Perbudakan. Kolonialisme. Aparteid. Diskriminasi gender dalam pemilihan umum. Semua itu sudah dihapuskan di banyak tempat setelah perjuangan panjang –sebagian besar di masa silam. Kini sebuah pertemuan tingkat tinggi, yang dijadwalkan bulan depan, akan membahas isu lain yang sensitif secara politis: haruskan institusi perang dihapuskan?
Ditanya apakah hal itu tidak sia-sia, Jody Williams, penerima Nobel Perdamaian 1997 dan ketua Inisiatif Nobel Perempuan, berkata kepada
IPS: "Saya pikir upaya mengakhiri perang tidaklah sia-sia."
"Saya kira kurang upaya konsisten untuk menantang pandangan bahwa perang tak bisa dihindari dan memulai pendidikan serius mengenai resolusi konflik sejak anak-anak masuk sekolah, serta tindakan yang kita semua perlu ambil untuk menciptakan budaya perdamaian dunia yang berkelanjutan," ujar Williams, yang sukses memimpin kampanye global melarang ranjau darat anti-personil.
Ditanya apakah konsep mengakhiri perang harus dimulai dari para politisi dan pengambil keputusan atau pelaku utama industri senjata global, dia berkata: "Saya kira usaha mengakhir perang harus dimulai di semua level."
Williams berkata, upaya-upaya itu harus diperluas dari mendidik anak-anak mengenai kekejaman perang –"dan tak menampilkan hal itu heroik dan patriotik"– untuk menekan para pembuat kebijakan dan keputusan agar mengubah pemikiran mereka mengenai perang sebagai solusi menyelesaikan masalah.
"Menanggulangi industri senjata secara langsung mungkin takkan berhasil dan mereka bisa kehilangan banyak," tambahnya.
Williams akan jadi salah satu peserta, bersama para diplomat, mantan pejabat senior PBB, dan aktivis antiperang, dalam sebuah pertemuan yang disponsori koalisi organisasi nonpemerintah dan Swiss, negara yang tak pernah terlibat perang sejak 1815.
Dijadwalkan berlangsung pada 6 Juni, pertemuan itu akan berfokus seputar topik "Bertekad menyelamatkan Generasi Mendatang dari Momok Perang."
Para pembicaranya antara lain Dutabesar Swiss Paul Seger, Ralph Zacklin (mantan asisten sekretaris jenderal PBB untuk urusan hukum), dan Nounou Booto Meeti (pelaksana program Centre for Peace, Security and Armed Violence Prevention).Cora Weiss, ketua The Hague Appeal for Peace, salah satu organisasi nonpemerintah yang menyokong acara, mengatakan: "Akan selalu ada perang, demikian mereka berkata, seperti banyak pula yang mengatakan akan selalu ada perbudakan, kolonialisme, dan aparteid, dan perempuan takkan pernah punya hak memilih.""Mungkin jika ada banyak perempuan di semua tingkat pengambil keputusan dan di semua level pemerintahan (berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 1325), kita akan melihat berkurangnya kekerasan," tambahnya.
Ditanya soal pendapatnya, Siddharth Chatterjee, kepala diplomat dari Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), berkata, "Jika dunia tak menemukan jalan keluar dari perang, maka kita mungkin akan dikalahkan takluk sebagai sebuah peradaban."Mengenai peran politisi, pembuat keputusan, dan industri senjata global dalam mencegah perang, Chatterjee mengatakan, "Hitung-hitungannya sederhana. Sekali ada tuntutan perang dihentikan, instrumen yang memasok perang juga akan berhenti."Dia bilang hal itu tak cuma jadi urusan politisi dan para pemangku keputusan. Masyarakat sipil bisa berperan penting dalam mencegah peperangan.
Rilis mengenai latar belakang pertemuan itu menekankan bahwa sejak terbentuknya PBB, masyarakat internasional belum pernah melihat sebuah konflik dengan level yang sama dengan bencana global mahadahsyat sebagaimana Perang Dunia II, yang mendorong negara-negara membentuk lembaga dunia tersebut.
"Sayangnya, bencana perang tak menghilang. Kini, hampir 70 tahun setelah penandatanganan Piagam PBB, konflik kekerasan terus berlangsung menimbulkan penderitaan tak terperi di seluruh dunia," demikian rilis pertemuan tersebut.
Krisis yang berlangsung di Suriah, misalnya, sejauh ini telah menewaskan lebih dari 70.000 jiwa, yang belum terlihat tanda-tanda akan berakhir.
Menurut data terakhir, lebih dari 1,7 trilyun dolar dihabiskan dunia untuk membeli peralatan perang, setara 2,5 persen produk domestik bruto dunia.
Sekretaris jenderal PBB Ban Ki-moon berkata dunia kini terlalu banyak senjata dan perdamaian kekurangan dana.
Ditanya mengenai keabsahan pandangan bahwa ketakutan terhadap senjata nuklir telah menciptakan perdamaian global ketimbang ancaman lain, Williams berujar: "Tidak, itu tidak valid. Anda tak dapat membuktikan sebuah ilusi."Dia menuturkan klaim itu mudah sekali dibuat karena tak ada jawabannya.
Tumbuh di bawah ancaman perang nuklir telah membayangi orang seumur hidup, tambahnya.
"Saya harus berlatih meringkuk di dalam sebuah drum di bawah meja saat sekolah dasar agar tahu bagaimana melindungi diri dari serangan nuklir. Saya sangat ketakutan. Benar-benar bukan sebuah dunia yang damai," ujarnya.
Weiss berkata sekretaris jenderal telah memimpin upaya perlucutan senjata, menyatakan bahwa perlucutan senjata nuklir khususnya "sangat penting bagi perdamaian dan keamanan global."
"Semakin sering saya menjumpai orang bicara kejahatan, kekerasan, serta pemujaan perang dan militerisasi masyarakat," ujarnya. Dia menambahkan bahwa Agenda Den Haag untuk Perdamaian dan Keadilan Abad 21 pada 1999 bertema "Perdamaian adalah Hak Asasi Manusia dan Waktunya Mengakhiri Perang." Itu didukung 10.000 orang dari lebih 100 negara.
Sifat perang telah berubah. Weiss mengatakan mengenai buku yang ditulis wartawan Jeremy Scahill, Dirty Wars, mendokumentasikan kekerasan bersenjata di separuh dunia."Selama ada bom nuklir dan senjata serupa nuklir, keamanan global terancam," kata Weiss.
"Jika kita mampu mengakhiri aparteid," katanya mengutip Uskup Desmond Tutu, "kenapa perang juga tidak?"
Chatterjeeberkata perang mengambil korban seorang tentara itu sudah jelas, tapi apa yang masyarakat berikan kepada mereka?"Apa yang saya maksud sebuah masyarakat adalah kita bukan hanya mengirim orang berperang, yang menyebabkan mereka menanggung luka permanen pada umur 22 atau 22 tahun. Kita juga tak membantu mereka kembali menjalani kehidupan sipil dengan mudah sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk hidup normal?"
"Bukankah hal itu tak memengaruhi masa depan suatu negara dan penduduknya saat ratusan ribu anak muda diminta mempertaruhkan nyawa untuk menjaga perbatasan, hanya untuk mengatakan kesejahteraan mereka tidak menjadi perhatian orang-orang yang meminta pengorbanan mereka?" tanya Chatterjee, yang mengawasi misi-misi bantuan PBB di sejumlah zona pertempuran dunia. [Thalif Deen ]
Translated by Fahri Salam
Edited by Budi Setiyono
Naskah ini dipublikasikan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS Asia-Pasifik
Taufik Al Mubarak
http://jumpueng.blogspot.com
Sent from my BlackBerry®
XL, Nyambung Teruuusss...!
