Irwandi Cagub Aceh Terkaya, Zaini Paling Miskin

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengumumkan harta kekayaan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi kontestan pilkada 9 April 2012. Irwandi menempati posisi pertama calon kandidat gubernur Aceh terkaya dengan laporan harta kekayaan senilai Rp9.002.194.771, sementara Zaini berada di urutan terakhir dengan jumlah kekayaan sebanyak Rp99.788.369.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah di Banda Aceh, Jumat (30/3), mengatakan, pengumuman harta kekayaan kontestan tersebut merupakan tindak lanjut surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"KPK menyurati KIP Aceh agar mengumumkan kepada publik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon gubernur/wakil gubernur," katanya.

Ia mengatakan, KPK dalam surat bernomor B-68/A/12/03/2012 ditandatangani Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya H Harefa juga melampirkan detail besaran harta masing-masing pasangan calon.

"Uraian harta tersebut meliputi harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti alat transportasi, kepemilikan logam mulia, surat berharga, serta utang piutang," sebutnya.

Dalam lampiran surat KPK tersebut, kata dia, calon gubernur Tgk Ahmad Tajuddin memiliki harta Rp1.573.000.000 dan pasangannya calon wakil gubernur Teuku Suriansyah Rp2.062.915.655.

Kemudian, calon gubernur Irwandi Yusuf melaporkan hartanya Rp9.002.194.771 dan pasangannya calon wakil gubernur Muhyan Yunan dengan nilai kekayaan Rp8.709.104.078.

Calon gubernur Darni M Daud dengan kekayaan Rp5.102.868.818 dan pasangannya calon wakil gubernur Ahmad Fauzi dengan jumlah kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp1.784.898.111.

Berikutnya, calon gubernur Muhammad Nazar dengan jumlah harta Rp1.287.264.113 dan 2.500 dolar Amerika Serikat (Rp24.295.000—dihitung $1 = Rp9.718). Sedangkan pasangannya calon wakil gubernur Nova Iriansyah dengan kekayaan Rp3.048.077.285 dan 33.092 dolar Amerika Serikat (Rp321.588.056-- dihitung $1 = Rp9.718).

Sementara Calon Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah dengan jumlah kekayaan sebanyak Rp99.788.369 dan pasangannya calon wakil gubernur Muzakir Manaf dengan nilai harta yang dilaporkan sebesar Rp66.359.878.

"Data kekayaan itu dilaporkan pasangan calon ke KPK. Kami tidak punya kewenangan apa pun untuk menyatakan apakah laporan kekayaan para kandidat ini sudah jujur atau tidak," ujar Nurjani.

KIP Aceh, menurut Nurjani, dalam penyerahan LHKPN ini dapat bertindak selaku fasilitator. Artinya para pasangan calon dapat menitipkan LHKPN mereka untuk disampaikan oleh KIP ke KPK.

"Bisa juga KIP hanya menerima tanda terima dari KPK atas LHKPN yang diserahkan langsung oleh masing-masing kandidat. Saya saja sampai tiga kali ke KPK di Jakarta untuk menyampaikan LHKPN para kandidat," ungkap Nurjani Abdullah.[red/ant]

Panwas Tebang Pilih Atau Takut Bertindak

Banda Aceh – Pasca deklarasi damai, kasus kekerasan terkait Pilkada terus saja terjadi. Sayangnya, Panwas sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan Pilkada yang harus bersikap netral, tegas, dan berani terkesan tebang pilih dalam bertindak, bahkan terkesan takut.

“Kekerasan yang terus meningkat, diragukan akan menghasilkan Pilkada yang demokratis. Panwas sebagai komponen yang ikut mengawasi proses pelanggaran pelaksanaan Pilkada seharusnya dapat bekerja secara optimal, bukan hanya mengerluarkan statement di media massa tanpa ada reaksi konkrit sehinggan akan terus terjadi tindak pidana pilkada,” papar aktivis Kata Hati Institute, Fahrol Riza Yusuf di damping Direktur AJMI, Agusta Mukhtar, Jumat (30/3) di Banda Aceh.

Katanya, Deklarasi  Pilkada Damai pada 14 Maret 2012 oleh para kandidat yang bersaing dalam Pilkada sampai saat ini, masih menjadi jargon semata. Hal ini terbukti karena pasca deklarasi kekerasan terus terjadi.

“Bahkan, intensitasnya semakin naik,” lanjutnya.

Menurutnya, jika  berbagai kekerasan yang terkait dengan Pilkada tidak terkait dengan para kandidat, tentunya menunjukan adanya sesuatu yang hal yang lebih membahayakan sedang terjadi di Aceh.

“Berarti ada kelompok-kelompok yang tidak jelas sedang melakukan upaya menciptakan instabilitas atas perdamaian,” tambah Fahrol.

Pilkada yang seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem demokrasi yang baik di Aceh, hari ini di kotori oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dan intimidasi serta pelanggaran lainnya yang di angkat oleh media setiap hari dalam konteks Pilkada, semakin membuat kondisi yang tidak nyaman di masyarakat.

Ditambah lagi, sebut Fahrol, kinerja Panwas yang sangat lemah untuk menindak setiap pelanggaran pidana Pilkada membuat kondisi kenyamanan masyarakat semakin rumit.

“Kalau situasi ini terus di biarkan terjadi oleh Panwas dan komponen lainnya, akan sangat diragukan menghasilkan Pilkada yang demokratis demi menjaga perdamaian di Aceh,” pungkas Fahrol.[]

Penyelesaian RPP Migas Tak Kunjung Tuntas

Banda Aceh - Penyelesaian Rancangan peraturan pemerintah minyak dan gas (RPP Migas) yang merupakan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh tidak kunjung tuntas.

"Padahal, semua peraturan pemerintah yang merupakan turunan UUPA termasuk migas harus selesai dua tahun setelah undang-undang itu diundangkan," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Aceh Makmur Ibrahim di Banda Aceh, Kamis (29/3).

Menurut dia, RPP Migas tersebut tertahan di Kementerian Keuangan. Pihak Menteri keuangan sepertinya tidak menyetujui masalah bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh Padahal, kata dia, ketika pembahasan di sejumlah kementrian terkait lainnya, semua substansi yang diatur dalam RPP tersebut disetujui dan disepakati bersama.

"Tapi ketika soal bagi hasil, Kementrian Keuangan menolaknya. Ini hambatannya. Penyelesaian RPP Migas ini cukup melelahkan, lebih dari 45 kali pertemuan," ungkap dia.

Ia mengatakan, Pemerintah Aceh akan terus berjuang agar RPP Migas tersebut bisa diterbitkan, mengingat peraturan pemerintah itu merupakan petunjuk teknis soal migas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.

"Seharusnya, peraturan pemerintah soal migas tersebut sudah tuntas dua tahun setelah UUPA diundangkan. Namun ini sudah tahun keenam, tetapi belum juga diterbitkan," katanya.

Ia menyebutkan, jika peraturan pemerintah soal migas tersebut tidak diterbitkan, maka UUPA yang merupakan undang-undang otonomi khusus bagi Aceh tidak bisa diimplementasikan secara optimal.

"Kami berharap Kementerian Keuangan menyetujui pasal dalam RPP yang mengatur bagi hasil migas disetujui. Sebab, semua kementrian terkait telah menyetujuinya," kata Makmur Ibrahim.[ant]

Rakorpimcam Abes Titik Beratkan Netralitas Dalam Pilkada

Jantho – Netralitas unsur PNS, TNI dan Polri dalam rangka menghadapi Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati di Aceh, diangkat sebagai bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Rakorpimcam) Pemkab Aceh Besar, di Ruang Pertemuan T. Bachtiar Panglima Polem, Setdakab, Jantho, pada Kamis (29/3).



Rakorpimcam tersebut, dibuka Pj Bupati Aceh Besar Zulkifli Ahmad yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abu Bakar HS dan diikuti 69 peserta, masing-masing terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil/Danposramil se-Aceh Besar.

“Semua diharapkan dapat menyukseskan agenda daerah tersebut dalam rangka terpilihnya kepala daerah yang legitimate dan mendapatkan kepercayaan serta amanah rakyat,” ungkap, Abu Bakar.

Kepada peserta Rakorpimcam, Bupati Aceh Besar, meminta untuk mampu memberikan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat, sehingga dapat mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa adanya paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

“Sebab, keadaan yang aman, nyaman dan tentram akan tercipta apabila adanya koordinasi yang baik antarkita dalam menyikapi situasi dan kondisi di lapangan,” pungkasnya.[]

Protes BBM Naik, Ibu Rumah Tangga Dorong Sepmor

Banda Aceh – Banyak cara dilakukan warga untuk memprotes rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Yasmin Shabri, misalnya, ibu rumah di Komplek Perumahan Ajun Lam Hasan, Jln. Dahlia No.102, Aceh Besar, berunjuk rasa tunggal dengan mendorong sepeda motor sepanjang lima kilometer, Kamis (29/3).



[caption id="attachment_8119" align="alignleft" width="300" caption="Yasmin Shabri (32) seusai diberhentikan petugas. Aksi tunggal ibu rumah tangga dengan mendorong sepeda motor dari Ajuen-Simpang Lima itu sebagai wujud keprihatinan dampak dari naiknya harga BBM. [Chaideer Mahyuddin/ACEHCORNER.COM"]"][/caption]Dalam aksinya Yasmin memakai panci di kepala sebagai pengganti helm, menggantungkan wajan di bahu, jiregen di sepeda motor, dan goni bertuliskan beras. Ia mengikat poster, "harga BBM naik harga diri pemerintah turun" di depan sepeda motornya.

Di sepanjang jalan, ibu beranak tiga ini tidak bicara sepatah kata pun. Ia menutup mulutnya dengan masker. Aksi damai yang dilakukan Yasmin menarik perhatian dan simpati pengguna jalan. Bahkan ada warga yang turun dari mobil untuk mengambil foto dengan handphone.

Seorang polisi lalu lintas sempat menanyakan surat izin berunjukrasa saat melintas di ruas jalan Teuku Umar, Banda Aceh. "Saya hanya menyampaikan aspirasi pak," jawabya. Lalu polisi bersimpati,  mengawal dan mengamankan jalan untuk Yasmin hingga tujuan akhirnya bundaran Simpang Lima.

Yasmin sempat singgah di POM bensin di kawasan Simpang Tiga, Banda Aceh. Ia membagikan selebaran yang berisi puisi berjudul "Sepercik Marah," karyanya sendiri pada warga yang mengisi bensin.

Menurut Yasmin, kenaikan BBM berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia. "Kalau BBM naik, semua harga naik. Anak-anak bisa terkena gizi buruk, kebutuhan dapur naik, perempuan kelompok yang paling dirugikan," ujarnya. "Saya kecewa pada pemerintah," pungkasnya. Kreatif bukan? [Azka]

Sengketa DPT Bener Meriah Tuntas

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menuntaskan sengketa pemilih antara Kabupaten Aceh Timur dengan Bener Meriah. KIP pun memperbaiki data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya.

[caption id="attachment_383" align="alignleft" width="300" caption="Tgk Akmal Abzal | KIP Aceh"][/caption]

Penyelesaian sengketa pemilih di kedua daerah itu, menurut Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran Pemilih KIP Aceh Akmal Abzal, dicapai dalam sebuah pertemuan di Meuligoe Gubernur Aceh pada 23 Maret lalu.

Pertemuan itu dihadiri oleh Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A. Karim, ketua dan komisioner KIP Aceh, anggota Panwaslu Aceh, Pj Bupati Aceh Timur dan Bener Meriah, serta anggota KIP dan Panwaslu kedua kabupaten.

Akmal menyebutkan, kedua kabupaten sepakat untuk menyelesaikan sengketa pemilih itu dengan merujuk kepada surat Menteri Dalam Negeri dan surat Gubernur Aceh yang merekomendasikan sebanyak 735 orang pemilih yang sebelumnya didaftarakan di Bener Meriah dan Aceh  Timur itu kini hanya boleh memilih satu kali di Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. “Jadi tidak boleh melakukan pencoblosan ganda,” terang Akmal dalam konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Rabu (28/3).

Akmal menjelaskan, sebelumnya KIP Bener Meriah memasukkan 735 pemilih ini ke dalam DPT pilkada 2012 di kabupaten tersebut. Mereka tersebar di lima wilayah yaitu Sarah Reje, Sarah Gele, Seujuek, Ranto Panyang, dan Garut. Bener Meriah menganggap mereka adalah pemilih di Kecamatan Syiah Utama. Sementara Aceh Timur menganggap bahwa 735 orang itu merupakan pemilih di Desa Blang Seunong.

Perubahan DPT

Selain masalah di atas, Akmal menambahkan, sejak penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 5 Maret lalu, KIP Aceh masih menerima perbaikan data dari beberapa daerah. Karena itu pada 27 Maret, KIP Aceh melakukan rapat pleno perbaikan DPT.

Di Aceh Timur terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 41 orang. Sebelumnya, mereka tidak terdaftar di dalam pemilih tetap. Namun setelah memperlihatkan bukti-bukti kependudukan mereka, akhirnya 41 orang ini dimasukkan ke dalam DPT.

Pemilih tetap di Aceh Timur kini menjadi 255.646 orang dari sebelumnya 255.605.

Perubahan juga terjadi di Bener Meriah. KIP setempat merevisi data --selain ada 735 orang pemilih yang dicoret-- juga ada 41 pemilih yang dihapus, karena ditemukan data ganda dan data orang yang sudah meninggal.

Dengan perubahan ini, maka pemilih tetap di Kabupaten Bener Meriah menjadi 89.566 orang. Sebelumnya 90.342 pemilih.

KIP Pidie juga melakukan perbaikan DPT. Dalam penyusunan DPT pada 5 Maret lalu, KIP Pidie keliru menjumlah total pemilih, sehingga data di rekapitulasi dengan data nama pemilih berbeda. Pemilih tetap di Pidie sebelumnya berjumlah 282.042 orang dan kini menjadi 282.826 orang.

Akmal menyebutkan, dengan adanya beberapa perbaikan DPT ini, berimbas pada bertambahnya jumlah pemilih tetap di tingkat provinsi. Sebelumnya, DPT berjumlah 3.244.680 orang dan kini berubah menjadi 3.244.729 orang. ()

Gerakan Menolak Kenaikan BBM Berlanjut

Banda Aceh - Aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Puluhan  mahasiswa dan dewan guru, Rabu (28/3) kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR Aceh. Massa yang membawa kain putih dan spanduk tiba di gedung DPRA sekitar pukul 10.30 wib, setelah sebelumnya berkumpul di depan masjid Raya Baiturrahman.



[caption id="attachment_8040" align="alignleft" width="300" caption="Mahasiswa se-Aceh tolak rencana kenaikan BBM | Foto : T. Fachrizal"][/caption]

Pengunjuk rasa datang ke gedung DPRA menggunakan sepeda motor dan satu mobil jenis pick-up. Mereka sempat membentangkan kain putih dengan ukuran panjang 15 meter di bundaran Simpang Lima. Mereka meminta masyarakat membubuhkan tantangan sebagai wujud persetujuan terhadap aksi tolak kenaikan BBM.

Setiba di gedung DPRA, tak satupun anggota dewan mau menemui mereka. "Semua dewan DPRA kenal sama saya, 69 orang  anggota dewan ada di dalam gedung tapi tak satu pun mau keluar," kata koordinator aksi, Saiful Umar, kepada wartawan. Setelah berorasi sebentar, mereka pun membubarkan diri dengan tertib. [Rahmat]

KIP Abdya Mulai Sortir Surat Suara

Nagan Raya - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya mulai menyortir surat suara sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara pilkada bupati dan wakil bupati di kabupaten itu pada 9 April 2012.

"Penyortiran dimulai hari ini (Rabu). Jadi kami belum tahu berapa jumlah surat suara yang rusak. Jika sudah diketahui, maka segera dikembali ke percetakan," kata Ketua KIP Aceh Bara Daya Nazli SAg seperti dilansir ANTARA, Rabu (28/3)

Pilkada bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya digelar 9 April 2012. Pilkada tersebut digelar serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan 16 bupati/wali kota dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Pilkada bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya diikuti enam pasangan calon, yakni Akmal Ibrahim/Lukman, Maimun Habsyah Husein/Ramli Bahar, Fadhli Ali/Suryadi Razali, Sulaiman Adami/Afdhal Jihad, Fachruddin/Burhanuddin Sampee, dan Jufri Hasanuddin/Yusrizal.

Menurut Nazli, yang disortir itu hanya surat suara pilkada bupati dan wakil bupati. Sedangkan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur merupakan wewenang KIP Aceh.

"Hingga kini surat suara pilkada gubernur dan wakil gubernur belum kami terima. Kapan tibanya, kami tidak tahu. Itu urusan KIP Aceh," ketus Nazli.

Ia mengatakan, surat suara pilkada bupati dan wakil bupati Aceh Barat Daya dicetak sebanyak daftar pemilih tetap atau DPT ditambah 2,5 persen sebagai cadangan.

"Daftar pemilih tetap di Aceh Barat Daya sebanyak 97.874 orang. Pemilih tetap ini tersebar di 250 tempat pemungutan suara di 132 gampong," katanya.

Ia mengatakan, surat suara itu akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara satu hari menjelang pemungutan suara atau paling telah 8 April mendatang.

"Kami juga melibatkan kepolisian terkait pengamanan surat suara saat didistribusikan ke tempat pemungutan suara, sehari sebelum tanggal pencoblosan," ungkap Nazli.

Menyangkut logistik pilkada lainnya, kata dia, semua sudah diterima. Logistik tersebut terdiri segel, amplop, formulir kebutuhan di Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga tinta.

"Semua logistik ini didistribusikan bersamaan dengan surat suara. Sedangkan kotak suara sudah tersedia, yakni aset pemilihan legislatif 2004 dan 2009," kata Nazli. [Ant]

BEM Se-Aceh Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

Lhokseumawe-Aksi mahasiswa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlangsung di Aceh, kali ini sedikitnya 50 an orang mahasiswa yang berasal dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh menggelar aksi demo dan menolak kenaikan BBM yang direncanakan mulai berlaku 1 April 2012 mendatang.

[caption id="attachment_8040" align="alignleft" width="300" caption="Mahasiswa se-Aceh tolak rencana kenaikan BBM | Foto : T. Fachrizal"][/caption]

Aksi tersebut dilakukan para mahasiswa dilapangan Hiraq pusat Kota Lhokseumawe pada Rabu (28/3) Pagi.

Para demonstran yang membawa berbagai poster yang bertuliskan tuntutan dan bendera organisasi secara bergantian melakukan orasi yang menolak diberlakukannya kenaikan BBM.

Kenaikan harga BBM, menurut mahasiswa, akan mencekik rakyat karena ekonomi rakyat sudah mengkerut akibat neoliberalisme yang dianut pemerintahan sekarang. "pemerintah saat ini lebih mementingkan kepentingan pihak pemilik modal daripada rakyatnya," kata Zulfikar, koordinator aksi dalam orasinya.

Selain menentang rencana kenaikan harga BBM, dalam aksi tersebut mahasiswa juga mendesak semua pihak agar mendukung pelaksaan Pilkada Aceh yang damai sehingga rakyat dapat menentukan pilihan terbaiknya untuk pemimpin aceh mendatang.

Dalam aksi yang dijaga ketat oleh puluhan personil kepolisian itu, mahasiswa juga mengancam akan kembali melakukan aksi dengan mengerahkan ribuan massa apabila pemerintah tetap menaikkan harga BBM.

Hingga berita ini diturunkan aksi mahasiswa masih terus berlangsung. [T. Fakhrizal]

GeRAK: KIP Harus Umumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan Penyumbang

Banda Aceh - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta KIP mengumumkan Laporan Penerimaan Dana Kampanye dan Penyumbang para Kandidat Peserta Pemilukada 2012, khsususnya kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. GeRAK merupakan lembaga pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2012 yang terdaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

"Kita meminta KIP Aceh dan Kab/Kota untuk segera mengumumkan Laporan penerimaan dana kampanye kandidat yang meliputi daftar penyumbang baik nama atau identitas para penyumbang, alamat lengkap, dan nomor telepon yang dapat dihubungi kepada publik lewat media massa," ungkap Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, di Banda Aceh, Selasa (27/3).

Lanjutnya, informasi terkait dana kampanye itu penting guna mendorong pemilukada yang bersih dan adil serta komitmen pemberantasan korupsi di Aceh. "Jika ini tidak segera dilaksanakan maka dapat dicurigai bahwa lembaga penyelenggaran Pemilukada Aceh 2012 tidak transparan dan akuntabel dalam menyelengara pemilu yang sedang berlangsungn," lanjutnya.

Harapnya, KIP bisa membuka secara transparan dan memudahkan akses bagi seluruh komponen sipil yang melakukan uji akses dokumen, baik laporan dana kampanye para kandidat, dokumen pengadaan barang dan jasa menyangkut soal logistik dan kebutuhan pemilukada serta akses terhadap anggaran yang dikelola oleh para penyelenggara.

"Dana pengamanan serta dana yang dikelola oleh Panwas juga harus segera dibuka, sebab hingga saat ini semua dokumen yang berhubungan dengan dokumen anggaran pihak penyelenggara sangat tertutup dan sulit untuk diakses," ketusnya.

Menurutnya, membuka informasi dana kampanye sesuai dengan aturan KIP Aceh melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 18 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, dalam pasal 81 ayat 1, 2 dan 3.

"Disebutkan bahwa KIP harus segera mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye melalui media massa paling lambat sehari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon baik Gubernur/Wakil Gubernur Aceh, Calon Walikota/Wakil Walikota serta Calon Bupati/Wakil Bupati pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2012," jelasnya.

Selain itu, jika ini diabaikan selain bertentangan dengan aturan hukum yang melekat, KIP juga telah melakukan satu pelanggaran terencana yaitu menutup akses informasi bagi publik untuk dapat mengetahui daftar penyumbang dana kampanye para pasangan calon yang bertarung dalam pemilukada tahun 2012.

Untuk itu, harapnya penyampaian informasi oleh KIP merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, sebagai wujud atas implementasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. []

Surat Suara Belum Sampai ke KIP Gayo Lues

Blangkejeren- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues, belum menerima surat suara pilkada bupati dan wakil bupati di kabupaten itu.



Ketua KIP Gayo Lues Alfin Anhar seperti yang dilansir Antara, Selasa (27/3), mengatakan surat suara dan logistik pilkada sedang dalam perjalanan menuju Blangkejeren, ibu kota Gayo Lues.

"Surat suaranya sedang dalam perjalanan dari Medan, Sumatera Utara. Kemungkinan dijadwalkan tiba Rabu (28/3) besok. Surat suara ini dicetak di Medan, Sumatera Utara," katanya.

Pilkada bupati dan wakil bupati Gayo Lues digelar 9 April 2012. Pilkada tersebut digelar serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh serta pemilihan 16 bupati/wali kota di Provinsi Aceh.

Pilkada bupati dan wakil bupati Gayo Lues diikuti tiga kontestan, yakni pasangan Abdul Karim dan Nurhayati, Irmawan berpasangan dengan H Abulia Ibrahim, serta H Ibnu Hasim dan Adam.

Menurut dia, surat suara yang dicetak sebanyak 56.173 lembar ditambah 2,5 persen dari jumlah tersebut. Jumlah 2,5 persen tersebut merupakan surat suara cadangan.

"Jika surat suara ini kami terima langsung disortir, sehingga bisa diketahui berapa jumlah yang rusak. Apabila ada surat suara rusak, langsung dikirim ke percetakan agar digantikan, sehingga tidak kekurangan di saat hari pencoblosan," katanya.

Ia mengatakan, jika proses penyortiran dan pelipatan surat suara selesai langsung didistribusikan ke tempat pemungutan suara yang tersebar di 235 titik di 11 kecamatan di Gayo Lues.

"Distribusi surat suara maupun logistik pilkada lainnya seperti tinta, formulir pengisian dan lain sebagainya paling telat tiga hari sebelum hari pencoblosan," kata Alfin Anhar.

Kabupaten Gayo Lues berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, memiliki luas wilayah 5.719 kilometer persegi dengan ibu kota Blangkejeren.

Sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser. Jaraknya tempuh dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, sekitar 12 jam perjalanan darat.[]

Tgk Agam Pemaaf Juga

Beureunun- “Saya sudah memaafkan semua orang yang berupaya mencelakai saya, karena maju dalam Pemilukada 2012,” ungkap Calon Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam kampanyenya di lapangan sepakbola Beureunuen, Mutiara Pidie, Selasa (27/3) sore.

Irwandi mengatakan, semua yang sudah terjadi, Ia maafkan. “Allah saja maha pemaaf. Teungku Agam pemaaf juga," kata Irwandi.

Didampingi Teungku Fauzi Zainal Abidin Tiro, keponakan Wali Nanggroe Muhammad Hasan Tiro, Irwandi mengatakan, ada beberapa orang-orang yang berupaya mencelakakan dirinya gara-gara maju dalam Pemilukada.

"Saya hampir meninggal gara-gara Pilkada. Ada orang yang mau mem-bom saya di Geureute (Lhoong, Aceh Besar)," ujar dia.

Irwandi menyebutkan, sebagian dari pelaku yang berupaya meledakkan iring-iringannya bersama rombongan saat melintas di jalan pantai barat tersebut, sudah ditangkap pihak Kepolisian.

"Namun masih ada yang belum. Tapi semua yang sudah terjadi saya maafkan," ungkap Irwandi yang berpasangan dengan Muhyan Yunan dengan nomor urut 2 tersebut.

Pilih Pemimpin Cerdas

Sementara itu, Teungku Fauzi Zainal Abidin Tiro mengajak rakyat Aceh, khususnya Pidie untuk memilih pemimpin yang sehat dan cerdas.

"Saya sebagai perwakilan dari keluarga Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman, menyatakan dukungan kami kepada Irwandi sebagai gubernur,”

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi mengutuk keras aksi teror atau intimidasi yang gencar dilakukan sekelompok pihak untuk menakuti masyarakat pemilih.

"Intimidasi yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah sebuah kejahatan," kecamnya.[]

Pick Up Hantam Dua Sepeda Motor

Banda Aceh- Satu unit mobil pick up hantam dua sepeda motor yang sedang parkir di depan salah satu warung kopi, di jalan Banda Aceh-Medan, kawasan Tanjong, Aceh Besar, Selasa (27/3). Kejadian naas yang menimpa sopir mobil pick up dengan nomor plat BL 8201 LF, diakibatkan kondisi badan jalan yang licin akibat kondisi hujan.

Menurut saksi mata, pemilik kedua sepeda motor tersebut sedang berteduh di warung kopi karena hujan. Tiba-tiba satu unit mobil pick up arah Lingke menuju Lambaro yang melewati jembatan baru Pango melintas dengan kecepatan 60 Km/jam. Kondisi badan jalan yang licin, membuat sopir mobil hilang daya kontrol saat di tikungan turunan jembatan dan langsung menghantam kedua unit sepeda motor yang terparkir itu.

Kedua sepeda motor naas merk Honda Supra X 125 dengan plat BL 5294 JT milik Putra, warga Ulee Kareng dan Jupiter MX Bl 6393 JK milik Kiki, warga Sibreh beserta mobil pick up tersebut kini diamankan sebagai barang bukti (BB) oleh pihak Polresta Banda Aceh.

“Kedua sepeda motor dan mobil pick up ini, kami amankan dulu di Polresta Banda Aceh sebagai barang bukti. Jika kedua belah pihak (korban dan pelaku) tidak bisa berdamai dan melanjutkan kasus ini secara hukum, maka akan kita tahan sampai proses persidangan nanti,” ungkap salah satu petugas kepolisian, Amrizal dari Polresta Banda Aceh.

Ganti Rugi

Sementara itu, Kiki salah seorang korban yang memakai sepeda motor merk Jupiter, meminta pada pemilik mobil pick up agar mau mengganti kerugian yang dialaminya.

“Motor saya harus diganti utuh, karena sudah hancur. Kalau tidak diganti secara utuh, meski body dan alat-alat lain yang rusak dan hancur itu sudah diperbaiki, maka tidak pas lagi saya naik,” ujarnya.[Rahmat]

24 Komunitas Gelar Aksi Padam Lampu Satu Jam

Banda Aceh-Lebih dari dua puluh komunitas dan lembaga lingkungan, berencana akan menyelenggarakan Kampanye Aksi Padam Lampu Satu Jam (Earth Hour), pada Sabtu (31/3) pukul 21.00-22.00 WIB yang dipusatkan di Balai Kota Banda Aceh, sebagai wujud mendukung Earth Hour 2012 yang akan dilaksanakan serentak di seluruh dunia.



Panitia pelaksana, Bayu Aji Wibowo mengatakan, kampanye ini merupakan salah satu bentuk himbauan kepada seluruh masyarakat dunia untuk lebih efisien dan bijaksana dalam pengaturan energi. Banda Aceh adalah kota pertama di Pulau Sumatera yang berinisiatif  ambil bagian dalam aksi ini. Hingga saat ini ada 26 kota di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam Earth Hour 2012.

Acara bertajuk, “Setelah Satu Jam, Jadikan Gaya Hidup” digerakkan oleh anak muda yang menjadi sukarelawan untuk berkampanye hemat energi. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Antaranya kelompok sepeda, mahasiswa, LSM, seni bela diri, wartawan dan lainnya.

“Target kami mengajak lebih banyak masyarakat Banda Aceh untuk berpartisipasi mematikan lampu dan peralatan listrik yang tidak terpakai di rumah masing-masing pada malam Earth Hour nanti,” Kata Bayu Aji Wibowo yang berasal dari komunitas sepeda Atjeh Bicycle Community.

Earth Hour 2012 di Banda Aceh telah mendapat dukungan resmi Pemerintah Kota Banda Aceh yang juga akan berpartisipasi mematikan lampu di gedung pemerintahan dan sebagian lampu jalan di ruas jalan protokol di Banda Aceh.

Aksi ini juga diikuti oleh jajaran Polisi Daerah Aceh. Selain itu, ikon utama kota yakni Mesjid Raya Baiturrahman juga turut dipadamkan. Hingga saat ini ada 2 privat sektor yang menyatakan ikut berpartisipasi yakni BPR Mustaqim Banda Aceh dan PT. Arun Lhokseumawe yang akan memadamkan lampu dan menghentikan kegiatan pabriknya selama 1 jam. Mereka juga berkomitmen melakukan hal serupa tiap bulannya.

Penanggung Jawab Earth Hour Aceh, Dede Suhendra, menambahkan sejak Febuari lalu sosialisasi Earth Hour 2012 telah dilakukan. Misalnya Aksi membersihkan sampah di Stadion Harapan Bangsa oleh Suporter Persiraja SKULL, Peugleh Pasie (Pembersihan) Pantai Uleelheu oleh Slankers Fans Club, roadshow diskusi dan pemutaran film ke sekolah dan kampus oleh WWF Indonesia dan Atjeh Bicycle Community, kampanye hidup ramah lingkungan di Blangpadang menampilkan kegiatan daur ulang sampah dan permainan perkusi dari barang bekas oleh Putroe Green dan Lab Desain Arsitektur Unsyiah.

Adapun komunitas, dan lembaga, yang mendukung kegiatan adalah Atjeh Bicycle Community, TDMRC Unsyiah, SKULL Persiraja, Slankers Fans Club, Putroe Green, Komunitas Audio Visual (KAVAN), Teater Home, Volunteer Marine Community, Walhi Aceh, Sahabat Walhi, Aneuk Badunk Atjeh, Green Journalist/The Globe Journal, Jaringan KuALA, Sahabat Laut, PLAY, WWF Indonesia, KOPHI Aceh, RAPHI Aceh, Tarung Derajat, Himpunan Mahasiswa Biologi, Parkour Banda Aceh, Lab Desain Arsitektur, Radio Rumoh PMI, BEM FKIP Universitas Serambi Mekkah, Balai Syura Ureung Inong Aceh, BLP.

Demo Tolak Kenaikan BBM di Aceh

Banda Aceh- Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR Aceh, di Banda Aceh, Selasa (27/3), menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Massa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh tersebut, tiba di gedung dewan sekitar pukul 10.20 WIB. Sebelumnya massa berkumpul di depan Masjid Raya Baiturraham.Dari depan masjid tersebut, pengunjuk rasa menuju gedung DPR Aceh dengan berkonvoi kendaraan roda dua. Konvoi mahasiswa tersebut dikawal puluhan personel Polresta Banda Aceh.

Dalam aksi tersebut, massa mengusung spanduk bertuliskan "Kenaikan BBM Menyengsarakan Rakyat", BBM Naik, Korupsi Merajalela, Rakyat Sengsara" serta tulisan lainnya yang menolak kenaikan harga BBM.

Koordinator aksi, Syakirorrozi dalam pernyataan sikap mahasiswa menyatakan menolak kenaikan BBM pada 1 April 2012. Mahasiswa mendesak pemerintah agar mencari solusi lain guna mengatasi masalah ekonomi nasional.

"Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan menurunkan massa dari berbagai lapisan masyarakat menentang kenaikan BBM sebelum 1 April," ujarnya.

Menurut dia, kedatangan mahasiswa ke DPR Aceh agar lembaga wakil rakyat itu meneruskan suara mereka dan masyarakat Tanah Rencong kepada pemerintah pusat untuk tidak menaikkan BBM.

"Dampak kenaikan BBM paling dirasakan masyarakat kecil. Solusi pemerintah menyalurkan bantuan tunai langsung sebagai pengganti subsidi BBM bukan langkah tepat. Pengalaman masa lalu, penyalurannya tidak tepat sasaran," kata Syakirorrozi.

Ketua Komisi B DPR Aceh Umuruddin Desky yang menemui pengunjuk rasa sempat ditolak mahasiswa. Mahasiswa menyatakan mereka hanya ingin bertemu Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah.

Namun politisi Partai Golkar tersebut menyatakan ketua dan wakil ketua dua DPR Aceh saat ini sedang bertugas di luar daerah. Sedangkan wakil ketua satu sedang rapat di sebuah hotel.

"Namun saya berjanji akan menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik hanya ingin bertemu pimpinan dewan, tunggu saja. Saya akan hubungi beliau," katanya.

Selang beberapa saat kemudian, Umuruddin meninggalkan pengunjuk rasa. Sementara pengunjuk rasa tetap bertahan di teras utama gedung dewan di bawah pengawal ketat aparat kepolisian.[]

Mahasiswa Unigha Bubarkan Debat Kandidat Bupati

Indrajaya – Kegiatan debat kandidat calon Bupati/Wakil Bupati Pidie yang disponsori Presma Unigha di Gedung Leguna, Gle Gapui, Indrajaya, Pidie, Senin (26/3) akhirnya batal. Sejumlah mahasiswa menerobos arena debat dan meminta kegiatan politik itu dihentikan.

Informasi yang dihimpun Aceh Corner, saat perwakilan dari pihak Rektorat, Umar Mahdi hendak membuka kegiatan debat secara resmi, beberapa mahasiswa menerobos ke dalam gedung dan meminta debat kandidat dihentikan. Padahal, saat itu semua kandidat Bupati sudah hadir dalam forum. Mereka pun gagal tampil di hadapan para mahasiswa yang sudah memadati gedung Leguna.

Sumber Aceh Corner menyebutkan, beberapa mahasiswa tidak setuju dengan acara debat kandidat di dalam kampus. Para mahasiswa tidak mau independensi kampus tercemar dengan politik praktis.

"Sekitar 8 orang menerobos gedung Leguna, mereka berteriak politik praktis tidak boleh masuk kampus," ujar Dolly mengutip keterangan mahasiswa yang ikut menerobos dialog tersebut. Sejumlah kandidat kemudian memilih meninggalkan arena. [mrb]

Mahasiswa Aceh Tolak Kenaikan BBM

 

Banda Aceh - Mahasiswa Aceh berunjukrasa menolak kenaikan harga BBM di Simpang Lima, Banda Aceh, Senin (23/3). Mahasiswa menilai kebijakan menaikan BBM hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan minyak swasta asing.

Para mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR tidak memboroskan APBN untuk hal yang tidak terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta penangkapan para koruptor.

"Kembalikan harta yang dikorupsi ke negara, karena ulah koruptor telah memiskin rakyat secara tidak langsung," kata Rizwan, koordinator aksi.

Mahasiswa juga meminta pemerintah dan DPR meningkatkan biaya kompensasi pendidikan bagi masyarakat miskin, tanpa harus menaikkan harga BBM.

Dalam orasinya mahasiswa menyebutkan, menaikan BBM seolah-olah menjadi opsi pemerintah. Padahal Indonesia pengekspor minyak dunia. Kompensasi akibat kenaikan BBM dianggap hanya memberi peluang bagi koruptor. "Ini tidak transparan dan menuai banyak masalah dalam proses pembagiannya," ujar Rizwan.

Mahasiswa yang menamakan dirinya Front Mahasiswa Pro Rakyat itu, menyatakan kenaikan BBM sangat merugikan masyarakat. Subsidi pengelola angkutan masyarakat/desa dinilai tidak menyentuh persoalan masyarakat. "Hanya koruptor menikmati hak rakyat miskin," pungkas Fakhrurrazi. (Azka)

Me’ung di Atas Panggung, Yacob Tailah Hujat Wartawan

Lhokseumawe-Beraksi sebagai juru kampanye dari Cabup Aceh Utara, seorang penyanyi Aceh M. Yacob Tailah berani menghujat wartawan di depan ribuan massa, Minggu (25/3).

[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300" caption="Penyanyi Aceh, Yacob Tailah sempat mengeluarkan kata-kata hujatan untuk wartawan yang meliput di Aceh mengenai ketidakimbangan berita saat jadi jurkam salah satu Cabup Aceh Utara, di Lhokseumawe, Minggu (25/3)"][/caption]

Dalam kampanye di Lapangan Bola kaki Meunasah Pantonlabu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, M Yacob Thailah menuding wartawan berbagai media di Aceh tak memihak kepentingan rakyat. Wartawan dan media sekarang sudah dapat dibeli sehingga beritanya banyak  tidak sesuai dengan kejadian.

Ia mencontohkan ketidak sesuain fakta antara berita dengan lapangan antaranya pemberitaan kampanye.  Menurutnya, banyak wartawan yang salah menulis. Katanya, datang pengunjung belasan ribu, tapi wartawan ditulis dua ratus orang.

“Saya berharap para wartawan luar dan dalam negeri jangan buta, tulis dengan sebenarnya,” teriak M Yacob Thailah dengan penuh semangat.

Pernyataan Yacob Tailah tersebut diralat oleh Ketua KPA/PA Aceh Utara (Pase) Tgk Zulkarni Hamzah, yang berkesempatan melakukan kampanye sebagai Jurkam. Ia pun meminta maaf kepada wartawan.

“Saya minta maaf kepada para wartawan, mungkin tadi ada diantara Jurkam yang telanjur. Saya sangat berterimakasih kepada wartawan yang selama ini telah bekerjasama dengan  kami,” ujar Zulkarnaini Hamzah.[]

Irwandi: Pendukung Saya Jangan Terprovokasi

Bireuen- Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan pasangannya Muhyan Yunan meminta pendukungnya agar tidak terprovokasi dengan teror yang ditujukan kepada mereka selama ini. Hal ini dikatakannya saat menggelar kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2012, di lapangan Kuta Asam, Kabupaten Bireuen, Minggu (25/3).

“Masyarakat Aceh bersabar menghadapi teror dan intimidasi, jangan sampai ada lagi korban jiwa dalam Pilkada ini," kata Irwandi.

Pada kampanye terbuka yang dihadiri belasan ribu pendukungnya, mantan Gubernur Aceh itu juga menyampaikan, beberapa pelaku teror terhadap dirinya telah diamankan aparat kepolisian.

"Perlu kita ingat bahwa semua adalah saudara kita. Jangan sampai hanya gara-gara politik semusim, kita harus saling membunuh," katanya.

Pada kampanye di Kabupaten Bireuen tersebut, tim pemenangan Irwandi-Muhyan menurunkan beberapa orang juru kampanyenya, seperti Ketua Umum Seramoe Muharram Idris, Tgk Anwar H Usman Kuta Kreung, Ustad Fauzi Tiro, Hasan Umar, dan Tgk Zainal Abidin yang juga adik kandung mantan Panglima GAM Tengku Abdullah Safei.[]

Inilah Jadwal Kampanye Zaini-Muzakir

Banda Aceh- Pasangan Calon Gubernur dari Partai Aceh (PA) dijadwalkan akan mengikuti kampanye terbuka dari tanggal 24 Maret, di Langsa yang akan dihadiri langsung oleh dokto Zaini dan Mualem. Sementara hari ini, Minggu (25/3), pasangan eks kombatan ini akan melakukan kampanye di Lapangan Bola Kaki, Peureulak pukul 14.00 WIB.

Selain itu, kandidat Cagub-Cawagub PA tersebut juga akan melakukan kampanye terbuka bersama-sama di Lapangan KP3-Banda Sakti, Lhokseumawe pada 26 Maret, berlanjut 29 Maret di Aceh Tengah yang bertempat di Lapangan Meusara Alun, 2 April di Banda Aceh bertempat di Stadion Harapan Bangsa, Lhoong Raya dan 5 April di Pidie, bertempat di Alun Alun Pusat kota Sigli.

Sementara kampanye perseorangan dari Cagub PA yang dihadiri oleh Zaini Abdullah, dimulai tanggal 27 Maret di Pidie Jaya bertempat di Lapangan Bola Kaki, Meureudu, 28 Maret di di lapangan Pemuda Bola Kaki Kecamatan Kota Kuala Simpang, Tamiang, 31 Maret di Aceh Barat bertempat di Lapangan Bola Kaki Meureuboe, 1 April di Aceh Jaya bertempat di Lapangan Tsunami Depan DPA Calang, 3 April di Sabang bertempat di Lapangan Sabang Fair dan 4 April di Nagan Raya bertempat di lapangan Bola Kaki Leupe Kecamatan Kuala.

Sedangkan untuk jadwal kamapanye Muzakkir Manaf, diagendakan akan dimulai pada 27 Maret di Simeulue bertempat di Lapangan Bola Kaki Desa Ganting, 27 Maret di Aceh Selatan bertempat di lapangan Bola Kaki Gema Samadua, 28 Maret di Bireuen bertempat di Lapangan Bola Kaki Blang Asan Matang Glumpang Dua.

31 Maret kampanye terbuka Muzakir akan dilaksanakan di Aceh Tenggara yang bertempat di Lapangan Stadion H. Sahadat, Kuta Cane, 1 April di Gayo Lues bertempat di Lapangan Pacuan Kuda Buntul Nege Blang Sare. 1 April Subussalam bertempat di Lapangan Beringin Kota Subulussalam dan 3 April di Aceh Barat Daya bertempat di Lapangan Pulau Kayu Susoh.[]

Jadwal Kampanye Irwandi-Muhyan

Banda Aceh-KIP Aceh telah menjadwalkan kampanye terbuka untuk kontestan Pemilukada Aceh 2012. Kandidat Cagub dan Cawagub pun telah merilis sebagian jadwal kampanye di beberapa tempat untuk mendapatkan suara dalam pemilihan yang digelar 9 April mendatang. Pasangan Irwandi-Muhyan salah satunya. Berikut tahapan kampanye terbuka pasangan nomor urut dua ini yang akan diadakan di seluruh Aceh.



Untuk Kampanye serentak, kedua calon Gubernur dan wakil Gubernur akan berkampanye pada tanggal 4 April di Banda Aceh. Sementara untuk daerah lain, pasangan Irwandi-Muhyan melakukan pembagian tugas untuk saling mengisi jadwal kampanye yang begitu sempit.

Irwandi Yusuf akan memulai kampanye terbukanya tanggal 25 Maret di Bireuen, kemudian tanggal 26 Maret akan melakukan kampanye di Aceh Tengah, disusul pada tanggal 27 Maret yang akan di lakukan di Pidie.

Sementara pada tanggal 29 Maret, Irwandi berencana akan melakukan kampanye di Aceh Utara, tanggal 31 Maret di Aceh Tamiang dan tanggal 2 April di lakukan di Aceh Timur.

Sedangkan wakilnya Muhyan Yunan, akan memulai kampanye pada tanggal 24 Maret di Pidie Jaya, tanggal 26 Maret di Nagan Raya, tanggal 27 Maret di Aceh Barat, tanggal 29 Maret di Aceh Selatan, tanggal 31 Maret di Aceh Barat Daya,.

Bulan April, Muhyan dijadwalkan akan menemui simpatisannya pada tanggal 1 April di Aceh Singkil, tanggal 2 April di Aceh Tenggara dan tanggal 3 April di Subulussalam.

Sementara daerah lainnya, pasangan Irwandi-Muhyan menyerahkan kampanye terbuka pada juru kampanye (jurkam). Mereka dijadwalkan akan melakukan kampanye masing-masing pada 24 Maret dan berakhir pada 5 April.[]

Jadwal Kampanye Abi Lampisang dan Wakilnya

Banda Aceh-Pasca ditetapkan kampanye terbuka dalam Pemilukada Aceh 2012, beberapa kandidat Calon Gubernur Aceh mulai unjuk gigi di beberapa tempat guna mendapatkan suara menuju kursi Aceh Satu. Berikut jadwal kampanye Calon Gubernur Abi Lampisang dan wakilnya, Ir. Suriansyah di beberapa daerah, di Aceh.

Abi Lampisang-Suriansyah telah mengagendakan sejumlah tempat untuk melakukan kampanye secara terbuka. Khusus untuk jadwal kampanye yang diagendakan langsung dihadiri Abi Lampisang, dimulai pada tanggal 24 Maret di Aceh Tamiang. Kemudian, dari Tamiang, Abi akan melakukan kampanye terbuka di Langsa pada 25 Maret, dilanjutkan tanggal 26 Maret di Aceh Timur, sehari kemudian (27/3) di  Lhokseumawe, 28 Maret di Aceh Utara, kemudian di Bireun pada tanggal 29 Maret dan 31 Maret di Aceh Tengah. Pada tanggal 1 April, Abi Lampisang akan mengadakan kampanye di Pidie, 2 April di Aceh Besar dan tanggal 4 April dilanjutkan di Sabang.

Sementara wakilnya, Ir Suriansyah, diagendakan akan mulai berkampanye pada tanggal 24 Maret di Aceh Barat Daya, tanggal 25 Maret di Nagan Raya, tanggal 26 Maret di Aceh Barat, tanggal 27 Maret di Aceh Jaya, tanggal 28 Maret di Aceh Selatan, tanggal 29 Maret di Aceh Barat Daya.

Suriansyah kemudian akan melakukan kampanye lagi pada tanggal 31 Maret di Singkil, dilanjutkan tanggal 1 April di Aceh Tenggara, tanggal 2 April di Lhokseumawe dan Subulussalam, tanggal 03 April di lakukan di Banda Aceh.[]

Kampanye Muhyan di Pidie Jaya Dihadiri Ratusan Warga

Tringgadeng - Kampanye perdana untuk kandidat pasangan Irwandi-Muhyan, di Alun-alun Trienggadeng, Pidie Jaya, Sabtu (24/3) yang dihadiri Muhyan Yunan minim pengunjung. Warga yang datang hanya ratusan, sehingga tak mampu memenuhi area yang tersedia. Suasana sepi semakin terlihat, karena warga memilih untuk tidak mengisi area depan panggung, tapi di samping panggung.

Di depan massa pendukungnya, pasangan wakil gubernur nomor urut dua, Muhyan Yunan, hanya mengambil waktu berpidato sekitar 15-20 menit. Muhyan banyak mengulas kepemimpinan Irwandi Yusuf, dan posisinya saat menjabat Kadis BMCK Aceh.

"Selama lima tahun, secara fisik Irwandi sudah membangun Aceh, berupa jalan, banyak jembatan, dan ini membuat saudara kita di pantai barat, bisa dengan mudah melakukan perjalanan ke Banda Aceh. Kemudian ada JKA, dan juga bantuan rumah untuk warga miskin,"ulas Muhyan di atas panggung.

Di sisi pengamanan, puluhan brimob bersenjata api laras panjang ditempatkan di seputar area alun-alun. Pengaman juga dibantu anggota TNI, mulai di depan pintu masuk Alun-alun Trienggadeng. (Rzf)

Kampanye Perdana Nazar Dihadiri Ribuan Massa

Mutiara Timur - Ribuan pendukung pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Muhammad Nazar dan Nova Iriansyah memadati  lapangan bola kaki dalam kampanye perdana calon yang diusung Partai Demokrat, PPP, dan Partai SIRA di Kota Mini, Mutiara Timur, Pidie. Dalam Kampanye perdana tersebut Muhammad Nazar menawarkan konsep kepemimpinan Aceh masa datang bernuansa islami.

Pantauan Aceh Corner di lokasi kampanye, ribuan massa dengan menggunakan ratusan kendaraan roda dua, becak dan mobil mulai memadati lapangan bola sekira pukul 15.30. Massa datang dari berbagai arah timur dan barat jalan propinsi. Orasi politik dimulai usai shalat ashar.

Selain H. Muhammad Nazar, kampanye juga diisi oleh Tgk Saiful Mila, dan Tgk Bahrum M Rasyid.  Acara kampanye tersebut selain diisi orasi politik juga diselingi musik dan komedi yang dibawakan Apa Lambak.

Dalam orasinya, Tgk Saiful mengungkapkan Aceh butuh pemimpin yang mampu mengembalikan marwah dan martabat masyarakat Aceh. Tgk Saiful tak lupa menyampaikan kasus penganiaan dirinya saat menjadi khatib jum'at di Masjid Keumala, Pidie, September 2011 lalu.

"Saya pernah dihajar di Keumala, karena pemimpin seperti mafia di Aceh," ujarnya yang disambut yel-yel "Hidup Nazar-Nova".

Menurutnya Aceh butuh yang cerdas, bijaksana dan mampu menjadi tokoh pemersatu di Aceh. "Muhammad Nazar mampu dalam segala bidang, pemerintahan dan agama sehingga bisa membuat bangsa Aceh lebih bermartabat," lanjutnya.

Secara umum, para jurkam pasangan nomor 4 menyampaikan pihaknya fokus pada penegakan syariat islam, kesejahteraan, dan pencerdasan rakyat. SementarMuhammad Nazar dalam orasi politik menyampaikan, dirinya maju untuk menyelamatkan Aceh. "Aceh selalu dalam perang sejak abad ke-8, sampai sekarang. Mulai masa Belanda, DI/TII, DOM, hingga sekarang. Jadi mari memelihara perdamaian untuk anak cucu," katanya.

Menurut Nazar, semua pihak perlu membangun Aceh tanpa perang dan kekerasan, agar kehidupan beragama akan lebih baik. Menegakkan agama islam di bumi Aceh adalah sebuah kewajiban, Ke depan pihaknya berjanji akan menerapkan syariat islam secara lebih baik.

Di akhir orasinya, tokoh pejuang Referendum Aceh meminta para calon gubernur lain untuk tidak mrrusak perdamaian dan persaudaraan demi kursi gubernur. (mrb)

Aceh dan Musem Luah Blang

KAMIS (22/3) merupakan hari pertama kampanye terbuka. Para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyampaikan visi dan misi di sidang paripurna DPRA dan DPRK. Berbagai program cet langet dibungkus rapi dalam visi dan misi itu. Kalau dipikir-pikir, program mereka tak jauh berbeda, semuanya  bermuara pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan sekaligus menjaga perdamaian tetap abadi. Mereka begitu bersemangat membuat rakyat terbius sekaligus terlena pada program-program mereka.

Ini memang lagi musim jual kecap. Tak perlu heran, jika di setiap tempat digelar kecap dagangan, dari kecap berkualitas bagus, sampai kecap basi. Mereka selalu berteriak, “Inilah kecap nomor satu!” Tak ada yang mau disebut menjual kecap nomor dua. Para penjual ini pun sudah cukup pandai peh tem karena memang semuanya jago olah.

Oh ya, mereka juga berkali-kali menandatangani ikrar mewujudkan Pilkada damai. Mereka juga sering mengikrarkan akan bersaing secara sehat, tak menggunakan cara-cara kasar, intimidasi dan teror. Untuk membuktikan keseriusannya mereka produktif mengumumkannya di media. Meski di sisi lain, kita kerap disuguhi fakta yang berbeda.

Bagi saya, inilah saat di mana Aceh memasuki musem luah blang. Suatu musim di mana sejumlah hal tabu yang sebelumnya tak boleh dilakukan, menjadi dibolehkan. Hukum dibuat menjadi lebih longgar. Sanksi ditiadakan.

“Syi perjelas dilee pue musem luah blang?” interupsi seorang kawan saya. Dia memang paling kritis dan selalu memperhatikan hal-hal kecil.

Baiklah, saya akan bercerita dulu soal musem luah blang. Ada atau tidaknya interupsi itu, istilah musem luah blang memang perlu diperjelas. Sebab, sudah tabiat kita di sini, sering membungkus suatu ketidakjelasan ditutup dengan ketidakjelasan lain. Akibatnya, benar-benar menjadi tak jelas!

Secara bebas (terjemahan dari bahasa Aceh ke bahasa melayu) musem luah blang dapat diterjemahkan sebagai ‘musim luas lahan/sawah’. Kedengarannya sangat lucu, bukan? Inilah kelemahan dari penerjemahan: membuat martabat suatu bahasa menjadi rendah makna yang dikandungnya ketika dialihbahasakan.

Istilah musem luah blang merujuk pada kondisi saat petani melakukan panen secara serentak (koh pade). Saat musim koh pade  masyarakat di kampung-kampung (terutama kaum perempuan) senang bukan kepalang. Inilah saatnya mereka memanen hasil dan mengumpulkan rupiah dengan cara menjadi pengangkut nimbai (ukuran satu ikat batang padi seukuran genggaman orang dewasa).

Sawah-sawah yang sebelumnya dipenuhi tanaman padi, kini mulai polos berganti hamparan jeundrang dan jerami. Para kaum perempuan lalu lalang di sawah, berpindah dari satu sawah ke sawah lain, untuk angkut nimbai.

Masyarakat di Aceh rata-rata menanam padi dua kali dalam setahun. Sesekali bahkan bisa hingga tiga kali, sering disebut padi salah musim. Maka musem luah blang di Aceh terjadi dua kali setiap tahun, kadang sampai tiga kali.

Dulu saat teknologi pertanian belum maju (belum ada sistem irigasi) serta masyarakat masih mengandalkan hujan (sawah tadah hujan), musem luah blang bisa berlangsung lama. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Selesai panen biasanya masyarakat hanya menunggu sebentar dan kemudian bersiap-siap menanam lagi.

Saat musem luah blang, masyarakat akan melepaskan ternak secara bebas. Anak-anak mulai bermain layang-layang di sawah, sebagian lain memilih bermain bola. Ada masyarakat menanam cabai, jagung, tembakau, kedelai atau semangka. Jika tak punya lahan sendiri, mereka menyewa lahan orang lain. Intinya, masyarakat bisa melakukan sesuatu secara bebas.

Namun, saat musim tanam, hal-hal tersebut menjadi ‘haram’ dilakukan. Tak boleh sesuka hati. Jika ingin menanam padi harus dilakukan di lahan sendiri, tak boleh di lahan orang lain. Bagi pemilik ternak tak boleh melepaskan ternah sembarangan. Anak-anak tak boleh bermain layang-layangan, lebih-lebih bermain bola. Bermain di lampoh soh saja yang dekat dengan sawah warga bisa berisiko jika bola jatuh mengenai tanaman padi.

Jika tak mengindahkan larangan-larangan ini alamatnya bisa celaka. Bagi pemilik ternak, jangan harap ternaknya kembali ke kandang dalam kondisi normal. Masih syukur jika dagingnya masih bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi. Bagi anak-anak yang bermain layang atau bola pasti akan keunong geulawa. Bolanya bisa ditebas.

Saya pikir, penjelasan singkat di atas bisa memberi gambaran (meski sedikit) untuk membedakan antara musem luah blang dan musim tanam. Jika boleh membuat tamsilan, saya ingin menamsilkan musem luah blang dengan kondisi kita hari ini, sementara musim tanam seperti masa saat Aceh masih dibalut konflik dan dalam cengkeraman militer (darurat militer).

Saya yakin semua kita punya memori tentang kondisi Aceh ketika berada dalam suasana darurat militer. Bagi yang punya memori pendek dan gampang lupa, bolehlah saya mengajak kita kembali ke saat darurat militer. Hukum yang berlaku adalah hukum militer. Bendera yang boleh dikibarkan adalah merah putih. Media tak boleh sembarang menulis. Wartawan yang meliput harus memiliki surat atau izin dari penguasa militer (Penguasa Darurat Militer Daerah-PDMD). Orang tak boleh sembarangan berleha-leha, sebab sering risikonya mati. Demonstrasi menentang negara dilarang. Rapat-rapat, lebih-lebih rapat gelap dipantau. Pokoknya serba diawasi.

Kini pantangan-pantangan itu sudah tak ada lagi bersebab kesepahaman MoU Helsinki. Istilah yang beberapa tahun belakangan sering disebut, diulang-ulang dengan semangat sambil menepuk dada. Sebab, MoU itu dianggap pencapaian tertinggi, meski sebenarnya adalah sebuah kecelakaan sejarah. Sebuah pengkhianatan pada cita-cita dan ideologi, terutama jika dikaitkan dengan sikap ‘kita akan berdamai jika merdeka adalah solusinya’.

Kita pun masuk dalam musem luah blang. Hal-hal yang saat musim tanam berlabel ‘tabu’ menjadi bebas dilakukan. Jik dulu saat bermain layang-layang kita tak pernah berkelahi, kini karena benang layang kita bergesekan dan tersangkut pada benang layang kawan harus meu-roro-darah. Jika dulu saat bermain bola kita berjibaku hingga berjatuhan, patah pate, kita masih bisa tertawa, kini hanya karena keunong sumbo kita tak lagi saling bicara. Kita menjadi gampang mengumbar istilah ‘pengkhianat’ yang dulu hanya ditujukan untuk sang musuh.

Ah, ini kan lagi musem luah blang! Boleh peulheuh layang ubee-be panyang beunueng, tapi tak boleh melampaui layangku! Begitu titah anda sekarang. Hom hai!

Aceh dan Musem Luah Blang

KAMIS (22/3) merupakan hari pertama kampanye terbuka. Para kandidat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyampaikan visi dan misi di sidang paripurna DPRA dan DPRK. Berbagai program cet langet dibungkus rapi dalam visi dan misi itu. Kalau dipikir-pikir, program mereka tak jauh berbeda, semuanya  bermuara pada bagaimana mewujudkan kesejahteraan sekaligus menjaga perdamaian tetap abadi. Mereka begitu bersemangat membuat rakyat terbius sekaligus terlena pada program-program mereka.

Ini memang lagi musim jual kecap. Tak perlu heran, jika di setiap tempat digelar kecap dagangan, dari kecap berkualitas bagus, sampai kecap basi. Mereka selalu berteriak, “Inilah kecap nomor satu!” Tak ada yang mau disebut menjual kecap nomor dua. Para penjual ini pun sudah cukup pandai peh tem karena memang semuanya jago olah.

Oh ya, mereka juga berkali-kali menandatangani ikrar mewujudkan Pilkada damai. Mereka juga sering mengikrarkan akan bersaing secara sehat, tak menggunakan cara-cara kasar, intimidasi dan teror. Untuk membuktikan keseriusannya mereka produktif mengumumkannya di media. Meski di sisi lain, kita kerap disuguhi fakta yang berbeda.

Bagi saya, inilah saat di mana Aceh memasuki musem luah blang. Suatu musim di mana sejumlah hal tabu yang sebelumnya tak boleh dilakukan, menjadi dibolehkan. Hukum dibuat menjadi lebih longgar. Sanksi ditiadakan.

“Syi perjelas dilee pue musem luah blang?” interupsi seorang kawan saya. Dia memang paling kritis dan selalu memperhatikan hal-hal kecil.

Baiklah, saya akan bercerita dulu soal musem luah blang. Ada atau tidaknya interupsi itu, istilah musem luah blang memang perlu diperjelas. Sebab, sudah tabiat kita di sini, sering membungkus suatu ketidakjelasan ditutup dengan ketidakjelasan lain. Akibatnya, benar-benar menjadi tak jelas!

Secara bebas (terjemahan dari bahasa Aceh ke bahasa melayu) musem luah blang dapat diterjemahkan sebagai ‘musim luas lahan/sawah’. Kedengarannya sangat lucu, bukan? Inilah kelemahan dari penerjemahan: membuat martabat suatu bahasa menjadi rendah makna yang dikandungnya ketika dialihbahasakan.

Istilah musem luah blang merujuk pada kondisi saat petani melakukan panen secara serentak (koh pade). Saat musim koh pade  masyarakat di kampung-kampung (terutama kaum perempuan) senang bukan kepalang. Inilah saatnya mereka memanen hasil dan mengumpulkan rupiah dengan cara menjadi pengangkut nimbai (ukuran satu ikat batang padi seukuran genggaman orang dewasa).

Sawah-sawah yang sebelumnya dipenuhi tanaman padi, kini mulai polos berganti hamparan jeundrang dan jerami. Para kaum perempuan lalu lalang di sawah, berpindah dari satu sawah ke sawah lain, untuk angkut nimbai.

Masyarakat di Aceh rata-rata menanam padi dua kali dalam setahun. Sesekali bahkan bisa hingga tiga kali, sering disebut padi salah musim. Maka musem luah blang di Aceh terjadi dua kali setiap tahun, kadang sampai tiga kali.

Dulu saat teknologi pertanian belum maju (belum ada sistem irigasi) serta masyarakat masih mengandalkan hujan (sawah tadah hujan), musem luah blang bisa berlangsung lama. Kondisinya jauh berbeda dengan sekarang. Selesai panen biasanya masyarakat hanya menunggu sebentar dan kemudian bersiap-siap menanam lagi.

Saat musem luah blang, masyarakat akan melepaskan ternak secara bebas. Anak-anak mulai bermain layang-layang di sawah, sebagian lain memilih bermain bola. Ada masyarakat menanam cabai, jagung, tembakau, kedelai atau semangka. Jika tak punya lahan sendiri, mereka menyewa lahan orang lain. Intinya, masyarakat bisa melakukan sesuatu secara bebas.

Namun, saat musim tanam, hal-hal tersebut menjadi ‘haram’ dilakukan. Tak boleh sesuka hati. Jika ingin menanam padi harus dilakukan di lahan sendiri, tak boleh di lahan orang lain. Bagi pemilik ternak tak boleh melepaskan ternah sembarangan. Anak-anak tak boleh bermain layang-layangan, lebih-lebih bermain bola. Bermain di lampoh soh saja yang dekat dengan sawah warga bisa berisiko jika bola jatuh mengenai tanaman padi.

Jika tak mengindahkan larangan-larangan ini alamatnya bisa celaka. Bagi pemilik ternak, jangan harap ternaknya kembali ke kandang dalam kondisi normal. Masih syukur jika dagingnya masih bisa dibawa pulang untuk dikonsumsi. Bagi anak-anak yang bermain layang atau bola pasti akan keunong geulawa. Bolanya bisa ditebas.

Saya pikir, penjelasan singkat di atas bisa memberi gambaran (meski sedikit) untuk membedakan antara musem luah blang dan musim tanam. Jika boleh membuat tamsilan, saya ingin menamsilkan musem luah blang dengan kondisi kita hari ini, sementara musim tanam seperti masa saat Aceh masih dibalut konflik dan dalam cengkeraman militer (darurat militer).

Saya yakin semua kita punya memori tentang kondisi Aceh ketika berada dalam suasana darurat militer. Bagi yang punya memori pendek dan gampang lupa, bolehlah saya mengajak kita kembali ke saat darurat militer. Hukum yang berlaku adalah hukum militer. Bendera yang boleh dikibarkan adalah merah putih. Media tak boleh sembarang menulis. Wartawan yang meliput harus memiliki surat atau izin dari penguasa militer (Penguasa Darurat Militer Daerah-PDMD). Orang tak boleh sembarangan berleha-leha, sebab sering risikonya mati. Demonstrasi menentang negara dilarang. Rapat-rapat, lebih-lebih rapat gelap dipantau. Pokoknya serba diawasi.

Kini pantangan-pantangan itu sudah tak ada lagi bersebab kesepahaman MoU Helsinki. Istilah yang beberapa tahun belakangan sering disebut, diulang-ulang dengan semangat sambil menepuk dada. Sebab, MoU itu dianggap pencapaian tertinggi, meski sebenarnya adalah sebuah kecelakaan sejarah. Sebuah pengkhianatan pada cita-cita dan ideologi, terutama jika dikaitkan dengan sikap ‘kita akan berdamai jika merdeka adalah solusinya’.

Kita pun masuk dalam musem luah blang. Hal-hal yang saat musim tanam berlabel ‘tabu’ menjadi bebas dilakukan. Jik dulu saat bermain layang-layang kita tak pernah berkelahi, kini karena benang layang kita bergesekan dan tersangkut pada benang layang kawan harus meu-roro-darah. Jika dulu saat bermain bola kita berjibaku hingga berjatuhan, patah pate, kita masih bisa tertawa, kini hanya karena keunong sumbo kita tak lagi saling bicara. Kita menjadi gampang mengumbar istilah ‘pengkhianat’ yang dulu hanya ditujukan untuk sang musuh.

Ah, ini kan lagi musem luah blang! Boleh peulheuh layang ubee-be panyang beunueng, tapi tak boleh melampaui layangku! Begitu titah anda sekarang. Hom hai!

Meskipun Sulit, Pilih Salah Satu Saja

Banda Aceh- Memilih yang terbaik dari lima pasangan putra-putra Aceh dalam Pemilukada Aceh 2012, bukan pilihan mudah. Hal ini disebabkan, lima pasangan kandidat tersebut merupakan pemimpin yang terbaik, yang dimiliki Aceh saat ini. 

“Tapi tidak bisa dibantah sebuah keniscayaan, bahwa rakyat harus memilih satu dari mereka untuk memimpin Aceh lima tahun mendatang. Siapapun yang terpilih,  kami berharap itulah yang terbaik bagi Aceh,” hal tersebut dikatakan Pj Gubernur Aceh, Tarmizi A. Karim dalam sambutannya di acara penyampaian visi dan misi calon Gubernur Aceh di Kantor DPRA, Kamis (22/3) tadi.

Kata Tarmizi, setelah kegiatan visi misi, maka esok kegiatan kampanye akan dimulai di berbagai wilayah, baik yang sifatnya di ruang terbuka maupun di ruang tertutup.

“Bisa dipastikan suasana politik di Aceh akan semarak mengingat Pemilu kepala daerah berlangsung serentak di 17 kabupaten/kota dan satu di tingkat Provinsi,” lanjutnya.

Di depan sidang anggota dewan tersebut, Tarmizi meminta izin agar bisa kembali menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Aceh, para kandidat dan tim suksesnya, untuk sama-sama menjaga ketertiban dan perdamaian.

“Jauhi segala bentuk intimidasi dan kekerasan di lapangan. Jangan lagi dikotori hajatan rakyat yang sangat demokratis ini. Mari sukseskan Pilkada demi menyongsong pembangunan Aceh yang lebih baik dalam lima tahun mendatang.  Pilkada yang jujur, adil dan demokratis serta perdamaian  Aceh yang abadi, adalah harapan kita semua,” imbuhnya.[]

Cabup Muslem Andalkan Tujuh Misi

Idi-Terwujudnya tatanan masyarakat Aceh Timur yang sejahtera secara ekonomi, adil secara sosial, partisipatif secara budaya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, menjadi visi andalan bagi pasangan Muslim Hasballah dan Marwi Umar selaku pasangan Cabup-Cawabup.



Ada tujuh misi andalan lainnya yang menjadi program andalan kandidat ini. Antaranya, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di gampong dan kota serta melanjutkan program ketersediaan air bersih. Selain itu, Muslem-Mawardi melirik peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat gampong dan perkotaan, menjamin tersedianya sarana pendidikan serta meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.

Selanjutnya, pihak Muslem-Mawardi juga berkeinginan melanjutkan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial untuk masyarakat korban konflik dan eks kombatan, mewujudkan terlaksananya nilai-nilai Islami di setiap lini masyarakat melalui lembaga-lembaga keagamaan.

“Melanjutkan reformasi birokrasi dan pengembangan sumberdaya aparatur pemerintahan secara berkelanjutan juga menjadi misi kami ke depan,” ungkap Muslim dalam siaran persnya.[]

 

Cawalkot Paparkan Visi dan Misi di Balai Walikota

Banda Aceh-Lima pasang calon walikota Aceh menyampaikan visi dan misi di hadapan sidang paripurna istimewa di balai walikota, Kamis (22/3).  Sidang paripurna tersebut dihadiri dari Pemerintahan, DPRA, KIP dan tim sukses dari kelima pasangan calon walikota tersebut .



Pasangan Zulmaifikar menjadi calon yang pertama menyampaikan visi dan misinya. Ia yang berpasangan dengan Lindawati S.Pd, merupakan kandidat bernomor urut satu. Selanjutnya, calon akan menyampaikan visi dan misi sesuai dengan nomor urut: Aminullah Usman-Muhibbah Hajat, Irwan Djohan-Alamsyah, Mawardy Nurdin- Illiza Sa’aduddin Djamal dan Tgk. Banta Herman (TB)- Muhammad Hasan Abdullah.

Kelima pasangan calon walikota tersebut, menyampaikan visi dan misinya masalah pembangunan Aceh ke depan yang modern. “Modern yang dimaksud disini adalah maju dan layak hidup yang memiliki pemerintahan yang profesional untuk mewujudkan sumberdaya masyarakat dan budaya,” ujar Irwan Djohan.

Irwan Djohan menambahkan dalam pribahasanya, “without expression dreamlike vision perforated Benefits of Sleep expression without the vision of a nightmare, artinya visi tanpa ekpresi bagaikan mimpi di siang bolong, ekpresi tanpa visi bagaikan mimpi yang buruk.”

Tgk. Banta Herman, sering di sapa TB dalam penyampaian visi dan misinya, Ia bejanji kepada kandidat yang lain, apabila nanti menjabat sebangai walikota, maka calon kandidat yang lain, misalkan pegawai negeri maka akan ditempatkan di tempat yang layak untuk menggantikan dana yang sudah dihabiskan pada masa pencalonan.

“Misalkan seorang kontraktor, maka akan dikasih proyek,” tandasnya.[rahmat]

Penyampaian Visi Misi Cagub Diwarnai Interupsi

Banda Aceh-Polemik pilkada tak hanya dirasakan di lapangan saja. Setidaknya, pada saat elit politik menyampaikan visi dan misinya dalam ruang DPRA, pergesekan nilai dan etika berpolitik juga terasa. Hal ini terlihat saat Irwandi, Darni dan Zaini menyampaikan visi dan misinya yang diwarnai interupsi dan silang pendapat mengenai penetapan waktu yang diberikan pada mereka.



Awalnya, ajang interupsi mulai terlihat saat Irwandi Yusuf menyampaikan visi dan misinya. Dalam penyampaian tersebut, salah satu Anggota DPRA Abdullah Saleh kerap memotong kata-kata Irwandi dan mengingatkan batas waktu yang diberikan.

Tak hanya itu, antara kedua tokoh elit politik ini sempat beradu pendapat mengenai penetapan waktu penyampaian visi dan misi yang tidak ditentukan ketua dewan. Selain Irwandi, ajang interupsi juga merembes pada saat Darni Daud menyampaikan visi misinya.

“Terimakasih. Tapi saya masih punya dua menit lagi. Saya hitung,” sebut Darni saat penyampaian visi misnya diwarnai interupsi.

Seakan tak kalah dari Irwandi dan Darni, saat Zaini menyampaikan visi misinya di hadapan para pihak yang hadir dalam gedung DPRA tersebut, kata-kata interupsi kembali membahana dalam ruang sidang. Akibatnya, dengan tergesa-gesa Zaini membaca misi-misinya sehingga terdengar samar-samar bagi sebagian forum yang hadir, meskipun mendapat sambutan tepuk tangan dari pendukungnya saat mengakhiri pembacaan visi misi tersebut.[]

Visi Misi Zikir, Optimalkan UUPA dan SDA Aceh

Banda Aceh- Memperbaiki pembangunan Aceh dan mengimplementasi peraturan UUPA serta meningkatkan sumber daya infrastruktur pemerintahan, merupakan visi dan misi yang disampaikan tim Zaini Abdullah dalam penyampaian visi dan misinya di Kantor DPRA Aceh, Kamis (22/3) pagi tadi.

“Menjalankan UUPA, memberantas korupsi, kolusi dan Nepotisme serta megurangi angka kemiskinan dan meningkatkanpertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah melalui pemanfaatan sumber daya alam Aceh yang berlimpah serta memanfaatkan letak geografis Aceh yang strategis, merupakan visi kami dalam menjalankan pemerintahan Aceh ke depan,” ujarnya saat membaca teks visi dan misi di hadapan anggota DPRA, Pj Gubernur, perwakilan elemen sipil masyarakat, wartawan, serta cagub cawagub lain yang mengikuti pemilukada 2012.

Selain itu, Zikir juga mempunyai misi dalam memperbaiki pembangunan Aceh dengan menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Dinul Islam, memperkuat struktur ekonomi dan sumber daya manusia dengan menurunkan angka kemiskinan serta menjadikan perkembangan pertanian Aceh sebagai fokus utama pembangunannya.

Dalam kesempatan menyampaikan visi dan misi tersebut, Zaini juga mengatakan misinya dalam pemerintahan Aceh nanti adalah mengedepankan pembangunan Aceh secara professional serta yang paling utama meningkatkan atau mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) Aceh, yang menurutnya sangat berlimpah ruah.[]

Inilah Visi dan Misi Irwandi-Muhyan

Banda Aceh- Pasangan Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan optimis mampu melanjutkan perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Pasangan cagub cawagub ini juga mempunyai visi menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas bagi terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

”Sehingga mulai tahun 2012, Aceh dapat terus tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran,” tegas Irwandi dalam penyampaian visi dan misi calon Gubernur Aceh di Kantor DPRA, Kamis (22/3) pagi.

Pasangan yang mempunyai nomor urut 2 dalam Pemilukada Aceh 2012 tersebut, juga menyampaikan visinya untuk membangun, meningkatkan dan memelihara infrastruktur dasar untuk mendukung sistem produksi serta pelayanan dasar. Melanjutkan pembangunan SDM berlandaskan kompetensi, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya masyarakat Aceh, membangun ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Aceh secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam penyampaian misinya, Irwandi juga mengatakan akan memanfaatkan sumber daya alam Aceh secara berkelanjutan, berkeadilan dan ramah lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Pihaknya juga mengatakan, akan mengelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Misi yang akan dijalankan dalam pemerintahan nantinya, Irwandi menegaskan akan mewujudkan perdamaian berkelanjutan melalui implementasi MoU Helsinki yang berlandaskan demokrasi dan HAM.[]

Tarmizi: Pemilukada di Gayo Akan Sukses dan Damai

Takengon- Penjabat Gubernur Aceh, Tarmizi A. Karim merasa yakin masyarakat dataran tinggi Gayo akan bergerak secara kolektif kolegial dalam mendukung keberhasilan Pemilukada Aceh 2012 yang bermartabat.

“Melihat antusiasnya dukungan masayarakat dataran tinggi Gayo terhadap pelaksanaan Pemilukada, kami yakin pemilukada akan sukses dan damai disini,” ujarnya, Rabu (21/3) di Takengon, saat bertemu dengan tujuh kepala daerah dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Bireun, Pidie Jaya dan Pidie dalam rangka sosialisasi Pemilukada damai tahun 2012.

Kepada seluruh masyarakat yang ada di tujuh daerah tersebut, Tarmizi ingin memastikan dukungan penuh terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilukada Aceh yang aman damai dan jauh dari intimidasi.[]

Calon Gubernur Aceh Tak Tandatangani Pakta Integritas

Banda Aceh - Calon gubernur Aceh yang akan berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh 9 April mendatang tidak menghadiri acara penandatangan pakta integritas anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa (20/3).

Agenda penandatanganan pakta integritas itu diselenggarakan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, lembaga yang fokus pada pemberantasan korupsi. Dari lima pasang kandidat gubernur, hanya Muhyan Yunan, calon wakil Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Irwandi Yusuf yang hadir.

Kandidat lain, hanya diwakili tim suksesnya. Sementara pasangan calon gubernur Muhammad Nazar-Nova Iriansyah dan Darni Daud-Ahmad Fauzi, tidak hadir dan tanpa utusan tim suksesnya.

"Kita berencana akan membagi dan menempelkan ke setiap desa pakta integritas anti KKN ini," jelas Isra Safril, Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAk Aceh.

Pakta integritas itu berisi komitmen untuk tidak KKN saat menjabat, tidak menerima dan memberi suap, serta berjanji menjalankan pemerintahan yang transparan sesuai undang-undang keterbukaan publik nomer 14 tahun 2008.

"Proses tanda tangan disaksikan 50 orang perangkat desa dari sembilan kecamatan di Banda Aceh, selain unsur Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwas," kata Isra.

Selain calon gubernur, pakta integritas juga ditandatangani empat pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang diwakili tim sukses dan wakil walikotanya.

Dua pasangan walikota/wakil walikota Banda Aceh yang menandatangani yakni T Irwan Johan-T Alamsyah dan Zulmaikar-Lindawati. Aminullah Usman-Muhibban dari Golkar dan PKS hanya ditandatangani tim sukses. Sementara pasangan Mawardy Nurdin-Illiza Sa'aduddin Djamal yang diusung Partai Demokrat, PPP, SIRA dan PAN hanya dihadiri Illiza, calon Wakil Walikota.

Pasangan Mawardy Nurdin-Illiza Sa'aduddin Djamal, merupakan calon yang ingin melanjutkan pemerintahan kota Banda Aceh. Saat menjabat Wakil Walikota Banda Aceh, Illiza dikenal sebagai perempuan yang getol memperjuangkan syariat Islam.

Illiza mengatakan era pemerintahannya, telah mendukung upaya pemberantasan korupsi. "Kita sudah memberantas korupsi sejak awal dengan meningkatkan disiplin pegawai dan membuang sampah pada tempatnya," jelas Illiza. (Azka)

Timses Zikir Bagi Spanduk di Manggeng

Blang Pidie-Tim sukses Zikir bagikan spanduk di Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil. Alasan pembagian spanduk tersebut bertujuan untuk menggantikan spanduk yang telah pudar.



Pantauan aceh corner.com, di sepanjang jalan Teuku Agam Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil, tim sukses Zaini-Muzakir alias Zikir ini, membagikan spanduk kepada masyarakat khususnya kepada pedagang di pasar-pasar, guna ditempelkan di depan ruko-ruko yang jualan kelontong tersebut.

Dasmiati, salah seorang pedagang kecil di desa Alurambot Kecamatan Lembah Sabil menuturkan, spanduk yang dibagi-bagikan tersebut dibagi lagi oleh timses Zikir guna menggantikan yang sudah usang.  Namun, katanya, ada juga yang minta spanduk tersebut kepada tim sukses tersebut.

“Sudah beberapa hari kami minta spanduk tersebut kepada mereka, Tapi baru saat ini dikasih,” jelas Dasmiati kepada acehcorner.com saat ditemui di tempat dagangannya di Alurambot, Sabtu (17/3).

Menurut Dasmiati, selain untuk menggantikan yang sudah tua spanduk itu juga digunakan masyarakat sebangai tempat berlindung dari sinaran matahari pada saat panas.

“Agar barang-barang dagangannya di teras ruko tidak cepat kering,” ujarnya.[rahmat]

Mobil Timses Irwandi-Muhyan Dibakar

Lhokseumawe -  Mobil tim sukses (Timses) pasangan calon Gubernur/wagub Aceh Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan dibakar oleh orang tak kenal di Desa Reungkam, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Sabtu (17/3) sekitar pukul 03.00 WIB dinihari.

Kondisi mobil jenis Avanza Nopol 918 Z yang dikendarai Timses Irwandi-Muhyan, M Saidi, mengalami kerusakan parah di bagian depan dan samping mobil.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Farid BE, kepada acehcorner menyebutkan, saat ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait pembakaran tersebut. "Sejumlah saksi sudah kami tanyai, saat ini kami sedang menyimpulkan hal-hal yang mengarah ke pelaku tapi belum bisa kami sampaikan sekarang,” ungkap Farid.

Sementara itu, Timses Irwandi-Muhyan, M Saidi, saat dihubungi melalui telpon selulernya mengaku telah melaporkan insiden pembakaran itu ke Mapolres dan Panwaslu Aceh Utara.

"Saya serahkan semua penyelesaian kasus ini sesuai hukum yang berlaku, dan saya minta kepada pihak polisi supaya segera menangkap pelakunya supaya tidak meresahkan masyarakat khusunya timses yng lain," ungkap M. Saidi. ( T. Fachrizal)

Ragu Tuntaskan UUPA, Akan Lahirkan Pemberontakan Baru

Banda Aceh- Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menjadi salah satu dasar utama bagi berlanjutnya perdamaian Aceh, hingga kini masih terkesan seperti macan ompong. Jika tidak mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk para pemimpin (eksekutif dan legislatif) Aceh, bukan mustahil UUPA akan kembali melahirkan kekecewaan, bahkan pemberontakan jilid selanjutnya.

[caption id="attachment_7121" align="alignleft" width="150" caption="Direktur IRI, Mulyadi Nurdin"][/caption]

“Potensi timbulnya kekecewaan akibat mandegnya implementasi UUPA  sangat besar. Pasalnya, hingga 6 tahun usia UUPA, masih sangat banyak aturan pelaksana yang belum selesai, mulai dari PP, Qanun, Pergub, dan lain-lain,” ujar Ketua Independent Research Institute (IRI), Mulyadi Nurdin di Banda Aceh, Jumat (16/3).

Mulyadi meminta para kandidat gubernur dan wakil gubernur Aceh yang ikut bertarung dalam Pilkada Aceh 2012, memasukkan program “menuntaskan seluruh aturan pelaksana UUPA” sebagai prioritas kerja, jika terpilih nantinya.

“Jika ingin perdamaian Aceh tetap langgeng, gubernur Aceh ke depan harus mampu menjalankan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” ujar Mulyadi.

“Banyak hal krusial belum tuntas, seperti pelabuhan bebas Sabang, pertanahan, bendera daerah Aceh, himne Aceh, wali nanggroe dan lain-lain. Semua payung hukum harus segera dituntaskan supaya rakyat Aceh tidak bosan menunggu,” jelas Mulyadi.

Mulyadi Nurdin juga mengingatkan, supaya gubernur terpilih nanti tidak mengecewakan rakyat Aceh karena UUPA tidak berjalan.

“Oleh sebab para pihak harus serius menuntaskan semua regulasi terkait UU PA. UU PA sudah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Aceh untuk mengurus dirinya, tapi kalau aturan pelaksanan tidak dibuat, UU tersebut tidak ada artinya. Kerja keras pemimpin Aceh sangat diperlukan.”

Selanjutnya Mulyadi Nurdin mengingatkan supaya semua kewenangan yang diberikan oleh UUPA dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.

Pemerintah Pusat hanya mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama. Lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh

“Karenanya, Pemerintah Aceh harus berlari kencang supaya semua regulasi tuntas sesegera mungkin,” pungkas Mulyadi Nurdin.[]

Perempuan Bener Meriah Bangun Tugu Perdamaian Etnis

Sp. Tiga Redelong-Sedikitnya 152 perempuan baik istri mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),  istri mantan Pembela Tanah Air (PETA), dan ibu rumah tangga mendirikan tugu perdamaian di tiga kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Di tugu tersebut disematkan prasasti dengan tinta berwarna emas tentang komitmen perempuan menjaga perdamaian.



Para perempuan yang menamakan dirinya Komunitas Perempuan Cinta Damai (KPCD) itu melakukan pembangunan tugu sejak kemarin. Sementar peresmian dilakukan sejak pagi tadi, Jumat (16/3), pukul 09:00 WIB. Peresmian dimulai dari Weh Teunang Uken, Kecamatan Permata. Dilanjutkan pukul 14:00 WIB di Pondok Gajah, Kecamatan Bandar dan Desa Mupakat Jadi, Kecamatan Bukit.

Peresmian tugu di iringi doa bersama untuk kedamaian. Pembangunan tugu juga dibantu warga setempat dan perangkat desanya.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mendukung penuh pembangunan tugu tersebut. Menurut Destika Gilang Lestari, Koordinator KontraS Aceh,  pemilihan lokasi berdasarkan tingkat kerawanan kekerasan saat Aceh dilanda konflik.

"Tujuannya agar masyarakat mengingat bahwanya di desa tersebut sudah membuat komitmen menjaga perdamaian lintas etnis," kata Destika.

Sementara Ketua KPCD Dwi Handayani, mengingatkan agar seluruh masyarakat Bener Meriah saling menghargai perbedaan pandangan dan pilihannya dalam Pilkada 9 April mendatang. Ia berharap, Pilkada tidak menjadi pemicu konflik etnis.

"Kami berharap tidak terjadi kekerasan dan berjalan damai, siapapun yang terpilih bersikap bijaksana dan adil serta menjaga perdamaian," kata Dwi.[]

Mahasiswa Aceh Tuntut Bubarkan KIP Bener Meriah

Banda Aceh - Mahasiswa asal Bener Meriah, berunjukrasa di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Demonstran menuntut pemecatan Ketua KIP Bener Meriah dan membubarkan komisioner.

Dalam orasinya mahasiswa mengugat kinerja KIP Bener Meriah yang dinilai buruk serta memihak salah satu kandidat. Selain itu, mereka menuding KIP telah melakukan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Banyak pemilih ganda, ada yang sudah meninggal masuk DPT, bahkan ada nama pemilih yang aneh-aneh seperti Sampah dan Mayat," tegas Muslim Arsani, demonstran asal Universitas Syiahkuala (Unsyiah), Jum'at (16/3).

Para mahasiswa juga meminta penghentian tahapan Pilkada sebelum tuntas masalah pengelembungan suara. Menurut Muslim, KIP Bener Meriah telah memaksakan lima desa di Serbe Jadi, Lokop, Aceh Timur, daerah perbatasan antar kabupaten itu untuk memilih di Bener Meriah.

Mahasiswa mengancam KIP jika tidak memenuhi tuntutannya akan menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama masyarakat, menuntut pilkada Aceh ditunda.

Unjukrasa berjalan damai, sembilan aktivis diperbolehkan masuk ke dalam gedung bertemu Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Abdul Salam Pohroh. Pada delegasi mahasiswa Abdul, menyatakan akan menampung aspirasinya.

"Kami menerima aspirasinya, Senin nanti kami akan rapat semoga ada solusinya," Kata Abdul.

Diperkirakan KIP Aceh akan mengubah DPT, terkait kisruh wilayah perbatasan Aceh Timur-Bener Meriah. Lima desa di Lokop, Aceh Timur diperebutkan kedua kabupaten ini, sehingga berpengaruh pada DPT.

"Seharusnya kami sudah rapat sore kemarin, tapi KIP Bener Meriah belum dapat dihubungi," kata Abdul.(Azka)

Kakao dan Kopi Aceh Perlu Perlindungan Hukum

Banda Aceh-Pemerintah diharapkan dapat menfasilitasi perlindungan hukum Indikasi Geografis kakao dan kopi, melalui program sertifikasi. Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Perumus Konferensi Kakao dan Kopi Aceh Giri Arnawa, ketika membaca hasil rumusan dari Konferensi Kakao dan Kopi Aceh, Kamis (15/3).

Forum Kakao Aceh dan Forum Kopi Aceh juga diminta sebagai jembatan kerjasama kemitraan antara petani dengan pemerintah, sektor swasta dan lembaga internasional. Ini diperlukan untuk perluasan pengembangan dan nilai tambah komoditas kakao dan kopi di Aceh dan sertifikasi di pasar internasional.

Selain itu, konferensi meminta Multi Donor Fund (MDF) yang memberikan dana hibah untuk kegiatan EDFF, dapat melanjutkan pendanaan program pengembangan masyarakat.

“Pergeseran orientasi pendekatan program yang dilakukan MDF pascatsunami di bidang development program, dipandang penting mengacu pada pengembangan komoditas unggulan,” ungkap Giri.

Rekomendasi dari Konferensi Kakao dan Kopi Aceh ini, diharapkan dapat menjadi upaya bagi peningkatan produktivitas dan profitabilitas komoditas kakao dan kopi Aceh ke depan.

Sementara itu, Asisten Deputi (Asdep) Urusan Investasi Kementerian PDT DR Rusnadi Padjung M.Sc pada penutupan acara meminta semua stakeholder yang terkait kakao dan kopi saling bersinergi.

“Kegiatan ini merupakan salah satu mandat yang diemban PDT terkait program EDFF. Kita sangat mengharapakan kegiatan ini dapat mendorong peningkatan produksi kakao dan kopi sehingga juga meningkatkan pendapatan para petani kakao dan kopi,” tandasnya.[]

Pembangunan Pelabuhan Krueng Geukuh Perlu Dipercepat

Banda Aceh-Pembangunan pelabuhan Krueng Geukuh di Lhokseumawe, yang akan menjadi pelabuhan ekspor-impor berstandar internasional, perlu dipercepat. Demikian salah satu rekomendasi dari Konferensi Kakao dan Kopi yang digelar di Banda Aceh.



“Pembangunan perluasan pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe yang direncanakan groundbreaking  (peletakan batu pertama) pada tahun 2012 sampai 2014 dengan dana Rp 1,25 triliun,” ujar Ketua Tim Perumus Konferensi Kakao dan Kopi Aceh Giri Arnawa, ketika membaca hasil rumusan dari Konferensi Kakao dan Kopi Aceh, Kamis (15/3).

Pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi pintu ekspor komoditas unggulan Aceh seperti kakao dan kopi sehingga memberi dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi Aceh. Selain itu, konferensi ini juga merekomendasikan agar pemerintah Aceh segera mendorong pengintegrasian komoditas kakao dan kopi sebagai aktivitas utama, dalam koridor ekonomi Sumatera pada Master Plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Hal ini selaras dengan salah satu butir dari draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh untuk pemantapan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian.

Karena itu, konferensi yang merupakan bagian dari kegiatan program Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) ini juga mengharapkan agar Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), sebagai badan pelaksana program  perlu lebih konkrit di dalam mendukung PRUKAB ( Produk Unggulan Kabupaten ).

“Utamanya pada komoditas kakao dan kopi di beberapa kabupaten di Aceh,” kata Giri.[]

Polres Lhokseumawe Laksanakan Simulasi Pengamanan TPS Pilkada

Lhokseumawe-Pihak kepolisian Polres Lhokseumawe lakukan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) untuk proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) calon Gubernur, Bupati dan Walikota, di depan kantor Mapolres setempat, Kamis (15/3) Siang. Simulasi tersebut diikuti oleh sekitar 50 aparat kepolisian, Linmas dan masyarakat.

Menurut Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lhokseumawe, AKP Prasetyo, kegiatan tersebut merupakan persiapan bagi aparat kepolisian yang terlibat dalam pengamanan sejumlah TPS yang ada di wilayah kerja Polres Lhokseumawe pada Pilkada 9 April mendatang.

Dalam simulasi tersebut diciptakan keributan yang terjadi di TPS karena salah seorang saksi dari salah satu calon merasa ada kecurangan sehingga terjadi keributan dan tidak mampu ditangani oleh Linmas sehingga harus meminta bantuan anggota kepolisian untuk mengamankan pelaku.

“Kondisi ini segaja kami buat untuk membekali anggota yang terlibat dalam pengamanan TPS agar lebih siap menghadapi apapun kondisi yang akan dihadapi dilapangan nantinya” Ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, total personil kepolisian yang akan mengamankan TPS dan proses pilkada di Lhokseumawe dan sebagian Aceh Utara sebanyak 834 personil. Personil tersebut nantinya akan mengamankan sebanyak 718 TPS dan sejumlah kantor pelaksana Pilkada seperti kantor KIP dan Panwas.

Selain anggota kepolisiaan, pengamanan Pilkada di Lhokseumawe dan sebagian wilayah Aceh Utara juga melibatkan 1.826 anggota Linmas. [T. Fachrizal]

Mobil Operasional Tim Pemenangan Muslim Dibakar

Idi-Mobil Operasional Tim Pemenangan Muslim Hasballah, jenis Isuzu Phanter Pick Up, Kamis (15/3) sekira pukul 02.30 WIB dini hari, dibakar orang tak dikenal, di gampong Beusa, Peureulak, Aceh Timur.

“Saya berharap, agar si pelaku sadar bahwa yang dia lakukan tidak menguntungkan bagi siapapun, kecuali pihak-pihak yang menginginkan Aceh dalam keadaan yang terbelakang selamanya,” ketus Musnadi Bin Zakaria alias Domut, sopir pribadi Muslim pada Aceh Corner.

Menurut Domut, sekira pukul 02.30 WIB, Ia mendengar suara starter mobil yang yang kebetulan diparkir di sebelah rumah Kediaman Domut. Terkejut dengan suara starter mobil, Domut mengecek kondisi kendaraan tersebut yang ternyata sudah dalam keadaan terbakar.

“Dalam keadaan terbakar saya dibantu warga sekitar yang datang, memadamkan api,” kisahnya.

Sementara itu, Muslim Hasballah sangat menyesalkan kejadian ini. Ia menilai perbuatan tersebut tidak menggambarkan sikap dan watak pelaku sebagai orang Muslim dan masyarakat Aceh.

“Dalam situasi seperti ini, seharusnya saling bahu membahu dan bergandengan tangan menciptakan suasana yang aman dan damai apalagi menjelang Pilkada ini,” ujarnya.

Katanya, pembakaran mobil operasional tersebut adalah sebuah ujian dan cobaan untuk dirinya dan seluruh Tim, bahwa membangun Aceh Timur yang lebih baik ini memang berat dan penuh tantangan.

“Sambil menunggu kerja-kerja kepolisian dalam hal ini, saya berharap agar si pelaku sadar bahwa yang dia lakukan tidak menguntungkan bagi siapapun. Kecuali pihak-pihak yang menginginkan Aceh dalam keadaan yang terbelakang selamanya,” akhirinya.[]

221 TPS Rawan Gangguan Keamanan

Lhokseumawe-Sebanyak 221 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, masuk dalam kategori rawan gangguan keamanan. Jumlah tersebut dari total sebanyak 718 TPS yang tersebar dikedua Kabupaten/Kota tersebut.



221 TPS yang masuk dakam kategori rawan itu dibagi menjadi TPS rawan satu dan rawan dua.“Umumnya TPS rawan tersebut terletak diwilayah pedalaman kedua wilayah itu” Ujar Kepala Bagian Operasi Polres Lhokseumawe, AKP Prasetyo kepada Acehcorner, Kamis (15/3).

Diantara TPS yang masuk dalam kategori rawan masing-masing terletak di Kecamatan Meurah Mulia, Kuta Makmur, Nisam, dan Nisam Antara yang termasuk dalam kawasan Kabupaten Aceh Utara. Sementara sebagian kecil lainnya terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe.

Menurut Prasetyo, untuk mengamankan ratusan TPS rawan itu pihaknya telah meyiapkan sebanyak 834 personil polisi. Setiap TPS yang dianggap masuk kedalam ketegori rawan satu akan dijaga oleh 1 personil polisi dan untuk TPS kategori rawan dua akan dijaga oleh 2 personil polisi.

Selain mengamankan TPS yang dianggap rawan, personil kepolisian juga akan ditempatkan sejumlah TPS lainnya yang masuk dalam kategori aman. Rencananya untuk TPS yang masuk wilayah aman akan ditempatkan satu personil polisi untuk dua TPS. [T. Fachrizal]

Kantongi Izin KIP, Lembaga Lokal Bisa Pantau Pilkada

Banda Aceh-Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada, wajib kantongi ijin dan syarat-syarat yang diterapkan oleh KIP Aceh. Hal tersebut dikatakan Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, Rabu (14/3).



“Bagi lembaga lokal yang ingin memantau Pilkada di Aceh tahun 2012 harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KIP Aceh,” ujarnya.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu profil lembaga, legalisasi lembaga, informasi detail tentang fokus pemantauan dan  nama-nama orang yang ikut memantau serta  alamat yang ingin dipantau.

“Bagi yang tidak ada surat izin dari kami, maka tidak sah,” ujarnya.[rahmat]

Katahati Institute Ikut Pantau Pilkada

Banda Aceh – Katahati Institute secara resmi telah terdaftar sebagai pemantau Pilkada Aceh 2012. Keterlibatan Katahati Institute sebagai lembaga pemantau tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Rabu (14/3).

Katahati Institute telah memenuhi syarat dari KIP Aceh dan resmi dinyatakan sebangai  pemantau pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota. Selain itu, Katahati Institute juga diberikan surat izin dan kartu nama kepada setiap peserta yang ikut memantau pilkada di beberapa daerah tersebut.

Daerah yang dipantau oleh lembaga katahati institute antaranya Provinsi Aceh,  Banda Aceh, Aceh Besar,  Sabang, Aceh Barat, Aceh Barat Daya dan Bener  Meriah, dengan jumlah anggota yang ikut memantau sebanyak 82 orang dari seluruh kabupaten kota dan Provinsi Aceh. [rahmat]

Konferensi Kakao dan Kopi Dorong Perekonomian Aceh

Banda Aceh- Konferensi Kakao dan Kopi Aceh 2012 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh. Melalui forum ini para stakeholder yang mempunyai ketertarikan pada pengembangan kakao dan kopi, dapat  bertukar informasi sehinga melahirkan terobosan-terobosan terhadap pengembangan perkebunan dan industri kakao dan kopi di Aceh.



“Inisiasi penyelenggaraan konferensi tahunan ini merupakan agenda penting untuk membangun dan memperkuat kemitraan untuk mentransformasikan kemajuan yang telah dicapai,” demikian disampaikan Kepala Bappeda Aceh, Ir.Iskandar, M.Sc ketika membacakan pidato sambutan Pj.Gubernur Aceh, Ir.Tarmizi A.Karim, M.Sc di acara Aceh Cocoa and Coffee Conference 2012, di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu (14/3).

Ditambahkannya, melalui rekomendasi yang nantinya dihasilkan dapat memberi masukan-masukan yang berharga pada Pemerintah Aceh, dalam menyusun kebijakan terhadap pengembangan kakao dan kopi di Aceh secara berkelanjutan.

Saat ini, produktivitas kakao dan kopi masih tergolong rendah di Aceh. Disamping kurang optimalnya pengelolaan kedua komoditi ini, ditambah lagi belum dibangunnya sistem mata rantai produksi (supply chain) yang kuat dari hulu hingga hilir.

“Kondisi tersebut telah menyebabkan nilai tambah produksi serta ketersedian lapangan kerja masih terbatas, sehingga menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing daerah,” tambahnya.

Kehadiran kegiatan yang digelar Swisscontact dan International Organization for Migration (IOM), melalui program Aceh-Economic Development Financing Facility (EDFF) diharapkan mampu mendorong produksi kakao dan kopi Aceh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

“Kami terus mendorong agar petani dapat menghasilkan biji kakao yang berkualitas sesuai dengan permintaan buyer. Hal ini kami lakukan dengan memberikan pelatihan lewat sekolah lapang bagi petani kakao dan juga pelatihan kepada para pedagang,” terang Project Manager Swisscontact, Manfred Borer.

Ketua Forum Kakao Aceh, Hasanuddin Darjo, menyebutkan, program Peningkatan Ekonomi Kakao Aceh (PEKA) yang diusung Swisscontact di 5 kabupaten, telah banyak memberi perubahan pada sikap petani dan pedagang kakao.

“Hal ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi kualitas dan kuantitas kakao yang ada sekarang. Misalnya, pedagang sudah paham berapa jumlah biji kakao kering yang baik dalam 100 gram. Di tingkat petani juga paham, biji dengan kadar air berapa yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” terang Darjo.[]

Aktivis dan Mahasiswa Aceh Tuntut SBY Bebaskan Tapol

Banda Aceh - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi dan gerakan bersama masyarakat sipil pembebasan tapol napol Aceh melakukan aksi demonstrasi di taman kota Banda Aceh, Rabu(14/03) mereka  menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membebaskan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol) Aceh.
Koordinator aksi unjuk rasa, Said Hasan, meminta Presiden SBY memberikan remisi pada tapol dan napol Aceh. Selain itu, massa mendesak Komisi III (bidang hukum) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memenuhi janji terhadap rakyat Aceh.

"DPR RI harus membuktikan janji terhadap upaya hukum tapol/napol Aceh sebagai hal yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR RI," Ujar Said

Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta tim panitia khusus (pansus) Papua-Aceh untuk menjadikan persoalan tapol/napol sebagai agenda rekonsiliasi nasional demi kelangsungan damai Aceh.

"Kami meminta Pemerintah Aceh, Partai Politik untuk jadikan pembebasan tapol/napol Aceh sebagai agenda bersama," kata Said.

Sejumlah tapol/napol Aceh hingga kini masih ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta Timur, bahkan sudah 12 tahun dalam tahanan.

Padahal dalam pasal 3.1.2 perjanjian damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyebutkan, narapidana dan tapol yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak ditandatangani nota kesepahaman ini.[Azka]

Perdamaian Tak Hanya Parodi Di Atas Panggung

Banda Aceh-Perdamaian yang dideklarasikan oleh para kandidat Calon Kepala Daerah Aceh yang bertarung dalam Pemilukada 2012, diharapkan tak hanya parodi di atas panggung belaka.

Seluruh kandidat dan tim suksesnya harus benar-benar menjaga perdamaian yang sedang dibangun ini,” ujar Presiden Mahasiswa IAIN Ar-Ranirry, Fachrul Radhi, Rabu (14/3) di Banda Aceh.

Menurutya, Pilkada yang bermodalkan semangat perdamaian ini merupakan adu gengsi serta menjadi perhatian pusat bahkan dunia internasional.

“Jadi, deklarasi damai bukan hanya di atas panggung akan tetapi dapat direalisasikan di lapangan nantinya, mengingat perdamaian di Aceh masih seumur jagung.”

Selain itu, pihaknya juga menuntut Pemerintah, KIP, Kepolisian, TNI dan Panwaslu untuk dapat menjaga netralitas dalam perjalanan pesta demokrasi tersebut. Fachrul Radhi juga menekankan agar pemerintah pusat segera merealisasikan MoU Helsinki yang belum terpenuhi, seperti pembebasan Tapol/Napol Aceh Ismuhadi dkk yang masih di tahan di LP Cipinang.

“Perdamaian ini tidak akan abadi selama keadilan belum ditegakan,” pungkasnya.[]

Lima Pasangan Cagub Aceh Janjikan Pilkada Damai

Banda Aceh- Lima pasangan Calon Gubernur dan wakilnya yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2012, mengucapkan janji untuk tetap menjaga perdamaian. Dalam deklarasi damai di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Rabu (14/3) tersebut, kelima Cagub juga berjanji akan menghormati hasil Pemilukada nantinya. Pernyataan diucapkan oleh lima pasangan secara serempak. Lima pasangan calon tersebut adalah Abi Lampisang-T. Suriansyah, Irwandi-Muhyan, Darni M Daud-Ahmad Fauzi, Nazar-Nova, dan Zaini-Muzakkir. Dalam janjinya, lima pasangan kandidat itu bersepakat melaksanakan Pilkada Aceh 2012 secara damai demi terwujudnya Aceh yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Mereka juga memastikan agar massa pendukungnya berkampanye sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku, berjanji untuk saling menghormati antara sesama peserta pilkada dengan tidak mengintimidasi, memprovokasi, atau melakukan tindakan yang dapat menciderai perdamaian dalam segala bentuk, demi pilkada yang demokratis di Aceh. Deklarasi yang dibacakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muslim Ibrahim tersebut diikuti oleh lima pasangan kandidat gubernur dan wakilnya. Deklarasi damai yang dilaksanakan di Mesjid Besar Aceh itu, turut dihadiri para pejabat negara. Antaranya, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Djoko Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua KPU A. Hafiz Ansyari dan Pj Gubernur AcehTarmizi A Karim.[]