BEM FKIP Galang Dana Untuk Musibah Tangse

Banda Aceh-Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Unsyiah, lakukan pengumpulan dana untuk disalurkan pada korban banjir bandang Tangse, Selasa (29/2). Aksi solidaritas mahasiswa ini difokuskan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh yang dimulai jam 08.00 dan berakhir pada pukul 23.00 WIB.

“Jumlah sumbangan yang sudah terkumpul hingga saat ini sekitar dua juta lebih dan jumlah itu belum kami data semuanya,” ungkap Ketua BEM FKIP, Sopian.

Selain menerima sumbangan berupa uang tunai, BEM FKIP juga telah mengumpulkan beberapa pakaian bekas pakai, Al-Quran dan buku pelajaran,  yang nantinya mereka bagikan pada hari Minggu (4/2) mendatang.

“Hingga saat ini sudah terkumpul 4 kotak pakaian bekas dan beberapa buku sumbangan dari mahasiswa FKIP.”

Aksi solidaritas ini tidak hanya dilakukan di jalanan namun juga dianjurkan pada setiap jurusan yang bernaung di bawah paying FKIP, agar mengutip sumbangan di jurusannya masing -masing.

Selain mahasiswa FKIP ada beberapa lembaga lainnya yang ikut menggalang dana bantuan untuk korban banjir bandang Tangse, seperti BEM IAIN Ar raniry, Komunitas Byker, dan March.[Rahmat Nutihar]

Akhiri Program Rekontruksi, Bappenas Rekomendasikan Lima Hal

Banda Aceh-Bappenas rekomendasikan penyelesaian asset harus mendapatkan perhatian penuh dalam laporan dan evaluasi bersama. Hal ini diutarakan Direktur Kawasan Khusus Daerah Tertinggal, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, dalam acara Pameran Foto Tsunami, oleh lembaga MDF yang berlokasi di Museum Tsunami, Banda Aceh, Selasa (28/2).

“Penyelesaian asset masih membutuhkan penguatan koordinasi dalam proses serah terima asset, terutama yang terkait dengan kegiatan yang didanai Loan, hibah di tingkat kementrian/lembaga serta optimalisasi kelembagaan yang berwenang dalam proses penatausahaan asset Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Aryawan juga mengatakan dari sisi kelembagaan, masih diperlukan koordinasi antar stakeholder yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah di Aceh dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara. “Koordinasi tidak mengesampingkan perlunya pengawasan dalam pelaporan kegiatan PHLN oleh donor atau NGO secara rutin,” tambahnya.

Mengenai mekanisme pendanaan PHLN, Aryawan menganjurkan agar memakai mekanisme yang telah ada. Khusus mengenai strategi percepatan pembangunan Aceh-Nias pasca 2012, Bappenas mengharapkan agar dapat difokuskan di bidang infrastruktur, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kelembagaan dan hukum,  termasuk dalam optimalisasi pemanfaatan sumber dana daerah.

“Antara lain APBA, DAK, DAU, Otsus dan Migas.”

Terakhir, Bappenas merekomendasikan adanya keberlanjutan dukungan MDF dan Uni Eropa sesuai komitmen untuk mendistribusikan seluruh dana hibah yang diperuntukkan untuk korban bencana gempa dan tsunami Ace dan Nias. Keberlanjutan dukungan ini, kata Aryawan, melalui penyiapan perencanaan dan pemanfaatan dana untuk kesinambungan program kegiatan paska 2012.

“Termasuk membantu kesiapan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana perwalian sesuai Perpres 80/2011, dalam mendukung perencanaan pembangunan paska 2012,” akhirinya.[]

MDF Gelar Pameran Foto Bertajuk Tsunami

Banda Aceh-Setelah hampir tujuh tahun mendukung proses pemulihan pascabencana gempa bumi dan tsunami, Multi Donor Fund (MDF) menggelar pameran foto bertajuk Kemitraan untuk Keberlanjutan. Melalui foto-foto yang ditampilkan, warga Aceh dapat menelusuri perjalanan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang didukung MDF di Aceh dan Nias.

Pameran foto yang digelar di Gedung Museum Tsunami ini, menampilkan 30 foto pilihan. Foto-foto yang ditampilkan menggambarkan perjalanan MDF dalam mendukung upaya pemulihan Aceh dan Nias sejak tahun 2005. Pameran foto yang dibuka oleh Asisten II, T.Said Mustafa mewakili Pj. Gubernur Ir.Tarmizi, A.Karim bersama Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan G. Koeberle. Pameran berlangsung mulai dari hari Selasa (28 Februari 2012) sampai 4 Maret 2012.

"Foto-foto ini benar-benar menyampaikan sebuah cerita yang kuat secara visual. Kita bisa melihat seberapa jauh Aceh dan Nias telah membangun kembali diri mereka untuk mencapai tempat mereka sekarang ini," ujar Stefan dalam sambutannya di Gedung Museum Tsunami, Selasa (28/2).  Disebutkannya, MDF dan para pelaku sektor pembangunan lainnya merasa terhormat menjadi mitra dalam upaya yang luar biasa dari awal proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberhasilan MDF dapat dilihat dari seberapa kuat para pemangku kepentingan berkolaborasi dan memainkan peran penting dalam keberhasilan pemulihan pascabencana dan membantu meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Prestasi-prestasi MDF selama kurun tujuh tahun terakhir ini juga dapat dilihat dari Laporan Perkembangan MDF berjudul Kemitraan untuk Keberlanjutan , yang baru diterbitkan.  Laporan ini menyoroti pencapaian penting dalam rekonstruksi program dan upaya rehabilitasi di Aceh dan Nias. Sampai saat ini, dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, MDF telah membangun hampir 20.000 rumah dan 670 sekolah serta infrastruktur transportasi utama, termasuk lima pelabuhan utama dan 700 km jalan nasional, provinsi , dan kabupaten .

Upaya rekonstruksi besar di Aceh dan Nias secara luas dinilai berhasil dan telah menarik perhatian secara global. Laporan MDF menyebutkan, keberhasilan dicapai karena  pendekatan yang unik dan sangat kolaboratif antara pemangku kepentingan. Hal ini didukung kepemimpinan yang kuat dan peran koordinasi yang dimainkan oleh Pemerintah Indonesia.

"Kemitraan yang dibangun oleh MDF, telah memainkan peran kunci dalam capaian hasil kinerja program MDF, terutama dalam mengharmonisasikan upaya donor dan menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, donor, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil," jelas Asisten II Pemerintah Aceh, Pj Gubernur Aceh Ir.Tarmizi A. Karim, pada kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, pemerintah sangat senang bahwa MDF selalu mempertahankan komunikasi terbuka dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini memastikan bahwa kontribusi MDF dan programnya sejalan dengan prioritas pemerintah. Program MDF kini memasuki tahun terakhir, dengan berakhirnya mandat pada Desember 2012.

Menurut Shamima Khan, Manajer MDF, "Proyek-proyek yang tersisa sekarang berfokus pada implementasi akhir dan strategi penutupan, mentransfer aset rekonstruksi, mempromosikan keberlanjutan, dan mendokumentasikan pembelajaran  untuk memastikan tercapainya manfaat dari rekonstruksi bagi masa yang akan datang.

MDF telah sepenuhnya mengalokasikan dana yang tersedia untuk  portofolio 23 proyek. Sebagian besar dana telah dikucurkan ke proyek-proyek dan akan dihabiskan pada tahap akhir pelaksanaan proyek di tahun 2012 ini.

Menurut Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas, “Selaku salah satu koordinator MDF, kami sangat senang dengan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama guna memastikan keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian MDF. Kami ingin bahwa kerjasama ini tetap kuat saat kita memasuki tahun terakhir program, dan kami yakin bahwa para pemangku kepentingan akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan Aceh dan Nias ke masa depan."[release]

PANDAI Jagokan Nazar Pimpin Aceh 2012-2017

Pusat Aneuk Nanggroe Damee dan Islami Aceh Indonesia (PANDAI) jagokan Muhammad Nazar memimpin Aceh untuk periode 2012-2017. Pernyataan itu lahir berdasarkan hasil rapat kepengurusan Lembaga Pandai.

Lembaga pandai yang dimotori oleh beberapa eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka, menilai bahwa Nazar lebih layak menjadi pemimpin bagi kesejahteraan rakyat Aceh secara menyeluruh.

“Nazar memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan Aceh ke depan, selama lima tahun mendampingi Irwandi malahan Nazar lebih berperan aktif dalam sagala hal, beliau mampu membina komunikasi yang baik dengan segala lini, baik pusat maupun daerah termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang selama ini terkesan kurang harmonis dengan eksekutif,” ujar Ketua Pandai, Fauzan, Selasa (28/2).

Katanya, maju melalui partai nasional lebih memantapkan Nazar dalam membina komunikasi dengan Pusat. Ia menambahkan, Aceh tidak akan sejahtera apabila sisi pembangunannya membelakangi rakyat dan Pusat, apalagi pemimpin Aceh nanti lahir dari pentas keegoan.

“Hal itu tentunya akan mempersulit pembangunan dan yang ada rakyat tambah menderita, karena lima tahun bukanlah waktu yang lama untuk memenuhi Hasrat kelompok akan tetapi sangat lama bagi rakyat yang menderita akibat efeknya,” lanjut Fauzan.

Kampanye Santun

Lembaga Pandai berharap semua kandidat yang maju agar dapat membawa pesan politik santun dan mengajarkan kepada masyarakat bahwa politik bukanlah perang fisik, bukan pula perang materi.

“Politik adalah perang intelektualitas untuk melahirkan bibit pemimpin yang benar-benar menyayangi dan disayangi Rakyat, Siapapun boleh merasa dirinya terkuat, tapi terapkanlah kekuatan Hati untuk merebut hati Rakyat,” kata Fauzan.

Ia mengharapkan, Pemilukada Aceh Tahun Ini berjalan sukses, jauh dari intimidasi dan krimilitas, bebas money politik dan kecurangan-kecurangan lainnya.

“Bagi semua timses bekerjasamalah dengan rakyat untuk kemenangan kandidat anda, agar semuanya mendapatkan kemenangan yang sempurna,” akhirinya.[release]

Green Garden: Pidie Perlu Qanun Pertambangan

Sigli-Pemerintah Pidie diminta segera membuat qanun tentang pengelolaan pertambangan agar tidak merugikan daerah dan masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Green Garden, Sayed Mauladi Az Zahrir, Senin (27/2).



“Sejauh ini eksplorasi dan eksploitasi emas oleh perusahaan dan rakyat terus berlanjut, pemerintah harus segera menyiapkan qanun pertambangan,” tegasnya.

Selain memprioritaskan qanun pertambangan emas, pemerintah juga perlu memonitoring tiga kawasan pertambangan seperti Tangse, Manee dan Geumpang. Hal ini diperlukan agar perkembangan eksplorasi pertambangan bisa diketahui.

“Monitoring dengan intens penting dilakukan agar proses pengambilan emas di Tangse, Mane dan Guempang, Pidie, diketahui dengan jelas," lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga harus dapat memastikan imbas penggunaan bahan kimia berupa mercury dalam pengambilan logam mulia tersebut.

"Bahan kimia dan mercuri sangat berbahaya bagi kesehatan penduduk. Jadi ini perlu diawasi agar kehidupan masyarakat tidak terancam. Pengambilan emas di sana harus bebas dari mercury," katanya.

Beberapa langkah tersebut dikatakan Sayed, perlu dilaksanakan segera guna meminimalisir resiko yang bakal diterima masyarakat.

"Antisipasi diperlukan untuk menghindari kerigian yang lebih besar," usulnya.

Lebih lanjut, Sayed mengusulkan dalam hal pengawasan pertambangan pemerintah perlu melibatkan tim ahli dan pihak independen.

Disisi lain, Sayed Mauladi juga menyinggung terkait penambangan emas yang ada saat ini berada dalam kawasan hutan lindung. Seharusnya, dalam melakukan operasi ekplorasi dan ekploitasi bahan tambang perlu memperhatikan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.[Muhammad Reubee]

Pemkab Atim dan PTP 1 Abaikan Korban Banjir

Idi-Sekitar 90 KK korban banjir bandang dari Desa Pelita Sagoep Jaya Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur, sampai sekarang belum diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah setempat dan pihak PTP 1. Padahal, banjir bandang yang terjadi medio Januari 2012 lalu tersebut akibat adanya replanting pohon karet oleh Perusahaan Perkebunan (PTP 1).

“Sampai saat ini korban banjir belum mendapatkan perhatian serius dari pihak Pemda Aceh Timur dan PTP, padahal masyarakat sudah berulang kali meminta bantuan pada pihak terkait agar meluruskan sungai yang kerap meluap dan membanjiri desa,” ungkap Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, Senin (27/2).

Safaruddin mengatakan, bantuan yang pernah di terima oleh masyarakat saat itu hanya berupa 2 sak semen, 2 lembar seng dan 2 lembar triplek. Padahal, masyarakat sangat menginginkan agar sungai dapat di lempangkan supaya tidak mengarah ke arah pemukiman penduduk.

“Masyarakat desa Pelita Sagoep Jaya kerap kali kebanjiran ketika musim hujan. Terakhir Januari 2012 kemarin timbul banjir bandang yang menghanyutkan rumah-rumah masyarakat.”

Karenanya, YARA meminta pihak terkait agar segera merespon permintaan masyarakat di sekitar areal PTP1. Safaruddin juga meminta PTP 1 mau membuka dokumen AMDAL ke publik agar masyarakat sekitar tidak dirugikan oleh adanya perkebunan sawit.

Kata Safaruddin lagi, kalau melihat kondisi perkampungan dan kondisi masyarakat di Gampong Pelita Sagoep Jaya sangat menyedihkan, itu tidak sesuai bagi desa yang bersentuhan langsung dengan areal PTP.

"Kami mempertanyakan dokumen AMDAL dan kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PTP" kata Safaruddin.

Sigit Widiyarto (36), salah satu tokoh masyarakat desa Pelita Sagoep Jaya dalam pertemuan dengan ketua YARA dan Penasehat perwakilan YARA Aceh Timur, Nurman (Man Camat) mengharapkan agar adanya penyelesaian permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat desa Sagoep Pelita, seperti jalan yang sudah puluhan tahun tidak pernah diaspal, fasilitas umum dan sarana olah raga yang tidak kunjung dibangun.

Dalam kesempatan tersebut, Nurman Juga mempertanyakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PTP 1 di alokasikan kemana, karena PTP 1 wajib membantu masyarakat disekitar nya dengan dana CSR perusahaan.

"Kalau seperti ini seperti ayam mati di lumbung padi," kata Nurman menyikapi kondisi masyarakatnya yang porak poranda pasca banjir bandang.[]

Ruas Jalan Calang-Meulaboh Tuntas Akhir 2012

Banda Aceh– Ruas jalan Calang-Meulaboh sepanjang 100 kilometer, dijadwalkan akan tuntas akhir 2012. Sementara untuk persil tanah yang belum dibebaskan, akan segera diselesaikan pembayarannya pada April tahun ini.

“Untuk ruas jalan 100 kilometer ini, sepanjang 53 kilometer, berada di ruas jalan Calang – Teunom, dan pembangunannya menggunakan dana dari APBN. Sementara, ruas jalan Teunom – Meulaboh sepanjang 47 kilometer, pembangunannya didanai MDF,” jelas Kepala Bappeda Aceh, Ir.Iskandar, M.Sc, Senin (27/2).

Disebutkannya, ruas jalan ini merupakan lanjutan dari pengerjaan ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh sepanjang 250 kilometer, yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami 2004 silam.

“Dari ruas jalan yang tengah dikerjakan, masih ada persil tanah masyarakat yang belum selesai pembayaran ganti ruginya. Untuk pembebasan tanah pada ruas Teunom-Arongan-Lambalek, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana dalam APBA 2012 sebesar Rp 15 miliar,” terang Iskandar.

Lebih lanjut menurut Iskandar, tim provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Aceh Barat, guna melakukan pengukuran setiap persil tanah yang terkena pembebasan.

“Pemerintah kabupaten juga sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan, dan para pemilik tanah sudah memberikan surat pernyataan kesediaan tanahnya dibebaskan,” papar Iskandar.

Pemerintah Aceh juga terus melakukan koordinasi dengan Multi Donor Fund (MDF) yang mendanai ruas jalan Teunom-Meulaboh. Deputi MDF, Safriza Sofyan menyatakan, koordinasi dengan Pemerintah Aceh termasuk di dalamnya pemerintah kabupaten, terus dilakukan.

“Keberhasilan program-program MDF karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah.  Melalui serangkaian kemitraan, MDF telah berhasil memberikan kontribusi terhadap kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan Aceh dan Nias. Karenanya kita berharap, dengan kemitraan yang baik ini, ruas jalan yang dibangun dapat selesai tepat pada waktu,” ujarnya.

Menurut Safriza, MDF tetap berkomitmen untuk menuntaskan program pembangunan jalan ini sampai tuntas. Dijadwalkan, pembangunan ruas jalan harus selesai Desember 2012,  seiring berakhirnya mandat MDF.

“Untuk program infrastruktur jalan secara keseluruhan, MDF telah membangun sekitar 700 kilometer jalan nasional,  provinsi, dan kabupaten dan hampir 3.000 kilometer jalan desa,” tandasnya.[]

Pemkab Aceh Timur Ancam Boikot PT Triangle Pase Inc

Langsa-Pemerintah Aceh Timur ancam boikot perusahaan pengelolaan sumur gas Claster Block Pasee, PT. Triangle Pase Inc yang terletak di Dusun Sejuk Blang Senong, Kecamatan Pante Bidari. Ancaman boikot ini dilontarkan pemerintah setempat terkait tidak ada manfaat apapun yang diberikan pada masyarakat setempat selama perusahaan ini beroperasi di sana.

Pemerintah Aceh Timur juga menolak perpanjangan kontrak  PT. Triangle Pase Inc yang sudah habis masa kontraknya atas pengelolaan sumur gas tersebut pada 23 Februari lalu.

“Keberadaan PT Triangle Pase Inc selama ini memang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Mereka hanya berobsesi untuk mengeksploitasi sumber daya alam saja. Karenanya, Pemkab Aceh Timur menolak perusahaan tersebut untuk melanjutkan kontraknya,” ungkap Wakil Bupati Aceh Timur Nasruddin Abubakar didampingi Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin dalam Konfrensi Pers, Senin (27/2), di Kediaman Wakil Bupati Aceh Timur.

Dikatakan Nasruddin Abubakar, keberadaan perusahaan asing itu hanya memberi dampak negatif bagi warga. Contohnya, pada tanggal 2 Juli 2011 lalu, masyarakat Aceh Timur sempat memblokir kegiatan PT. Triangle Pase Inc, disebabkan perusahaan tersebut telah mengabaikan hak-hak masyarakat terutama menyangkut pembebasan lahan. Bahkan, pihak manajemen PT Triangle Pase Inc sama sekali tidak memahami budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaannya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi, kata Nasruddin, kontribusi untuk Daerah Aceh Timur sendiri juga tidak ada, sehingga pihaknya menghentikan perpanjangan kontrak perusahaan tersebut.

“Kita sudah mendatangkan perusahaan lain yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mengelola sumur gas di Blang Senon Kecamatan Pante Bidari. Sehingga, masyarakat akan merasakan manfaat yang bararti atas sumber daya alam nya,” lanjut Wabub Nasruddin Abubakar.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua DPRK Aceh Timur  Tgk Alauddin, mengatakan sejumlah kasus dengan masyarakat telah terjadi ketika PT Triangle Pase Inc mengelola sumur gas di Aceh Timur. Mulai dari  sengketa lahan terkait kegiatan pemasangan pipa aliran gas, hingga tidak adanya komunikasi dengan Pemerintah Aceh Timur atas kegiatan yang dilakukan.

“PT Triangle Pase Inc sama sekali tidak menghargai Pemkab Aceh Timur dan mengabaikan hak-hak masyarakat terutama masyarakat disekitar wilayah operasinya,” kata Alauddin.

Karenanya, Wakil Bupati Nasruddin Abubakar dan Ketua DPRK Aceh Timur Tgk Alauddin, mendesak pemerintah pusat melalui instansi terkait agar tidak menerbitkan Izin apapun terhadap PT Triangle Pase Inc dalam mengelola sumur gas claster Blok Pase, tanpa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Aceh Timur. Jika PT Triangle Pase Inc tetap melanjutkan kegiatannya pasca habisnya masa kontrak pengelolaan sumur gas tersebut yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2012 lalu, maka Pemerintah Aceh Timur beserta masyarakat akan melakukan aksi boikot atas perusahaan dimaksud.

“Ya, kalau PT Triangle tetap melakukan aktifitasnya sejak masa kontrak berakhir, maka Pemerintah Aceh Timur dan Rakyat akan melakukan aksi boikot,” demikian ungkap Tgk Alauddin.[T.Syafrizal]

Bantuan Mulai Berdatangan

Sigli-Bantuan terus mengalir untuk korban banjir bandang di Tangse, Pidie, mulai berdatangan, walaupun tidak dalam jumlah besar. Selain bantuan dari Dinas Sosial, bantuan juga datang dari beberapa partai politik dan salah satu calon gubernur Aceh dari jalur Independen.

Hal tersebut telihat dari berdirinya beberapa posko, seperti terlihat di desa Blang Malo yang merupakan desa pertama sampainya bantuan. Dari pantauan Acehcorner, terlihat beberapa mobil tim sukses calon kepala daerah ikut mengantarkan bantuan kepada korban banjir.

Puluhan anggota polisi dan TNI dari kodim 0102/Pidie juga terlihat di lokasi. Mereka mendirikan posko di desa blang Malo berdekatan dengan posko Dinsos Aceh.

“Hanya beberapa orang anggota TNI yang ikut membantu, sedangkan kebanyakan dari mereka hanya duduk saja di posko,” ujar Isa, Minggu (26/2).

Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang beberapa desa di Kecamatan Tangse ini bukan yang pertama kalinya. Setahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 maret 2011, banjir bandang juga pernah menerjang daerah ini dan menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang sangat parah.[]

Jalan Menuju Tangse Sudah Mulai Dilintasi

Sigli-Puluhan kendaraan yang ingin menuju Tangse dan sebaliknya, setelah sebelumnya terjebak di desa Blang Malo, kini mulai dapat melintas. Jalan yang sebelumnya putus akibat jembatan ambruk di terjang banjir dan longsor, kini dapat di lalui oleh sepeda motor.

Sementara untuk kendaraan roda empat masih cukup sulit untuk melintasi jalan menuju Tangse. Pengendara sepeda motor yang akan melintasi jalan ini pun harus mendorong melalui tepi jalan yang sebelumnya adalah sungai dan kini telah tertutupi oleh tanah serta pasir.

Perbaikan Jalan yang sedang dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga melibatkan 7 buldoser dan eskavator yang bekerja hingga Minggu (26/2) sore. Buldoser dan eskavator dikerahkan untuk mengeruk pasir yang telah menutupi sungai. Para relawan dan warga sekitar bekerja membersihkan ruas jalan dan mengeruk material pasir yang di akibatkan longsor.

Berdasarkan pantauan acehcorner, sungai di sisi badan jalan yang sebelumnya memiliki kedalaman 3-4 meter kini telah rata dengan permukaan jalan. Hal ini membuat air sungai meluap melewati badan jalan. Material pasir juga menutup terowongan yang semakin menyebabkan air sungai mengalir deras di atas jalan.

“Hanya beberapa mobil saja dari relawan dan tim SAR yang mengantar bantuan ke beberapa kampung di atas, seperti Kebun Nilam dan Ulee Gunong. Itu pun menggunakan mobil double cabin,” jelas Isa (21), warga Blang Malo yang ikut membantu membersihkan jalan.

Di dekat ambruknya jembatan tersebut juga ada beberapa titik yang cukup rawan longsor. Badan jalan yang terkikis oleh air sungai tersebut sangat beresiko untuk dilintasi.[]

18 Rumah dan Satu Orang Hilang

Sigli-Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tangse, Pidie Sabtu (25/2) sekitar pukul 18.30 WIB akibatkan 18 unit rumah dan satu warga hilang.

18 unit rumah yang hilang itu terdiri dari 14 unit rumah berada di Desa Kebun Nilam dan 4 lagi di Desa Blang Maloe. Sementara satu orang yang hilang, bernama Tgk. Idris (55).

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Kabupaten Pidie, BPBA Provinsi Aceh dan Instansi terkait telah berada di lokasi bencana sejak semalam untuk melakukan penanganan darurat  dan mengevakuasi warga ke tempat yang aman.

Sementara itu  jembatan Kuala Panteue putus total yang mengakibatkan hubungan transportasi dari ke Beureunuen-Tangse tidak berfungsi lagi dan kini sedang diperbaiki.

“Dalam kejadian tersebut belum bisa ditaksir kerugian yang pasti,” ujar Kepala BPBA Pidie, Apriadi, Minggu (26/2).

Katanya, saat ini 3 alat berat telah ada di lokasi untuk membantu membersihkan lokasi. Logistik dan peralatan mencukupi untuk melakukan penanganan darurat tersebut.

“Pendataan masih dilakukan sehingga jumlah kerusakan dan lainnya dapat berubah,” akhirinya.[]

Banjir Bandang, Jalur Tangse-Beureuneuen Terputus

Sigli – Banjir bandang yang terjadi Sabtu (25/2) sekitar pukul 18.30 mengakibatkan jalur transportasi dari Beureuneun-Tangse terputus. Sejumlah pohon besar tumbang dan menutupi jalan raya terutama di Desa Ulee Gunong, Tangse.

Informasi yang diterima AcehCorner.Com,  saat ini Jalan Beureueneun-Tangse belum bisa dilewati akibat tertutupi pohon besar yang tumbang di beberapa titik. "Jembatan Kuala Panteue putus total, sehingga hubungan transportasi dari Beureueneun-Tangse atau sebaliknya tidak  berfungsi," ujar Camat Tangse, Jafaruddin kepada AcehCorner.Com, Sabtu (25/2) malam. Selain itu, jembatan penghubung di Desa Lombo juga terputus.

Banjir bandang disertai longsor itu mengakibatkan beberapa rumah warga tertimbun. Dua warga dilaporkan menderita luka parah, yaitu Asiah (40) dan Siti Aisyah (6), keduanya warga Ulee Gunong. Kini keduanya sudah dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Sementara warga yang terkena dampak banjir dan longsor sudah mengungsi ke rumah tetangga dan Meunasah. Kerugian akibat  banjir tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Seperti diberitakan sebelumnya, hujan deras sejak pukul 14.00-18.00 mengakibatkan banjir bandang dan longsor. Puluhan rumah warga diberitakan terencam. []

Tangse Dihantam Banjir Bandang

Sigli – Banjir bandang kembali menghantam Kecamatan Tangse, Pidie, Sabtu (25/2) sekitar pukual 18.30 WIB. Dilaporkan, lebih 30 rumah warga terendam, sementara dua orang mengalami luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit setempat.

Banjir bandang disertai longsor menghantam empat desa, yaitu Blang Malo, Kebun Nilam, Ulee Gunong, dan Pula Masjid. Informasi yang diterima AcehCorner menyebutkan, banjir terjadi setelah kawasan itu dilanda hujan deras mulai pukul 14.00-18.00.  Sementara jalan longsor terjadi di tujuh titik.

Camat Tangse, Jafaruddin menyebutkan, rumah yang hanyut terendam masing-masing di Blang Malo 5 unit, Kebun Nilam (17 unit), Ulee Gunong dan Pulo Kawa (masing-masing 2 unit), dan Pulo Seunong sebanyak 20 unit.

Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui kondisi terakhir di lapangan. Wartawan AcehCorner.Com sedang mengumpulkan laporan. Dari Banda Aceh, redaksi AcehCorner.Com sudah mencoba mengontak seorang warga Tangse, tapi hingga berita ini tayang belum tersambung. Pesan yang dikirim juga belum mendapat balasan. []

Bergambar Petahana, Kartu Jaminan Kesehatan Aceh Ditarik

Banda Aceh- Penjabat Gubernur Aceh, Tarmizi Karim mengatakan, kartu jaminan kesehatan Aceh (JKA) yang bergambar calon gubernur petahana, Irwandi Yusuf, akan segera ditarik. Sebagai gantinya, masyarakat Aceh dapat menujukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

[caption id="attachment_6843" align="alignleft" width="300" caption="Kartu JKA dicabut"][/caption]

"Kami telah menyatakan komitmen kami bahwa segala bentuk pemanfaatan fasilitas pemerintah harus ditertibkan. Kami sudah membicarakan ini dengan Panwaslu Aceh untuk mengevaluasi dan menarik Kartu JKA yang bergambar incumbent. Saya juga mengatakan ini nanti yang berlaku adalah KTP dan KK," ujar Tarmizi di hadapan para anggota DPR Aceh di Gedung DPR Aceh, Jumat (24/2/2012).

Tarmizi juga menegaskan, akan menindak tegas pejabat pemerintah dan birokrat hingga di level kecamatan yang terbukti tidak netral. Langkah tersebut sebagai upaya menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Aceh yang akan dilangsungkan 9 April 2012 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi menyebut ada tiga hal penting demi terlaksananya pilkada yang damai di Aceh. Pertama, Pilkada Aceh menjadi proses yang penting dan strategis guna membawa Aceh menuju perdamaian.

Kedua, adanya ketegasan dalam pelaksanaan administrasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar tak menyulut terjadinya konflik. Ketiga, independensi dari KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dalam pelaksanaan tahapan pilkada.[kompas.com]

Qanun Pemilukada Berpotensi Sengketa

Banda Aceh-Qanun Pemilukada berpotensi sengketa meskipun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menggelar Rapat Paripurna 3 Masa Persidangan II Tahun 2012 DPR Aceh, untuk mendengar pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Qanun Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Hal ini dikatakan lembaga Kata Hati Institute dan ACSTF setelah mengkaji beberapa pasal dalam qanun yang telah disahkan tersebut.

Ayat (3) menyebutkan bahwa bagi warga Negara yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dapat menggunakan KTP atau KK dan dapat mendaftar pada hari pemungutan suara dan langsung bisa memberikan suaranya.

“Tentunya hal ini akan menimbulkan kisruh pada hari pemungutan karena sesuai dengan pasal 58 ayat (1) jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih,” ungkap aktivis Kata Hati Institute, Raihal Fajri di dampingi Alja Yusnadi dari ACSTF, Jumat (24/2).

Jelasnya, pasal ini akan membuka peluang bagi kandidat untuk melakukan mobilisasi massa dalam jumlah besar dan akan menyebabkan surat suara yang menjadi cadangan itupun tidak akan cukup.

“Dan ini akan menjadi potensi sengketa proses dan hasil pemilukada nantinya,” lanjutnya.

Katanya, hal yang paling meresahkan adalah potensi sengketa daftar pemilih akan besar dan akan menguntungkan salah satu kandidat yang mampu melakukan mobilisasi. Selanjutnya, jelas Raihal, dalam pasal 13 disebutkan bahwa Pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat sesuai dengan pasal 11 ayat (3) akan diberi tanda bukti pendaftaran. Jika pasal 10 menjadi acuan, maka metode pemberiaan tanda bukti pendaftaran perlu dipertanyakan ulang sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tingkat pemilih.

“Jika kita merujuk pada pasal 15 metode pendaftaran sudah dirincikan dengan baik sehingga setiap warga Negara bisa memastikan haknya. Dan juga pasal 9 point (a) dengan tegas menjelaskan bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah point pertama yang mesti diperhatikan agar tidak ada sengketa dikemudian hari namun lagi-lagi pasal 10 di Qanun yang sama membuka peluang sengketa dan serta merta aturan dalam pasal 9 tersebut diabaikan,” papar Alja menambahkan pernyataan Raihal.

Lebih lanjut, mereka mengatakan, selain potensi sengketa seputar daftar pemilih, Qanun pemilukada tersebut juga membuat aturan berbeda dengan UU 22 Tahun 2007. yaitu proses pemungutan suara menggunakan metode coblos. Namun, dalam Qanun Pemilukada pasal 65 menyebutkan, mekanisme pemungutan suara akan dilakukan dengan proses contreng.

“Tentunya hal ini memerlukan sosialisasi yang masif agar tidak membingungkan dan berpotensi banyak surat suara rusak.”

Hal ini menunjukkan bahwa Qanun Pemilukada bertentangan dengan UU Penyelenggaraan pemilu. Dan potensi sengketa pilkada berikutan akibat masa sosialisasi yang singkat juga akan memungkinkan terjadi.

Ada beberapa hal lainnya yang membutuhkan indikator jelas untuk mengukur beberapa point yang disebutkan dalam pasal 22 point (c) yang menyebutkan bahwa calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota selain beragama Islam, juga taat menjalankan Syariat Islam dan mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki.

“Apakah jika calon yang tidak bisa memenuhi kedua unsur ini akan serta merta gugur?” tanya Raihal mengakhiri.[rel]

Harga Emas Tembus Rp1,7 Juta/Mayam

Banda Aceh-Harga emas kembali tembus angka Rp1,7 juta, di Banda Aceh, Jumat (24/2). Namun, harga ini bervariasi antara satu toko emas dengan toko emas lainnya.

“Kalau beli, harganya Rp1,7 dengan harga per gramnya Rp520 ribu. Dan ini tergantung toko emas masing-masing,” sebut Iwan, salah seorang penjual emas di Banda Aceh.

Dikatakannya, harga emas tersebut mulai tembus ke angka Rp 1,7 juta mulai sore Kamis (23/2) kemarin dan bertahan sampai siang Jumat (24/2). “Bisa jadi ke depan akan naik lagi karena tergantung pasar dan situasi perkembangan Aceh,” jelasnya.

Sementara itu, Saiful, warga Lhueng Bata, Banda Aceh mengeluhkan kenaikan harga emas tersebut. Pasalnya, naiknya harga emas ini akan mengakibatkan banyaknya remaja Aceh yang hendak menjalankan pernikahan akan terkendala pada tingginya emas sebagai salah satu syarat perkawinan.

“Ka jeut nego-nego sang ngeun calon po rumoh. Hom hai, nyan sang ta seurah bak aneuk nyoe memang na rencana meu kawen, payah di peugah haba dua ngeun calon inong jih,” keluhnya dalam bahasa Aceh yang artinya, Sudah bisa nego-nego dengan calon istri. Entahlah, itu terserah pada anak kalau memang dia berencana menikah, harus dibicarakan dulu dengan calon istrinya.[]

GNCI Aceh Tuding Qanun Pilkada Inkonstitusional

Banda Aceh-GNCI Aceh menunding Qanun Pilkada yang telah disahkan sama sekali tidak berpedoman kepada UU PA. “Dalam membuat Qanun, seharusnya DPRA dan Pj Gubernur Aceh merujuk pada UU PA Pasal 323-245,” ungkap Ketua GNCI Aceh, Safaruddin, Kamis (23/2).



Menurutnya, pasal yang sama sekali tidak berpedoman pada UU PA adalah Pasal 96. Dalam pasal tersebut, disebutkan pada saat berlakunya qanun itu maka seluruh tahapan dan program yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Komisi Independen Pemilihan dinyatakan tetap berlaku dan sah.

“Hal ini bertentangan dengan pasal 7 UU No.10 Tahun 2004 yang mengatur tentang lex superiori derogat lege priori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah),” tambahnya.

Selain itu Qanun Pilkada yang di sahkan juga melanggar asas Legalitas yang  melarang berlakunya undang-undang secara surut (retroaktif). Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat non-retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut.

Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut. Safaruddin mencontohkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM. Dalam UUPA secara tegas di sebutkan dalam pasal 66 ayat (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.

“Logikanya setelah adanya Qanun maka KIP baru menyusun tahapan dengan berpedoman kepada Qanun,” ungkap Safaruddin.

Ia mengatakan, pengesahan Qanun Pilkada ini telah melecehkan UUPA yang menjadi keistimewaan dan kekhususan Aceh. Karenanya, kata Safaruddin lagi, GNCI Aceh telah mengingatkan Gubernur Aceh satu hari setalah menjabat agar menyelesaikan permasalahan Pilkada Aceh harus berpedoman kepada UUPA, begitu juga dengan DPRA yang seharusnya komit dalam mejaga dan memperhatankan UUPA.

“Sebagai negara hukum selayaknya kita harus taat pada aturan, jika pemerintah sendiri tidak taat pada aturan maka rakyatpun akan tidak taat. GNCI Aceh akan melakukan Judicial Review terhadap Qanun Pilkada yang disahkan oleh DPRA dan Pj. Gubernur Aceh ke Mahkamah Agung,” pungkas Safaruddin.[]

Mobil Boks Terbalik di Peureulak

Peureulak—Satu unit mobil boks BK 9268 MN bermuatan Bimoli, milik PT Alam Jaya Langsa, Kamis (23/2) sekira pukul 12.00 WIB tadi, terbalik di lintasan jalan negara di kawasan perbatasan antara Desa  Blang Bitra- Pasir Putih,  Kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun mobil boks yang terbalik sempat menabrak L-300 pick up milik warga yang sedang melintas.



Informasi yang diperoleh Aceh Corner di lokasi kejadian menyebutkan, mobil boks milik perusahaan distribusi barang tersebut, disupiri oleh Khairuddin, dengan tujuan mengantarkan barang ke Kuta Binjei, Julok, Aceh Timur. Setibanya di perbatasan Pasir Putih- Blang Bitra mobil oleng akibat pecah ban. Khairuddin sempat mengendalikan laju kendaraan dengan menekan rem hingga aspal tampak pecah akibat kena velg ban yang pecah. Akibatnya, posisi kepala kendaraan berputar arah menghadap timur (Langsa).

Akibat kendaraan tidak stabil, mobil akhirnya terbalik di atas badan jalan persis di depan warkop salah seorang warga. Supir dan karyawan distributor yang ada dalam mobil boks selamat.

Sampai berita ini dikirim, muatan mobil boks sedang dibongkar untuk memudahkan evakuasi badan mobil yang tergeletak di atas badan. Arus kendaraan sedikit terhambat karena badan mobil tersebut. Sementara mobil L-300 kini sudah dibawa ke Pos Lantas Peureulak.[]

Wabup Atim: Stop Jaga Malam di Aceh Timur

Idi-Wakil Bupati Aceh Timur Nasruddin Abubakar mendukung usulan DPR Aceh tentang penghapusan jaga malam di Aceh. ''Kami atas nama pemerintah kabupaten Aceh Timur sangat setuju dengan usulan tersebut, mengingat Aceh umumnya dan Aceh Timur pada khususnya situasi dan kondisi daerah masih sangat aman dan kondusif,'' kata Nasruddin kepada Aceh Corner, Rabu (22/2) petang.

Menurut Nasruddin, sangat tidak bijak jika jaga malam dipaksakan di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat kita sudah sangat  lelah di masa komplik dulu.'' Kita minta stop jaga malam terutama di Aceh Timur,'' tegasnya.

Dia menambahkan,  nuansa damai yang selama ini ada di Aceh, menjadi tanggungjawab semua pihak  untuk  menjaganya, agar perdamaian tetap abadi di Bumi Nanggroe Aceh. Bukan berarti tanggungjawab ini hanya dibebankan kepada masyarakat, akan tetapi seluruh institusi yang terkait yang telah dibentuk oleh negara RI ini juga punya tanggungjawab untuk menjaga keamanan  dan perdamaian dalam negeri maupun luar negeri.[]

Rekening Nasabah BRI di Aceh Timur Dibobol

Idi-Seorang nasabah BRI Unit Idi Rayeuk, Hasbi (53),  yang berprofesi sebagai supir dumptruck, mengaku rekeningnya dibobol. Uang sebesar Rp.3.970.000,- raib dari rekening warga Dusun Masjid, Keudee Aceh, Idi tersebut.

[caption id="attachment_6776" align="alignleft" width="300" caption="Hasbi (53), sedang member keterangan di Mapolsek Idi Rayeuk, Aceh Timur, terkait kehilangan uang miliknya dalam rekening BRI sebesar Rp. 3.970.000 | Foto : Iskandar Usman"][/caption]

Menurut penelusuran pihak bank, pelakunya teridentifikasi bernama Erisda warga Bekasi, Jakarta. Kasus tersebut kini sedang ditangani pihak Kepolisian Sektor Idi Rayeuk.

Uang tersebut dikuras oleh pelaku melalui phone banking. Mengetahui uang yang disetor ke dalam rekeningnya tidak ada lagi, Rabu (22/2) sore, Hasbi melaporkannya ke polisi setelah terlebih dahulu melapor ke pihak bank.

Menurut pengakuan  Hasbi saat ditemui Aceh Corner.com di Mapolsek Idi Rayeuk, mengaku uang miliknya disetor oleh anaknya ke rekening BRI yang ia miliki sebesar Rp 4 juta. Namun,  pada hari  Selasa dan Rabu kemarin Hasbi mencoba mengecek sisa saldo melalui ATM nya, ternyata Saldonya sudah kosong.

“Selasa saya cek saldo kosong, tadi saya cek lagi ternyata kosong juga, akhirnya saya melaporkan kekosongan saldo saya itu kepada pihak Bank BRI, begitu dicek oleh pihak BRI Idi, uang saya direkening itu sebesar Rp 3.970.000 telah terdebet oleh layanan Phone Banking (IVRM) Selasa (21/2), ke rekening BRI lainya, “ jalas Hasbi.

Karena takut, Hasbi menjelaskan, sisa saldo lama yang terdapat dalam rekening sebesar Rp 900 ribu akhirnya ditarik agar tidak hilang lagi. Hasbi juga mengaku  tidak pernah melakukan transfer atau mengirim uang  tunai ke rekening siapapun. Sementara Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra,SIK, melalui  Kapolsek Idi Rayeuk, AKP A. Yani  membenarkan, pihaknya telah menerima laporan dari Hasbi terkait kehilangan uang di rekeningnya tersebut.[]

Alat Peraga Kandidat Bertebaran di Aceh Timur

Idi-Pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) temukan baliho dan spanduk para calon bupati/ wakil bupati sudah mulai bertebaran di kawasan Aceh Timur. Panwaslu menilai, pemasangan alat peraga itu sebelum kampanye merupakan pelanggaran tahapan Pemilukada. Demikian dikatakan Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Aceh Timur, Tarmizi Hasan, Rabu (22/2) siang, kepada Aceh Corner.com.



Panwaslu telah melakukan kunjungan ke beberapa Kecamatan di Aceh Timur untuk mengecek maraknya pemasangan alat peraga kampanye. Dalam inpeksi tersebut, pihaknya banyak menemukan atribut berupa baliho dan spanduk kandidat yang dipasang di tempat-tempat umum. Padahal, menurut peraturan yang dikeluarkan, spanduk hanya boleh dipasang di posko yang berukuran 5x5 meter.

“Sementara dalam temuannya, kami menemukan atribut tersebut paling jauh dari posisi posko,” terang Tarmizi.

Dalam temuannya, pihak Panwaslu setempat juga menemukan adanya pemasangan spanduk dan baliho di warung kopi yang diklaim sebagai posko pemenangan. Hasil penelusuran Panwaslu Aceh Timur,   pemilik warung kopi mengatakan, tempatnya bukan sebagai posko kandidat dan tidak ada tertib administrasi maupun manajemen sebuah posko di sana.

“Jadi, Pemasangan atribut atau baliho kandidat ini sudah terindikasi mencuri start kampanye dan melanggar tahapan yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Nomor 31 tahun 2012 tentang masa kampanye yang  baru boleh dimulai tanggal 22 Maret 2012. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 116 ayat 1,2 dan 3 dan Peraturan KPU No. 69 Tahun 2009 tentang kampanye diluar jadwal,” ujar Tarmizi.

Selanjutnya Panwaslu Aceh Timur mengimbau, agar semua calon Kepala daerah untuk dapat mentaati seluruh peraturan dan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilukada terkait keberadaan posko yang belum diinformasikan.

Tarmizi memohon, apabila ada kasus-kasus seperti itu untuk segera disampaikan ke Panwaslu dan KIP, selanjutnya Panwaslu akan menyurati serta memanggil kandidat yang bersangkutan. Katanya, jika  pelanggarannya dalam bentuk administrasi akan kita teruskan ke KIP, sedangkan jika pelanggarannya berupa pidana itu akan kita serahkan ke penyidik Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)  di Polres Aceh Timur.

“Kita mengharapkan kepada para kandidat untuk tidak melakukan praktik money politic. Hal ini kami sampaikan sehubungan adanya informasi dari masyarakat terhadap hal tersebut, walaupun belum dapat kami buktikan. Namun kami pihak Panwaslu Kabupaten Aceh Timur akan terus melakukan pengawasan demi terwujudnya Pemilukada yang bersih,” pungkasnya.[]

Irwandi Konsolidasi dengan Ex-TNA di Pidie

Sigli-Calon Gubernur Irwandi Yusuf melakukan konsolidasi dan silaturrahmi dengan Bekas Tentara Negara Aceh (TNA) dan pejuang GAM angkatan 76 beserta keluarga Alm. Tgk. Hasan Tiro di Pidie, Rabu (22/2).

Selain Irwandi, hadir juga Muhyan Yunan (pasangan cawagub Irwandi) dan sejumlah mantan panglima wilayah GAM, pada acara yang dipusatkan di Gedung Olah Raga Pidie tersebut dan dihadiri sekitar 708 orang (berdasarkan absensi).

Tgk.Hanafiah Pasi Lhok, GAM angkatan 76, mengingatkan apabila terpilih Irwandi haruslah meneruskan program yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, pendidikan rakyat harus mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan.

"Kami juga berharap Irwandi dapat meneruskan perjuangan, untuk rakyat Aceh."

Dalam sambutannya Irwandi mengajak mantan kombatan untuk terus bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh alasan politik.

"Politik ini hanya sesaat, jangan gara-gara politik kesatuan dan kekompakan  kita pecah, apapun pilihan politik yang terpenting mantan kombatan tetap bersatu, kita tetap bersaudara," ajak Irwandi yang disambut tepuk tangan hadirin.

Dia juga  meminta para mantan kombatan untuk melawan semua intimidasi dan teror yang dilakukan orang-orang yang hendak memecah-belah kekompakan. Mantan kombatan juga harus menjadi pemberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Aceh dalam pilihan politiknya.

Irwandi menegaskan,dirinya naik kembali sebagai calon pemimpin Aceh bukan karena keinginannya tapi karena keadaan dan atas dukungan mantan panglima wilayah dan mantan kombatan GAM.

"Dari tahun 2006 saya juga tidak berambisi jadi Gubernur, namun karena izin Allah dan keadaan yang mengatarkan saya jadi pemimpin di Aceh."

Menurut Irwandi, kalau ke depan terpilih lagi, maka akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan seperti selain akan memberlakukan pendidikan gratis sampai tingkat SMA dan juga akan membuat program stimulus perbaikan ekonomi bagi masyarakat miskin malalui program gratis abonemen listrik 2 amper bagi masyarakat miskin.

"Program itu adalah bagian dari amanah wali negara Tgk.Hasan Tiro," kata Irwandi.

Menurutnya ada tiga hal yang diamanahkan Hasan Tiro sebagai hak rakyat Aceh. Ketiga hal tersebut adalah hak atas pendidikan, kesehatan dan rumah. [release]

Gerebek Gubuk Senjata, Polisi Sita M-16 dan Amunisi

Julok—Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Timur, Selasa (21/2) siang, menggerebek sebuah gubuk penyimpan senjata api yang selama ini dikuasai oleh pelaku kriminal di kawasan perkebunan Dusun Sosial, Desa Arakundo, Kecamatan Julok, Aceh Timur. Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil menemukan satu pucuk senjata api jenis M-16, 2 magasin, dan 43 amunisi AK serta M-16.

[caption id="attachment_6753" align="alignleft" width="300" caption="Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Priyo Utomo, memperlihatkan senpi M-16 dan amunisi yang ditemukan pihaknya dalam sebuah penggerebekan di Julok, Aceh Timur| Foto : Iskandar Usman"][/caption]

Penggerebekan dan penemuan senjata api tersebut merupakan bagian dari Operasi Kilat Rencong 2012 yang diprogramkan Kapolda Aceh menyusul berakhir tenggat waktu penyerahan senpi ilegal yang dikuasai oleh masyarakat. Namun, polisi tidak menemukan tersangka dalam penggerebekan tersebut. Diduga tersangka sudah duluan melarikan diri karena mengetahui kedatangan personel polisi.

Kapolres Aceh Timur AKBP Iwan Eka Putra, melalui Kasat Reskrim AKP Priyo Utomo, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/2) mengatakan, gubuk yang digerebek pihaknya selama ini ditenggarai dijadikan bengkel senjata oleh pelaku kriminal. Barang bukti yang telah ditemukan, kata Priyo, kini diamankan di Mapolres Aceh Timur di Peudawa untuk pengusutan lebih lanjut.

Pria berkulit putih ini menambahkan, pihaknya akan terus mengirimkan tim ke lapangan untuk melacak keberadaan senjata api ilegal yang berada di tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

“Kepada masyarakat juga kita ajak untuk terus memberikan informasi kepada aparat berwajib sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan di tengah- tengah masyarakat,” demikian Priyo Utomo.[]

Mahasiswa Bener Meriah Harapkan Netralitas KIP Setempat

Sp. Tiga Redelong-Juru Bicara Komite Mahasiswa Bener Meriah, Zulfan Ariga, Rabu (22/2) mengharapkan adanya netralitas dan keterbukaan dalam penetapan tahapan pelaksanaan pemilukada serta penetapan DPT pada Pemilukada Kabupaten Bener Meriah.



Hal ini dikatakannya, terkait adanya kasus penggelembungan suara 15.000 pemilih di kabupaten tersebut.

“KIP Bener Meriah terindikasi berpihak kepada salah satu kandidat untuk dimenangkan dalam pertarungan pemilukada Bupati/Wakil Bupati,” tudingnya, seperti yang dituliskan dalam siaran pers pada Aceh Corner.

Menurutnya, adanya penggelembungan jumlah pemilih tetap ini akan berdampak pada tidak berkualitasnya hasil Pemilukada di Bener Meriah dan rentan terhadap gugatan. Katanya lagi, hal tersebut ditakutkan akan menimbulkan kondlik sesame tim pendukung yang berujung pada terganggunya sistem pemerintahan di Bener Meriah nantinya.

Karenanya, Zulfan mengharapkan Panwaslu harus tegas dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran serius, baik yang dilakukan oleh kandidat maupun KIP Bener Meriah. Lebih lanjut, ia mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah  untuk membentuk Panitia Khusus, guna memastikan KIP netral  dalam melaksanakan tahapan Pemilukada, khususnya  dalam menetapkan DPT di Bener Meriah.

“Jika hal ini tidak di selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami akan turun bersama masyarakat Bener Meriah untuk menduduki kantor KIP Kabupaten Bener Meriah,” ancamnya.[]

Ronda Berbuntut Skorsing

Kebijakan pemerintah daerah menetapkan adanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) berujung duka bagi sebagian masyarakat Aceh. Hal tersebut setidaknya dirasakan oleh Septian Mulya, salah satu outsorching Cleaning Service (CS) di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Banda Aceh.

Kisah Septian menerima skorsing diawali pada malam harinya, ia terkena “Jatah” jaga malam alias ronda di Kelurahan Punge Blang Cut, tempat ia menetap saat ini. Dalam tugas ronda tersebut, muka septian terlihat kesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, pihak keamanan dari tempat ia tinggal telah mewanti-wanti agar tiap pemuda yang telah cukup umur, tidak menghindari kewajibannya “menjaga” pos ronda.

Pada pagi harinya, Septian yang sebenarnya telah diserahkan tugas oleh pihak RSIA untuk membuka setiap ruangan di instansi pemerintahan itu, tak kunjung terjaga setelah merehatkan tubuhnya usai subuh sepulang jaga malam.

Sayangnya, Septian yang diamanahkan memegang kunci tiap ruangan kantor itu baru terjaga setelah pukul 09.00 pagi dan langsung bergegas ke RSIA, yang letaknya tak jauh dari desa tempat ia tinggal. Namun, kelalaian yang disebabkan tugas Ronda ini berbuntut pada pemberian Surat Peringatan (SP) dari instansi tempatnya bekerja. Septian pun dikenakan sanksi skorsing selama hampir satu bulan.

“Mau bagaimana, menghindari tugas ronda pun saya tak mungkin. Menggantikan dengan orang lain, saya tak punya uang,” kisahnya, sembari membersihkan selokan di depan rumah.

Kisah Septian ini, merupakan satu dari seribu kasus yang dialami penduduk Aceh saat kewajiban Ronda Malam di adakan. Untung saja, saat Pj Gubernur Tarmizi A. Karim dilantik sebagai pimpinan daerah di Aceh, kewajiban ronda malam tersebut pun di cabut. Meskipun hanya bersifat sementara.

“Sekarang Ronda sudah dihentikan sementara waktu. Bulan tiga (Maret), Septian kena tugas ronda lagi.”

Mungkin, akan ada kisah-kisah tragis lain akibat jaga malam yang tidak hanya dirasakan oleh Septian si CS RSIA. Mungkin, episode Jaga Malam ke dua akan dialami oleh Septian sang Guru, Septian sang Dosen, Septian si Mahasiswa, Septian si Tukang Becak atau Septian-septian yang lain. Akankah kebijakan menjaga malam agar tak kunjung pagi ini berlanjut?[***]

L-300 Terjungkal Ke Tambak

Bagok—Karena mengelak sebuah sepmor, satu unit bus penumpang jenis L-300 BL 1490 KB terjungkal ke dalam tambak warga di kawasan Desa Asan Tanjung Kecamatan Nurussalam,  Aceh Timur, Senin (20/2) pukul 16.00 WIB. Akibat peristiwa tersebut, supir L-300 mengalami luka kritis.

L-300 tanpa penumpang itu melaju dari arah Kota Idi (timur) menuju Panton Labu (barat), setiba di lokasi,  tiba-tiba satu unit sepmor yang datang dari arah berlawanan melebar ke kanan jalan. Lantaran tak ada pilihan lain, supir L-300,  Nurdin (55), warga Calee Aceh Pidie, mencoba mengelak sepmor tersebut

Naas baginya, elakan tersebut membuat mobil yang ia kendarai terjungkal ke dalam tambak ikan milik warga. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang ke  TKP dan mengevakuasi sang supir ke Pukesmas Nurussalam untuk mendapat perawatan  medis.

Lantaran kondisinya kritis,  Nurdin akhirnya  dirujuk ke RSUD Idi, sementara kernetnya bernama Razali (50), warga yang sama tidak mengalami luka –luka. Dia basah kuyup dibalut lumpur tambak. Laka tunggal itu telah ditanggani pihak kepolisian  Pos Lantas Julok.[]

6 Napi Rutan Idi Terindikasi Dalang Rusuh

Peudawa-6 orang napi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Idi, Aceh Timur, terindikasi sebagai dalam kerusuhan yang terjadi, Senin (13/2) lalu. Terkait insiden yang menewaskan satu napi dan satu lainnya luka- luka itu, polisi mengaku telah memeriksa sejumlah saksi baik tahanan maupun sipir rutan.

“Hasil sementara di pihak rutan telah ditetapkan sedikitnya enam tahanan/napi yang diindikasi sebagai biang/ dalang dibalik aksi kerusuhan di Rutan Cabang Idi pekan lalu,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Iwan Eka Putra, menjawab wartawan, Selasa (21/2).

Kapolres mengatakan, pihaknya hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi lain yang bisa memperkuat ke- 6 napi tersebut mengarah kepada dalang dibalik kerusuhan itu. Menurutnya, kasus tersebut serius diungkap karena dalam aksi itu telah mengakibatkan seorang napi meninggal dunia dan seorang lainnya kritis.

“Bahkan sejumlah sipir yang menjadi petugas piket jaga di hari kejadian juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,” katanya.

Sebelumnya, dua bersimbah darah akibat kerusuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Idi, Aceh Timur, Senin (13/2) sekira pukul 12.30 WIB. Polisi ketia itu menyatakan, satu orang napi terkena tembakan dan satu lagi terkena senjata tajam.[]

Panwaslu yang Berpihak Akan Dipecat

Sigli - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berpihak pada pasangan tertentu, terancam dipecat karena melanggar aturan dan kode etik di lapangan. Hal ini dikatakan Ketua Panwaslu Pidie, Ir. Ibrahim Ali, Senin (20/2).

"Jika ada anggota kami terbukti melakukan kesalahan dengan berpihak pada salah satu calon maka kami berhentikan,"Kata Ibrahim, usai acara pelantikan anggota panwascam di Green Blang Asan Sigli.

Dikatakannya, dalam proses pemilukada ini dipastikan tingkat kontestansi antar calon, bakal tinggi dan konflik para calon juga bakal meningkat, maka tentunya Panwas perlu mengawasi dengan intens.

"Berbagai macam kondisi bakal dilalui dan itu harus dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang dilapangan, inilah tugas pengawas nantinya," katanya.

Diakhir komentarnya, Ibrahim Ali, mengharapkan pemilukada di Aceh dapat berjalan dengan demokratis, adil, bersih dan kita tidak diskrimatif terhadap calon-calon tertentu.

"Kerja keras kami (panitia pengawas-red) sangat dibutuhkan dan kami harus mampu menciptakan suasana pemilukada damai bagi semua elemen masyarakat," akhirinya.

Pantauan Wartawan di Green Blang Asan Hotel (20/2) ada sekitar 69 panwascam Pidie resmi dilantik, perkecamatan ditempatkan tiga petugas panwascam untuk menyukseskan pemilukada April mendatang. [Muhammad Reubee]

Komnas HAM Minta Kekerasan di Aceh Diselesaikan

Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) meminta tindak kekerasan menjelang pemilihan kepala daerah di Aceh harus segera diselesaikan. "Tindak kekerasan yang terjadi perhatian dan kita meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikannya," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Senin (20/2) seusai pertemuan dengan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim.

[caption id="" align="alignleft" width="250" caption="Ifdhal Kasim"][/caption]

Dalam pertemuan yang membahas persiapan pelaksanaan pilkada Aceh itu juga dihadiri anggota Bawaslu Wahidah Suaib dan Wirdyaningsih.

Terkait Pilkada, Ifdhal Kasim meminta Pemerintah Aceh memainkan peran dan memfasilitasi secara adil guna memenuhi hak-hak warga negara untuk memilih dan dipilih. "Kita juga meminta Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses qanun (perda) tentang pilkada, dan memberikan dukungan dana kepada penyelenggara pilkada juga langkah-langkah tegas terhadap penggunaan fasilitas publik," kata dia menjelaskan.

Anggota Bawaslu Wahidah Suaib mempertanyatakan tentang kesiapan pemerintah terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT). "Sebab jika penetapan DPT itu bermasalah akan sangat strategis sebagai awal pelanggaran," katanya menjelaskan.

Seperti diketahui, sekitar 3,3 juta masyarakat Aceh akan menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota di Aceh pada 9 April 2012.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim memastikan pelaksanaan pilkada dilakukan dengan keabsahan dokumen dari para pemilih dan para kandidat yang maju sebagai calon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota.

"Kalau aspek dari pemerintah, termasuk penentuan DPT itu tidak perlu diragukan lagi. Namun yang perlu kita ciptakan saat ini adalah jangan sampai adanya rasa ketakutan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara," kata dia menambahkan. [Ant]

AJI Banda Aceh Miliki Ketua Baru

Banda Aceh - Peserta Konferensi VI Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh berhasil memilih Maimun Saleh- Misdarul Ihsan (Maimis) masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Banda Aceh periode 2012-2015.

Dalam Konferensi VI AJI digelar di The Pade Hotel, Minggu (19/2), Maimun Saleh (Seputar Indonesia) dan Misdarul Ihsan (RCTI dan AcehCorner.Com) berhasil mengalahkan rivalnya, Zulkarnaini Mochtar-Salman Mardira (Zura) dan Ardiansyah-Muhammad Riza Nasser (Arina).



[caption id="attachment_6618" align="alignleft" width="300" caption="Sesepuh AJI Banda Aceh, Marhiansyah Aziz, mewakili Sekjen AJI Indonesia saat melantik Maimun Saleh-Misdarul Ihsan masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Banda Aceh periode 2012-2015 di The Pade Hotel Banda Aceh, Minggu (19/2) sore / Taufik Al Mubarak"][/caption]

Dari 41 anggota yang memiliki suara, pasangan Maimis mengantongi 37 suara, diikuti Zura (3 suara) serta Arina (1 suara).

Rencananya pelantikan Ketua AJI Banda Aceh terpilih dilakukan oleh Sekretaris AJI Indonesia Suwarjono. Namun, yang bersangkutan mendadak harus  kembali ke Jakarta karena suatu keperluan. Pelantikan kemudian dilakukan sesepuh AJI Banda Aceh Ir Marhiansyah Aziz sesuai nota dari Sekretaris AJI Indonesia.

Maimun Saleh kepada AcehCorner.com seusai pemilihan mengatakan, memimpin AJI di tengah memanasnya suhu politik Aceh merupakan tantangan yang harus dihadapi.

"Momen Pilkada selalu menggoda jurnalis untuk terlibat mendukung dan menjadi tim sukses seorang kandidat. Di sinilah idealisme jurnalis dipertaruhkan," ujarnya.

Maimun meminta kepada kandidat calon kepala daerah, tim sukses dan pendukungnya, untuk menghormati kerja-kerja jurnalis. Sementara kepada masyarakat yang merasakan dirugikan oleh pemberitaan agar menggunakan mekanisme hak jawab.

Selain memilih Ketua dan Sekretaris, Konferensi VI mengeluarkan beberapa resolusi di antaranya, AJI Banda Aceh menyatakan bersikap netral dalam Pilkada. Selain itu, AJI meminta media di Aceh agar independen dan netral dalam pemberitaan. []

Pengganti Walikota dan Bupati Masih Rahasia

Banda Aceh-Pihak Pemerintahan Aceh, masih merahasiakan nama kedua penjabat walikota Banda Aceh dan Bupati Aceh Jaya, meskipun besok, Senin (20/2), aka nada pergantian dua pemain di dua Kabupaten dan Kota di Aceh ini.

“Nama dan sosok kedua Penjabat itu sudah ada di kantong Pj Gubernur, soal  siapa orangnya tentu dia adalah sosok yang dianggap kompeten dan netral dalam proses Pemilukada 2012 yang tahapannya sedang berlangsung," jelas Kabag Humas Pemerintahan Aceh, Usamah El Madny, Minggu (19/2).

Katanya, soal sosok yang kompeten dan netral adalah sikap dan komitmen Pj Gubernur Aceh sejak awal dalam menentukan figur Penjabat Bupati dan Walikota di Aceh.

“Pastinya, tugas utama Pj Bupati dan Walikota harus mampu memfasilitasi terselenggaranya dengan sukses Pemilukada Aceh 2012 secara damai, memastikan jalannya pembangunan dan fungsi pemerintahan serta membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, guna terwujudnya stabilitas politik di daerah,” akhirinya.[]

Besok, Pj Walikota Banda Aceh dan Bupati Aceh Jaya Dilantik

Banda Aceh- Penjabat Gubernur Aceh, Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc , akan melantik Pj Walikota Banda Aceh dan Pj Bupati Aceh Jaya, Senin, 20/2, bertempat di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Aceh.

Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kota Banda Aceh dan Aceh Jaya.

Sebagaimana di ketahui pasangan Mawardi-Illiza, walikota dan wakil walikota Banda Aceh yang dilantik tanggal 19 Februari 2007 akan berakhir masa pengabdiannya pada tanggal 19 Februari 2012.

“Begitu juga dengan pasangan Azhar Abdurrahman/ Zamzami A. Rani pasangan Bupati/wakil bupati Aceh Jaya yang dilantik tanggal 20 Februari 2007 akan bertakhir masa tugasnya pada tanggal 20 Februari 2012,” jelas Kabag Humas Pemerintah Aceh, Usamah El Madny, pada Aceh Corner, Minggu (19/2).

Katanya, pelaksanaan pelantikan kedua Penjabat itu dilaksanakan di Banda Aceh, dengan pertimbangan efisiensi, termasuk padatnya agenda kerja Penjabat Gubernur Aceh.[]

Muksalmina: Kami Lakukan untuk Selamatkan Citra Perjuangan

Banda Aceh - Mantan Juru Bicara Komando Pusat KPA, Muksalmina berang ketika dicap sebagai pengkhianat. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihaknya bersama rekan-rekan mantan Panglima Wilayah GAM dari 14 Kabupaten Kota merupakan upaya penyelamatan amanah MoU dan UU-PA dengan tidak mengotori citra perjuangan serta menyelamatkan citra pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai.

“Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur,” tegas Muksalmina.

Karenanya, dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM pada bulan Februari 2011, dengan agenda pembahasan Cagub yang akan diusung PA, mayoritas pimpinan KPA menolak adanya penunjukan secara langsung Cagub oleh Pimpinan GAM, Malik Mahmud.

“Kami bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa dua pimpinan GAM diputuskan untuk menjadi Calon Gubernur yang merupakan wakil pemerintah RI di Aceh,” jelas Muksalmina.

Namun, dalam perjalanan proses demokrasi tersebut, lanjutnya, pimpinan wilayah Batee Iliek, Saiful alias Cagee malah tertimpa musibah, ditembak. Padahal, Ia adalah salah satu Pimpinan Wilayah yang getol mengajak untuk lakukan diskusi ulang mengenai pencalonan gubernur Aceh tersebut.

“Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbolnya perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM, sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.”

Muksalmina menjelaskan, penolakan ini lebih daripada kedua tokoh ini merupakan tokoh kunci perdamaian dan hal ini, katanya, menjadi sangat penting, agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

“Nah, ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan,” lanjutnya lagi.

Ia menambahkan, bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang dirasakan saat ini.

“Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan. Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya, merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut,” tambah Muksalmina.

Muksalmina mengaku keinginannya dan kawan-kawan tidak dihargai karena tidak adanya pelibatan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan Gub dan Wagub.

“Keputusan itu diambil tanpa musawarah,” ujarnya.

“Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.”

Katanya, sangatlah aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi Muksalmina menjelaskan, tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau klaim pengkhianat.

“Karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh,” akhirinya. [red]

Darni-Fauzi Optimis Kantongi 60 Persen Suara Sabang

Sabang-Pasangan Calon Gubernur Aceh, Darni M. Daud – Ahmad Fauzi, meresmikan posko Darni Center di Kota Sabang, Minggu (19/2). Dalam acara tersebut, timses Darni Optimis kantongi 60 persen suara dari total penduduk Sabang.

Dalam pidato singkatnya, Darni mengajak segenap penduduk Kota Sabang untuk jeli memilih calon Gubernur karena mereka lah yang akan membawa nahkoda Aceh, 5 tahun ke depan.

“Kami akan mengajak orang-orang hebat dan pemuda berakhlak untuk mendukung pasangan Darni-Fauzi, karena kandidat di atas adalah orang berpendidikan,” ucap Anggota Tim Sukses Darni-Fauzi, H. Ramli Yusuf.

Selanjutnya, Ramli menambahkan, untuk dukungan suara di kota Sabang pihaknya mengklaim akan meraup 60 persen suara dari seluruh penduduk kota Sabang. “Kami yakin bisa,” tutup Ramli.

Acara yang berlangsung sekitar jam 11.00 WIB ini, dihadiri sebanyak 100 orang penduduk setempat.[Rahmat Nutihar]

Warga Tanam Pisang di Jalan Negara

Idi-Warga Gampong Jalan, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Sabtu (18/2) menanam pohon pisang di atas ruas jalan negara yang berlubang.



Tindakan itu dilakukan lantaran jalan yang berlubang tersebut telah menimbulkan korban dan belum juga diperbaiki oleh pihak terkait.

Kemarahan warga tidak hanya terhadap lubang jalan negara di kawasan Gampong Jalan, Idi Rayeuk, namun sejumlah ruas jalan di Aceh Timur juga mengalami hal yang sama. Bahkan, kondisi yang paling parah terdapat di kawasan Seuneubok Muku Idi Timu, Bayeun dan Idi Rayeuk.

Menurut Tgk Mahdi, salah seorang warga Idi, Sabtu (18/2) yang bernama Muhammad, terperosok ke lubang di atas jalan negara di Gampong Jalan Idi. Akibatnya warga di sana marah dan menanam pohon pisang sebagai bentuk protesnya kepada pemerintah.

“Kita harap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang sehingga tidak menimbulkan korban lagi,” harap Tgk Mahdi.[]

Pejabat Negara Harus Cuti Saat Kampanye

Langsa-Bagi pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah saat melaksanakan kampanye nantinya harus mengambil cuti kerja dan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.


Demikian dikatakan Komisioner KIP Aceh, Zainal, ketika menjadi narasumber pada  acara sosialisasi tentang pelaksanaan kampenye kepada 13 calon dan tim sukses Wali Kota Langsa yang akan maju dalam Pemilukada 2012 mendatang,  yang diadakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa di Aula Bappeda Aceh Timur, Sabtu (18/2).

Dikatakannya, pelaksanaan kampanye calon kepada daerah dalam Pemilukada harus berpedoman pada keputusan KIP Aceh tersebut. Kampanye dalam Pemilukada ini dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye.

“Pemasangan alat peraga ditempat umum, rapat umum, debat kandidat terbuka antar calon dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan,” terang Zainal.

Ketua KIP Kota Langsa, Agusni AH, SE mengatakan, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilukada secara jujur, adil dan damai di Kota Langsa sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini, bisa berjalan dengan baik dan bermartabat serta saling menghargai satu sama lainnya.

Selain itu, sosialisasi pelaksanaan kampanye adalah keputusan KIP Aceh Nomor 18 tahun 2011 tentang pedoman teknis kampanye pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Provinsi Aceh.

Dijelaskannya, kontestan pemilukada di Langsa merupakan komponen yang paling menentukan terhadap kelangsungan Pemilukada secara demokratis. Sementara KIP selaku penyelenggara berkomitmen penuh untuk tetap selalu menjadi juri yang jujur dan adil tanpa memihak.[]

PA Optimis Kantongi 90 Persen Suara di Atim

Peureulak-Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur optimis kantongi 90 persen lebih suara, pada Pemilukada calon bupati dan wakil bupati yang berlangsung April 2012 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPW PA Aceh Timur, Syahrul bin Syamaun.

“Untuk mewujudkan itu semua kita sedang melakukan berbagai persiapan di lapangan dan pembenahan organisasi,” kata Syahrul, Jumat (17/2).

Menurut Syahrul, seluruh roda organisasi partai mulai dari gampong sampai dengan kabupaten telah bekerja keras untuk memenangkan cabup/cawabup dari PA,  yakni Hasballah alias Rocky dan Syahrul bin Syamaun alias Linut.

Sebagai sarana kampanye, tambahnya, atribut partai seperti baliho, bendera, poster dan mobil kader partai yang dibalut stiker partai telah siap untuk “memerahkan” Aceh Timur.

“Kami sangat yakin bisa meraup suara 90 persen lebih, apalagi dukungan dari sejumlah organisasi dan masyarakat terus mengalir kepada PA. Karena masyarakat sudah mengetahui bahwa PA ini bukan semata partainya mantan kombatan GAM, tapi partai milik semua pihak bagi yang ingin membangun Aceh ke arah yang lebih maju,” ungkap Syahrul.

Keyakinan pihaknya juga ditandai dengan ramainya simpatisan PA yang datang ke Banda Aceh beberapa waktu lalu, guna menghadiri deklarasi cagub/cawagub dari PA,  Dr Zaini Abdullah- Muzakkir Manaf. Mereka yang datang waktu itu, terang Syahrul, kini terus melakukan kampanye untuk pemenangan PA. Pada kesempatan tersebut, Syahrul juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi lainnya yang telah mendukung dan bergabung dengan PA untuk memenangkan Pemilukada ini.[]

Dua Pasang Kandidat Ketua AJI siap Bertarung

Banda Aceh- Dua pasang kandidat Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh resmi menyatakan diri bersaing merebut suara dalam Konfensi AJI Kota Banda Aceh ke VI. Mereka telah mendaftarkan diri secara resmi kepada panitia.

Mereka adalah Maimun Saleh-Misdarul Ihsan dan Ardiansyah-Muhammad Riza Nasser. Dua pasang kandidat ini nantinya akan dipilih oleh 52 anggota AJI Banda Aceh

Maimun adalah kepala Sekolah Muharram Journalism College (MJC) dan kini bekerja sebagai Koresponden  Koran Seputar Indonesia di Aceh. Sedangkan Misdarul Ihsan dalam kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai ketua Devisi Usaha dan dana dan bekerja untuk RCTI.

Sementara pasangan lainnya adalah Ardiansyah yang kini mengelola Radio Nara Fm di Negan Raya, yang menggandeng  Riza Nasser.  Koresponden VIVAnews.com itu sebelumnya menjabat anggota devisi Organisasi dan juga kepala jurusan cetak MJC.

Seketaris panitia Konfrensi, Zulkarnaini Mukhtar menyebutkan, seluruh anggota dipastikan akan menghadiri konferta AJI Banda Aceh ini. Panitia juga telah merampungkan semua keperluan konfrensi.

"Ada beberapa agenda penting dalam konferta selain pemilihan ketua. Kami akan menyusun program kerja yang diharapkan dapat menjadikan organisasi ini lebih kuat dalam membangun jaringan dan mendidik anggotanya lebih profesional," kata Zulkarnaini.

Kata Zulkarnaini, hingga sehari menjelang konferta belum ada pasangan kandidat lain yang mendaftar. Dua pasangan yang telah mendaftarkan itu juga telah melengkapi syarat untuk mencalonkan diri.

"Kami masih membuka kesempatan bagi anggota yang ingin mendaftar sampai besok. Kami berharap proses ini berjalan dengan mulus," ujarnya.

Selain di Banda Aceh anggota AJI Banda Aceh kini juga berada di beberapa daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Aceh Singkil. Kata Zulkarnaini, panitia berusaha menghadirkan seluruh anggota untuk meramaikan konferta.[]

BMKG: Hujan Disertai Petir Masih Bayangi Aceh

Meulaboh- Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Meulaboh, Kabupaten Nagan Raya, memprakirakan hujan ringan sedang disertai petir masih terus melanda sebagian wilayah Aceh selama pergantian musim.

Kepala Badan BMKG Meulaboh Edi Darlupti di Meulaboh Kamis (16/2) mengatakan, kilat atau petir masih sangat berpotensi menghentakkan ketentraman warga dua sampai tiga hari ke depan.

"Terutama ancaman kilat/petir ini terlihat jelas membayangi Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Kami melihat potensi terjadinya lebih berpeluang pada saat malam hari," katanya menambahkan.

Edi Darlupti menjelaskan, munculnya petir tersebut diakibatkan oleh pergesekan suhu udara panas dan dingin pada siang hari, kemudian terbentuknya secara cepat awan Colomonimbus (Cb) yang dapat mengandung dan menghantarkan muatan listrik.

Sebut Edi, masyarakat di wilayah itu akan dapat melihat secara kasat mata tanda-tanda akan adanya petir dalam suasana guyuran hujan seperti cuaca begitu terik pada siang hari kemudian perubahan awan putih begitu cepat menjadi kehitaman.

Ia menyatakan, apabila masyarakat melihat tanda yang disebutkan itu dimintakan tidak berada di lapangan terbuka dan menjauhi pepohonan yang dapat menghantarkan muatan listrik sampai ke tubuh manusia.

"Apabila akan dimulai hujan biasanya petir juga ikut berbunyi disertai kilat seperti percikan api arus listrik, pada saat demikian kita imbau masyarakat agar dapat menjauh dari lapangan terbuka," katanya menjelaskan.

Lebih lanjut Edi mengatakan, terhitung sejak awal Februari 2012, sudah sekitar empat orang menjadi korban hantaman petir seperti diberitakan di sejumlah media massa, dua di Kabupaten Aceh Selatan dan dua lainya di Geumpang, Kabupaten Pidie.

Katanya, kondisi demikian kebiasaanya akan kembali normal satu sampai dua minggu sampai dengan tuntasnya masa pergantian musim di wilayah kerjanya yang mencakupi wilayah pantai barat selatan Aceh.

Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat berdomisili di wilayah itu dapat mewaspadai ancaman petir, selain menjaga diri diingatkan pula untuk menjaga peralatan elektornik yang mudah rusak akibat petir.

"Kita juga mengimbau nelayan yang melaut waspada petir disertai hujan karena berada di lapangan terbuka. Demikian halnya kecepatan angin rata-rata 0-26 Km/jam dengan ketinggian gelombang antara 0,75-1,25 meter," jelasnya.[Ant]

Mantan Kombatan GAM Berkumpul di Banda Aceh

Banda Aceh- Ratusan mantan kombatan dan panglima wilayah eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mengikuti rapat konsultasi dan konsolidasi bersama Irwandi Yusuf, calon gubernur yang maju lewat jalur independen pada Pemilukada 9 April 2012.

Rapat konsultasi mantan penglima wilayah beserta eks TNA (kombatan GAM) itu digelar di Hermes Palace Hotel di Jalan T Panglima Nyak Makam Lampineueng, Banda Aceh, Kamis (16/2). Rapat koordinasi tersebut dihadiri mantan kombatan seperti Sofyan Dawod, Tgk Abrar Muda, Muchsalmina, Abu Badawi, Muharram, Asnawi Peureulak, Amni Ahmad Marzuki, Tarmizi dan Wen KK.

Para bekas kombatan ini berkumpul guna melakukan konsolidasi menjelang Pemilukada 2012. Mantan kombatan ini memberikan dukungannya kepada pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dari jalur perseorangan, Irwandi Yusuf- Muhyan Yunan.

Dalam rapat yang akan ikut dihadiri Irwandi itu, mereka juga membahas tentang perlawanan terhadap intimidasi dan teror.[Ant/red]

 

DPT Pilkada Aceh Ditetapkan 19 Februari

Banda Aceh- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pilkada gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan 17 bupati/wali kota di provinsi itu pada 19 Februari 2012.



"Penetapan DPT ini dilakukan di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) yang bertugas di desa-desa," kata Ketua Kelompok Kerja Panitia Pendaftaran Pemilihan (Pantarlih) KIP Aceh Tgk Akmal Abzal di Banda Aceh, Rabu (15/2).

Berdasarkan data per 7 Januari 2012, daftar pemilih sementara pilkada mencapai 3.227.589 orang dari 4,9 jumlah penduduk di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.

"Data ini berdasarkan DPT yang sebelumnya ditetapkan, namun dibatalkan karena terjadi pergeseran jadwal. Sebelumnya, pilkada dijadwalkan 16 Februari 2012, kemudian bergeser menjadi 9 April 2012," katanya.

Ia mengatakan, usia minimal calon pemilih yang diperkenankan mendaftar yakni berumur 17 tahun pada 9 April 2012 atau dengan tahun kelahiran terendah pada 9 April 1995.

"Kami mengimbau calon pemilih pemula ini agar memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum. Jika belum, segera mendatangi PPS guna mendaftar sebagai pemilih," katanya.

Menurut dia, setelah DPT ditetapkan, maka masyarakat yang belum terdaftar tidak dapat mendaftar lagi. Maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak diperkenankan memberikan hak politiknya pada pilkada.

Setelah penetapan DPT di tingkat PPS, kata dia, selanjutnya disusun dan ditetapkan rekapitulasinya oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK). Penetapan rekapitulasi oleh PPK ini berlangsung 26 hingga 28 Februari 2012.

Dari PPK, lanjut dia, DPT tersebut diserahkan kepada KIP kabupaten/kota guna disusun dan ditetapkan rekapitulasinya yang dijadwalkan berlangsung 29 Februari 2012 hingga 2 Maret 2012.

"Setelah itu, barulah KIP Aceh menetapkan rekapitulasinya. Penetapan rekapitulasi DPT di KIP Aceh dijadwalkan 3 hingga 5 Maret 2012," ujar Tgk Akmal Abzal.

Pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh digelar serentak dengan pemilihan 17 bupati/wali kota beserta wakilnya dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada 9 April 2012.[Ant]

Presiden: Situasi Politik Aceh Menghangat Tapi Terkelola

Jakarta- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kondisi politik di Aceh memang sedang menghangat menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur Aceh namun kondisi tersebut masih dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan ketegangan yang semakin meruncing.

Presiden Yudhoyono di depan 128 duta besar dan perwakilan organisasi internasional di Gedung Pancasila kompleks Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu mengatakan situasi yang memanas di Aceh sama sekali tidak terkait dengan proses rekonsiliasi dan reintegrasi pasca konflik Aceh beberapa waktu lalu

Memanas atau menghangatnya situasi tersebut murni karena politik lokal menjelang pemilihan gubernur.

"Isu politik yang muncul di Aceh saat ini, tidak berkaitan dengan dua isu pertama dulu, ini lebih berkaitan dengan isu politik menjelang pemilihan lokal yang akan dilakukan april. Memanasnya situasi politik di Aceh karena kompetisi lokal, bukan dengan Jakarta," kata Presiden.

Meski demikian Presiden mengharapkan semua pihak di Aceh bisa terlibat dalam proses politik pemilihan Gubernur Aceh. Pemerintah juga akan melakukan sejumlah langkah memastikan agara proses pilkada di provinsi tersebut bisa berjalan lancar dan aman.

"Politik di Aceh memang menghangat tapi terkelola," kata Presiden.[Ant]

Normalisasi Krueng Aceh Butuh Rp50 Milliar

Banda Aceh- Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin mengatakan normalisasi Krueng (sungai) Aceh membutuhkan dana sebesar Rp50 miliar, sehingga sungai yang membelah ibukota Provinsi Aceh itu bersih dari sampah tsunami yang melanda wilayah itu 26 Desember 2004.

"Sedikitnya diperlukan dana Rp50 miliar untuk membersihkan aliran Krueng Aceh dari sampah sisa tsunami untuk dapat menjadikan sungai ini sebagai alternatif transportasi wisata air," katanya di Banda Aceh, Rabu (15/2).

Mawardy yang akan berakhir masa tugasnya 8 Februari mendatang itu menyatakan, salah satu agenda Pemkot yang belum dapat dijalankan selama periode kepemimpinannya adalah pembersihan Krueng Aceh.

Krueng Aceh yang panjangnya lebih kurang 145 Km itu berhulu di Cot Seukek, Kabupaten Aceh Besar, dan bermuara di Desa Lampulo, Banda Aceh.

Krueng Aceh mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang aktivitas masyarakat kota Banda Aceh, diantaranya digunakan sebagai sarana air minum (PDAM), sarana transportasi air dan irigasi. Selain itu juga dipergunakan sebagai sandaran kapal-kapal nelayan yang berada di sekitar badan sungai.

Tsunami yang melanda Aceh telah menyebabkan sungai ini tercemar oleh berbagai sampah non organik, seperti bangkai mobil, truk, kapal dan lain-lain.

Mawardy menjelaskan, Pemkot Banda Aceh telah memiliki rencana dan desain agar kawasan tersebut dapat dijadikan salah satu penyangga kota dan juga pelayanan terhadap masyarakat.

"Selama lima tahu kepemimpinan saya, kendala utama adalah belum ada dana untuk membersihkannya," ungkapnya.

Dijelaskannya, pihak Pemko sudah beberapa kali meminta bantuan pusat untuk pembersihan Krueng Aceh.

"Pemerintah pusat mengatakan bahwa daerah aliran sungai (DAS) Krueng Aceh adalah tanggungjawab pemerintah provinsi, sehingga pusat tidak dapat menganggarkan untuk pembersihan sungai tersebut," katanya.

Untuk itu, Mawardy berhadap ke depan siapapun Gubernur Aceh terpilih hendaknya memperhatikan persoalan ini, karena Banda Aceh sebagai ibukota provinsi perlu penanganan khusus untuk pembangunannya.

"Kita berharap pemimpin Aceh kedepan dapat memperhatikan dan mengalokasikan dana untuk pembersihan Krueng Aceh," ujarnya.[Ant]

AJI Banda Aceh akan Gelar Konferta

Banda Aceh– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh akan mengelar Konferensi Kota (Konferta) ke VI, Minggu (19/2). Konferta ini akan dimaksimalkan sebagai sarana konsolidasi organisasi, termasuk di dalamnya pemilihan Ketua dan Sekretaris AJI Kota Banda Aceh untuk periode 2012-2015 menggantikan kepengurusan Mukhtaruddin Yakop dan Nursafri.

Ketua Panitia Konferta Banda Aceh Misdarul Ihsan mengatakan, panitia sudah mempersiapkan dan merampungkan semua kebutuhan Konferta AJI Banda Aceh 2012, termasuk seminar tentang New Media, akan tetapi jadwal seminar ini akan digeser pada Maret mendatang.

“Persiapan ini sudah dilakukan sebulan sebelum berlangsungnya konferta, rencana awal kita menggelar seminar New Media, namun harus ditunda sementara karena ada nara sumber dari Jakarta yang tidak bisa hadir ke Banda Aceh,” ujar Ihsan, Selasa (14/2), di Banda Aceh.

Sejak dua bulan terakhir kata Ihsan, suksesi ketua AJI Banda Aceh sudah memanas di kalangan pengurus, namun sampai saat ini baru pasangan Maimun Saleh (Koran SINDO) dan Misdarul Ihsan (RCTI) sudah siap mencalonkan sebagai ketua AJI.

“Nama-nama lain yang saat ini muncul, seperti Ardiansyah dan Muhammad Riza Nasser, Suparta akan berpasangan dengan Heri Juanda dan Salman Mardira berpasangan dengan Alaidin Ikrami dan nama-nama lain bakal muncul dikemudian hari. Tapi mereka ini belum mendaftar ke panitia,” katanya.

Tetapi tidak tertutup kemungkinan Mukhtaruddin, yang merupakan koresponden SCTV di Banda Aceh akan maju lagi sebagai calon ketua. Apalagi incumbent mendapat dukungan dari kalangan senior AJI Banda Aceh karena selama tiga tahun kepemimpinannya banyak program yang dilaksanakan.

“Kita berharap kepemimpinan Mukhtar dilanjutkan demi kemajuan organisasi dan sekaligus dapat menjalin hubungan baik dengan mitra AJI Banda Aceh,” ujar seorang anggota AJI yang sangat berharap agar Mukhtaruddin mau maju lagi untuk memimpin tiga tahun ke depan.

Lebih lanjut Ihsan mengatakan, masing-masing pasangan calon ketua AJI 2012-2015 perlu mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh panitia, pengisian formulir ini sejak tanggal 10 s/d 19 Februari.

“Kawan-kawan anggota AJI yang ingin mencalonkan diri jadi ketua dan sekretaris dapat mengambil Formulir di Kantor AJI Banda Aceh” Katanya.

Sekretaris Panitia Zulkarnaini Muchtar menjamin saat kampanye dan pemilihan nanti, panitia tetap pada menposisikan netral. Tidak mendukung kepada calon manapun, “Meski Ketua Panitia Misdarul Ihsan ikut dalam bursa pencalonan sebagai kandidat, kami tetap berkomitmen agar konferta ini berjalan wajar,tanpa intervensi dan kecurangan," ujar Zulkarnaini Muchtar.

Hingga saat ini AJI Kota Banda Aceh, memiliki 52 orang Anggota dan semua anggota tersebut memiliki hak suara baik untuk memilih maupun dipilih.[]

PWA Desak Polisi Tuntaskan Kasus Kematian Wartawan

Banda Aceh- Persatuan Wartawan Aceh (PWA) mendesak Kapolda untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap wartawan di Aceh Tenggara, Darma Sahlan yang juga anggota PWA Aceh Tenggara, Minggu (5/2) lalu.

“Bagi kami dari DPP PWA, kasus kematian Darma Sahlan adalah kasus serius yang harus jadi prioritas utama pihak kepolisian untuk mengungkap tindak kejahatan itu,” tegas Ketua Umum DPP PWA, Muhammad AH, Selasa (14/2).

Menurutnya, kasus tewasnya Darma bukan merupakan kecelakaan lalu lintas seperti yang diduga selama ini. Hal ini dikatakan Muhammad, setelah menerjunkan tim dari PWA langsung ke lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), pada Sabtu (11/2).

“Kami sudah menerjunkan tim dan mewawancarai masyarakat yang tinggal di lokasi terdekat dengan TKP. Dari hasil penelusuran kami, tidak ada warga yang mendengar adanya bunyi dentuman atau semacamnya yang menandakan ada kecelakaan lalu lintas,” ungkapnya.

Karenanya, Muhammad meminta pihak kepolisian untuk mengirimkan tim dari Polda Aceh guna menangani kasus kematian Darma Sahlan. Hal ini dirasakan perlu, karena menurut Muhammad, sebelum Darma tewas, almarhum sempat menuliskan satu berita yang dimuat pada koran mingguan Monitor Medan.

Dalam berita itu,  Darma mengulas tentang vakumnya PMI Aceh Tenggara dan beberapa hal lainnya termasuk pengangkatan Sekretaris PMI Aceh Tenggara yang diduga ada unsur KKN oleh Ketua PMI setempat.

“Karenanya kami mengajak semua wartawan maupun organisasi wartawan di Aceh dan daerah lainnya, di Indonesia untuk merapatkan barisan guna terus mendorong pihak kepolisian agar serius mengusut kasus kematian Darma Sahlan sebagai wartawan di Aceh Tenggara,” lanjutnya.

Selain itu, Muhammad menghimbau para pekerja pers supaya profesional dalam melaksanakan tugas peliputan dan pemberitaan. Sementara untuk masyarakat yang merasa dirugikan atas pemberitaan si wartawan, Muhammad meminta yang terkait untuk menempuh jalur hukum dan tidak memakai sistem kekerasan karena sama saja tidak menghormati proses demokrasi yang berjalan di Indonesia.

“Gunakan mekanisme sesuai ketentuan dalam UU No.40/1999 tentang Pers, jika merasa dirugikan akibat pemberitaan media massa,” pungkasnya.[]

Panwaslu Ingatkan PPK Tuntaskan DPT

Idi--Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Timur, ingatkan Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) untuk segera tuntaskan soal Daftar Pemilih Tambahan (DPT). Hal itu diingatkan Ketua Divisi Sosialisasi dan Informasi Panwaslu Aceh Timur, Marnigawati, S.Hut, Selasa (14/2) siang.



“Hal ini mengingat jadwal Pemilukada semakin dekat,” jelasnya.

Menurut dia, Daftar Pemilih Tambahan (DPT) yang bertambah, akibat perpanjangan masa yang telah diputuskan oleh KIP Aceh, melalui SK Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kelima Terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan, maka dengan sendirinya jumlah pemilih pun bertambah seiring bergesernya jadwal.

“Pemilih tambahan tersebut, sebelumnya belum cukup umur atau akibat miss saat pendataan sebelumnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Marni mengimbau kepada Panwascam untuk melakukan dokumentasi dan pencatatan terhadap laporan serta temuan, terkait pelanggaran penetapan pemilih tambahan.

“Peran Panwas di kecamatan juga sangat efektif dalam melakukan sosialisasi kepada perwakilan masyarakat yang berkunjung ke kantor camat, tentang bentuk-bentuk pelanggaran karena saat ini masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran dalam Pemilukada,” pungkasnya.[]

Realisasi e-KTP di Aceh Timur Mencapai 63 Persen

Idi-Realisasi e- KTP atau perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk Kabupaten Aceh Timur dari 24 kecamatan, hingga Senin (13/2) sudah mencapai angka 63,67 persen atau sebanyak 166.711 orang. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur ,Najmuddin SE MAP, Selasa(14/2).



Di dampingi Kabag Humas dan Protokol, Samsul Qamal serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, M Amin SH, mengatakan, realisasi perekaman e-KTP ini secara rutin dan berkala terus dilaporkan pihaknya kepada Bupati Aceh Timur, Muslim Hasballah dan Sekda. Dirincikannnya, untuk Kecamatan Darul Aman sudah mencapai angka 7762 orang, Julok(9968), Idi Rayeuk (16.369), Birem Bayeun (12.243), Serbajadi (2950), Nurussalam (7686), Peureulak (13.701), Rantau Selamat (5245), Simpang Ulim (10.481), Ranto Peureulak (6937), Pante Bidari (9503), Madat(10.614), Indra Makmu (7365), Idi Tunong (4924), Banda Alam (3608), Peudawa (4996), Peureulak Timur,( 6359),Paureulak Barat (7481), Sungai Raya (5617), Simpang Jernih (1539), Darul Ihsan (2828), Darul Falah (1820), Idi Timur (2952) dan Peunarun (3763).

Dia melanjutkan, adapun data jumlah penduduk Aceh Timur hingga 31 Agustus 2011 tercatat, 406.308 jiwa dengan rincian penduduk laki laki 204.877 jiwa dan perempuan  201. 431 jiwa . Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 98.136 dan jumlah wajib KTP/jumlah pemilih 261.847 orang, dengan rincian laki-laki 130.417 orang dan perempuan 131.430 orang .

“Selanjutnya untuk realisasi penerbitan KTP di Aceh Timur tercatat mencapai 249.202 orang  atau 95 persen. Sisa KTP yang belum dikeluarkan 12.645 orang atau sebanyak 5 persen,” akhirinya.[]

DPP ALF Kecam Arogansi Polisi Dalam Demonstrasi Unimal

Banda Aceh-DPP Aceh Liberation Front (DPP ALF) mengecam sikap Polres Lhokseumawe yang membubarkan aksi mahasiswa, dengan melepaskan tembakan ke udara di dalam Kampus Universitas Malikussaleh (Unimal), Senin (13/2) kemarin. Aksi demo menuntut diturunkannya SPP tersebut, terpaksa dibubarkan oleh pihak Polresta Lhokseumawe setelah mahasiswa mengepung biro akademik.

“Polisi terlalu arogan dalam menghadapi aksi mahasiswa dan menurut kami, pihak kepolisian sudah terlalu ikut campur dalam urusan mahasiswa dengan pihak rektorat,” ketus Ketua Umum DPP ALF, Zikirullah Al Farisi pada Aceh Corner.

Karenanya, kata Zikirullah, atas kejadian tersebut pihaknya mengutuk  keras dan juga menantang Polisi agar lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai “Pengayom dan Pelindung Masyarakat”, bukan sebagai “Peneror dan Pemerkosa Keamanan Masyarakat”.

“Seharusnya, menjelang pelaksanaan Pemilukada di Aceh 9 April 2012 nanti, polisi lebih mengutamakan stabilitas keamanan, dimana selama ini polisi belum bisa mengungkapkan kasus penembakan yang terjadi di Aceh. Bukan malah mempekeruh keamanan,” tambahnya.

Kronologis Kejadian

Saat mahasiswa sedang demo, sejumlah polisi berseragam dan berpakaian biasa, melarang ratusan mahasiswa yang berusaha ingin masuk ke ruang akademik. Tiba-tiba seorang anggota intel dengan wajah marah keluar dari ruangan akademik mengacungkan pistol ke atas dan melepaskan satu tembakan. Mendengar suara tembakan, mahasiswanya bukannya takut, malah makin agresif.

“Jangan takut, itu hanya gertakan,” ujar Zikirullah meniru teriakan salah seorang mahasiswa.

Tak lama berselang, kisah Zikir, anggota intel itu juga menarik dua mahasiswa ke dalam ruangan akademik untuk dimintai keterangan. Perang mulut terjadi antara mahasiswa dan anggota Polisi mempersoalkan surat izin melakukan demo. Dalam pembicaraan itu, mahasiswa berang karena menurut mereka, selama ini dalam melakukan aksi di lingkungan kampus, mereka tidak pernah mengurus surat izin dari pihak kepolisian dikarenakan masih dalam wilayah kampus.

Karena tidak bisa menunjukkan surat izin, tiga orang mahasiswa, Junaidi selaku Ketua BEM Unimal, Munawir (mahasiswa Fakultas Ekonomi) dan Firdaus (Mahasiswa Fisip), diboyong Ke Polres Lhokseumawe melalui pintu belakang.[Rahmat Nutihar]

 

Napi Kerusuhan Rutan Idi Meninggal

Idi – Setelah mendapat perawatan medis, Hasim bin Samin, 57, salah seorang korban kerusuhan LP Idi Rayeuk, Aceh Timur, Selasa (14/2) sekitar pukul 05.00 WIB dinihari akhirnya meninggal dunia.



[caption id="attachment_6433" align="alignleft" width="300" caption="Aparat Kepolisian sedang melakukan evakuasi tahanan yang menjadi korban penembakan dalam kerusuhan di Rutan Idi, Aceh Timur, Senin (13/2) | Foto : Iskandar Usman"][/caption]

Hasim merupakan narapida kasus narkoba jenis ganja. Warga Kecamatan Peunaron, Aceh Timur itu telah divonis sembilan tahun kurungan.

"Ia terkena goresan benda tajam, bukan peluru terkena di bagian leher," jelas Amiruddin SH, Kepala LP Idi Rayeuk, melalui Fauzi, Kepala Seksi Pelayananan Tahanan dan pengelolaan kepada wartawan, Selasa (14/2).

Sementara Iskandar bin Muktar, 25 tahun, warga Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Bireuen, dilarikan ke rumah sakit umum Kota Langsa.

Menurut Amiruddin, Iskandar narapidana kasus narkoba jenis ganja yang sudah divonis tujuh tahun itu, terpaksa dialihkan penanganan medis ke Langsa.

“Dia terpaksa dilarikan ke RS Langsa karena peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia di rumah sakit Idi,” jelasnya.

LP Sudah Normal

Sementara itu, lanjut Amiruddin, kondisi LP Idi Rayeuk sudah aman terkendali. 284 narapidana penghuni LP lengkap, dan aktivitas berjalan normal.

Menurut Amiruddin, kerusakan terjadi di bagian logistik, klinik, dan gudang beras. Ia menjamin stok beras dari Januari lalu hingga Februari mencukupi.

"Ada sekitar 10 ton beras di gudang, hanya sekitar dua goni yang terbakar sedikit lainnya selamat semua," jelasnya. [Azka]

Kerusuhan Terjadi Karena Faktor Kecewa

Idi- Kerusuhan yang terjadi di Rutan Idi, Senin (13/2) merupakan bentuk kekecewaan para tahanan terhadap pelayanan buruk pihak pengelola penjara yang selama ini terjadi di dalam rutan. Hal ini terungkap setelah Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Ekan Putra meninjau langsung lokasi Tempat Kejadian Perkara.



“Pemicu kerusuhan sebenarnya disebabkan adanya keributan kecil antara sesama penghuni tahanan kemudian merembes menjadi besar karena para tahanan memang kecewa dengan pelayanan Rutan Idi ini,” jelasnya.

Kerusuhan yang terjadi di dalam Rutan Idi memang bukan hal baru. Nyaris terjadi berulang kali bahkan kepala rutan juga sudah silih berganti. Namun, kerusuhan yang terjadi, tadi benar- benar menyentak semua kalangan. Apalagi sudah sempat terjadi pertumpahan darah yang korbannya penghuni rutan itu sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kerusuhan berawal saat jam besuk sekira pukul 11.30 WIB. Ketika itu ada dua orang napi yang terlibat perkelahian. Kesempatan tersebut digunakan oleh enam napi lainnya untuk  mencoba menerobos pintu gerbang utama rutan  dengan cara melawan petugas rutan. Berdasarkan pengakuan kepala rutan, Amiruddin SH,  beberapa petugas rutan sempat disiram air cabe kemukanya.

Melihat kondisi itu, sejumlah penghuni rutan yang lain sekira pukul 12:30 WIB sempat mengamuk dan sempat menguasi rutan dengan melempari kaca kantor rutan dan membakar satu pos moyet penjagaan di sayap kanan rutan.

Selain itu, mereka juga membakar gudang beras dan kantin di dalam yang terletak di dalam rutan. Lemparan batu para napi dan tahanan juga sempat mengenai satu unit mobil polisi  di luar penjara yang datang mencoba mengamankan situasi disana. Semua   para petugas rutan terpaksa lari keluar rutan untuk mengamankan diri.

Berselang beberapa saat kemudian, personel polisi dari Mapolres Aceh Timur dikerahkan ke lokasi guna mengamankan susana rusuh tersebut dan mengevakuasi dua korban  luka-luka ke RSUD Idi, yang sebelumnya dua korban luka-luka tersebut tergeletak di dekat pintu masuk rutan.

Kapolres Aceh Timur AKBP Iwan Eka Putra melakukan negosiasi. Tiga perwakilan napi melakukan koordinasi dengan kapolres. Dalam negosiasinya mereka menjelaskan  kondisi dan situasi dalam rutan  termasuk kekurangan air bersih dan makan, serta terkait pemindahan mereka ke LP dan rutan lainya di Aceh.

Akibat kerusuhan ini, beberapa fasilitas gedung tahanan dibakar dan dirusak. Sementara dua tahanan terpaksa dilarikan ke RSUD Idi guna mendapatkan perawatan setelah terkena timah panas dan sabetan pisau. Saat berita ini diturunkan, lokasi di rutan Idi sudah kembali normal.[]

Yed Mamam Ditemukan Tewas di Sawah

Ranto Peureulak-Yed Mamam (44), warga Ranto, Aceh Timur, Minggu (12/2) sekira pukul 20.15 WIB, ditemukan tewas mengenaskan di areal persawahan di Desa Seuneubok Dalam, Kecamatan Ranto Peureulak, Aceh Timur.



Yed Mamam diduga tewas setelah kesetrum kabel listrik yang dipasang oleh warga sebagai perangkap babi. Saat ditemukan jasad korban diperkiran sudah meninggal tiga hari yang lalu.

Nama Yed Mamam tidak asing lagi di telinga warga di pesisir timur Aceh Timur, lantaran pria yang memiliki keterbelakangan jiwa ini sering wara wiri di jalan dengan berjalan kaki dan sangat akrab dengan warga.

Apalagi tingkahnya tidak pernah menganggu warga sekitar. Yed Mamam selama ini tinggal di Desa Paya Unoe, kecamatan yang sama bersama dengan saudaranya. Sementara ibu Yed Mamam yang tinggal di Sungai Raya sudah meninggal.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra, membenarkan adanya penemuan sesosok mayat di wilayah hukum Mapolsek Ranto Peureulak. Dari hasil visum media, korban tidak mengalami luka ataupun ciri-ciri pembunuhan. Namun kasus ini masih dalam lidikan Polri.

Menurutnya,  korban sehari-hari jarang pulang ke rumahnya dan memilih tidur dan makan di luar.

“Karena kebiasaan korban seperti itu, sehingga pihak keluarga tidak mencari saat menghilang. Tiba-tiba ditemukan jadi mayat dan korban kita duga meninggal sekitar beberapa hari yang lalu,” katanya.[]