KPAID Aceh Minta Dukungan TNI/Polri

Banda Aceh - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Aceh meminta dukungan jajaran TNI/Polri dalam upaya menangani berbagai persoalan yang menimpa anak-anak di daerah tersebut.

"Kami minta dukungan dari aparat keamanan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi anak Aceh seperti adanya kasus perdagangan anak," kata ketua KPID Provinsi Aceh Anwar di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela pelantikan tujuh komisioner KPAID Provinsi Aceh oleh Penjabat Gubernur setempat Tarmizi A Karim.

Anwar menjelaskan bahwa komisioner KPAID yang baru dilantik tersebut harus bekerja ekstra dalam menangani berbagai kasus yang menimpa anak-anak yang ada di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juwa jiwa itu.

"Sejak KPAID Aceh dibekukan pada 2010 banyak persoalan yang menimpa anak-anak Aceh, saya secara sukarela terus bekerja untuk menangani berbagai permasalahan yang ada," katanya.

Ketujuh anggota komisioner KPAID yang dilantik itu adalah Sarwoko mewakili advokasi hukum, Yulismawati kalangan dunia usaha, Illiza Sa'aduddin Djamal dari tokoh wanita, Syahruddin dari tokoh pemuda, Cut Afrida dari aktivis LSM, Anwar dari tokoh ulama dan Syardan Jalil dari pemerhati bidang sosial.

Karena itu, ketujuh anggota komisioner KPAID Aceh tersebut berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kasus yang dialami anak-anak yang ada di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Tarmizi A Karim mengatakan semua pihak memiliki kewajiban untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan penerus masa depan bangsa.

"Jika kita menjaga dan melindunginya, maka mereka akan memperlakukan hal yang sama dan sebaliknya. Anak adalah penerus masa depan dan mereka harus dijaga dan dilindungi," kata Tarmizi menjelaskan.[ant]