Banda Aceh - Pemerintah Aceh akan segera berkomunikasi dengan Pemkab Pidie terkait tidak dicairkan dana untuk pelaksanaan tahapan pilkada. Apalagi, gara-gara dana, Komisi Independen Pemilihan (KIP) sudah menghentikan seluruh tahapan Pemilukada di daerah penghasil keurupuk mulieng itu.
"Kita akan membangun komunikasi kembali dengan pihak eksekutif dan legislatif di Pidie untuk membicarakan tentang masalah pendanaan yang sedang dialami Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie," kata Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, kepada wartawan, Rabu (14/12) menanggapi sikap KIP Pidie menghentikan tahapan Pemilukada.
Menurut dia, selama ini Pemerintah Aceh sudah memberikan ultimatum untuk Bupati Pidie agar mendukung pilkada berjalan dengan baik dan tepat waktu. Namun, sebut dia, ultimatum tersebut tidak dindahkan. “Solusi lainnya ya Pemerintah Aceh harus membangun komunikasi kembali,” ujar Muhammad Nazar yang juga salah seorang kandidat Gubernur Aceh ini.
Dalam komunikasi tersebut, lanjutnya, Pemerintah Aceh akan meminta agar Pemkab Pidie bisa merealisasikan anggaran yang telah disepakti untuk pelaksaan pilkada. “Minimal pilkada gubernur/wakil gubernur akan berjalan, meski pilkada bupati/wakil bupati setempat ditunda, karena itu ada peraturannya," saran Wagub Nazar.
Sebelumnya diberitakan KIP Pidie menghentikan seluruh tahapan pilkada bagi bakal calon bupati/wakil bupati, termasuk tes baca Alquran.
Keputusan tersebut diambil karena tidak adanya dukungan anggaran untuk membayar honorarium panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) serta petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). []
14 Desember 2011
Soal Dana Pilkada, Pemerintah Aceh Akan Dialog dengan Pemkab
