Banda Aceh-Puluhan korban konflik asal Aceh Selatan berunjuk rasa di kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Pusat di Banda Aceh, Selasa (27/12), menuntut verifikasi ulang data penerima bantuan rumah. Massa korban konflik tiba di kantor tersebut sekitar pukul 10.30 WIB. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mengusung spanduk bertuliskan "BRA Aceh Selatan telah menipu hak korban konflik."
Kafrawi, koordinator aksi, dalam orasinya menyatakan, data penerima bantuan rumah korban konflik berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Selatan tidak sesuai hasil verifikasi 2008.
"Dalam data berdasarkan SK Bupati, banyak nama-nama baru yang keabsahannya patut dipertanyakan. Sedangkan masyarakat yang benar-benar korban konflik tidak masuk dalam SK tersebut," tandasnya.
Misalnya, sebut dia, di Kecamatan Bakongan Timur ada nama 34 penerima rumah bantuan. Namun, yang benar-benar korban konflik hanya tujuh orang. Selebihnya patut dipertanyakan.
"Kami menduga ada kongkalikong di tubuh BRA Aceh Selatan terhadap proses penyaluran rumah bantuan bagi korban konflik. Tindakan ini telah meresahkan korban konflik yang haknya belum terpenuhi," ujar dia.
Kepala BRA Pusat Hanif Asmara yang menjumpai pengunjuk rasa mengakui belum semua hak korban konflik terpenuhi. Seperti bantuan rumah, belum semuanya terbangun.
"Masalah pembangunan rumah belum sepenuhnya tuntas. Yang baru diselesaikan hanya pembangunan rumah yang dibakar pada masa konflik. Sedangkan rumah korban konflik yang tidak layak huni juga belum terbangun," katanya.
Selain itu, kata dia, pergantian harta benda korban konflik lainnya belum ditangani. Karena itu, BRA meminta korban konflik memberikan data sebenarnya, sehingga tidak terjadi komplain di kemudian hari.
Menyangkut permasalahan di Aceh Selatan, Hanif Asmara mengatakan pihaknya akan memeriksa kebenaran masalah yang disampaikan para korban konflik.
"Kami akan periksa ulang data penerima rumah bantuan tersebut. Sepanjang masih ada komplain, maka dana pembangunan rumah korban konflik itu tidak bisa dicairkan," katanya.
Usai mendengarkan penjelasan tersebut, massa korban konflik menyatakan menerima penjelasan tersebut. Mereka akan menunggu tindak lanjut BRA Pusat terkait penyelesaian masalah data penerima bantuan rumah korban konflik.[Antara]
