Pelantikan Gubernur Aceh Belum Terjadwal

Banda Aceh - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih yakni pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dilaporkan hingga kini belum terjadwal.

"Sejauh ini saya belum memperoleh tanggal dan bulan kapan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik," kata Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim usai wisuda angkatan XIII santri Dayah Ruhul Anak Bangsa di Aceh Besar, Minggu, 20 Mei 2012.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan terkait jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April 2012.

Tarmizi Karim menyatakan, mekanisme jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada itu tidak ada masalah dan kemungkinan Surat Keputusan (SK) Presiden juga belum turun.

"Selain itu soal jadwal pelantikan pejabat tersebut juga sangat tergantung kesiapan legislatif dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh," kata dia menambahkan.

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang diusung Partai Aceh dan sejumlah partai politik nasional terpilih menjdi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh hasil pilkada untuk masa jabatan 2012-2017.

Tarmizi Karim menyatakan dirinya merasa puas dengan pelaksanaan pilkada yang secara serentak dengan pemilihan 17 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota karena berjalan aman dan damai.

Di pihak lain, ia juga mengimbau kepada para santri khususnya santri Dayah Anak Bangsa agar ikut bersama-sama dengan komponen masyarakat Aceh lainnya berkontribusi bagi pembangunan provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Dari Dayah ini harus mampu melahirkan 'generasi emas' yang mampu mengatasi segala tantangan. Tantangan agama, budaya, ekonomi serta sosial dan politik masa depan," katanya.[Ant]

Dinas Kebudayaan Berikan Apresiasi Khusus Pada Miss Coffee

Banda Aceh – Aceh Multivision Grand Final Miss Coffee Indonesia Aceh dibuka Sabtu, 19 Mei 2012 di Museum Tsunami Aceh. Plt. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Rasyidan, memberikan apresiasi khusus pada pelaksanaan acara ini.

“Melalui Miss Coffee ini, warung atau kedai kopi yang banyak terdapat di negeri ini terutama Aceh, bisa menyediakan kopi Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Miss Coffee bertugas memperkenalkan ragam budaya kopi Indonesia ke seluruh dunia. Nantinya pemenang akan dibawa berkunjung ke kebun kopi dan melihat proses pembuatan kopi di seluruh Indonesia.

“Kontes Miss Coffee Indonesia nantinya akan diikuti oleh wakil dari provinsi, kabupaten/kota penghasil kopi dan kota tingkat konsumsi yang tergolong besar di Indonesia,” pungkasnya.[T. Hendra]

Mantan PDIII FKIP Unsyiah Meninggal Dunia

Banda Aceh - Semua milik Allah akan kembali pada-Nya pula. Hal inilah yang menimpa Drs.Tajuddin Ali, salah seorang putra terbaik yang dimiliki Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsyiah.

Tajuddin Ali pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III di salah satu fakultas pencetak guru tersebut, meninggal dunia tanpa menderita penyakit apa pun.

“Saat dibangunkan keluarga untuk shalat ashar, beliau sudah almarhum,” ungkap salah satu mahasiswa Sejarah FKIP Unsyiah, Amarullah yang juga Ketua Warga Himpunan Mahasiswa Sejarah (HIMAS) Unsyiah.

Sosok Tajuddin dikenal dekat dengan kalangan mahasiswa, terutama aktivis mahasiswa di fakultas keguruan tersebut. Karena kedekatan mahasiswa, mereka kerap menyapa almarhum sebagai Ayah Tajuddin.

Tajuddin sosok guru yang baik, telah berpulang ke rahmattullah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi-Nya. Amin.[]

Operasional Truk Galian C Rusak Jalan

Meulaboh - Masyarakat berdomisili di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengeluhkan terhadap kondisi jalan yang berlobang, akibat beroperasinya truk perusahaan pertambangan galian-C di daerah mereka.



Tokoh masyarakat Pante Ceureumen M Zubir SH di Meulaboh, Jumat 18 Mei 2012 mengatakan, dari 24 kilometer jalan lintas kecamatan menghubungkan Meulaboh-Pante Ceureumen, sekitar 10 kilometer rusak parah sehingga kerab terjadi kecelakaan pengguna jalan.

"Kalau kecelakaan akibat jalan rusak itu sudah tidak sanggup kita hitung berapa, tapi sayangnya belum ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah padahal di sana banyak galian-C," katanya.

Zubir yang juga Ketua Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Kecamatan Pante Ceureumen ini menyebutkan, rusaknya jalan tersebut karena setiap saat dilintasi kendaraan dam truk besar milik perusahaan pertambangan galian-C.

Katanya, jalan satu arah menuju pedalaman Aceh Barat itu dibangun tahun 2007-2008 dengan dana hibah Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias dan mulai mengalami kerusakan pertengahan tahun 2010.

Kata Zubir, sering kali mobil dam truk galian-C yang melintas menumpahkan pasir ke dalam jalanan berlubang guna mengantisipasi terjatuhnya warga saat melintas, namun upaya tersebut malah semakin memperburuk kondisi jalan.

"Ada terkadang mobil dam truk menumpahkan pasir ke jalan berlobang, namun tidak lama berselang pasir berserakan dan malahan warga semakin sulit menempuh jalan itu," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan, kondisi jalan rusak menuju daerah didiami sekitar 10 ribu kepala keluarga itu sangat membutuhkan perhatian segera terlebih lagi untuk pemasangan lampu penerang jalan.

Sebutnya, mulai dari meninggalkan perbatasan kepala jembatan Ulee Raket yang sudah hampir putus sampai ke desa tegal sari belum terpasang satupun lampu penerang jalan sementara kondisi jalan di sana sudah sangat rusak parah.

Jelasnya, dalam kurun waktu beberapa hari ke depan warga pedalaman setempat akan mendatangi dewan untuk mengadukan hal itu, karena selama ini belum ditanggapi meskipun pihak pemerintah sudah mengetahui kerusakan jalan tersebut.

"Saat malam ini yang sangat membuat kami khawatir, sebab tidak ada lampu penerang jalan sehingga banyak saudara kami kecelakaan terjatuh akibat serakan pasir atau pun jatuh ke lobang," pungkasnya.[Ant]

Ulama Minta Gubernur Terpilih Prioritaskan Rekonsiliasi Aceh

Banda Aceh - Kalangan ulama meminta gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 April 2012 untuk memprioritaskan rekonsiliasi dengan merangkul seluruh komponen masyarakat.

"Rekonsiliasi dengan berbagai pihak, terutama yang berseberangan politik saat pilkada, hendaknya menjadi agenda utama program kerja gubernur dan wakil gubernur terpilih," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Ali di Banda Aceh, Jumat, 18 Mei 2012.

Ia menjelaskan, perlu duduk bersama atau rekonsiliasi dengan berbagai pihak dilakukan pasangan terpilih Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (gubernur dan wakil gubernur) untuk mencairkan kebekuan politik selama ini, sekaligus memperkuat perdamaian dan pembangunan daerah.

"Kita harus mengakui bahwa menjelang hingga selesainya pilkada itu pasti terjadi 'kebekuan' politik atau berseberangan pandangan antara pihak satu dengan lainnya, karenanya pemerintahan baru nanti harus merangkul. Itu lumrah dalam dunia politik," katanya.

Faisal Ali yang juga Ketua PWNU Aceh itu mengharapkan agar ekses-ekses politik masa pilkada harus diakhiri untuk sebuah kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan masa depan pembangunan daerah ini.

"Mari kita mengakhiri semua perbedaan masa lalu dan berikan berbagai pemikiran untuk pemerintahan baru, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Aceh, guna mengisi pembangunan agar lebih baik di masa mendatang," katanya menambahkan.

Terhadap berbagai kasus kriminal yang terjadi baik menjelang hingga selesainya pilkada, ia menyatakan biarkan masalah tersebut diselesaikan secara hukum yang berlaku oleh aparat berwenang.

Ia juga meminta aparat kepolisian untuk mengungkap kasus kriminal dan kekerasan yang terjadi selama ini di provinsi ujung paling barat Indonesia itu secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Masyarakat juga kita imbau agar terus memperkuat tali silaturahmi untuk bersama-sama membangun daerah ini ke depan lebih bermartabat berlandaskan Syariat Islam kaffah (menyeluruh)," kata Sekjen HUDA Tgk Faisal Ali.[Ant]

10 Finalis Miss Coffe Siap Bertarung di Grand Final

Banda Aceh - Setelah menyelenggarakan audisi di dua daerah, Aceh Tengah dan Banda Aceh, pihak Aceh Multivison akan menggelar grand final, sepuluh finalis Miss Coffe Indonesia audisi Aceh bertempat di gedung Tsunami, Banda Aceh pada 19 Mei mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Salman Varisy di warung Rumoh Aceh Kopi Luwak, Banda Aceh, pada kamis 17 Mai 2012.



Kesepuluh para finalis yang berasal dari Banda Aceh dan Aceh Tengah tersebut adalah Fudia Fahrina, Rizka Khairina Amran, Rita Amelia, Fadia Intan Rahmania, Rainy Regina Prianto, Rahmayani, Aida Fitria Isaq, Vini Firliana, Dewinta Heriza, dan Mutia Zahra.

Para finalis yang berasal dari luar Banda Aceh telah tiba di Banda Aceh sejak tanggal 16 mei 2012. Sebelum tampil di grand final, para finalis Miss Coffe tersebut akan dibekali ilmu seputar Beauty, Koreographi dan Catwalk.  Mereka juga akan diberikan pembekalan wawasan tentang kopi yang diadakan di warung Rumoh Aceh Kopi Luwak pada kamis sore.

“Nantinya, pemenang audisi ini akan mewakili aceh ke pemilihan Miss Coffe Indonesia 2012 di Jakarta, pada tanggal 31 Mai hingga 7 juni 2012. Sebelumnya pada tahun lalu, perwakilan Miss Coffe dari Aceh, Chairunnisa, berhasil masuk sebagai juara tiga pemilihan Miss Coffe Indonesia tingkat nasional. Kita berharap tahun ini  mampu kembali menduduki peringkat teratas,” tandasnya.[Elda Wahyu]

PA Dukung Tito Sebagai Bupati Aceh Barat

Banda Aceh - Dewan pimpinan Partai Aceh (PA) mendukung  pasangan bupati dan wakil T.Alaidinsyah (Tito)- Nanda dalam putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat 17 Mei 2012.

Hal ini dikatakan Jurubicara pusat Partai Aceh (PA), Fachrul Razi setelah menggelar rapat bersama dalam konferensi pers di kantor PA Lamteumen, Banda Aceh pada Kamis (17 /5).

Dalam konferensi pers tersebut turut juga dihadiri oleh ketua umum pemenangan pusat Partai Aceh yang biasa disapa Abu Razak alias Abu Bakar. Ia menjelaskan dukungan dukungan PA terhadap pasangan Tito bukan dukungan individu melainkan dukungan politik.

“Kami telah meneken kontrak politik dengan pasangan yang sebelumnya didukung oleh 8 partai koalisi ini,” sebutnya lagi.

Menurutnya, PA yakin pasangan Tito dan Nanda akan memenangkan pemilihan tersebut. Dan yang terpenting, kata Fachrul komitmen politik antara PA dan Haji Tito untuk menjalankan UU MoU Helsinki secara integratif dan menyeluruh di Aceh Barat.[T. Hendra]

Masyarakat Aceh Selatan Peringati Hari Pembantaian

Tapak Tuan - Masyarakat korban konflik di Jambo Keupok, Kecamatan Bahagia, Aceh Selatan melaksanakan doa bersama dan pengajian hingga khatam al qur’an.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Sembilan tahun peristiwa pembantaian 16 orang warga yang dilakukan aparat negara saat Aceh berstatus Darurat Milier. Doa bersama yang diikuti 50 warga itu dilangsungkan di kuburuan massal dipimpin pemuka agama setempat.

Destika Gilang Lestari, Koordinator KontraS Aceh, menyatakan peringatan tersebut sangat penting dilakukan masyarakat korban konflik agar tragedi kemanusian di Aceh dimasa lalu tidak terlupakan, dan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

“Lagi pula keadilan untuk korban konflik belum terwujud,” sebutnya.

Menurut Gilang, Rancangan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah dibahas di badan legeslatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), merupakan tumpuan harapan masyarakat korban konflik di Aceh. Ia berharap Rancangan qanun tersebut dapat segera ditindak lanjuti.

“Draf qanun versi masyarakat sipil sudah dibahas di Banleg, tinggal dilanjuti pembahasan ditingkat yang lebih tinggi,” jelas Destika, Kamis 17 Mai 2012.

“Bila qanun KKR tidak segera diterbitkan, dapat mengurangi keparcayaan masyarakat terhadap legislative,” lanjutnya lagi.

Saburan, salah seorang keluarga korban konflik, menyatakan untuk mengenang tragedi  kemanusian yang merengut korban jiwa orang tua mereka, warga telah membangun tugu peringatan peristiwa di kuburan massal. Selain mencatat nama-nama korban, pada tugu juga ditulis kronologis peristiwa.

“Masyarakat dapat mengingat peristiwa menyedihkan itu dan terus berjuang mencapai keadilan,” ujar Subran.

Saburan, salah seorang keluarga korban, menyatakan seluruh warga Jambo Keupok larut dalam duka hari ini. Seluruh keluarga korban berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib keluarga korban. Ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), segera membahas qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi demi perwujudan rasa keadilan masyarakat korban konflik di Aceh.

“Keluarga korban ingin dalam qanun ada pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi,” kata Saburan. Selain itu, ia berharap dalam reparasi harus memasukan restitusi atau ganti rugi dari pelaku, serta kompensasi yang merupakan ganti rugi dari negara.[]

Danrem: Penembakan di Aceh Faktor Kesenjangan Ekonomi

Banda Aceh - Komandan Korem 012 Teuku Umar Kol Inf Purnawan Widi Andaru mengatakan kasus penembakan yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini diakibatkan adanya kesenjangan ekonomi masyarakat di provinsi itu yang belum diperhatikan.

"Hampir setiap kasus penembakan terjadi di Aceh, sekitar 75 persen diakibatkan oleh faktor kesenjangan ekonomi, termasuk konflik berkepanjangan yang pernah melanda daerah ini," katanya di Meulaboh, Rabu 16 Mei 2012.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kata sambutan pada penutupan rapat paripurna ke-2 DPRK Aceh Barat tahun 2012 yang diwakili oleh Komandan Kodim 0105 Aceh Barat Letkol Inf Andi Sirajuddin.

Acara tersebut juga turut dihadiri Kapolres Aceh Barat AKBP Artanto, Pj Bupati Ridwan Hasan, Kajari dan seluruh jajaran Muspida dan Muspida plus.

Danrem meminta Pemerintah Aceh agar dapat memfokuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah "Bumi Serambi Mekah" ini guna menghindari kejadian teror seperti penembakan tak terulang lagi.

Ia menjelaskan, penembakan menggunakan senjata api dan aksi teror yang pernah terjadi karena pemerintah daerah masih kurang berupaya menciptakan berbagai hal untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

"Kami bertugas menjaga keamanan dan pemerintah daerah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Saya yakin, kalau masyarakat sudah sejahtera tidak akan ada lagi penembakan dan aksi teror kita temukan," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, keterkaitan pihak TNI dalam melindungi masyarakat serta keutuhan NKRI harus mendapat dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk menjadikan masyarakat berpenghasilan cukup dan pemerataan kesejahteraan.

Ia menyebutkan, untuk menjadikan Provinsi Aceh berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa ini situasi keamanannya kondusif, pemerintah daerah haruslah menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat.

Jelasnya, terjepitnya perekonomian serta kesenjangan ekonomi mendekatkan masyarakat dari berbuat kriminal, namun bila masyarakatnya sejahtera maka perbuatan melanggar hukum itu tidak akan muncul di tengah kedamaian saat ini.

"Orang GAM adalah Islam, TNI juga Islam, apa alasan terjadi saling membunuh, ini analisa bahwa ada faktor lain yakni ekonomi tidak seimbang memicu berbagai perbuatan melanggar hukum," tegasnya.

Andi Sirajuddin juga berpesan kepada Muspida Aceh Barat agar kedepan dapat lebih memperhatikan perekonomian masyarakat dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga merugikan rakyat.[Ant]

15 Ribu Hektare Sawah Tidak Dapat Ditanami

Meulaboh - Sedikitnya 15.308 hektare lahan sawah di Kabupaten Aceh Barat, tidak dapat ditanami padi pada musim tanam pertama 2012 karena mengalami kekeringan.

Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perternakan Aceh Barat M Nasir di Meulaboh, Rabu 16 Mei 2012, mengatakan, pada musim tanam pertama Mei 2012 petani terpaksa menggeser masa tanamnya sampai Juni-Juli.

"Jadwal tanam serentak petani akan bergeser kemungkinan sampai Juni-Juli 2012, namun kami harapkan para petani dapat melakukan tanam padi segera apabila ada sedikit saja air hujan," katanya.

Ia mengatakan, dari total luas areal sawah di 12 kecamatan di Aceh Barat, 70 persennya tidak dapat ditanami, sedangkan 30 persen lainnya kemungkinan masih bisa dengan cara memasukkan air dari irigasi desa (waduk).

Menurut Nasir, dari 15 ribu hektare lebih persawahan, seluas 10.180 hektare merupakan area tadah hujan, kemudian 2.208 hektare disediakan pompanisasi, 2.909 hektare lagi memiliki irigasi desa (waduk).

Ia menyarankan, kepada petani sementara waktu dapat mengkondisikan peluang musim kemarau ini dengan melakukan penanaman palawija kacang tanah, sehingga dapat menutupi kerugian gagal tanam sebab telah mulai menggarap lahan.

"Sekitar 30 persen area persawahan ini dapat dimanfaatkan untuk penanaman palawija kacang tanah, sehingga tidak nganggur, sebab belum bisa tanam padi," sebut Nasir.

Lebih lanjut dikatakannya, selain tidak ada irigasi yang mampu menyuplai air ke area persawahan gagal tanam ini juga disebabkan oleh bergesernya jadwal tanam yang semula sudah dirancang, akibat cuaca tidak menentu (kemarau).

Kata Nasir, petani awalnya sudah memprediksi masa tanam dimulai sejak April 2012 dan masa panen memasuki Juli, namun prediksi tersebut bergeser sebab tidak melibatkan semua pihak.

Setelah menyelesaikan masa panen, biasanya petani melakukan musyarawarah untuk melihat musim tanam ke depan "keuneunong" yang tepat, namun pada musim tanam ini hal itu tidak dilakukan.

"Kondisi ini juga tidak semata-mata karena tidak ada irigasi, sebab petani sudah terbiasa dengan sawah tadah hujan, akan tetapi untuk melihat jadwal tanam yang benar itu tidak dilakukan petani," pungkasnya.[Ant]

Tujuh Calon Bupati Aceh Tenggara Lulus Verifikasi

Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara menyatakan, tujuh dari delapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati lulus verifikasi. "Dari delapan pasangan bakal calon yang mendaftar, satu pasangan dinyatakan tidak lulus verifikasi," kata Ketua KIP Aceh Tenggara Dedi Mulyadi Selian seperti dilansir Antara, Selasa (15/4).

Pasangan bakal calon yang dinyatakan lulus verifikasi tersebut yakni Armen Desky dan Tgk Appan Husni JS, Ridwan Sekedang dan Erwin Sopyan Sihombing.

Kemudian Amri Amrico dan M Ridwan, pasangan Raidin Pinem dan Muslim Ayub, Hasanuddin dan Ali Basyah, Marthin Desky dan Kamasiah, serta Rajidin dan Samrin Sembiring.

Pasangan bakal calon yang dinyatakan tidak lulus verifikasi yakni Muhammad Ridho dan Tumpas Simanjuntak. Mereka dinyatakan tidak lulus karena persyaratannya tidak lengkap.

Ia mengatakan, surat pencalonan pasangan yang tidak lulus verifikasi tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian, tidak ada surat pernyataan dari partai pengusung.

"Pasangan yang dinyatakan lulus verifikasi akan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam rapat pleno terbuka KIP Aceh Tenggara, bersamaan dengan pencabutan nomor urut, Rabu (16/5)," katanya.

Setelah penetapan dan pencabutan nomor urut, kata Dedi, pasangan calon peserta pilkada diingatkan untuk membongkar semua alat peraga sosialisasi. Dan alat peraga tersebut baru bisa dipasangkan kembali pada masa kampanye.

"Tahapan kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dijadwalkan pertengahan Juni 2012 dan berlangsung selama dua pekan. Sedangkan pemungutan suara digelar 2 Juli 2012," kata Dedi Mulyadi Selian. [Ant]

Mahasiswa Desak Tender Proyek BPKS Dihentikan

Banda Aceh - Belasan mahasiswa mendesak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya menghentikan proses tender proyek milik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dihentikan karena diduga sarat penyimpangan.

Desakan tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di kantor Dinas Bina Marga dan Cipta Karya di Banda Aceh, Senin. Aksi berlangsung tertib tersebut mendapat pengawalan ekstra ketat puluhan polisi.

Mahmuddin, koordinator aksi, menyatakan pelelangan paket pekerjaan lanjutan dermaga bongkar milik BPKS di Sabang, Pulau Weh, berindikasi menyimpang dan memenangkan perusahaan tertentu.

"Lelang proyek ini sarat kepentingan dan berpotensi menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Jadi, proses pelelangannya harus dihentikan sebelum menuai masalah di kemudian hari," ungkap dia.

Ia mengatakan, potensi korupsi tersebut bisa dilihat dari banyaknya unsur kepentingan dari BPKS sebagai pengelola proyek maupun panitia lelangnya.

"Ada upaya permainan seperti mempersyaratkan perusahaan peserta lelang memiliki AMP atau mesin penggoreng aspal. Padahal, satu-satunya perusahaan pemilik AMP tersebut pernah bermasalah dengan proyek BPKS," kata dia.

Permasalahan perusahaan tersebut, lanjut dia, sudah pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Perusahaan bermasalah itu ditengarai hendak dimenangkan sebagai rekanan proyek tersebut.

"Karena itulah kami mendesak Pemerintah Aceh melalui Unit Layanan Pengadaan atau ULP Dinas Bina Marga dan Cipta Karya menghentikan pelelangan proyek tersebut," katanya.

Ia mengatakan, pelelangan baru bisa dilanjutkan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang terpilih pada pilkada 9 April 2012.

"Penghentian sementara proses lelang proyek guna menjaga wibawa gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Mahmuddin.

Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Ir Rizal Aswandi yang diwakili kepala bidang program Muhammad Sanusi yang menjumpai pengunjuk rasa berjanji akan menghentikan proses pelelangan proyek pembangunan lanjutan dermaga bongkar milik BPKS tersebut.

"Penghentian atau penundaan proses pelelangan pekerjaan pemerintah harus memiliki alasan jelas, sehingga tidak bermasalah bagi kami di kemudian hari," katanya dihadapkan belasan mahasiswa tersebut.

Karena itu, ia meminta pengunjuk rasa membuktikan indikasi penyimpangan dalam proses pelelangan proyek pembangunan lanjutan dermaga bongkar milik BPKS tersebut.

"Dalam hal ini, kami hanya diminta membantu proses tendernya saja karena BPKS kekurangan staf pelelangan pekerjaan. Proses lelang ini ditangani Unit Layanan Pengadaan atau ULP," katanya.

Usai mendengarkan penjelasan Muhammad Sanusi, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan mengawal proses lelang maupun pekerjaannya nanti agar tidak bermasalah di kemudian hari. [Ant]

Guru Swasta Minta Persamaan Hak

Banda Aceh – Ratusan guru swasta dari tiga kabupaten dan kota di Aceh melakukan aksi unjuk rasa menuntut persamaan hak di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sekira pukul 09.00 WIB, Senin 12 Mei 2012.

Ratusan guru yang berasal dari Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh ini mengatasnamakan diri dalam Ikatan Guru Swasta Aceh (IGSA) menuntut hak-hak mereka yang selama ini terkesan diintimidasi.

Koordinator Aksi, Bakhtiar dalam orasinya menyampaikan, selama ini guru honorer yang mengabdikan dirinya di sekolah-sekolah negeri banyak yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Sedangkan yang mengabdikan dirinya pada sekolah-sekolah swasta tidak pernah diangkat menjadi pegawai (PNS),” katanya.

Dalam aksi itu, IGSA juga meminta pemerintah mencabut peraturan Nomor 5 Tahun 2010, yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Tidak hanya itu, massa cekgu ini juga meminta pemerintah pusat mengeluarkan peraturan baru terhadap guru honorer dan swasta.

“Kami juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) agar memberikan jaminan kesehatan bagi guru swasta serta mengalokasikan tunjangan yang selama ini tak pernah kami terima,” tuntut Bahtiar.[T. Hendra Keumala]

Anggota Dewan Diperiksa Terkait Ledakan Granat

Banda Aceh - Ketua Komisi-A DPRK Aceh Barat, Ridwan bersama tetangganya Basri menjalani pemeriksaan di Polres setempat terkait ledakan granat di rumah anggota dewan itu pada Minggu (13/5) dini hari.

Kapolres Aceh Barat AKBP Artanto di Meulaboh, Senin mengatakan, Ridwan dan Basri didampingi masing-masing istrinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi utama dalam insiden tengah malam yang sempat menggemparkan kota tersebut.

"Saat ini kita sedang mendalami pemboman rumah Ridwan ini, dan saksi utama kita mintai keterangan adalah Ridwan, istrinya Marlina dan tetangganya Basri," katanya.

Ledakan granat dengan radius sekitar tiga kilometer mengguncang Meulaboh itu masih dalam tahapan penyidikan, dengan keterangan dari saksi tersebut diharapkan dapat mengarah kepada pelaku.

Kapolres Artanto menjelaskan, untuk sementara ini jenis granat yang digunakan teridentifikasi jenis manggis, namun belum diketahui pemilik serta pabrik pembuatannya dan saat ini sedang dalam penyidikan laboratorium.

Selain itu, petunjuk dari hasil rekaman kamera CCTV milik tetangga kader Partai Aceh ini, hanya masih terlihat sebuah sepeda motor melintas sekitar 15 menit sebelum bom itu meledak di halaman rumahnya.

"Hasil rekaman CCTV baru terlihat ada sebuah kendaraan melintas 15 menit sebelumnya, kemudian ada sekitar lima detik berselang, bom itu meledak di TKP," jelas Artanto.

Lebih lanjut Artanto mengatakan, aksi teror bom jenis granat itu akan diketahui setelah pelakunya tertangkap dan arah pemiliknya dapat diketahui berdasarkan petunjuk, BAP, keterangan saksi dan informasi.

Sebelumnya, rumah anggota DPRK Aceh Barat yang berada di jalan Seulawah, Meulaboh dilempar granat pada pukul 00.30 WIB, namun tidak ada korban jiwa.

Kapolres Artanto mengatakan, saat granat tersebut meledak, Ridwan tidak berada di rumah, tapi istri dan seorang anaknya masih berusia dua tahun sedang terlelap tidur.

Sejumlah kerusakan terjadi berupa atap plafon dan hiasan rumah seperti pot bunga dan kaca jendela sebagiannya hancur terkena serpihan granat yang meledak di lokasi pagar rumah.

Suara ledakan tersebut sempat membuat warga seputar kota Meulaboh terbangun dan berhamburan keluar rumah dan sempat melihat kumpulan asap putih pascaledakan. [Ant]

Alumni dan Pengurus KMPAN Adakan Pertemuan di Banda Aceh

Banda Aceh - Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mengadakan reuni pertama di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Jumat  (10/5) malam. Rencananya pertemuan tersebut akan dilaksanakan selama sepekan mulai tanggal 10-16 Mei 2012 di Banda Aceh, dengan tempat pertemuan berpindah-pindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya.

Pertemuan itu  turut dihadiri  oleh seratusan alumni dan pengurus KMPAN dan merupakan pertemuan yang sifatnya silaturrahmi  sesama para pengurus dan aktifis mahasiswa Aceh yang pernah menempuh studi di luar Aceh. Dalam pertemuan itu turut juga dibahas masalah-masalah kebijakan politik di Aceh dan hubungan Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang dan masa yang akan datang.

“KMPAN tetap ada sampai hari ini, walau memang terkadang belum massif dalam melakukan manuver politik untuk memberikan warna politik yang baru di Aceh, hal ini  disadari oleh kmpan bahwa memang persoalan Aceh bukanlah persoalan yang sepele (cilet-cilet) karena Aceh memang harus dibangun dengan hati serta  mengoptimalkan fungsi kerja otak untuk dapat melahirkan ide-ide yang sifatnya jangka panjang dan bukan money oriented,” ungkap Chalil Ilyas, Sekretaris Jenderal KMPAN dalam rilis yang diterima redaksi AcehCorner.Com

Khalil menjelaskan, dalam pertemuan itu KMPAN juga mengajak seluruh mahasiswa dan pemuda Aceh baik yang ada di luar dan di Aceh untuk sama-sama membangun Aceh.

“Seluruh mahasiswa dan pemuda Aceh baik yang ada di Aceh maupun yang berada di luar Aceh untuk senantiasa dapat memberikan ide-ide seraya bekerja untuk membangun Aceh dari berbagai sektor guna terjalin pembangunan yang merata, adil dan bermartabat  dan bertanggung jawab,” ujar putra kelahiran Matang Geulumpang Dua ini.

KMPAN adalah organisasi mahasiswa dan pemuda Aceh yang lahir di era tahun 1998, salah satu organisasi penggagas lahirnya referendum untuk Aceh. Presidium KMPAN  tersebar di beberapa provinsi di luar Aceh mulai dari Medan sampai Surabaya.  Adapun presidium yang hadir tadi malam adalah  presidium IMAPA Jakarta, IPTR Medan, HIMPAC Padang, IMTR Bogor, IKAPA Bandung, TPA Jogjakarta, IPAS Semarang, PMKTR Surabaya dan IPPM Malang.[]

426 Tenaga Honorer Lhokseumawe Masuk Verifikasi Kategori II

Lhokseumawe - Sebanyak 426 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, masuk dalam verifikasi kategori II untuk menjadi calon pegawai negeri sipil.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Lhokseumawe Sabaruddin di Lhokseumawe, Kamis 10 Mei 2012, mengatakan, sebanyak 426 honorer tersebut dinyatakan lulus administrasi oleh tim verifikasi.

Di mana jumlahnya terdiri atas tenaga kependidikan atau tenaga guru sebanyak 207 orang, tenaga penyuluh sebanyak sembilan orang, tenaga kesehatan sebanyak 95 orang dan tenaga teknis lainnya 115 orang.

Disebutkan, tenaga honor yang dinyatakan lulus verifikasi tersebut untuk kategori tahap II, apabila sudah bekerja semenjak awal Januari 2005 sampai sekarang. Yang dibuktikan dengan SK pengangkatan resmi dari pejabat pemerintah dan juga memiliki absensi lengkap sejak 2005 sampai sekarang.

Terhadap nama-nama yang tercantum dan dinyatakan lulus verifikasi kategori II itu, nanti berkasnya akan dikirim lagi oleh BKPP Kota Lhokseumawe ke BKN pusat untuk kembali diverifikasi. Setelah selesai dilakukan verifikasi ulang oleh BKN, maka apabila dinyatakan lulus verifikasi tersebut, maka kepada tenaga honor yang bersangkutan harus mengikuti tes tertulis. Apabila lulus maka baru dapat diangkat menjadi CPNS.

Banyak tenaga honor di lingkungan Pemkot Lhokseumawe melihat pengumuman nama-nama yang dinyatakan lulus verifikasi katagori II itu, ditempel di kantor Wali kota Lhokseumawe.

Namun, diantara mereka ada merasa kecewa karena namanya tidak tertera di papan pengumuman, sedangkan rekan-rekannya yang seangkatan dalam bekerja tertulis namanya, ujarnya.

Terkait adanya keberatan dari tenaga honor yang namanya tidak tercantum tersebut, Sabaruddin, memberikan hak komplain kepada mereka yang tidak tertera namanya di papan pengumuman.

"Bagi yang namanya tidak tertera dan merasa memiliki syarat yang cukup sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dapat melakukan komplain kepada tim verifikasi," ujarnya.

Begitu juga apabila ada yang nama honorer dinyatakan lulus verifikasi, namun oleh rekannya dianggap tidak mencukupi syarat bisa juga mengkomplainnya.

"Tengat waktu yang kami berikan untuk melakukan komplain terhadap nama-nama tenaga honorer tersebut selama tiga hari sejak pengumuman dilakukan," terang Sabaruddin.[ant]

CSIS: Cuma Libya Pendukung Gerakan Revolusioner Indonesia

Yogyakarta – Negara-negara di dunia tidak ada yang mendukung sparatisme di Indonesia. Hanya Libya saja yang pernah secara resmi mendukung gerakan revolusioner, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dok. Abdullah Syafiie (Alm), mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka, salah satu gerakan revolusioner di Indonesia yang mendapat bantuan negara Libya

Hal ini disampaikan Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma di Universitas Muhammadyah, Yogyakarta pada Kamis 10 Mei 2012.

Menurutnya, dukungan yang diberikan negara Libya terhadap GAM tempo lalu dikarenakan negara ini merupakan revolusioner. Dukungan yang diberikan secara resmi oleh negara bekas pimpinan Muammar Khadafi ini, kata Rizal hanya sebatas melatih gerilyawan-gerilyawan di negeri Libya.

"Libya merupakan revolusioner, sehingga mendukung banyak gerakan revolusioner, tidak hanya GAM," kata intelektual yang namanya masuk dalam 100 pemikir terkemuka dunia versi Majalah Foreign Policy pada 2009 itu.

Ia mengatakan masyakarat diharapkan tidak selalu menganggap adanya campur tangan asing dalam separatisme di Indonesia.

"Mengenai campur tangan Finlandia dalam kasus Aceh dan Australia pada kasus Papua, terjadi karena pemerintah Indonesia yang justru terus melakukan politik eksploitasi dan politik sentralisme," kata Rizal.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, negara-negara di dunia justru mengharapkan stabilitias di Indonesia, karena secara ekonomi menguntungkan internasional.

Menurut dia, pada seminar "Campur Tangan Internasional Terhadap Separatisme di Indonesia", Indonesia saat ini menjadi aset strategis bagi negara-negara Asia Tenggara maupun dunia, termasuk China dan Amerika Serikat (AS).

"Indonesia juga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi terhadap produk-produk asing. Hal itu menjadikan dunia internasional justu tidak ingin terjadi konflik apa pun yang mengakibatkan instabilitas di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional. Indonesia berada dekat dengan Selat Malaka yang menjadi selat tersibuk kedua di dunia karena menjadi lalu lintas perdagangan internasional.

"Jadi, tidak hanya AS, tetapi juga Jepang, China, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara yang notabene kebanyakan merupakan sekutu AS, tidak menginginkan instabilitas di Indonesia," katanya.[Ant/red]

Anggota DPRD Sulteng Kunjungi Jantho

Banda Aceh – Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Jantho, Aceh Besar, pada Kamis 10 Mei 2012. Dalam pertemuan dengan pihak eksekutif dan legislatif kabupaten Aceh Besar tersebut, Anggota DPRD Konawe mendiskusikan berbagai hal terkait dengan pembangunan, keagamaan, pemerintahan, sosial budaya, dan kemasyarakatan.

Pj. Bupati Aceh Besar diwakili Plt. Sekdakab, Zulkifli Ismail menjelaskan kabupaten yang memiliki 23 kecamatan, 604 desa, 68 kemukiman serta berpenduduk 376.000 jiwa dengan luas wilayah 2.974,12 km2 ini, sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001 merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh yang tidak mengalami pemekaran, kendati wilayahnya sangat luas.

Sementara itu, Ketua DPRD Konawe Selatan, Anshari Tawulo menjelaskan, kunjungan mereka ke Kabupaten Aceh Besar untuk mencari masukan tentang berbagai hal menyangkut percepatan pembangunan, termasuk pembangunan bidang agama, kemajuan program Baitul Mal, sektor pendidikan, perencanaan pembangunan, serta penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Besar.

Anshari menambahkan, Kabupaten Konawe Selatan adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Andoolo. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari.

“Kami sangat berbahagia atas pertemuan dan silaturahmi yang sangat baik dengan Pemkab Aceh Besar ini. Mudah-mudahan berbagai masukan positif yang diperoleh, nantinya bisa kami aplikasikan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan,” tutupnya.[Elda Wahyu]

Gempur Anjurkan Masyarakat Nagan Dukung Asib-Djamin

Banda Aceh – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Nagan Raya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Perubahan Nagan Raya (Gempur), menggelar doa bersama di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis 10 Mei 2012. Dalam acara doa bersama tersebut, mereka juga berkomitmen untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dari jalur perseorangan, Asib Amin-Jasmi Hass guna memimpin Nagan Raya.

“Kami berharap dengan dilakukannya doa bersama ini, dapat memberi dorongan kepada masyarakat Nagan raya untuk sebuah perubahan yang terjadi di Nagan  Raya. Dengan pemimpin baru yang akan terpilih pada pilkada  putaran ke dua yang diadakan, 14 juni 2012 mendatang.

“Kami, seluruh mahasiswa yang berasal dari Nagan Raya, Jakarta, Meulaboh serta Banda Aceh menginginkan perubahan untuk Nagan Raya, dengan mengusung Asib Amin-Jasmi Hass,” jelas Ketua Gempur, Zulkarnaini atau kerap disapa Dedek Beutong.

Ia mengharapkan agar masyarakat Nagan Raya, tidak kembali memilih T. Zulkarnaini dan M. Jamin yang merupakan mantan pemimpin kabupaten setempat, dan telah memerintah selama dua periode.

“Namun, selama dua periode dipimpin mereka, Nagan raya tidak ada perubahan sama sekali,” jelas Dedek Beutong.[Dara Hersavira]

Satpol PP Bongkar Paksa Gubuk di Kolong Jembatan

Banda Aceh - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh membongkar paksa gubuk yang berada di bawah jembatan di pusat ibukota Provinsi Aceh itu.

"Sebelum kami bongkar, para penghuni gubuk di bawah kolong jembatan itu sudah kami peringatan dan membongkar sendiri," kata Kepala Seksi (Kasie) Operasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Adnan di Banda Aceh, Kamis 10 Mei 2012.

Pada operasi rutin tersebut, petugas membongkar paksa satu unit gubuk yang diduga milik gelandangan dan pengemis (gepeng) di bawah jembatan Pante Pirak.

Selain kolong jembatan Pante Pirak, sebelumnya petugas juga menyisir kawasan jembatan Peunanyong dan Simpang Surabaya.

"Kami telah menerima laporan adanya kalangan gepeng yang membangun gubuk di kolong jembatan, pada malam hari mereka juga banyak yang tidur di kawasan itu," katanya.

Didalam gubuk yang dibongkar paksa di kolong jembatan Pante Pirak petugas menemukan berbagai jenis peralatan rumah tangga, seperti gelas, piring, rak dan jam dinding.

Selain menertibkan kawasan kolong jembatan, petugas juga melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang menempati hutan kota.

"Para gelandangan ini bukan hanya menggunakan taman kota sebagai tempat istirahat namun pada malam hari mereka juga menjadikan tempat tidur," kata Adnan.

Para gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam penertiban akan didata dan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan dan dikembalikan ke daerah asal.[Ant]

Pemerintah Aceh Tunggak Listrik Hingga Rp16,8 M

Banda Aceh - Pemerintah Aceh hingga kini belum menyelesaikan tunggakan rekening listrik yang mencapai Rp16,8 miliar.

"Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, kami menyerahkannya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh," kata General Manajer (GM) PLN Wilayah Aceh Sulaiman Daud di Banda Aceh, Kamis, 10 Mei 2012.

Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela penandatanganan kesepakatan bersama penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara antara Kejati Aceh dan PLN Wilayah Aceh.

Didampingi Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PLN Aceh Said Mukkaram, ia merincikan tunggakan terbesar di Area Lhokseumawe mencapai Rp11,6 miliar.

Selanjutnya, PLN Area Langsa Rp2,2 miliar, dan Area Meulaboh Rp1,3 miliar, sedangkan Area Sigli menunggak Rp268 juta, Banda Aceh Rp664,9 juta, dan Subulussalam Rp607,4 juta.

"Jika ditanya mengapa tertunggak, jawabannya banyak alasan. Tetapi kami tidak mau berasumsi terlalu jauh dan lebih baik melimpahkan penyelesaian masalah ini ke Kejati Aceh," katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Muhammad Yusni mengatakan, pihaknya telah menerima berkas tunggakan rekening listrik pemerintah daerah di Aceh mencapai Rp16,8 miliar.

Dengan adanya kesepakatan ini, kami diberi wewenang menyelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan hukum perdata dan tata usaha negara PLN Aceh. Kami akan melakukan mediasi dengan pemerintah daerah di Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Langkah awal, kata dia, kejaksaan akan mempertanyakan masalah ini kepada pemerintah daerah di Aceh, mengapa tunggakan Rp16,8 miliar belum diselesaikan.

"Padahal pemerintah daerah memiliki anggaran, baik dari APBD maupun APBN. Tetapi perlu mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan upaya hukum," kata Muhammad Yusni.[Ant]

Kinerja SKPK Singkil Dituding Sarat Masalah

Banda Aceh – Program Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Singkil, ditengarai sarat masalah. Bahkan, Gerakan Mahasiswa Peduli Aceh Singkil (GEMAS) menuding, program yang dibuat pemkab setempat hanya copy paste (copas) belaka.

“Selama ini, setiap tahunnya program SKPK Singkil terkesan copas dan fungsi pengawasan legislative nya juga mandul,” ungkap Koordinator Aksi GEMAS, Sukran Sastra saat melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jalan Teungku Daud Beuereueh, Banda Aceh, pada Kamis 10 Mei 2012.

Aksi yang dilakukan sekira pukul 10.00 pagi tersebut, dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang berada di bawah payung GEMAS. Kebobrokan kinerja pemerintah setempat, dimisalkan Sukran, seperti kasus terkini yang sedang terjadi di Aceh Singkil yakni pembangunan rumah ibadah (gereja), tanpa sepengetahuan dan izin masyarakat.

Padahal, jelas Sukran, ini jelas melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Nomor 9, Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2008, Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 2 dan UUPA Pasal 127 Ayat 4.

“Ada sebuah pembiaran oleh Pemkab Aceh Singgkil untuk kasus ini. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh Singkil masih dalam keadaan tidur,” ketusnya di hadapan massa.

Melalui aksi ini, GEMAS mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas, siapa saja pihak yang telah melanggar aturan main tentang pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil tersebut.

Aksi yang dimulai di Simpang Lima, Banda Aceh ini juga mengusung gambar Ketua DPRK Aceh Singkil yang sudah dibalut kain putih, sebagai wujud matinya pengawasan legislative setempat.

Wakil Ketua DPRA, Amir Helmi saat menemui pengunjuk rasa mengatakan akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ini pada Gubernur dan dalam rapat dewan di DPRA serta meneruskan ke Bupati Singkil.

“Apabila perlu, nanti kami akan fasilitasi langsung dengan  ketua DPRA agar semua aspirasi bisa diserap,” katanya.

Lebih lanjut Amir Helmi mengatakan, Serambi Mekah merupakan salah satu daerah istemewa di Indonesia. “Tapi gereja semakin berkembang di Aceh. Untuk menghindari masalah di daerah dalam waktu dekat, akan ada qanun tentang izin pembuatan rumah ibadah,” akhirinya.[T. Hendra]

Lawan Lupa, Unmuha Gelar Diskusi Publik

Banda Aceh – Lawan lupa, Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Banda Aceh bekerjasama dengan NGO HAM membuat diskusi public kampanye melawan lupa. Diskusi yang bertemakan kebenaran untuk masa depan tersebut, digelar pada Rabu (9/5), di Aula Unmuha Banda Aceh.

Diskusi yang dibuat guna mengungkap fakta-fakta masa lalu Aceh ini turut menghadirkan beberapa pembicara, seperti Saifuddin Bantasyam dari Fakultas Hukum Unsyiah dan Murtala dari Komunitas Korban HAM Aceh Utara (K2HAU).

“Pelanggaran HAM masa lalu, tak pernah terhapus dalam benak masyarakat. Apalagi, bagi mereka yang kehilangan salah satu dari keluarga mereka. Karenanya, sangat penting mengingat dan mengungkap fakta-fakta masa lalu ini guna kebenaran untuk masa depan,” ujar Murtala.[Dara Hersavira]

MK Gelar Sidang Sengketa KIP Pekerjakan PNS di KPPS

Banda Aceh - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sengketa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Aceh Barat.

Dalam sidang yang digelar di Aula Fakultas Hukum Unsyiah pada Rabu 8 Mei 2012 tersebut, MK menghadirkan 10 orang saksi untuk persengketaan KIP yang memperkerjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Rabu 9 Mei 2012.

Persengketaan KIP memperkerjakan PNS dalam KPPS yang terjadi di Aceh barat ini, terjadi di 13 TPS dari 13 desa  di kawasan Pantai  Cermai, Aceh barat.

“Ada ketua TPS dari pegawai negri sipil, bahkan beberapa dari mereka saya kenal,” ungkap salah seorang saksi, Ali Husman.

Persengketaan KIP pun tidak hanya sampai pada memperkerjakan tenaga sipil saja, namun KIP juga masih mendata dan membagi undangan bagi beberapa warga yang sudah meninggal.

“Saya, melihat sendiri undangan yang ditujukan kepada tetangga saya yang sudah meninggal,” ungkap Saifullah, Saksi lainnya yang dihadirkan MK.[Dara Hersavira]

Faisal Ali: Hentikan Pembangunan Gedung ITC

Banda Aceh - Pemerintah Aceh diharapkan melimpahkan kasus tender Baitulmal Aceh pada penegak hukum untuk diusut. Hal ini diutarakan Ketua PWNU Aceh, Tgk. Faisal Ali yang juga Sekjen PB HUDA Aceh, Rabu 9 Mei 2012.

“Hal ini perlu dilakukan agar dikemudian hari, siapapun yang diberikan amanah untuk mengelola uang rakyat tidak melakukan hal-hal yang kurang terpuji,” ketusnya.

Bahkan Ia juga meminta pembangunan gedung Islamic Training Center (ITC) ditinjau kembali. Pasalnya, sebut Faisal, uang sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi dengan cara bekerja sama dengan lembaga lain, seperti BLK di Geucheu guna memberdayakan fakir miskin dan anak yatim.

“Ini jauh lebih besar manfaatnya yang bisa dirasakan oleh pihak fakir-miskin.”

Ia juga berharap, Pemerintah Aceh menjauhkan orientasi  proyek pada lembaga-lembaga pengelola harta fakir miskin.

“Kami  sangat mengharapkan pejabat Gubernur Aceh untuk menghentikan pembangunan gedung tersebut, karena kami anggap itu sebagai hal pemborosan dan kurang bijak dalam memanfaatkan harta fakir-miskin.”

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pihaknya berharap Ketua Dewan Pertimbangan Syariah untuk beraksi dalam hal pencegahan pembangunan ini

“Dan kalau perlu kami siap berargumentasi dengan pihak Baitulmal Aceh dalam kaitan dengan pembangunan gedung training ini,” pungkasnya.[]

Sidang Kesaksian Mawardi-Illiza Tanpa Kuasa Hukum

Banda Aceh - Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih, Mawardi-illiza menyampaikan kesaksiannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa 8 Mei 2012. Dalam kesaksiannya tersebut, Mawardi-Illiza tidak menunjukkan kuasa hukum sebagai pendamping termohon.

Sidang ini turut dihadiri oleh belasan saksi yang menyampaikan kesaksiannya via video conference di gedung Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.

Dalam kesaksiannya, Mawardi menuturkan pihaknya belum menunjukkan kuasa hukum. Di depan MK, calon incumbent walikota Banda Aceh dalam Pilkada 2012 tersebut, mengatakan tim suksesnya tidak pernah melakukan kampanye di tempat-tempat ibadah. Bahkan, Ia sendiri tidak pernah berkampanye selama proses pilkada, di karenakan kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan.

“Selama masa kampanye saya tidak pernah ikut berkampanye. Saya sendiri baru kembali ke Banda Aceh sehari sebelum hari pemilihan. Yang berkampanye wakil saya,” ujarnya.

Menurut Mawardi, tuduhan yang mengatasnamakan jumlah KTP yang tidak cukup dan pemberian uang itu tidak benar adanya.

“Hal ini hanya mengada-ada agar dilakukah kembali pemilihan ulang.”

Setelah mendengar penjelasan dari pihak termohon (Mawardi-Illiza), hakim menyarankan agar Mawardi menunjuk kuasa hukumnya atau membuat pernyataan tertulis sebagai jawaban terhadap pemohonnya.[Elda Wahyu]

Gubernur Terpilih "All Out" Bangun Aceh

Banda Aceh - Pengamat ekonomi politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr Taqwaddin mengemukakan, pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih Zaini Abdullah-Muzakir Manaf akan sekuat tenaga (all out) membangun Aceh, sehingga sejak dini mereka serius melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat.

"Silaturrahmi pasangan gubernur/wagub terpilih dengan para pejabat dan tokoh di Jakarta merupakan langkah positif dan menunjukkan mereka sangat serius untuk benar-benar membangun Aceh, agar rakyat bisa sejahtera," katanya di Banda Aceh, Selasa 8 Mei 2012.

Taqwaddin mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan perjalanan silaturrahmi pasangan gubernur/wagub Aceh terpilih itu dengan sejumlah pajabat di Jakarta, seperti para menteri, Panglima TNI, Ketua MPR, pimpinan DPR, Kapolri dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Taqwaddin yang juga dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsyiah itu menyatakan, untuk membangun Aceh, tidak bisa mengandalkan sumber daya alam dan manusia yang ada, tapi perlu bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, khususnya di luar Aceh.

"Saya rasa itu yang dipikirkan gubernur dan wagub kita terpilih ini, sehingga sejak dini mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan pada akhirnya nanti, setelah resmi memerintah, maka bisa segera direalisasikan," katanya.

Dikatakan, pemerintah Aceh yang baru ini sepertinya tidak ingin Aceh tertinggal dengan daerah lain, sehingga program lima tahun ke depan benar-benar bisa dirasakan bagi rakyat Aceh, khususnya di bidang ekonomi.

"Pemerintah Aceh yang baru ini juga telah menyakinkan kepada investor luar bahwa daerah ini aman, sehingga pengusaha tidak perlu ragu menanamkan modalnya di provinsi ini," katanya lagi.

Menurut Taqwaddin, bila investor sudah yakin dan banyak menanamkan modalnya di Aceh, maka pembangunan ekonomi daerah akan semakin cepat.

Pada bagian lain, nilai positif dari "rodshow" pasangan gubernur/wagub terpilih ini, menurut dia, adalah untuk memperkuat komunikasi antara Jakarta dan Aceh, sehingga pemerintah pusat tidak perlu ragu bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi, silaturrahmi antara Jakarta dan pemerintahan Aceh yang baru ini secara implisit bawa Aceh merupakan bagian yang utuh dari NKRI," kata Taqwaddin.[Ant]

Warga Tolak Eksploitasi Pasir Besi di Lampanah Leungah

Banda Aceh – Puluhan masyarakat Kemukiman Lampanah Leungah, Seulimum Aceh Besar melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Aceh, Selasa, 8 Mei 2012.

Dari aksi tersebut, masyarakat menilai pembahasan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan PT. Bina Meukuta Alam yang akan melakukan eksploitasi penyedotan pasir besi, di wilayah pemukiman mereka. Keberadaan PT ini dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, abrasi pantai, merusak batu karang dan akan mengganggu aktivitas nelayan.

Taslim, warga Lampanah meminta kepada pihak Bapedalda Aceh agar mengkaji ulang pembahasan Amdal perusahaan tersebut. “Bapedalda harus melihat mana lebih besar, dampak negative atau positif  yang akan diterima masyarakat,” tambah Taslim.

Hal senada dikatakan Koordinator Aksi, Heriadi. Menurutnya, keberadaan PT. Bina Meukuta Ala mini sudah bertentangan dengan hukum dan UUD No. 32 Tahun 2009. Peraturan 27 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 3, dan Peraturan Tahun 2012 No. 9, tentang keterlibatan masyarakat terhadap dampak dalam pembuatan Amdal.

Sementara itu, Kabid Amdal Bapedalda Aceh, Rosmayani mengatakan akan menerima semua masukan dari masyarakat Lampanah Leungah.

“Kami akan menyampaikan ini ke rapat komisi Amdal nantinya,” ujarnya.

Mengenai keberadaan peralatan PT Meukuta Alam di lapangan, Rosmayani mengatakan, “secara aturan sebelum adanya surat ijin dari pemerintah, tidak boleh ada aktivitas apapun di lapangan.”[T. Hendra Keumala]

YEL: Orang Utan Sumatera Tinggal 200 Ekor

Meulaboh - Aktivis lingkungan hidup dari Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) menyebutkan populasi orangutan (pongo pygmaenus abelii) di Sumatera hingga tahun 2012 tinggal 200 ekor, akibat rusaknya habitat binatang dilindungi itu.

[caption id="" align="alignleft" width="220" caption="Orang utan"][/caption]

"Pada tahun 2000-an populasi orangutan di wilayah Sumatera di atas 1.000 ekor, namun pada tahun 2012 ini sudah di bawah 200 ekor, karena sebagian besar sudah punah akibat lingkungan mereka dirusak," kata Advokad lingkungan hidup YEL Aceh Halim di Meulaboh, Senin 7 Mei 2012.

Ia menyebutkan, penyidikan terakhir, keberadaan orangutan terbesar adalah di kawasan hutan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, namun selama ini kawasan tersebut disembunyikan keberadaannya, karena ada pihak tertentu akan mencoba merusak habitat mereka.

"Sebenarnya keberadaan orangutan terbesar hasil terakhir kami melihat itu di kawasan rawa gambut tripa, namun selama ini informasi itu ditutupi, karena akan ada pembukaan lahan baru di kawasan ini," tambahnya.

Kata Halim, selama ini isu yang digembar-gemborkan keberadaan orangutan di Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara, padahal kawasan itu hanya merupakan sebagian kecil populasinya hewan mamalia ini.

Dikatakan, akibat alih fungsi lahan dari hutan gambut Rawa Tripa menjadi perkebunan sawit mulai dari Aceh Singkil hingg Kabupaten Nagan Raya, populasi Orangutan terus menyusut, karena habitat mereka sudah dirusak orang tidak bertangung jawab.

Sebab itu, ia menyarankan Kementrian Kehutanan untuk merekomendasikan reboisasi kembali hutan gambut rawa tripa dan mancabut izin pembersihan lahan yang sudah pernah diberikan Gubernur Aceh dikepemimpinan Irwandi - Nazar pada 25 Agustus 2011.

"Setelah izin ini dicabut, kawasan rawa tripa ini harus menjadi kawasan lindung di luar kawasan hutan sesuai dengan tata ruang nasional," tegasnya.

Sebut Halim, dalam tata ruang nasional lingkungan hidup tersebut ditetapkan bahwa rawa tripa atau Kawasan Ekosistem Leuser adalah kawasan strategis nasional yang wajib dilindungi dari ancaman pengrusakan.

Katanya, selain bermanfaat untuk keberlangsungan hidup manusia secara global, di dalam hutan gambut rawa tripa ini adalah sebagai habitat Orangutan, harimau sumatera, beruang madu dan sebagainya.

Selain itu, dengan keberadaan ketebalan rawa gambut setebal 3-5 meter itu akan mampu menyerap air dan melindunggi masyarakat sekitar dari bencana alam banjir seperti yang sering terjadi selama ini.

"Karena alih fungsi lahan pada Maret 2012 itu, warga disini mengalami gangguan pernafasan karena sudah banyak kanal-kanal perusahaan, pada saat demikian kebakaran rawa gambut sudah sangat gampang," pungkasnya.[Ant]

Blang Bintang Jadi TPA Baru Tahun Depan

Banda Aceh – Blang Bintang, Aceh Besar diwacanakan akan menjadi lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru untuk kota Banda Aceh, tahun depan. Sementara TPA Kp. Jawa direncakan akan menjadi tempat transferstation.

“TPA Kp. Jawa nantinya akan dibangun transferstation sebagai tempat untuk mencortir barang-barang yang masih bisa dipakai. Selebihnya, barang yang tidak bisa dipakai lagi akan dibawa ke Blang Bintang. Disana nanti akan dibangun sebuah TPA baru,” ujar Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, T. Iwan Kesuma, ketika ditemui wartawan Aceh Corner di kantornya, di Banda Aceh, Senin 7 Mei 2012.

Menurutnya, setiap hari warga kota Banda Aceh menyumbang 150 ton sampah ke TPA Kp. Jawa. Dari 150 ton sampah tersebut, hanya 100 ton sampah yang sampai ke TPA.

“Sementara sisanya sudah diambil oleh para pemulung.”

Guna mengantisipasi sampah di Kota Banda Aceh, pihak terkait mengatakan telah membagi sembilan kecamatan ke dalam 3 zona. Setiap zona tersebut, akan di kelola oleh manajer masing-masing kecamatan dalam menangani masalah sampah di kecamatan.

Selain itu, pihaknya saat ini telah bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk mengelola sampah di kota Banda Aceh seperti UNDP dan USAID. Bahkan, sebut Iwan, pihaknya juga sedang mengkampanyekan pemanfaatan sampah basah pada masyarakat.

“Sampah basah yang bisa dikelola oleh masyarakat nanti bisa dijual pada kami. Ini salah satu program dari bank sampah dari dinas kami,” ujarnya lagi.[Elda Wahyu]

ITK Aceh Melambat

Banda Aceh – Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Aceh melambat pada triwulan pertama 2012, yakni sebesar 102,33 dibanding tahun 2011 triwulan ke empat sebesar 105, 34.

Kepala BPS Provinsi Aceh Syech Suhaimi di Banda Aceh, Senin 7 Mei 2012 mengatakan, perlambatan ITK tersebut akibat turunnya indeks konsumsi makanan dan non makanan yang berada di bawah 100 yakni sebesar 96,52.

Menurutnya, meski terjadi perlambatan ITK dibanding triwulan sebelumnya, namun masyarakat di Aceh masih memandang optimis terhadap pendapatannya dengan nilai indeks sebesar 103,22

"Artinya, dengan jumlah ITK berada di atas seratus menujukkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan pertama berjalan meningkat," katanya.

Suhaimi menjelaskan, persepsi kondisi ekonomi masyarakat Aceh berada pada urutan terendah di Indonesia menyusul adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota pada 9 April 2012.

"Kondisi politik yang terjadi saat Pilkada Aceh menyebabkan tingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi menurun dan optimisme ini akan kembali meningkat menyusul pemilihan kepala daerah berlangsung damai," katanya.

Pihaknya optimistis ITK Aceh pada triwulan mendatang akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebab optimisme masyarakat terhadap ekonomi kembali meningkat.[]

TARSA Himbau Perkuat Kerjasama Aceh-Malaysia

Kulala Lumpur - Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf merupakan harapan baru Rakyat Aceh dan perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif dan positif dengan pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Demikian salah satu rekomendasi Konggres Tanoh Rincong Student Association (TARSA) Malaysia pada Sabtu, 5 Mei 2012 di Auditorium kampus International Islamic University Malaysia (IIUM).

Malaysia memiliki tokoh pembangunan seperti Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Sanusi Junid yang telah sukses membawa Malaysia sebagai Negara Muslim kearah yang lebih maju dan disegani di Asia Tenggara. Dengan pengalamannya tersebut, tokoh ini mempunyai hubungan kuat dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara yang patut dipelajari dan dekati untuk menarik minat dana-dana investasi dari Negara Islam di Timur Tengah.

"Pemerintah Malaysia sekarang dalam amatan kami masih sangat kuat dipengaruhi oleh peran Dr. Mahathir dan Tan Sri Sanusi Junid yang merupakan putra Asli Aceh,” ungkap Presiden Terpilih Tanoh Rincong Student Association (TARSA), Muammar Khadafi pada Aceh Corner, Senin 7 Mei 2012.

Menurutnya, TARSA akan berperan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masayarakat Aceh di Malaysia dan juga mendukung serta mengawal kebijakan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki, dan UU Negara RI.

Dalam hal ini TARSA melihat kondisi yang berkembang di masyarakat Aceh masih ada kesenjangan yang lebar secara ekonomi, social yang telah menyebabkan menurunnya nilai-nilai spiritual dan akar budaya Aceh.

"Untuk itu kami sebagai organisasi Mahasiswa Aceh di Malaysia meminta Pemerintah Aceh untuk tetap meneruskan kebijakan pembangunan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat Aceh secara transparan dan akuntable,” lanjutnya.

Dalam bidang ekonomi, kata Muammar, pemerintah hendaknya dapat menghidupkan lembaga keuangan mikro Islami di seluruh Aceh, disamping membangun infrastruktur lainnya. Hal ini, diutarakan Muammar guna mengurangi investasi bidang pertambangan dan meningkatkan investasi pertanian, perikanan, parawisata serta lainnya.

“Disinilah letak salah satu urgensinya membangun hubungan dengan Pemirintah Malaysia.”

Dalam Konggres X yang dibuka secara resmi oleh penasehat TARSA Dr. Hafas Furqani dan turut mengundang mahasiswa Aceh di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Universitas Malaya (UM) Petaling Jaya, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjung Malim, Perak dan sejumlah tokoh Aceh di Malaysia itu, juga merekomendasikan serta mendesak pemerintah Aceh agar tetap memperioritaskan pendidikan sebagai peningkatan mutu SDM Aceh untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Aceh, yang sedang melanjutkan pendidikan di Malaysia dalam berbagai disiplin Ilmu tidak hanya dibidang Agama.

“Kami melihat pengiriman mahasiswa Aceh untuk belajar ekonomi, psychology, pendidikan ke Amerika, Taiwan, Australia kurang efektif dan tidak membumi. Perlu dipikirkan pengembangan ekonomi, pendidikan, psykologi yang berbasis Islam di Aceh dengan mengirim lebih banyak putra Aceh ke Kampus International Islamic University Malaysia (IIUM),” pungkasnya.[]

Menhut: Alih Fungsi Lahan Harus Ditindak

Nagan Raya - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah setempat untuk menindak tegas pelaku alih fungsi lahan gambut menjadi lahan sawit karena bisa merusak keseimbangan alam.

[caption id="" align="alignleft" width="300" caption="Menhut Zulkifli Hasan"][/caption]

"Jangan gentar menindak pelaku pelanggaran alih fungsi lahan gambut menjadi perkebunan sawit karena kewenangan semua berada di tangan mereka. Pemda tidak boleh kalah wibawa dengan pihak manapun," kata Menhut di Desa Rawa Tripa, Nagan Raya, Aceh pada Minggu 6 Mei 2012.

Saat mengunjungi areal perkebunan sawit PT Kalista Alam dan sarang orangutan itu, Menhut mengungkapkan, lahan gambut setebal tiga meter memiliki memberikan efek yang besar terhadap keseimbangan iklim dan sebagai sumber karbon dunia.

Menhut mengatakan, lahan gambut di Desa Rawa Tripa tersebut terbukti merupakan habitat orangutan, sehingga ekosistem di kawasan itu perlu dijaga agar tetap lestari.

"Kendati bukan termasuk kawasan hutan, areal ini masuk areal pengguna lain yang layak dilindungi karena merupakan habitat orangutan," ucapnya.

Ia meminta Pemda bersunguh-sungguh menegakkan aturan dan mengkaji efek lingkungan alih fungsi lahan gambut itu dengan mengajak perguruan tinggi setempat dan Walhi.

Pada kunjungan kerja itu, Menhut juga sempat memantau kondisi lahan gambut di konsesi milik PT SGM 2 yang terbakar seluas sekitar 1.000 hektare.

Kawasan lahan gambut di Kecamatan Darul Makmur itu merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) itu, dan ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 45 menit dari Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh dilaporkan turut mengancam habitat orangutan dan harimau sumatera.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, terutama Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengecam tindakan pembukaan lahan sawit di kawasan ekosistem hutan gambut Rawa Tripa itu.

Dalam perjalanan ke lokasi lahan gambut itu, dua kendaraan rombongan Menteri Kehutanan sempat mengalami insiden saling seruduk. [Ant]

KMP Komodo Akan Dievakuasi ke Sabang

Banda Aceh - Kapal Motor Perintis Pulau Komodo yang kandas di berbatuan pinggir gunung kawasan Ujung Ba’u Pulau Weh pada Rabu (2/5) direncanakan akan dievakuasi ke Kota Sabang.

"Kemungkinan Kapal Motor (KM) Pulau Komodo akan ditarik oleh PT Dok Koja Bahari ke kota Sabang, kami masih mensurvei kondisi kapal itu," kata Kepala Syahbandar Kota Sabang Suprianto yang dihubungi dari Banda Aceh, Sabtu 5 Mei 2012.

Menurutnya hingga saat ini tim survei belum dapat mencapai lokasi terdamparnya kapal yang membawa 18 ABK itu akibat cuaca yang tidak baik.

"Tadi kami sudah berupaya menuju ke kapal Pulau Komodo tapi tidak dapat merapat karena ketinggian ombak di ujung Bak U saat itu mencapai empat meter," katanya.

Menurutnya, tim yang juga melibatkan PT Dok Koja Bahari itu akan melakukan survei dan memperbaiki kapal yang memiliki panjang 45,58 meter dan lebar 8,40 meter serta berbobot 551 gross ton (GT) tersebut.

"Jadi kita belum dapat menjadwalkan kapan KM Pulau Komodo itu akan di tarik Ke Sabang, kami juga berharap dapat dilakukan secepatnya" kata Suprianto.

Kapal kargo perintis yang berlayar dalam kondisi tidak bermuatan itu terdampar dalam pelayaran dari pelabuhan Malahayati Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Sabang.

Setelah menempuh dua jam perjalanan kapal tersebut mengalami kerusakan mesin dan dihempas gelombang hingga kandas di kawasan berbatuan di pinggiran gunung Ujung Bak U yang tidak jauh dari kawasan kilometer Nol Indonesia.

Sebanyak 18 awak kapal serta kapten KM Pulau Komodo itu selamat dan mendapat pertolongan dari nelayan di kawasan itu.[Ant]

Tes Kesehatan Balon Bupati Libatkan 16 Dokter Spesialis

Banda Aceh - Sebanyak 16 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh dilibatkan memeriksa kesehatan delapan pasangan bakal calon (kandidat) bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara.

"Ada 16 dokter spesialis yang dilibatkan dalam pemeriksaan kandidat bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara," kata Ketua Tim Pemeriksa IDI Cabang Aceh Taufik Mahdi di Banda Aceh, Sabtu 5 Mei 2012.

Pemeriksaan kesehatan delapan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara berlangsung di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh.

Ia mengatakan, tes kesehatan meliputi keseluruhan fisik termasuk organ vital, seperti jantung, paru-paru, ginjal dan lainnya. Selain itu, para kandidat juga menjalani pemeriksaan kesehatan mental.

"Pemeriksaan fisik terbagi delapan bagian. Masing-masing bagian ditangani dua dokter ahli," kata Taufik yang juga Direktur RSUDZA Banda Aceh.

Sementara, pemeriksaan kesehatan mental, kata dia, setiap kandidat akan menjalani tes psikologi dan diberi pertanyaan tertulis sebanyak 200 soal.

"Tes ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh bagian pemeriksaan kesehatan. Setiap kandidat diberi waktu sekitar satu jam menjawab 200 pertanyaan tertulis tersebut," katanya.

Menyangkut biaya pemeriksaan kesehatan tersebut, Taufik Mahdi mengatakan setiap kandidat atau per individunya dibebankan membayar Rp7,5 juta.

Adapun ke delapan pasangan bakal calon yang menjalani tes kesehatan tersebut, yakni pasangan H Armen Desky dan Tgk Affan Husni, pasangan Ridwan dan Erwin Sihombing, pasangan Amri Amrico dan M Ridwan, pasangan Rajidin dan Samrin Sembiring.

Kemudian, pasangan H Hasanuddin B dan Ali Basrah, pasangan Marthin Desky dan Kamasiah, pasangan M Ridho dan Tumpas Simanjuntak, serta Raidin Pinem berpasangan dengan Muslim Aiyub.

Pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tenggara dijadwalkan 2 Juli 2012. Sedangkan penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon peserta pilkada dijadwalkan 14 Mei 2012.[]

Putusan MK Buat KIP Lega

Banda Aceh — Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra merasa lega setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan hasil gugatan sengketa Pilkada yang diajukan Irwandi Yusuf dan Muhyan Yunan.

Dengan adanya putusan MK ini, Ilham mengatakan tindakan yang dilakukan mereka sudah sesuai dengan hukum dan mempunyai ketetapan hukum tetap.

“Sudah final dan mengikat,” kata Ilham.

Ilham menyebutkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi ini ke DPRA agar SK KIP Aceh No38/2012 tentang penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang telah diserahkan ke DPRA beberapa waktu lalu, bisa segera diteruskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Sekarang, kita tinggal menunggu waktu pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Ilham.

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No 22/PHPU.D-X/2012 ini dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Mohd Mahfud MD di Jakarta, Jumat 4 Mei 2012 pagi.[]

Rambu Suar Pulo Aceh Tidak Berfungsi

Jantho- Rambu suar untuk membantu navigasi kapal di perairan dan daratan Pulau Aceh, Aceh Besar-Aceh tidak berfungsi, Jumat 4 Mei 2012.

Kepala Syahbanndar Sakker Pulau Aceh Yuliadi, mengatakan menara suar (mercusuar), pelampung suar (Bui) di kawasan pelabuhan Lanting tidak berfungsi.

"Kami berharap mercusuar yang dibangun di kawasan pelabuhan itu dapat berfungsi, rambu itu sangat berguna membantu navigasi kapal," kata Yuliadi.

Menurutnya, ada satu lampu di darat serta dua di laut berwarna merah dan hijau untuk menuntun kapal merapat ke daratan yang sudah lama tidak menyala.

"Kami sudah melaporkan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada realisasi. Nelayan juga sangat berharap rambu suar itu dapat difungsikan," kata Yuliadi.

Padahal, rambu yang telah dipasang pasca bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004 itu sangat dibutuhkan untuk keselamatan pelayaran.

Selain sebagai acuan untuk kawasan berlabuh, lampu suar itu untuk menandai daerah yang berbahaya dari karang dan laut dangkal.

"Lampu yang berkedip-kedip menjadi alat penuntun bagi nahkoda kapal dan nelayan saat pulang melaut, terutama jika kondisi cuaca sedang tidak baik," katanya menambahkan.[Ant]

DPRK Banda Aceh Sahkan 31 Raqan

Banda Aceh - DPRK Banda Aceh mengesahkan 31 rancangan qanun (raqan) atau peraturan daerah yang masuk dalam program legislasi masa persidangan 2012.

Pengesahan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Kamis 3 Mei 2012. Selain anggota dewan, sidang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Yudi Kurnia, turut dihadiri Penjabat Wali Kota Banda Aceh T Saifuddin.

Ketua DPRK Banda Aceh Yudi Kurnia mengatakan, pihaknya bertekad menyelesaikan semua rancangan yang masuk program legislasi masa persidangan 2012.

"Kalau dilihat dari jumlahnya memang banyak. Tapi, jika pembahasan melibatkan kepada seluruh komisi serta pansus bekerja maksimal, maka rancangan tersebut diselesaikan tepat waktu," katanya.

Ia menyebutkan, sebagian dari rancangan qanun tersebut itu merupakan rancangan qanun program legislasi 2012. Rancangan qanun tersebut tidak selesai dibahas pada masa persidangan 2011, sehingga pembahasannya dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Ada beberapa rancangan qanun yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, tinggal merampungkan saja pada masa persidangan tahun ini," ujar Yudi Kurnia.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRK Banda Aceh Royes Ruslan mengatakan, dari 31 rancangan qanun tersebut, sebagian disusun pemerintah kota.

"Kami menyadari bahwa menyelesaikan 31 rancangan qanun tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Namun, itu semua bisa selesai asal pembahasannya dibagi merata dengan melibatkan seluruh alat kelengkapan dewan," katanya.

Ia menyebutkan, ada beberapa substansi yang difokuskan dalam materi semua rancangan tersebut. Seperti upaya mendorong pendapatan asli dan pengelolaan keuangan daerah.

Kemudian, mendorong penguatan reformasi birokrasi, terutama penataan organisasi perangkat kerja Pemerintah Kota Banda Aceh serta mendorong peningkatan pemerintahan di tingkat gampong atau desa.

"Jika ini semua bisa diselesaikan dan disahkan menjadi peraturan daerah, maka diharapkan reformasi birokrasi bisa berjalan optimal serta pendapatan asli daerah dapat meningkat," kata Royes Ruslan.[antara]

KM Pulau Komodo Kandas di Sabang

Banda Aceh – Satu unit kapal kargo Pulau Komodo masih terdampar di kawasan perairan Pulau Weh, Sabang, Aceh, setelah terseret arus pada Kamis 3 Mei 2012.

Sementara 18 Anak Buah Kapal (ABK) kargo perintis berbobot 551 gross ton (GT) itu, dilaporkan selamat dan hingga kini telah di evakuasi ke Kota Sabang yang hanya berjarak sekitar 14 mil laut dari pesisir Banda Aceh.

Kapal kargo perintis yang berlayar dalam keadaan kosong itu terdampar dalam pelayaran dari pelabuhan Malahayati Krueng Raya (Aceh Besar), saat berlayar ke Sabang, Rabu 2 Mei 2012.

Kapal dengan panjang 45,58 meter dan lebar 8,40 meter itu terdampar diperairan laut kawasan Ujung Ba'U, Pulau Weh akibat kerusakan mesin.

Kasi operasi Badan SAR Nasional Harris menyebutkan, kapal tersebut bertolak dari pelabuhan Malahayati menuju Sabang sekitar pukul 15.00 WIB, namun tiba-tiba mengalami kerusakan mesin saat berlayar yang akhirnya terdampar di perairan laut pulau tersebut.

"Saat itu memang arus laut deras dan ombak besar, sehingga kapal yang mesinnya rusak terombang-ambing lalu terdampar di pulau tersebut," katanya menjelaskan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang Zulkifly, menyebutkan informasi terdamparnya KM Pulau Komodo itu diperoleh dari masyarakat nelayan sekitar pukul 19.30 WIB, Rabu.

"Setelah informasi masyarakat diterima, kami langsung menuju lokasi untuk penyelamatan. Ke-18 awak kapal yang dinakhodai Suriyanto langsung di evakuasi ke Kota Sabang," kata dia menjelaskan.

KM Pulau Komodo merupakan kapal kargo perintis yang bertugas untuk pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat di daerah kepulauan.[Ant]

BRA Akan Verifikasi 813 Korban Konflik

Banda Aceh - Badan Reintegrasi Aceh (BRA) akan memverifikasi sekitar 813 korban konflik yang diusulkan sebagai penerima rumah bantuan di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

[caption id="attachment_8976" align="alignleft" width="300" caption="Warga Bener Meriah dan Aceh Tengah menuntut pemerintah Aceh memenuhi hak mereka sebagai korban konflik Aceh"][/caption]

"Verifikasi ini untuk memastikan bahwa korban konflik yang diusulkan tersebut benar-benar belum menerima rumah bantuan," kata Kepala BRA Hanif Asmara di Banda Aceh, Rabu 2 Mei 2012.

Rumah bantuan tersebut sebagai pengganti rumah korban konflik yang dibakar dan dirusak semasa konflik Aceh berlangsung. Hingga kini, BRA sudah membangun sekitar 4.000-an rumah korban konflik.

Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan BRA dengan sejumlah korban konflik dari dataran tinggi Aceh tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembentukan tim verifikasi.

"Verifikasi ini melibatkan berbagai unsur, seperti dari korban konflik, tokoh masyarakat, forum kecamatan, pemerintah daerah maupun tim dari BRA sendiri," katanya.

Tim verifikasi direncanakan mulai bekerja antara pertengahan Mei 2012 hingga awal Juni 2012. Tim akan mendata dan mengecek kebenaran nama-nama korban konflik penerima rumah tersebut.

"Kalau nantinya ditemukan korban konflik yang menerima rumah ganda, akan diproses secara hukum. Verifikasi ini untuk memastikan kebenaran penerima bantuan, sehingga tidak terjadi salah sasaran," katanya.

Ia mengatakan, pembangunan rumah tersebut dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBN 2012. Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan di masa akhir kerja BRA yang dibentuk pertengahan Februari 2012.

Sebelumnya, Agusta Mukhtar, koordinator korban konflik Aceh Tengah dan Bener Meriah, mengharapkan BRA menyelesaikan masalah rumah bantuan bagi korban konflik di dua daerah tersebut.

"Tahun ini masa akhir kerja BRA. Kami berharap BRA tidak meninggalkan masalah sepeninggalannya dengan menyelesai persoalan korban konflik, terutama rumah bantuan," kata Agusta Mukhtar.[Ant]

Sensus Pajak Nasional Aceh Dibuka Kembali

Banda Aceh – Sensus Pajak Nasional (SPN) resmi dibuka kembali, dengan diadakannya launching pajak nasional, Selasa 1 Mei 2012. SPN telah dilakukan sebelumnya pada bulan September 2011 tahun lalu dan dibuka kembali pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus nanti.

[caption id="" align="alignleft" width="300" caption="Sensus Pajak Nasional (SPN)"][/caption]

Sensus pajak nasional dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Karena, umumnya semua kebutuhan publik seperti rumah sakit, pendidikan, jalan dan pembangunan kota berasal dari pajak.

Sensus pajak nasional, dilakukan dengan cara penyuluhan ke berbagai pedalaman kota dan desa guna mendata orang-orang yang memiliki kewajiban membayar pajak.

“Seharusnya di Aceh dibuat pembayaran pajak terbaik di Aceh. Agar masyarakat termotivasi untuk selalu membayar pajak. Sekalian saja dibuat serfikasinya dari pemerintah,” terang PJ Bupati Aceh Besar, Zulkifli Ahmad.

Ia juga berharap, dengan adanya program ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajibnya pajak. “Pajak salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setelah zakat. Pajak juga menyangkut kemajuan suatu negara,” pungkasnya.[Dara Hersavira]

Saksi PA: Tuduhan Itu Rekayasa

Banda Aceh – Simpatisan Partai Aceh yang ikut memberikan kesaksian pada persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung Fakultas Hukum Unsyiah, menenggarai tudingan-tudingan saksi dari kubu Irwandi-Muhyan tidak benar.

[caption id="attachment_9341" align="alignleft" width="300" caption="Kuasa Hukum PA, Kamaruddin mengatakan apa yang dituduhkan pihak pemohon dalam sidang lanjutan MK merupakan rekayasa, Senin (30/4) | Foto: T. Hendra Keumala"][/caption]

Di depan MK, melalui video conference, simpatisan PA yang mendukung Zaini-Muzakir mengatakan tuduhan-tuduhan oleh saksi Irwandi merupakan rekayasa. Teuku Hasan, salah seorang kader PA membantah tuduhan terhadap partainya yang dituding telah mengarahkan masyarakat Sawang pada hari pemilihan guna mencoblos pasangan PA.

“PA mengunjugi TPS di sawang  hanya ingin memberi penyuluhan terhadap para saksi dari PA di TPS Sawang, Aceh Utara,” jelasnya.

Ia mengatakan, kedatangan partisan PA tidak untuk mengarahkan masyarakat.

“Lagi pula kami dari PA dari tingkat gampong sampai ke kecamatan di haramkan oleh pemimpin kami untuk melakukan intimidasi,” tambah Teuku Hasan.

Dalam sidang lanjutan itu, ada beberapa korban yang meralat telah terjadi penganiayaan terhadap dirinya. Seperti halnya David yang sebelumnya menyatakan telah mengalami penganiayaan oleh massa PA.

“Saya timses Irwandi, saya menyatakan dengan sebenarnya tidak ada penganiayaan terhadap saya oleh massa Partai Aceh,” kata David saat persidangan itu berlangsung.

Sementara itu, Kamaruddin selaku pengacara dari Partai Aceh yang mendampingi para saksi menjelaskan pihaknya mampu membuktikan bahwa perjalanan Pemilukada 2012 sama sekali tidak berlangsung dibawah intimidasi atau terror dari partai yang dibelanya.

Menurut dia, Pilkada Aceh diselenggarakan berdasarkan pemilihan umum yang demokratis serta mengakomodir seluruh kepentingan politik.

“Baik partai politik lokal (parlok) maupun partai politik nasional dan perseorangan di Aceh.”

Ia mengharapkan MK dapat menilai secara objektif, sejauh mana signifikansi tindak pidana pemilu yang di tuduhkan oleh pemohon (Irwandi-Muhyan) kepada Partai Aceh.

“Kami pihak terkait beranggapan tuduhan kepada kami oleh pihak permohonan terlalu berlebihan dan merupakan fitnah,” tambahnya lagi.

Ia melanjutkan, pihaknya yakin dan percaya bahwa MK akan memberikan keputusan yang bijak, demi keselamatan rakyat Aceh.

“Keselamatan rakyat dan bangsa adalah hukum tertinggi negara,” pungkasnya.[T. Hendra Keumala]

Tiga Parlok Baru Mendaftar ke Depkumham

Banda Aceh – Hingga hari terakhir pendaftaran partai lokal di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh, baru tiga partai politik lokal (parlok) yang mendaftar.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Yatiman Edi, Senin 30 April 2012 mengatakan sejak pendaftaran dibuka hingga hari ini, ada tiga partai politik yang sudah mendaftar guna mendapatkan pengesahan badan hukumnya.

Ketiga partai politik lokal tersebut, Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Persatuan Daulat Aceh (PDA), dan Partai Serikat Independen Rakyat Aceh (SIRA) Perjuangan.

Ia mengatakan, ketiga partai lokal tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disahkan badan hukumnya. Jika memenuhi ketentuan, maka partai tersebut memiliki badan hukum dan bisa mendaftar sebagai calon peserta pemilu.

Yatiman menyebutkan, ketiga partai politik lokal tersebut akan mulai pertengahan Mei 2012. Verifikasi tahap awal meliputi kelengkapan berkas administrasi.

" Kepastian ketiga partai politik lokal ini memenuhi syarat atau tidak tergantung hasil verifikasi nantinya," kata Yatiman.

Pendirian partai politik lokal di Provinsi Aceh diatur berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.[]