Banda Aceh - Pengamat ekonomi politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Dr Taqwaddin mengemukakan, pasangan gubernur/wakil gubernur terpilih Zaini Abdullah-Muzakir Manaf akan sekuat tenaga (all out) membangun Aceh, sehingga sejak dini mereka serius melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat.
"Silaturrahmi pasangan gubernur/wagub terpilih dengan para pejabat dan tokoh di Jakarta merupakan langkah positif dan menunjukkan mereka sangat serius untuk benar-benar membangun Aceh, agar rakyat bisa sejahtera," katanya di Banda Aceh, Selasa 8 Mei 2012.
Taqwaddin mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan perjalanan silaturrahmi pasangan gubernur/wagub Aceh terpilih itu dengan sejumlah pajabat di Jakarta, seperti para menteri, Panglima TNI, Ketua MPR, pimpinan DPR, Kapolri dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Taqwaddin yang juga dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsyiah itu menyatakan, untuk membangun Aceh, tidak bisa mengandalkan sumber daya alam dan manusia yang ada, tapi perlu bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, khususnya di luar Aceh.
"Saya rasa itu yang dipikirkan gubernur dan wagub kita terpilih ini, sehingga sejak dini mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan pada akhirnya nanti, setelah resmi memerintah, maka bisa segera direalisasikan," katanya.
Dikatakan, pemerintah Aceh yang baru ini sepertinya tidak ingin Aceh tertinggal dengan daerah lain, sehingga program lima tahun ke depan benar-benar bisa dirasakan bagi rakyat Aceh, khususnya di bidang ekonomi.
"Pemerintah Aceh yang baru ini juga telah menyakinkan kepada investor luar bahwa daerah ini aman, sehingga pengusaha tidak perlu ragu menanamkan modalnya di provinsi ini," katanya lagi.
Menurut Taqwaddin, bila investor sudah yakin dan banyak menanamkan modalnya di Aceh, maka pembangunan ekonomi daerah akan semakin cepat.
Pada bagian lain, nilai positif dari "rodshow" pasangan gubernur/wagub terpilih ini, menurut dia, adalah untuk memperkuat komunikasi antara Jakarta dan Aceh, sehingga pemerintah pusat tidak perlu ragu bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi, silaturrahmi antara Jakarta dan pemerintahan Aceh yang baru ini secara implisit bawa Aceh merupakan bagian yang utuh dari NKRI," kata Taqwaddin.[Ant]
"Silaturrahmi pasangan gubernur/wagub terpilih dengan para pejabat dan tokoh di Jakarta merupakan langkah positif dan menunjukkan mereka sangat serius untuk benar-benar membangun Aceh, agar rakyat bisa sejahtera," katanya di Banda Aceh, Selasa 8 Mei 2012.
Taqwaddin mengatakan hal itu ketika dimintai tanggapannya berkaitan dengan perjalanan silaturrahmi pasangan gubernur/wagub Aceh terpilih itu dengan sejumlah pajabat di Jakarta, seperti para menteri, Panglima TNI, Ketua MPR, pimpinan DPR, Kapolri dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Taqwaddin yang juga dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsyiah itu menyatakan, untuk membangun Aceh, tidak bisa mengandalkan sumber daya alam dan manusia yang ada, tapi perlu bantuan dan kerjasama dengan pihak lain, khususnya di luar Aceh.
"Saya rasa itu yang dipikirkan gubernur dan wagub kita terpilih ini, sehingga sejak dini mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan pada akhirnya nanti, setelah resmi memerintah, maka bisa segera direalisasikan," katanya.
Dikatakan, pemerintah Aceh yang baru ini sepertinya tidak ingin Aceh tertinggal dengan daerah lain, sehingga program lima tahun ke depan benar-benar bisa dirasakan bagi rakyat Aceh, khususnya di bidang ekonomi.
"Pemerintah Aceh yang baru ini juga telah menyakinkan kepada investor luar bahwa daerah ini aman, sehingga pengusaha tidak perlu ragu menanamkan modalnya di provinsi ini," katanya lagi.
Menurut Taqwaddin, bila investor sudah yakin dan banyak menanamkan modalnya di Aceh, maka pembangunan ekonomi daerah akan semakin cepat.
Pada bagian lain, nilai positif dari "rodshow" pasangan gubernur/wagub terpilih ini, menurut dia, adalah untuk memperkuat komunikasi antara Jakarta dan Aceh, sehingga pemerintah pusat tidak perlu ragu bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi, silaturrahmi antara Jakarta dan pemerintahan Aceh yang baru ini secara implisit bawa Aceh merupakan bagian yang utuh dari NKRI," kata Taqwaddin.[Ant]
