Banda Aceh - Badan Reintegrasi Aceh (BRA) akan memverifikasi sekitar 813 korban konflik yang diusulkan sebagai penerima rumah bantuan di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
[caption id="attachment_8976" align="alignleft" width="300" caption="Warga Bener Meriah dan Aceh Tengah menuntut pemerintah Aceh memenuhi hak mereka sebagai korban konflik Aceh"]
[/caption]
"Verifikasi ini untuk memastikan bahwa korban konflik yang diusulkan tersebut benar-benar belum menerima rumah bantuan," kata Kepala BRA Hanif Asmara di Banda Aceh, Rabu 2 Mei 2012.
Rumah bantuan tersebut sebagai pengganti rumah korban konflik yang dibakar dan dirusak semasa konflik Aceh berlangsung. Hingga kini, BRA sudah membangun sekitar 4.000-an rumah korban konflik.
Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan BRA dengan sejumlah korban konflik dari dataran tinggi Aceh tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembentukan tim verifikasi.
"Verifikasi ini melibatkan berbagai unsur, seperti dari korban konflik, tokoh masyarakat, forum kecamatan, pemerintah daerah maupun tim dari BRA sendiri," katanya.
Tim verifikasi direncanakan mulai bekerja antara pertengahan Mei 2012 hingga awal Juni 2012. Tim akan mendata dan mengecek kebenaran nama-nama korban konflik penerima rumah tersebut.
"Kalau nantinya ditemukan korban konflik yang menerima rumah ganda, akan diproses secara hukum. Verifikasi ini untuk memastikan kebenaran penerima bantuan, sehingga tidak terjadi salah sasaran," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan rumah tersebut dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBN 2012. Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan di masa akhir kerja BRA yang dibentuk pertengahan Februari 2012.
Sebelumnya, Agusta Mukhtar, koordinator korban konflik Aceh Tengah dan Bener Meriah, mengharapkan BRA menyelesaikan masalah rumah bantuan bagi korban konflik di dua daerah tersebut.
"Tahun ini masa akhir kerja BRA. Kami berharap BRA tidak meninggalkan masalah sepeninggalannya dengan menyelesai persoalan korban konflik, terutama rumah bantuan," kata Agusta Mukhtar.[Ant]
[caption id="attachment_8976" align="alignleft" width="300" caption="Warga Bener Meriah dan Aceh Tengah menuntut pemerintah Aceh memenuhi hak mereka sebagai korban konflik Aceh"]
[/caption]"Verifikasi ini untuk memastikan bahwa korban konflik yang diusulkan tersebut benar-benar belum menerima rumah bantuan," kata Kepala BRA Hanif Asmara di Banda Aceh, Rabu 2 Mei 2012.
Rumah bantuan tersebut sebagai pengganti rumah korban konflik yang dibakar dan dirusak semasa konflik Aceh berlangsung. Hingga kini, BRA sudah membangun sekitar 4.000-an rumah korban konflik.
Verifikasi tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan BRA dengan sejumlah korban konflik dari dataran tinggi Aceh tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembentukan tim verifikasi.
"Verifikasi ini melibatkan berbagai unsur, seperti dari korban konflik, tokoh masyarakat, forum kecamatan, pemerintah daerah maupun tim dari BRA sendiri," katanya.
Tim verifikasi direncanakan mulai bekerja antara pertengahan Mei 2012 hingga awal Juni 2012. Tim akan mendata dan mengecek kebenaran nama-nama korban konflik penerima rumah tersebut.
"Kalau nantinya ditemukan korban konflik yang menerima rumah ganda, akan diproses secara hukum. Verifikasi ini untuk memastikan kebenaran penerima bantuan, sehingga tidak terjadi salah sasaran," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan rumah tersebut dibiayai dari anggaran yang bersumber dari APBN 2012. Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan di masa akhir kerja BRA yang dibentuk pertengahan Februari 2012.
Sebelumnya, Agusta Mukhtar, koordinator korban konflik Aceh Tengah dan Bener Meriah, mengharapkan BRA menyelesaikan masalah rumah bantuan bagi korban konflik di dua daerah tersebut.
"Tahun ini masa akhir kerja BRA. Kami berharap BRA tidak meninggalkan masalah sepeninggalannya dengan menyelesai persoalan korban konflik, terutama rumah bantuan," kata Agusta Mukhtar.[Ant]
