jurnalis kami. Mereka melaporkan kebenaran dan menerapkan standar jurnalistik yang tepat untuk pekerjaan mereka,” ujar Weil.
Dia menjelaskan istilah “propaganda” terbatas pada informasi palsu dan tak akurat, tapi kelompok-kelompok pemantau media mencatat tak semua propaganda berisi kebohongan.
“Bisa saja ada propaganda halus, sebagaimana ada propaganda kasar yang benar-benar ‘membelokkan’ fakta,” ujar Lisa Graves, direktur Eksekutif Center for Media and Democracy, kelompok pelaporan invesitigasi nirlaba, kepada IPS.
Definisi dalam kamus agaknya mendukung dalil Grave. Kamus Merriam-Webster, misalnya, mencantumkan definisi “propaganda” sebagai “gagasan, fakta, atau dugaan yang sengaja disebarkan untuk meyakinkan seseorang atau merusak keyakinan lawan.”
Selain perkara semantik, lembaga-lembaga di bawah BBG punya mandat menyajikan berita akurat dan dilarang bertindak sebagai corong pemerintah.
“Para reporter dan penyiar VOA harus berusaha akurat dan objektif dalam bekerja. Mereka tak berbicara untuk pemerintah AS. Mereka tak menerima arahan dan bantuan dari para pejabat pemerintah AS atau lembaga yang lebih menguntungkan atau kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada staf kantor berita swasta,” tulis kode etik VOA, sebagai contoh.
Kantor-kantor berita BBG juga dilarang memproduksi materi siaran untuk mempengaruhi opini publik AS.
Graves berkata dia “mengapresiasi” pedoman itu tapi dia tak yakin sepenuhnya ditegakkan.
“Sifat berita adalah mempengaruhi opini publik,” ujar Graves, “jadi bagaimana Anda membuktikan atau mencegah berita untuk melakukan itu?”
Menurut Weil, kantor-kantor berita BBG “bertugas menyajikan informasi akurat di banyak tempat kecuali jika sulit atau tak mungkin.” Dia menekankan banyak jurnalis BBG tewas atau hilang saat bertugas.
Graves berkata dia juga menghargai pentingnya diplomasi publik di banyak tempat di mana akses informasi terbatas, tapi dia skeptis bahwa AS, dengan berlimpahnya sumber berita, memenuhi syarat.
Dia juga khawatir banyak warga yang tak memperhatikan sumber utama dari berita yang mereka terima.
“Beberapa orang tahu bagaimana mereka mendapatkan berita, tapi lainnya takkan selalu menyadari daro mana informasi itu berasal,” ujarnya.
“Saya tak tahu berapa banyak orang mengenali bahkan mengetahui apa itu Voice of America.”
Sejak perubahan itu berlaku, Weil berkata BBG telah menerima banyak permintaan konten, termasuk dari media-media besar. [Kitty Stapp]
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik
